Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA MAROS Try Sa’adurrahman HM. Kafrawi; Kurniati Kurniati; Nur Taufiq Sanusi
Jurnal Diskursus Islam Vol 6 No 2 (2018): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v6i2.6786

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum nasional terhadap dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Maros. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan (field research kualitatif) dan pendekatan penelitian yang digunakan; yuridis-empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diambil enam orang Hakim Pengadilan Agama Maros dan data skunder sebanyak tiga orang sebagai pendukung dalam penelitian ini, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penulusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukuan melalui empat tahap, yaitu; reduksi data, display data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Perspektif hukum Islam, tidak adanya ketegasan nas dalam perkawinan di bawah umur, namun bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Untuk menjembatani pernikahan di bawah umur ini yang terus berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad. Sedangkan dalam hukum nasional mengatur umur ideal untuk menikah yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pernikahan di bawah umur, merupakan salah satu hak setiap orang dalam menentukan kehidupannya, namun perlu adanya pertimbangan-pertimbangan sebelum menentukan pilihan. Salah satu cara untuk menindak lanjuti pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama bukanlah satu-satunya alat dalam perkara ini karena peran yang lebih utama dalam memperhatikan dan menjaga adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan beberapa badan hukum lainnya seperti: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (PPPAI), dan sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah tercapai dengan aman dan tentram.

EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA GORONTALO DALAM PERSPEKTIF SEJARAH Hamid Pongoliu; Usman Jafar; Mawardi Djalaluddin; Nur Taufiq Sanusi
Jurnal Diskursus Islam Vol 6 No 2 (2018): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v6i2.6866

Tulisan ini menguraikan tentang eksistensi hukum waris adat dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bercorak deskriptif kualitatif, dianalisis dengan alur pikir prosedur deduktif yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan syar’i, yuridis, antropologis, sosiologis, historis, dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris adat yang eksis dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo pada awalnya berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Namun dengan masuknya Islam dan menjadi agama seluruh masyarakat Gorontalo, hukum waris adat tersebut berubah menjadi Islami yang ditandai dengan hidupnya hukum Islam tercermin pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat pada saat itu selalu mengacu pada tiga prinsip hukum adat Gorontalo, yaitu: (1) adati hula-hula’a to syara’a (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak); (2) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to adati (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat); (3) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi (hukum adat bertumpuk hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw). Tiga macam prinsip ini merupakan pijakan masyarakat Gorontalo dalam menyelesaikan persoalan hukum, tetapi kemudian hal ini berubah disebabkan kebijakan politik hukum Belanda dengan teori hukumnya (teori resceptie in complexu dan teori receptie), berhasil mengeluarkan hukum adat dari pengaruh hukum Islam yang hingga sekarang masih dirasakan. Inilah sebabnya munculnya praktik pewarisan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam masyarakat.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA POHON CENGKEH DI KABUPATEN SINJAI Hartalena Hartalena; Nur Taufiq Sanusi; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.14650

AbstrakSewa menyewa (ijarah) merupakan bentuk perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajibannya itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya.. Sewa menyewa pohon engkeh di Desa Bonto Sinala merupakan bentuk sewa menyewa dengan mengambil buah dari pohon engkeh dalam satu kali masa panen. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan masyarakat desa Bonto Sinala. Hasil penelitian ini adalah Mengenai praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa tersebut . Implikasi penelitian adalah agar kiranya masyarakat bisa melakukan kegiatan bermuamalah dengan mengedepankan prinsip hukum Islam agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.Kata Kunci : Hukum Islam, Pohon Cengkeh, Sewa Menyewa. AbstractLeasing (ijarah) is a form of reciprocal agreement that creates obligations to both parties and their rights and obligations have a relationship with one another. Leasing a small tree in the village of Bonto Sinala is a form of leasing by taking fruit from a small tree in one harvest time. The method of this research is field research, the research approach is: Normative Juridical. The source of research data was interviews with the Bonto Sinala villagers. The results of this study are regarding the practice of renting by the local community and how the view of Islamic law towards the practice of renting. The implication of the research is that it is possible for the community to carry out activities with bermuamalah by promoting the principles of Islamic law so that problems do not occur in the future.Keywords: Clove Tree, Islamic Law, Leasing.

SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM Adi Nurhani Mufrih; Nur Taufiq Sanusi; Hadi Daeng Mapuna
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.15551

AbstrakSistem pengawasan OJK pada perbankan syariah dalam penerapannya dengan memberikan perizinan, mengintegrasikan seluruh ketentuan, dan mengintegrasikan perizinan satu pintu.. Ditinjau dari hukum Islam sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah hanya dalam bentuk memberikan aturan dan ketentuan terkait pengelolaan dan perizinan perbankan dalam hal ini melakukan penyawasan secara langsung dengan mengeluarkan peraturan OJK, dan pengawasan secara tidak langsung dengan bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kepatuhan perbankan terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang di gunakan. Secara tidak langsung OJK bertindak sebagai Lembaga Al-Hisbah yakni istilah lembaga pengawas yang mengawasi perjalan pasar, dan DPS yang dibentuk oleh OJK bersama DSN sebagai Muhtasib yakni seorang yang diutus untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam sektor perbankan syariah pada setiap bank syariah. Namun dalam hal ini OJK hanya memberikan kewenangan kepada DPS hanya sebatas mengontrol dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan konsep syariah pada sektor perbankan syariah, dan tidak memilki otoritas untuk memberikan ketentuan serta kebijakan atau menghakimi, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pada bank syariah. Tentu dengan perkembangan dan peningkatan ekonomi syariah di Indonesia ini perlunya untuk selalu diawasi secara khusus dan DPS yang bertindak sebagai Muhtasib dalam pengawasan dan DPS diberikan kewenangan khusus selain mengontrol dan menilai, melainkan juga memberikan kebijakan, dan ketentuan terkait perizinan sebelum, dan sedang berjalannya kegiatan pada sektor perbankan syariah.Kata Kunci: Hukum Islam, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah, Sistem Pengawasan. Abstractthe implementation of the OJK supervisory system in Islamic banking by providing licensing, integrating all provisions, and integrating one-stop licensing In terms of Islamic law, the OJK supervision system in sharia banking is only in the form of providing rules and regulations related to banking management and licensing, in this case conducting direct supervision by issuing OJK regulations, and indirect supervision in collaboration with the National Sharia Council (DSN) to establish a Sharia Supervisory Board (DPS) to oversee banking compliance with the provisions and principles of sharia used OJK indirectly acts as the Al-Hisbah Institution, which is the term for a supervisory agency that oversees market travel, and the DPS formed by the OJK together with DSN as Muhtasib, namely a person sent to conduct direct supervision in the Islamic banking sector at each Islamic bank. However, in this case the OJK only gives DPS authority to control and provide an assessment of the implementation of the sharia concept in the Islamic banking sector, and does not have the authority to provide provisions and policies or to judge, in supervising the implementation of activities at Islamic banks. Of course with the development and improvement of the sharia economy in Indonesia, it is necessary to always be specially supervised and DPS which acts as Muhtasib in supervision and DPS is given special authority besides controlling and assessing, but also providing policies and provisions related to permits before, and ongoing activities at Islamic banking sector.Keywords: Financial Services Authority, Islamic Banking, Islamic Law, Supervision System.

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Hendryanto Hendryanto; Nur Taufiq Sanusi; Musyifikah Ilyas
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.18510

