Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

7.759

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Pattingalloang : Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Penelitian Ilmu komputer JARI Jurnal Abdikarya Pembangunan HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Gandhi: Jurnal pengabdian kepada Masyarakat (G-JPM) Lughaat: Journal of Arabic Linguistics

Muhammad Anis

Departemen Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

Author-ID : 323163

Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9910

AbstractHumans are created by Allah subhanahu wa ta'ala so noble that God places mankind as his most perfect creature. Humans have the right to live to grow and develop as other living creatures specifically to children as the successor of family, religion, nation and state must get guaranteed rights. the rise of drug trafficking in modern times as it is now makes children's rights threatened, both threatening the right to physical and mental health, security rights and the right to education. This discussion aims to explore the extent to which efforts to protect children from the influence and abuse of drugs in the city of Makassar, especially in the area of Tamparang Keke village. The author hopes that there will be support from all parties involved, whether the government, community leaders, religious leaders, youth organizations or communities work together to protect our generation so that we avoid drug abuse.Keywords: Protection, Children, Abuse, Drug.AbstrakManusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta’ala dengan begitu mulianya sehingga tuhan menempatkan manusia sebagai mahluk ciptaannya yang paling sempurna. Manusia memiliki Hak untuk hidup tumbuh dan berkembang selayaknya mahluk mahluk hidup yang lainnya terkhusus kepada anak sebagai penerus keluarga, agama, bangsa dan negara harus mendapat jaminan hak. maraknya peredaran narkoba di zaman modern seperti sekarang ini membuat hak anak terancam, baik itu mengancam hak atas kesehatan fisik dan mental, hak keamanan serta hak pendidikan. Pembahasan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana upaya perlindungan terhadap anak dari pengaruh dan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar khususnya diwilayah kelurahan Tamparang Keke. Penulis mengaharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait, baik itu pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda, maupun masyarakat saling bersinergiKata Kunci : Perlindungan, Anak, Penyalahgunaan, Narkoba.

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11617

Abstract Sexual violence against children is one of the serious problems we face today, various elements, especially the government, are related to the government's efforts in implementing the Child Protection Act Number 35 of 2014. On the other hand, child victims of sexual violence are part of an immature community its development both physically and psychologically, so it requires special assistance in handling it. Sexual violence against children is an act of violence perpetrated by a community whose physical or psychological development is insufficient or immature so that it requires ongoing assistance specifically relating to its handling. The cause of the occurrence of acts of sexual violence against children is due to family factors, such as parenting that allows their children to get along freely which results in the child losing his identity, the factor of parents not equipping children with religious knowledge which consequently children don’t understand what can be done and which can’t done, the influence of the environment and many more factors that can cause acts of sexual violence in children. So that children don’t experience acts of sexual violence against children, it should be as parents should set an example to children, provide the best examples for children about how to live in accordance with our religion and culture, so that children avoid sexual violence, there must be assistance or supervision strict on children.Keywords: Child Protection, Makassar City, Sexual Violence.AbstrakKekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang kita hadapi saat ini, berbagai elemen terutama pemerintah dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014. Disisi lain, anak korban kekerasan seksual merupakan bagian dari masyarakat yang belum matang perkembangannya baik secara fisik maupun psikologis, sehingga membutuhkan pendampingan khusus dalam penanganannya. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang kurang atau belum matang perkembangan fisik maupun psikisnya sehingga membutuhkan pendampingan yang berkesinambungan terkhusus yang berhubungan dengan penanganannya. Penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak karena faktor keluarga, seperti Pola Asuh yang membiarkan anaknya bergaul dengan bebas yang berakibat anak kehilangan jati diri, faktor orang tua tidak membekali anak dengan ilmu agama yang akibatnya anak tidak memahami yang mana bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan, pengaruh lingkungan dan masih banyak lagi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekrasan seksual pada anak. Agar anak tidak mengalami tindak kekerasan seksual pada anak, hendaknya sebagai orang tua harus memberi keteladanan kepada anak, memberikan contoh yang terbaik kepada anak tentang bagaimana pola hidup yang sesuai dengan agama dan budaya kita, agar anak terhindar dari kekerasan seksual, harus ada pendampingan atau pengawasan yang ketat terhadap anak.Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Kota Makassar, Perlindungan Anak.

