cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1 Nomor 2 Januari 2020" : 7 Documents clear
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI SAWAH DENGAN ADANYA DUA PIHAK PEMEGANG GADAI DI KABUPATEN BANTAENG Lilis Suriyani; Erlina Erlina; Rahma Amir
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.14675

Abstract

AbstrakPeneliti bertujuan untuk mendekripsikan secara jelas terkait masalah Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai (di Kabupaten Bantaeng). Dikaji berdasarkan tinjauan hukum dengan tujuan untuk mengatahui bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai sawah dengan adanya dua pihak pemegang gadai, serta bagaimana penyelesaian sengketa akibat adanya dua pihak pemegang gadai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif- kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi populasi adalah penggadai, penerima gadai, dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan gadai sawah yang ada di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada umumnya dalam praktik yakni dengan cara pihak debitur (pemberi gadai) mendatangi pihak kreditor (penerima gadai) untuk menggadaikan tanah pertaniannya (sawah) sebagai jaminan, dimana hak pemanfaatan atau penguasaan objek gadai tersebut berada ditangan kreditor (penerima gadai) sampai masa perjanjian yang telah ditentukan tiba masanya dan pihak debitor mengembalikan sejumlah uang yang di ambil sebelumnya. Dalam penyelesaian kasus yang ada di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng seperti kasus yang dialami oleh Bapak Kamaruddin dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan, baik gugatan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Atau bisa saja dalam permasalahaan tersebut diajukan gugatan perbuatan melawan hukum setelah itu digugat perdata.Kata Kunci : Gadai, Perjanjian, Sengketa. AbstractResearches aim to clearly describe the issue of paddy mortgage holders (in Bantaeng Regenci). Reviewed by legal review with the purpose of finding out how the two-party mortgage agreement was executed, as well as how the dispute between the two parties was resolved. This type of research is descriptive-qualitative research, which is an analysis that describes a situation or ponemenon with words or sentences  and then separated by category to draw conclusios. By using observation, interview and documentation methods. The populations is the pawnbroker, the mortgagee and the local community. Based on the research results it is conclude thet implementation of the existing pawnshop in karatuang District, Bantaeng District, Bantaeng District is generally in practice by means  of the debtor (pensioner) approach the creditor (pawnshop) to vacate his farm (field) as collateral, where the right to use or control of the mortgage object is and the hands of the creditor (mortgagee) until the time of the  agreement  that as been determined when the time comes and the debtor returns a sum of money previously taken. In the settlement of cases in the Village Karatuang Bantaeng District such as the case experienced by Mr. Kamaruddin can be Resolved by filling a lawsuit, both lawsuits is filed against the law after being sued civilly.Keywords: Agreement, Dispute, Mortgage.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI SAWAH Randi Saputra; Ashabul Kahfi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15164

Abstract

AbstrakPenelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai sawah di Kec. Polongbangkeng Utara Kab.Takalar Jenis penelitian ini tergolong  kualitatif dengan pendekatan penetian yang digunakan adalah : yuridis-normatif dan teologis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah iman desa, pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengeloaan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Balangtanaya pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemnafaatan sawah berada dipihak penerima gadai atau pihak penggadai tergantung dari kesepakatan sampai pelunasan utang. Pembayaran utang tersebut tidak memiliki batasan waktu, utang tersebut dapat dilunasi ketika pihak penggadai telah memiliki uang. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukan dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang dilakukan tanpa batasan waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai barang jaminan dikuasai oleh penerima gadai yang terjadi di Desa Balangtanaya dianggap tidak sah menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma.Kata Kunci : Gadai Sawah, Hukum Islam, Sistem Gadai. AbstractThis research is how The Islamic Law review of the rice field pawn system in subdistrict of Polongbangkeng Utara Regency of Takalar. The type of this research is classified as a qualitative with the research approach used is : Normative Juridical and Normative Theological. The data source from this research is The Village Priest, The Mortage Giver (Rahin) and The Mortage Receiver (Murtahin). Furthermore, the data collection methods that used were observation, interviews and documentation. Then, the management and data analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of paddy pawning systems in Balangtanaya Village, in general The Pawners (Rahin) came to the pawn recipient (Murtahin) with the aim of borrowed money to fill the needs and rice fields as collateral. The right to control / use the rice fields is in debt on the part of the mortgagee or the pawnbroker depending on the agreement until payment. The payment of the debt has no time limit, the debt can be paid off when the pledge has had money. The reviewed of the implementation of contract, it has met the pillars and conditions of the mortgage. The practice of pawning is carried out without a time limit by taking benefits from the fields as collateral controlled by a pawn recipient which occurs in Balangtanaya Village is considered invalid according to the Koran, Al-Hadith and Ijma.Keywords: Islamic Law, Paddy Pawn, Pawn System.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus Pt. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar) St. Nurhaniza S; Sohrah Sohrah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.14921