AbstrakTujuan untuk dari penelitian ini untuk memahami mekanisme pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS di Kabupaten Enrekan dan untuk mengetahui sebuah implementasi program pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui manfaat dana zakat yang diberikan kepada mustahiq. Jenis penulis gunakan adalah tergolong penelitian kualitatif menggunakan pendekatan penelitian yuridis, teologi normatif dan sosiologis. Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara. teknik pengelolaan yang digunakan yaitu analisis reduksi data dan penyajian datanya adalah penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu (1) mekanisme pendayagunaan zakat produktif adalah Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan. (2) implementasi program modal usaha produktif badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten Enrekang yaitu diberikan secara hibah atau semata-mata membantu mustahiq untuk bisa hidup mandiri, memperbaiki keadaan ekonominya dan membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. (3) manfaat dana zakat yang diberikan kepada mustahiq pada dasarnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Implikasi dari penelitian ini adalah kepada badan amil zakat agar dan melakukan pengawasan terhadap mustahiq penerima manaat zakat, amil zakat sekiranya dapat memberikan juga pemahaman kepada mustahiq agar mempunyai semangat dalam bekerja lebih giat dan memanfaatkan peluang yang dimiliki agar modal yang diberikan dapat dikembangkan secara optimal. Sedangkan untuk mustahiq sendiri dapat menggunakan modal tersebut dengan baik.Kata Kunci: Hukum Islam, Produktif, Zakat. AbstractThe purpose of this research is to understand the mechanisms for the utilization of productive zakat on BAZNAS in Enrekan Regency and to find out an implementation of the productive zakat utilization program at BAZNAS in Enrekang Regency and to find out the benefits of zakat funds given to mustahiq. The type the author uses is classified as qualitative research using juridical research approaches, normative theology and sociology. The data collection method used is the interview method. The management technique used is data reduction analysis and data presentation is drawing conclusions. From the results of the research that the authors get, namely (1) the mechanism of productive zakat utilization is the priority scale of zakat utilization which is arranged based on the needs of mustahik based on the annual budget work plan. (2) the implementation of the productive business capital program of the national amil zakat agency (Baznas) of Enrekang Regency, which is given on a grant basis or solely to help mustahiq be able to live independently, improve their economic situation and assist the government in alleviating poverty. (3) the benefits of zakat funds given to mustahiq are basically in order to fulfill their daily needs. The implication of this research is for the amil zakat agency to supervise the mustahiq recipients of zakat management, if the amil zakat can also provide understanding to the mustahiq in order to have the spirit to work harder and take advantage of the opportunities they have so that the capital provided can be developed optimally. As for the mustahiq itself, you can use this capital properly.Keywords: Islamic Law, Productive, Zakat.

PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BAZNAS KABUPATEN SOPPENG Ahmad Arsyi Afdali; Nur Taufiq Sanusi; A. Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.22318

AbstrakIslam sebagai agama universal dan mayoritas di Indonesia, menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Nabi Muhammad saw dapat di maknai dalam kerangka pembebasan kedamaian dan kesejahteraan manusia melalui ajaran yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnahnya. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat merusak tatanan keimanan dan sosial masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. Maka dari itu setiap orang didorong untuk menjadi muzakki yang dimana setiap muzakki berperan dalam mengatasi kemiskinan, maksudnya harapan tersebut ditujukan untuk orang yang mampu serta kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Pokok permasalaha dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini adalah jenis data “kualitatif”, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, dan sosio kultural. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalamp penghimpunan dana zakat dari para muzakki untuk diberikan kepada para mustahiq, serta Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat yang terdiri dari bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Bantuan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada masyarakat sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat.Kata Kunci: Kemiskinan, Pengelolaan Zakat, Pengentasan.AbstractIslam as a universal religion and the majority in Indonesia, makes the Qur'an as a way of life for mankind brought by the Prophet Muhammad SAW. The presence of the Prophet Muhammad can be interpreted in terms of the liberation of peace and human welfare through teachings sourced from the Qur'an and Sunnah. Islam views poverty as something that can damage the faith and social fabric of society. Islam also considers it a disaster that must be addressed immediately. Therefore, everyone is encouraged to become a muzakki where each muzakki plays a role in overcoming poverty, meaning that hope is aimed at people who are able and to people who are poor themselves. The main problem in this study is how to manage zakat on poverty alleviation at BAZNAS Soppeng Regency. This type of research is a "qualitative" type of data, with the research approach used is a normative theological approach, and socio-cultural. The results show that the zakat management mechanism at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Soppeng Regency includes the process of planning, organizing, and implementing the collection of zakat funds from muzakki to be given to mustahiq, as well as distribution and utilization of zakat which consists of consumptive assistance and productive assistance. The assistance carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) to the community was gradually able to reduce the economic problems of the community.Keywords: Alleviation, Poverty, Zakat Management.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN OTO BERKAH Muh Fahmi Jafar; Nur Taufiq Sanusi; Musyfikah Ilyas
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29692