ZAKAT SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074

AbstractZakat is an obligation for those who have the ability called Muzakki which aims to help others and for those who don’t have the ability to be called Mustahik, including the poor, amil, converts, people who owe, people who demand knowledge, and people who struggle in the way of Allah Swt. Besides that, zakat can also be a tool for empowering Muslims. The Muzakki, Amil and Zakat Collecting Institutions must be at the forefront in the process of empowering umad, according to Minister of Religion Regulation No. 52 of 2014, Zakat is a treasure that must be issued by a Muslim or a business entity owned by Muslims to be given to those entitled to receive it in accordance with Islamic law. According to QS. At-Taubah verse 60, that Allah gave the provisions there are eight groups of people who receive Zakat. In general, Zakat is divided into two types of Zakat Fitrah and Zakat Harta (Mal). Zakat Fitrah must be issued in the holy month of Ramadan for every soul both men and women with Islamic religious requirements, Living on the Month of Ramadan, Having food or basic needs for the night of Eid al-Fitr. Zakat Harta (Mal) is zakat which is issued if the nizab has been fulfilled and is not in conflict with religious law. Keywords: Community Empowerment, Solutions, Zakat.AbstrakZakat merupakan Kewajiban bagi yang punya kemampuan dinamakan Muzakki yang bertujuan untuk membantu orang lain dan bagi tidak punya kemampuan dinamakan Mustahik, diantaranya adalah Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Orang Yang berutang, Orang yang Menuntut Ilmu, dan Orang yang berjuang dijalan Allah Swt. Disamping itu zakat juga dapat menjadi alat pemberdayaan ummad. Para Muzakki, Amil dan Lembaga Pengumpul Zakat (UPZ) harus berada pada garda terdepan dalam dalam proses pemberdayaan umad, menurut Peraturan Menteri Agama no 52 Tahun 2014, Zakat adalah Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut QS. At-Taubah ayat 60, bahwa Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima Zakat. Secara umum Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Harta (Mal). Zakat Fitrah wajib dikeluarkan pada bulan suci ramadhan atas setiap jiwa baik laki laki maupun perempuan dengan syarat beragama Islam, Hidup pada Bulan Ramadhan, Memiliki kebutuhan makanan atau kebutuhan pokok untuk pada malam hari raya idul fitri. Zakat Harta (Mal) adalah zakat yang dikeluarkan jika nizabnya sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat agama.Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Solusi, Zakat.

PEMBINAAN ANAK TANPA KEKERASAN DI KELURAHAN TAMPARANG KEKE KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18353

AbstractViolence in coaching children is one of the serious problems we face today, various elements, especially the government, are related to the government's efforts to implement the Child Protection Law Number 35 of 2014. On the other hand, parents who are not aware have committed violence in coaching them. Children feel that they have carried out their duties as parents who have full rights over their children, while children in their immature physical and psychological development will receive adverse impacts on their development. The cause of violence in child development is due to environmental factors in the community, such as dense residential areas which can affect parents to be rude to their children due to the habits of the parents in the environment. The education and occupation factors of parents, parents who do not have a job are more prone to abuse their children than those who have jobs and routines. The digital media factor, in the millennial era without borders, we cannot deny that everything, whether positive or negative, can be easily obtained, this is also a factor in the occurrence of violence in fostering children, the lack of understanding of parents about a spectacle can have negative consequences for how to coach children.Keywords: Children, Formation, Violence. AbstrakKekerasan dalam pembinaan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang kita hadapi saat ini, berbagai elemen terutama pemerintah dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014. Disisi lain, orangtua yang tidak sadar telah melakukan kekerasan dalam pembinaan kepada anak merasa telah melaksanakan tugasnya sebagai orang tua yang mempunyai hak penuh atas anaknya, sedangkan anak dalam perkembangan fisik maupun psikisnya yang belum matang akan menerima dampak buruk bagi perkembangannya. Penyebab terjadinya kekerasan didalam pembinaan anak disebabkan faktor lingkungan masyarakat, seperti kawasan pemukiman yang padat yang dapat mempengaruhi orangtua bersifat kasar terhadap anaknya dikarenakan mengikuti kebiasaan para orang tua dilingkungan tersebut. Faktor pendidikan dan pekerjaan orangtua, orangtua yang tidak memiliki pekerjaan lebih rentan berlaku kasar terhadap anak dibandingkan yang mempunyai pekerjaan dan rutinitas. Faktor media digital, di era millenial tanpa batas tidak bisa kita pungkiri segala sesuatunya baik itu positif maupun negatif sekalipun bisa dengan mudah diperoleh, hal ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam pembinaan anak, kurangnya pemahaman orang tua tentang suatu tontonan dapat berakibat negatif bagi cara pembinaan terhadap anak.Kata kunci : Anak, Kekerasan, Pembinaan.

KREDIT PEMBIAYAAN MOBIL DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA WATAMPONE Mayasari mawar; Hamsir Hamsir; Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22140

Abstract This article discusses Car Financing Loans with Car Agreements with Murabahah contracts at Bank Syariah Indonesia Watampone, by looking at the terms of Islamic law. The type of research carried out in this study is a qualitative descriptive field research, while the approach taken is a normative juridical and normative theological approach, then the primary data source is interviews conducted at Bank Syariah Indonesia Watampone, the two secondary data sources are sourced from books, theses and other sources related to this research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of the study show: 1) The car financing application mechanism (Murabahah) system has been running at Bank Syariah Indonesia Watampone starting with the customer negotiating what to buy, the quality of the goods and the price of the goods, Bank Syariah Indonesia conducting the sale and purchase contract to the customer, the Islamic Bank buying the goods from the seller according to the customer's wishes, the seller sends the goods to the customer on the order of the bank and receives the goods and documents of ownership, after receiving the goods and the customer's documents make payment in installments. 2) The principles and provisions of Islamic economic law have been implemented, especially in murabahah contracts on credit financing products, the legal principle of murabahah is a legal act that has the consequence of a trial of rights to an item from the seller (bank) to the buyer (customer), then by itself in this legal act, the pillars and conditions for the validity of murabahah must be fulfilled, such as the existence of elements of usury, maisir / transactions in uncertain, garar, haram, and unjust.Keywords: Indonesian Islamic Bank, Islamic Law, Murabahah Financing.AbstrakArtikel ini membahas tentang Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad Mobil dengan akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Watampone, dengan melihat dari segi hukum islam. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Watampone, kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku,skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Sistem mekanisme penerapan pembiayaan (Murabahah) mobil sudah berjalan di Bank Syariah Indonesia Watampone diawali dengan nasabah melakukan negosiasi yang akan dibeli,kualitas barang dan harga barang, Bank Syariah Indonesia melakukan akad jual beli kepada nasabah, Bank Syariah membeli barang dari penjual sesuai keinginan nasabah, penjual mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank dan menerima barang dan dokumen kepemilikan, setelah menerima barang dan dokumen nasabah melakukan pembayaran dengan cara angsuran. 2) Prinsip dan ketentuan hukum ekonomi islam sudah terlaksana khususnya dalam akad murabahah pada produk pembiayaan-pembiayaan kredit, prinsip hukum murabahah merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peradilan hak atas suatu barang dari pihak penjual (Bank) kepada pihak pembeli (nasabah),maka dengan dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya murabahah, seperti adanya unsur riba,maisir / transaksi dalam keadaan tidak pasti, garar, haram, dan zalim.Kata Kunci : Bank Syariah Indonesia, Hukum Islam, Pembiayaan Murabahah.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA Bayu Saputra; Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26077

AbstrakPenelitian ini membahas tentang bagaimana akad rahn pada pegadaian syariah di Indonesia karena sangat banyak pendapat orang yang berkata bahwa pegadaian syariah itu sama saja dengan pegadaian konvensional dalam hal penerapan akad gadai emas dari situlah penulis melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Pokok permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad rahn pada pegadaian syariah di Indonesia. Adapun sub bab masalah yang akan dikaji, yakni: 1) Bagaimana akad rahn di pegadaian syariah di Indonesia? 2) Bagaimana konsep akad rahn dalam Islam? Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan analisis yang bersifat kajian kepustakaan, dengan menempatkan pendekatan normatif syar’i yaitu dimana dengan mengarah kepada pendekatan al-Qur’an dan hadits dan sumber Islam lainnya. Pada penerapan akad rahn di pegadaian syariah masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari denda keterlambatan, penggabungan 2 akad yang bertentangan dengan hadis Rasulullah saw. dan biaya ongkos penyimpanan pada pegadaian syariah.Kata Kunci : Hukum Islam, Pegadaian Syariah, Rahn AbstractThis research discusses how the rahn contract is at sharia pawnshops in Indonesia because there are so many people's opinions who say that Sharia pawnshops are the same as conventional pawnshops in terms of applying the gold pawn contract, that's where the author conducted research on this matter. The main problem of this thesis is how to review Islamic law on rahn contracts at sharia pawnshops in Indonesia. The sub-chapters of the problems that will be studied are: 1.) How is the rahn contract in sharia pawnshops in Indonesia? 2.) What is the concept of rahn contract in Islam? By placing a syar'i normative approach, namely where by leading to the approach of the Qur'an and hadith and other Islamic sources. In the implementation of the rahn contract at the sharia pawnshop, there are still several things that need to be considered, ranging from late fees, merging 2 contracts that contradict the hadith of the Prophet Muhammad and the cost of storage fees at sharia pawnshops.Keywords: Islamic Law, Rahn, Sharia Pawnshop

PENAMBANG PASIR DI KELURAHAN BONGKI KABUPATEN SINJAI (1995-2011) Muhammad Anis
PATTINGALLOANG Vol. 2 No. 1 Januari - Maret 2015
Publisher : Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahawa Latar belakang munculnya penambang pasir di Kelurahan Bongki yaitu disebabkan oleh dua faktor yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam diri masyarakat antara lain karena faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Adapun faktor dari luar yaitu karena adanya sungai Tangka di wilayah Kelurahan Bongki, letak wilayah Kelurahan Bongki yang strategis dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sinjai. Aktifitas penambangan pasir di Kelurahan Bongki merupakan penaambangan rakyat yang dimulai pada tahun 1995, pada awalnya penambang pasir hanya menggunakan peralatan atau sarana dan prasarana yang bersifat tradisional namun seiring perkembangan zaman penambang pasir di Kelurahan Bongki juga mulai ada yang menggunakan sarana dan prasarana yang bersifat modern. Adapun pendapatan penambang pasir di Kelurahan Bongki bisa dibilang sangat besar namun tidak merata karena dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang digunakan.Kata Kunci : Penambang Pasir, Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA POHON CENGKEH DI KABUPATEN SINJAI Hartalena Hartalena; Nur Taufiq Sanusi; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.14650

AbstrakSewa menyewa (ijarah) merupakan bentuk perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajibannya itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya.. Sewa menyewa pohon engkeh di Desa Bonto Sinala merupakan bentuk sewa menyewa dengan mengambil buah dari pohon engkeh dalam satu kali masa panen. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan masyarakat desa Bonto Sinala. Hasil penelitian ini adalah Mengenai praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa tersebut . Implikasi penelitian adalah agar kiranya masyarakat bisa melakukan kegiatan bermuamalah dengan mengedepankan prinsip hukum Islam agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.Kata Kunci : Hukum Islam, Pohon Cengkeh, Sewa Menyewa. AbstractLeasing (ijarah) is a form of reciprocal agreement that creates obligations to both parties and their rights and obligations have a relationship with one another. Leasing a small tree in the village of Bonto Sinala is a form of leasing by taking fruit from a small tree in one harvest time. The method of this research is field research, the research approach is: Normative Juridical. The source of research data was interviews with the Bonto Sinala villagers. The results of this study are regarding the practice of renting by the local community and how the view of Islamic law towards the practice of renting. The implication of the research is that it is possible for the community to carry out activities with bermuamalah by promoting the principles of Islamic law so that problems do not occur in the future.Keywords: Clove Tree, Islamic Law, Leasing.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon Rezky Amaliah Burhani; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16422

AbstrakAl-Qur’an dan As-Sunnah adalah pedoman hidup manusia khusunya bagi umat Islam dialam semesta ini. Islam merupakan ajaran yang bersifat rahmat atau kemaslahatan bagi seluruh umat. Al-Qur’an dan As-Sunnah juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lain atau dikenal dengan istilah muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli buah diatas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli buah di atas pohon tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskripif kualitatif. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer dari penelitian ini adalah para petani atau penjual buah-buahan diatas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan. Hasil penelitian ini menunjuakkan bahwa jual beli buah diatas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan dilakukan dengan cara menjual buah yang masih belum jelas hasil buahnya kemudian disepakati harga dan pembeli melakukan pembayaran, yang kemudian dipetik oleh pembeli pada saat buah telah matang. Jual beli buah diatas pohon ditinjau dari Hukum Islam dalam proses jual beli ini terdapat gharar dan dapat menzhalimi pihak-pihak yang melakukan jual beli.Kata Kunci: Buah-Buahan, Hukum Islam, Jual Beli. AbstractAl-Qur'an and As-Sunnah are guidelines for human life especially for Muslims in this universe. Islam is a teaching that is a blessing or benefit for all people. Al-Qur'an and As-Sunnah also regulate human relations with Allah SWT and human relations with other humans or known as muamalah. The purpose of this study was to determine how to buy and sell fruit on a tree in Puncak village, South Sinjai sub-district and to know the Islamic law view of buying and selling fruit on the tree. This research is a field research (field research). The method used in this research is descriptive qualitative. The data obtained by using interview, observation and documentation methods. Primary data from this study were farmers or fruit sellers on trees in Puncak village, South Sinjai district. The results of this study indicate that the sale and purchase of fruit on trees in Puncak village, South Sinjai sub-district is carried out by selling fruit which is still unclear, then a price is agreed upon and the buyer makes a payment, which is then picked by the buyer when the fruit is ripe. Buying and selling fruit on a tree is viewed from Islamic law in the buying and selling process there is gharar and can tyrannize those who buy and sell.Keywords: Buying and Selling, Fruits, Islamic Law.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2279/Pdt.G/2015/PA Mks ) Muh Wahyudin Anugrah; Hamsir Hamsir; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 4 Juli 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.18793

AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan untuk mengetahui implementasi sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan hakim pengadilan Agama makassar dalam perkara Nomor (2279/Pd.G/2015/PA Mks). Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan (field research). dengan pendekatan penelitian yang digunakan : Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach). Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang disebut bahan hukum. Yaitu berupa inventarisasi berkas Putusan Pengadilan Agama Makassar No.2279/Pdt.G/2015/PA.Mks, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah. . Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan mendasarkan Peraturan Perundang-Undangan hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketentuan Hukum dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di atur dalam Undang-undang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat opsional atau pilihan yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Di samping itu juga di gunakan paradigma non-litigasi yaitu paradigma yang ber asas atau berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak, Implementasi sengketa Ekonomi Syari`ah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Dalam Kasus Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks Telah terimplementasi sesuai ketentuan hukum yang ada akan tetapi menurut hemat penulis belum memenuhi aspek keadilan yang wajib hukumnya melekat pada suatu putusan.Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Penyelesaian Sengketa, Tinjauan Hukum. AbstractThis research was conducted with the aim of knowing the provisions of Islamic Law and laws and regulations regarding the syariah economic dispute settlement system and to find out the implementation of the sharia economic dispute resolution system in the decision of the Makassar Religious Court judge in case Number (2279 / Pd.G / 2015 / PA Mks ). This type of research will be used is descriptive qualitative field research (field research). with the research approach used: the case approach (case approach), the statutory approach (statute approach). The data source of this research is secondary data which is called legal material. Namely in the form of an inventory of the files of the Makassar Religious Court Decision No.2279 / Pdt.G / 2015 / PA.Mks, laws and regulations, books, literature, journals and documents related to the subject matter. . Furthermore, the data collection methods used are: interviews, observation, and documentation. Meanwhile, the data management and analysis techniques are based on the Prevailing Laws so that they can answer the problems of this research. All legal materials obtained are systematically compiled, processed and researched and evaluated. The results of this study indicate that the legal provisions in the settlement of sharia economic disputes are regulated in the Religious Courts Law and Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative dispute resolution that are optional or optional, namely through court (litigation) and outside the court. (non litigation). The litigation paradigm believes that the law must be enforced to end conflicts that occur. In addition, a non-litigation paradigm is also used, namely a paradigm that is based on or is rooted in consensus, deliberation or peaceful settlement between the parties, Implementation of Shari`ah Economic disputes in the Judge of the Makassar Religious Court in Case Number 2279 / Pdt.G / 2015 / PA Mks Has been implemented in accordance with existing legal provisions however, according to the author's opinion, it has not fulfilled the aspect of justice which is obligatory according to a decision.Keywords: Legal Review, Dispute Resolution, Sharia Economics, Religious Courts.

Co-Authors Abd. Halim Talli Adhayanti, A Nurzafira Adiguna, M.Kom, Mochamad Adhari Ali Ridho Andi Agung Mallongi Andi Muhammad Nasri Andi Intan Cahyani Andi Muhammad Muammar Qadafi Apriyani, Nanda Hera Arniwati Ashar Sinilele Badi’atul Ulwiyah Bambang Wisnu Widagdo Basyirah Mustarin bayu saputra Dia Maya Sari ERLINA Hadi Daeng Mapuna Hamsir Hamsir Hamzah Hartalena Hartalena Hartini Tahir Imam Hadhori Irsan Taufik Mayasari mawar Mita Mochamad Adhari Adiguna Muh Wahyudin Anugrah Muhammad Asri Muhammad Ikbal Ali Muhammadiyah Amin Musyfikah Ilyas Mutmainna Mutmainna Nadia Amalia putri Naning Puji Astutik Nur Azizah Nur Hijriah Nur Jannah Nur Taufiq Sanusi Rahmasari, A. Nina Rezky Amaliah Burhani Rizaldi Rizkah Hikmah Karliana Sastrawati, Nila Siti Rismayanti Basri Sohrah Sumarni Arny Suriyadi syamsul arif Zahra Khoirijannah Zaqia Rezky Intan Saputri

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search