Abstract

AbstrakAsuransi syariah dalam tata cara dan operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad saw. Di dalam asuransi syariah akad yang digunakan yaitu akad tabarru’. Akad tabarru’ bertujuan memberikan dana kebajikan untuk saling tolong-menolong antara sesama peserta asuransi syariah yang sedang mengalami dan mendapat musibah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik akad tabarru’ pada asuransi syariah PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan penelitian adalah Empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah wawancara dengan Pimpinan dan Karyawan PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. Hasil penelitian ini adalah mengenai Praktik Akad Tabarru’ di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar dan bagaimana pandangan hokum Islam terhadap praktik akad tabarru’ tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah hendaknya PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar melakukan sosialisasi ke pemukiman masyarakat mengenai asuransi syariah khususnya akad tabarru’.Kata Kunci : Akad Tabarru’, Asuransi Syariah, Hukum Islam. AbstractSharia insurance in its procedures and operations is based on the Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad. In the Islamic insurance contract used is the Tabarru contract. Tabarru contract 'aims to provide benevolence funds to help each other among fellow participants of Islamic insurance who are experiencing and suffering. This research was conducted to find out how the tabarru contract practices' on Islamic insurance PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. This type of research used in this study is qualitative in the form of field research, using the research approach is Empirical. The source of the data of this study was an interview with the leaders and employees of PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. The results of this study are about the Tabarru Akad Practice 'at PT. Prudential Makassar's Prudential Life Assurance Agency and how Islamic law views the practice of the Tabarru contract. The implication of this research is that PT. Prudential Makassar's Prudential Life Assurance Agency conducts socialization to community settlements regarding sharia insurance specifically the Tabarru contract.Keywords: Islamic Law, Sharia Insurance, Tabarru’ Agreement.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAYANAN JASA DAN PENERAPAN AKAD PADA BNI SYARIAH MAKASSAR Risaldi Risaldi; M. Thahir Maloko; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15026

Abstract

AbstrakPelayanan jasa dan penerapan akad pada BNI Syariah Makassar belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah,  jika ditinjau dari hukum Islam dalam hal ini sistem pelayanan jasanya tidak terdapat unsur-unsur yang menyalahi atau bertentangan dengan prinsip syariah dengan pelayanan cepat dan akurat artinya tidak ada spekulasi didalamnya, akan tetapi dalam penerapan akadnya jika ditinjau dari hukum Islam masih ada beberapa praktik penerapan akad yang melanggar ketentuan syariah dimana masih ada unsur riba, maysir dan kezaliman didalamnya seperti langka lelang sepihak dari pihak BNI Syariah Makassar yang mencederai prinsip al-hururriyat atau kebebasan dalam berkontrak dan dalam akad pembiayaan masih memakai metode historical cost jika diteliti terdapat unsur riba diidalamnya karena keuntungan terikat oleh waktu. Implikasi dari penelitian ini ialah 1) harapan nasabah dalam pelayanan jasa pada BNI Syariah Makassar tetap terjaga keakuratan, dalam pelaksanaannya tetap mengikuti aturan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.2) BNI Syariah Makassar kedepannya diharapkan bisa benar-benar menggunakan sistem syariah secara kaffah/ secara menyeluruh dan dalam penerapan produk-produknya tetap berpedoman pada al-Quran dan hadist.Kata Kunci: Hukum Islam, Pelayanan Jasa, Penerapan Akad. AbstractServices and contract implementation at BNI Syariah Makassar have not fully implemented sharia principles, if viewed from Islamic law, in this case, the service system does not contain elements that violate or conflict with sharia principles with fast and accurate service meaning there is no speculation in it but in the application of the contract when viewed from Islamic law there are still several practices of implementing the contract that violate sharia provisions where there are still elements of usury, maysir and injustice such as the rare unilateral auction from the BNI Syariah Makassar which injures the principle of al-hururriyat or freedom in contracting and in the financing contract still uses the historical cost method if it is examined there is an element of usury in it because profits are time-bound. The implications of this research are 1) the expectations of customers in service services at BNI Syariah Makassar are maintained for accuracy, in implementation they still follow sharia rules and do not violate sharia principles. 2) BNI Syariah Makassar in the future is expected to be able to actually use the syariah system kaffah / as a whole and in the application of its products still adhere to the Koran and hadiths.Keywords: Islamic Law, Implementation Of The Contract, Services.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUNGA DALAM PEMBIAYAAN KONVENSIONAL DAN MARGIN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH Nur Julia Ningsi; Hamzah Hasan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15137