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan OTO Berkah Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan akad murabahah pembiayaan OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa dan Bagaimana pandangan hukum Islam tehadap penerapan akad murabahah terhadap pembiayaan OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah Brand Manajer dan Sales Force Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Selanjutnya, metode pengumpulkan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Gowa menggunakan Akad Murabahah pada produk pembiayaan OTO Berkah yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri kepada Nasabah. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dengan praktik pada Bank Syariah Mandiri KCP Gowa menyimpulkan bahwa praktik akad murabahah pada bank sudah sesuai dengan 9 (sembilan) ketentuan dalam penerapan akad murabahah dari fatwa DSN MUI. Kata Kunci : Akad Murabahah, Hukum Islam, Pembiayaan. Abstract This research discusses the Review of Islamic Law on the Application of Akad Murabahah on THE Financing of OTO Berkah Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. With the formulation of the problem, namely: How to apply murabahah financing agreement OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa and How islamic law views the application of murabahah agreement to the financing of OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical. The source of this research data is Brand Manager and Sales Force of Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Furthermore, the methods of collecting data used are observations, interviews, documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study showed that Bank Syariah Mandiri KCP Gowa uses Akad Murabahah in OTO Berkah financing products offered by Bank Syariah Mandiri to Customers. Conformity of DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 On Murabahah with practices at Bank Syariah Mandiri KCP Gowa concluded that the practice of murabahah agreements on banks was in accordance with 9 (nine) provisions in the application of murabahah agreements from the MUI DSN fatwa. Keywords: Islamic Law, Murabahah, Financing.

PRAKTIK BAGI HASIL TERNAK SAPI DALAM PERSPEKTIF AKAD MUDHARABAH DI KABUPATEN TAKALAR Fitra Febianti; Nur Taufiq Sanusi; Fadli Andi Natsif
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Januari 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v4i2.30505

Abstrak Agama Islam menghendaki kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong berdasarkan rasa tanggung jawab, jamin menjamin, dan tanggung menanggung dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikenal dengan istilah muamalah yang mengatur hubungan antar manusia. Muamalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya seluruh konsep muamalah adalah boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan sunnah seperi kaidah ushul yang artinya asal (hukum) muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.Manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk terhubung secara sosial dan bergantung satu sama lain. Ada yang memiliki harta tambahan tetapi tidak memiliki waktu dan pengalaman untuk mengelola, serta ada pula yang memiliki kemampuan dan keahlian tetapi kekurangan dana. Diharapkan dengan bertemunya kedua tipe orang ini dapat saling melengkapi dan membantu dalam pengembangan harta tersebut. Untuk itu Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya mudharabah. Kata Kunci: Bagi Hasil, Perjanjian, Perlindungan Hukum, Mudharabah. Abstract Islam requires all human beings to help each other based on a sense of responsibility, guarantee, and responsibility in community life. This is known as muamalah which regulates human relations. Muamalah are all sharia laws related to worldly affairs, by looking at the continuation of a person’s life, such as buying and selling, exchanging, borrowing, giving and so on. Basically the whole concept of muamalah is permissible as long as it does not conflict with the principles of Qur’an and sunnnah such as the rules of ushul, which means that the origin (law) of muamalah is permissible as long as there is no evidence that probhibits it. Human were created by Allah Swt to be socially connected and dependent on one other. Some have additional assets but do not have the time and experience to manage them, and some have the skills and experties but lack funds. It is hoped that by meeting these types of people, they can complement each other and help in the development of these treasures. For this reason, Islam allow the company to do business, including mudharabah. Keyword: Agreement, Legal Protection, Mudharabah, Profit Sharing.

PENGELOLAAN INFAQ ZAKAT DAN SEDEKAH Haikal, Fikri; Misbahuddin; Nur Taufiq Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.44098

Abstrak Pokok masalah penelitian ini bagaimana pengelolalan zakat infaq dan sedekah. Dari pokok masalah tersebut maka dirumuskanlah sub masalah yaitu: Bagaimana proses pengelolaan zakat infaq dan sedekah dan bagaimana peran zakat infaq dan sedekah dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yakni mengkaji beberapa jurnal buku dan beberapa pendapat ahli hukum atau ulama yang berkaitan dengan pengelolaan infaq zakat dan sedekah. Infaq merupakan pengeluaran sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sedekah adalah pemberian secara suka rela harta atau bahan makanan untuk kebutuhan orang lain. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan masalah kemiskinan adalah dengan memberdayakan ummat melalui infaq zakat dan sedekah. Infaq zakat dan edekah merupakan cara untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Infaq zakat dan sedekah mempunyai potensi besar jika digunakan untuk memberdayakan ummat. Dengan adanya infaq zakat dan sedekah menjadi salah satu instrumen ekonomi untuk pembukaan lapanngan pekerjaan yang baru dan mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat. Pengelolaan infaq zakat dan sedekah dikelola oleh badan khusus yang ditunjuk negara sebagai pengelola infaq zakat dan sedekah. Infaq zakat dan sedekah dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional yang berdiri secara independen yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat infaq dan sedekah pada tingkat nasional. Kata Kunci: Pengelolaan, Infaq, Zakat, Sedekah Abstract The main problem in this research is how to manage zakat and alms infaq. From this main problem, the following sub-problems were formulated: What is the process of managing zakat and alms infaq and what is the role of zakat and alms infaq in the Indonesian economy. This research is of a library research nature, namely examining several book journals and several opinions of legal experts and ulama relating to the management of zakat and alms infaq. Infaq is the expenditure of part of one's assets or income for purposes ordered by the Islamic religion. Zakat is property that must be released by muzakki in accordance with sharia provisions and given to people who are entitled to receive it. Alms is the voluntary giving of property or foodstuffs for the needs of others. One way to improve the economy and alleviate the problem of poverty is to empower the community through infaq zakat and alms. Zakat and alms donations are a way to reduce economic problems such as poverty. Zakat and alms donations have great potential if used to empower the community. With the existence of infaq, zakat and alms become an economic instrument for opening new job opportunities and encouraging the growth of the people's economy. The management of zakat and alms infaq is managed by a special agency appointed by the state as the manager of zakat and alms infaq. Zakat and alms infaq are managed by the National Zakat Amil Agency which is established independently and is tasked with collecting and distributing zakat infaq and alms at the national level. Keywords: Menjament, Infaq, Zakat, Alms

PROBLEMATIKA BEREKONOMI UNTUK HIDUP LAYAK PERSPEKTIF ISLAM Muhammad Rahman Almunawir; Misbahuddin; Nur Taufiq Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.50342

Abstrak Perekonomian merupakan sebuah hal yang fundamental dalam kehidupan umat manusia. Dengan perekonomian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi tauhid (keimanan), keadilan, kenabian, khilafah dan hasil. Dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak atau berusaha serta keadilan sosial. Dalam pondasi ekonomi Islam pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. Oleh karenanya setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. pemerintah hendaknya lebih memperhatikan lagi aspek kehidupan yang layak bagi masyarakat. Karena kehidupan yang layak bukan hanya tanggung jawab individu tetapi peran negara juga menjadi penentu dalam mewujudkan kehidupan yang layak. Kata Kunci: Problematika, Berekonomi, Hidup Layak, Islam Abstrac The economy is a fundamental thing in human life. With the economy, humans can fulfill their living needs and social interests. Islamic economic principles are based on five universal values which include monotheism (faith), justice, prophethood, caliphate and results. From these five universal values, three derivative principles were built, namely multi-kind ownership, freedom of action or business and social justice. In the foundation of Islamic economics, the government has an important role in creating social welfare. The caliphate principle explains the role of humans as representatives of God. Therefore, every action carried out by humans has consequences that will be obtained. The government should pay more attention to aspects of a decent life for society. Because a decent life is not only the responsibility of the individual but the role of the state is also a determinant in realizing a decent life. Keywords: Problems, Economics, Decent Life, Islam

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search