Abstract

AbstrakPembiayaan (leasing) adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan demikian, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak lain, mewajibkan pihak yang di biayai (konsumen/nasabah) untuk mengembalikan uang (tagihan) tersebut setelah jangka waktu yang telah di tentukan atau tertentu dengan imbalan bayar jasa atau sistem bagi hasil. Pembayaran dapat dilakukan secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui perbedaan sistem bunga dalam pembiayaan konvensional dan margin dalam pembiayaan syariah, (2) Mengetahui tinjauan hukum islam tehadap terhadap bunga dalam pembiayaan konvensional dan margin dalam pembiayaan syariah, (3) Mengetahui margin lebih rendah daripada bunga dalam pembiayaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research dengan tekhnik data secara kualitatif. Penelitian dekskriktif adalah suatu bentuk penelitian yang di tujukan untuk mendeskriktifkan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi baik fenomena alamiah maupun rekayasa, sedangkan penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang menghasilkan data dari metode dekskriktif baik berupa kata-kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan konvensioanal adalah pendapatan kotor atas pinjaman atau balas jasa yang diberikan oleh nasabah ke perusahaan, bunga biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman kredit dan penghimpunan dana, besar kecilnya bunga tergantung pada jumlah uang yang dipinjam dan lamanya pemakaian uang. Di sisi lain margin dalam pembiayaan yang berbasis syariah adalah keuntungan secara bersih yang hanya didapatkan dari akad jual beli, keuntungan margin merupakan bagian dari harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, dan apabila penjual dan pembeli telah sepakat maka besarnya laba tidak akan berubah.Kata Kunci : Bunga Pembiayaan, Pembiayaan Konvensional, Pembiayaan Syariah. AbstractFinancing (leasing) is a provider of money or equalized bills thus, based on the agreement or agreement of the two other parties, obliging the financed party (consumer / customer) to return the money (bill) after a predetermined or certain period of time with payment for services or a profit sharing system. Payments can be made periodically along with the right to vote for the company. The objectives of this study are (1) Knowing the differences in interest systems in conventional financing and margins in Islamic financing, (2) Knowing the Islamic law review of interest in conventional financing and margins in Islamic financing, (3) Knowing that the margin is lower than interest in financing. . This type of research is field research with qualitative data techniques. Descriptive research is a form of research aimed at describing or describing the phenomena that occur both natural and engineering phenomena, while qualitative research is a research method that produces data from the descriptive method in the form of written or oral words from people who concerned. The results show that conventional financing is gross income on loans or remuneration provided by customers to companies, interest usually occurs in credit loan transactions and fundraising, the size of the interest depends on the amount of money borrowed and the length of time it is used. On the other hand, the margin in sharia-based financing is the net profit that is only obtained from the sale and purchase agreement, the profit margin is part of the price agreed upon between the seller and the buyer, and if the seller and buyer have agreed, the amount of profit will not change.Keywords: Conventional Financing, Interest Financing, Sharia Financing.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA POHON CENGKEH DI KABUPATEN SINJAI Hartalena Hartalena; Nur Taufiq Sanusi; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.14650

Abstract

AbstrakSewa menyewa (ijarah) merupakan bentuk perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajibannya itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya.. Sewa menyewa pohon engkeh  di Desa Bonto Sinala merupakan bentuk sewa menyewa dengan mengambil buah dari pohon engkeh dalam satu kali masa panen. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan masyarakat desa Bonto Sinala. Hasil penelitian ini adalah Mengenai praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa tersebut . Implikasi penelitian adalah agar kiranya masyarakat bisa melakukan kegiatan bermuamalah dengan mengedepankan prinsip hukum Islam agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.Kata Kunci : Hukum Islam, Pohon Cengkeh, Sewa Menyewa. AbstractLeasing (ijarah) is a form of reciprocal agreement that creates obligations to both parties and their rights and obligations have a relationship with one another. Leasing a small tree in the village of Bonto Sinala is a form of leasing by taking fruit from a small tree  in one harvest time.  The method of this research is field research, the research approach is: Normative Juridical.  The source of research data was interviews with the Bonto Sinala villagers.  The results of this study are regarding the practice of renting by the local community and how the view of Islamic law towards the practice of renting.  The implication of the research is that it is possible for the community to carry out activities with bermuamalah by promoting the principles of Islamic law so that problems do not occur in the future.Keywords: Clove Tree, Islamic Law, Leasing.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBERIAN KREDIR PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH Muh Ansar Azis; Nila Sastrawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15161

Abstract

AbstrakPokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin? Pokok masalah tersebut  selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin?, 2) Bagaimana tinjauan syariat pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan secara sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pimpinan dan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. Selanjutnya, metode pengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menggunakan Akad Murabahah pada produk pembiayaan Amanah yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin kepada Nasabah. Di dalam akad Murabahah ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin yang Pemberian pembiayaan disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan.Kata Kunci: Amanah, Hukum Islam, Pegadaian Syariah. AbstractThe main problem of this research is how the review of Islamic law on the mechanism of credit distribution for Amanah products at PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian? The subject matter is then broken down into several sub-problems or research questions, namely: 1) What is the mechanism for providing trustworthy product credit at PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian ?, 2) How is the review of the mandate product credit provision in PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian ?. This type of research is classified as qualitative with a juridical empirical approach with a sociological approach. The data sources of this research are the Operational Leaders and Managers of PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian. Furthermore, the data collection methods used were interviews, documentation and observation. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study indicate that PT. Hasanuddin Branch Syariah Pegadaian uses the Murabahah Akad on the Amanah financing product offered by PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian to Customers. In this Murabahah contract, PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian Providing financing accompanied by guarantees, where sale and purchase in the form of service leases which end in transfer of ownership.Keywords: Amanah, Islamic Law, Sharia Pawnshop.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue