cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fitrah Marinda
Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com
Phone
+6281256860522
Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com
Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Legislatif
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 26543982     EISSN : 27228797     DOI : https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/index
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan junal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi mahasiswa hukum seluruh indonesia untuk menerbitkan artikel yang dibuat original (asli) bukan saduran maupun terjemahan. Ruang Lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas terkait Isu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 4 NOMOR 1 2020" : 7 Documents clear
Maladministrasi Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Sebagai Problematika Hukum Administrasi Negara Dalam Menerapkan Regulasi Percepatan Pembangunan di Papua Desi Fitriyani; Winda Sari
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12318

Abstract

Abstract After 51 years of returning to the Motherlands, Papua's development is still slowly. Various efforts have been made by the government, like released regulations to the Acceleration of Welfare Development in Papua and West Papua to support the businessman of Papuans. In reality, it needs a supporting tools (Working Group) whiich has mission to select and assign the bussinesman to carry out the development projects. This research provided the actions analysis of Working Group Selection in carrying out its duties (maladministration), and provide an analysis of administrative actions (freies ermessen). The Research used normative legal with literature study. The result showed the actions of the Working Group Selection was a maladministrations, because it's not freies ermessen. Giving firm sanction against maladministration to avoid the other maladministrations. Then, it needs the paticipant who participate in the tenders and fill up the indicators in the implementation of goods and services procurement. Keywords: Maladministration; The Electoral Working Group; Development; Papua; Abstrak Setelah 51 tahun kembali ke pangkuan Bumi Pertiwi, pembangunan di Papua masih saja merangkak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk mengeluarkan regulasi terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua sebagai alat penyokong percepatan pembangunan serta memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha orang asli Papua. Dalam realisanya percepatan pembangunan membutuhkan alat pendukung seperti Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan yang memiliki tugas memilih dan menetapkan pelaku usaha untuk menjalankan proyek pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan analisis tindakan Pokja (pokja) pemilihan dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi, serta memberikan analisis tindakan administrasi apa yang dapat dikatakan sebagai freies ermessen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kelompok kerja (pokja) pemilihan dalam menetapkan pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam regulasi dan tidak dapat dikatakan sebagai freies ermessen sehingga tindakannya merupakan maladministrasi. Untuk menghindari tindakan maladministrasi oleh kelompok kerja (pokja) pemilihan selanjutnya, maka dibutuhkan pemberian sanksi yang tegas terhadap tindakan maladministrasi. Selain itu, diperlukan indikator untuk melihat pihak-pihak mana saja yang dapat mengikuti tender serta ukuran terkait tingkat peranan aktif dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Kata Kunci : Maladministrasi; Kelompok Kerja Pemilihan; Pembangunan; Papua;
Transparansi Upah Melalui E-Wage Outsorcing Workers Dalam Rangka Penguatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Sri Putri Amalia Jamal; Sahrana Sulaiman; Desi Fitriyani
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12319

Abstract

Abstract Law No. 13 of 2003 concerning manpower in Indonesia currently still causes a lot of controversy. One of them is the transparency of wages in Indonesia. Transparency is a manifestation of good governance, however, there are still indications of wage systems that violate regional minimum wage standards. The purpose of this paper is to provide clarity of information related to the wages of the outsourcing class especially for workers in order to find a bright spot. This paper uses a normative method with literature study. Errors that often arise in current labor regulations that are received below standard wages. Lack of understanding regarding the work contract between workers and employers which results in the lack of transparency that they should get. The results of this paper indicate that there are people who manipulate the wage system, resulting in transparent wages for the Outsourcing class in Indonesia. Threfore, the authors conclude that can provide transparency information on wokers’ wages, namely, through an application E-Wage Outsourcing Workers. Keywords: Labor; E-wage Outsorcing Worker; Wage Transparency; Abstrak Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia saat ini masih banyak menimbulkan kontraversi. Salah satunya adalah terkait transparansi pengupahan di Indonesia. Transparansi merupakan perwujudan dari pemerintahan yang baik, namun masih saja terindikasi pelanggaran sistem pengupahan yang menyalahi standarisasi upah minimum regional. Tujuan dari tulisan ini adalah memberikan kejelasan infromasi terkait upah golongan Outsourcing terkhsusus pada kaum buruh agar menemukan titik terang. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan studi kepustakaan. Permasalahan yang kerap kali muncul dalam regulasi ketenagakerjaan saat ini diantaranya upah yang diterima dibawah dari upah standar. Kurangnya pemahaman terkait kontrak kerja antara buruh dengan pemberi kerja yang berujung pada tidak adanya transparansi upah yang seharusnya mereka dapatkan. Hasil dari tulisan ini menunjukan bahwa adanya oknum yang mempermainkan sistem pengupahan sehingga mengakibatkan ketidaktransparansian pengupahan golongan Outsorcing di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi terkait transparansi upah golongan buruh yaitu, melalui sebuah aplikasi E-Wage Outsorcing Workers. Kata Kunci: Buruh; E-wage Outsorcing Workers; Transparansi Upah;
Menilik Aturan Rapid Test di Tengah Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi Kasus Kota Makassar) Ririn Aswandi; Zulistiani Nur Marwah Puteri Madjid; Aqila
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12320

Abstract

Abstract In Indonesia, the spread of Covid-19 has spread throughout all existing provinces. Makassar, the capital city of South Sulawesi Province, is currently the main epicenter of thetransmission Covid-19. Makassar City ranks the second district / city with the highest incidence rate or incident rate ofcases Covid-19 in Indonesia. One of the efforts of the Makassar City government in suppressing the spread of Covid-19 is by issuing a regulation requiring its citizens to have afree Covid -19certificate using themethod Rapid Test. However, this rule has exceptions for certain people, which should be no exception because there is no guarantee that the person is free from Covid-19. Because of seeing these problems, the author raises the title "Observing theRules Rapid Test Amid New Habit Adaptation (Case Study of Makassar City)". This study aims to find out how problematic the application of regulations related to Rapid Test is in Makassar City and how the government has made efforts to deal with Covid-19. This study uses a normative juridical method with the statute approach (Statue Approach). Regarding this issue, the authors conclude, First, there should be no exception to thefree Covid-19certificate in Makassar City. Second, the government should no longer use themethod Rapid Test and switch to Swab Test the PCRmethod. In addition, the government should implement plasma therapy in all hospitals in Indonesia. Keywords: Covid-19; Makassar City; Rapid Test; Plasma Therapy; Abstrak Di Indonesia penyebaran Covid-19 sudah menyebar diseluruh provinsi yang ada. Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menjadi episentrum utama penularan Covid-19. Kota Makassar menempati urutan kedua kabupaten/kota yang memiliki laju insiden atau incident rate kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah Kota Makassar dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan mengeluarkan aturan yang mewajibkan warganya untuk memiliki surat keterangan bebas Covid -19 dengan metode Rapid Test. Namun, aturan ini memiliki pengecualian bagi orang-orang tertentu, yang seharusnya tidak ada pengecualian karena tidak ada jaminan bahwa orang tersebut bebas dari Covid-19. Oleh karena melihat permasalahan tersebut Penulis mengangkat judul “Menilik Aturan Rapid Test Di Tengah Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi Kasus Kota Makassar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika penerapan aturan terkait Rapid Test di Kota Makassar dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach). Terhadap isu ini penulis menyimpulkan, Pertama, seharusnya tidak ada pengecualian terhadap surat keterangan bebas Covid-19 di Kota Makassar. Kedua, Pemerintah seharusnya sudah tidak menggunakan metode Rapid Test lagi dan beralih ke Swab Test dengan metode PCR, selain itu seharusnya pemerintah menerapkan terapi plasma di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Kata Kunci: Covid-19; Kota Makassar; Rapid Test; Terapi Plasma;
Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Deden Rafi Syafiq Rabban Syafiq Rabban
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12321

Abstract

Abstract This article attempts to answer and explain how the process of regional financial management runs in a disaster emergency situation, namely the Covid-19 pandemic. In this case, the regional government, through one of its functions in managing regional finances, has full responsibility for being able to carry out the regional financial management process both based on statutory regulations and also taking into account regional needs. In a situation like this, the local government must be able to be careful and precise in carrying out regional financial management, especially in terms of refocusing and reallocation of funds in the APBD. Given that currently this process provides a new legal situation for local governments in managing regional finances. In addition, the government must also be able to build and ensure public trust, especially local communities, when local governments carry out the refocusing and reallocation process and the APBD as an effort to handle the Covid-19 pandemic because it involves the interests of the local community. By using the normative juridical research method, this article provides an analysis of how the process of refocusing and reallocating the Regional Budget in regional financial management can work well in accordance with statutory regulations and in practice. Then how is the public trust building strategy for regional financial management. Therefore, both in the context of regional financial management and the urgency of public trust in a pandemic situation, both must be implemented appropriately and wisely in meeting regional needs. Keywords: Public Trust Building Strategy; Regional Finance; Refocusing; Reallocation, APBD; Abstrak Artikel ini berusaha menjawab serta menjelaskan bagaimana proses berjalannya pengelolaan keuangan daerah dalam situasi darurat bencana yaitu pandemi covid-19. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui salah satu fungsi dalam dalam mengelola keuangan daerah memiliki tanggung jawab secara penuh untuk dapat menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun memperhatikan juga kebutuhan daerah. Dalam situasi seperti ini pemerintah daerah harus dapat cermat dan tepat dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal refocusing atau pemusatan kembali dan realokasi dana dalam APBD. Mengingat saat ini proses tersebut memberikan keadaan hukum baru bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus dapat membangun serta meyakinkan kepercayaan publik khususnya masyarakat daerah saat pemerintah daerah melakukan proses refocusing dan realokasi dan APBD sebagai upaya dalam penanganan pandemi covid-19 karena menyangkut kepentingan masyarakat daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini memberikan analisis terhadap bagaimana proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan baik sesuai peraturan perundang-undangan maupun dalam parktiknya. Kemudian bagaimana public trust building strategy terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, baik dalam konteks pengelolaan keuangan daerah maupun urgensi kepercayaan publik dalam situasi pandemi keduanya harus dapat dilaksanakan secara tepat dan bijaksana dalam memenuhi kebutuhan daerah. Kata Kunci: Public Trust Building Strategy; Keuangan Daerah; Refocusing; Realokasi, APBD;
Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat Septya Hanung Surya Dewi; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12322

Abstract

Abstract UUD NRI 1945 mandates the government to protect the rights of every citizen, one of which is the protection of the rights of indigenous people (adat) to inhabit the indigenous forests. The legal issues in this research is how the position of indigenous and tribal peoples in the indigenous forest inhabit and how the protection of the constitutional rights of indigenous forest communities by the government. This study uses normative juridical approach made to the things that are theoretical principles of law. Based on this research, it is known that the position of indigenous and tribal peoples as subjects of law and customary rights to the forest owner. While legal protection by the government in the form of guaranteeing legal certainty of tenure of indigenous forest by indigenous and tribal peoples is to produce local law as a form of protection and recognition of indigenous peoples. Keywords : Forests; Governments; Indigenous And Tribal Peoples (adat); Abstrak UUD NRI 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi hak setiap warga negara, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat. Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat dan bagaimana perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat hutan adat oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan pemilik hak atas hutan adat. Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah berupa penjaminan kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat adalah dengan menghasilkan produk hukum daerah sebagai wujud perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Kata Kunci: Hutan; Masyarakat Hukum Adat; Pemerintah;
Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Chusnul Qotimah Nita Permata; Nur Barokah Uswatun Khasanah
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12323

Abstract

Abstract Indonesia is a democratic constitutional state. This statement has been in effect since the government declared the independence of the Republic of Indonesia on August 17, 1945. The basic concept of the rule of law itself is that everything that exists must be regulated by law in a democratic manner. Where democracy is the government of the people for the people, which means that all decisions must be in accordance with the will of the people. One of the prerequisites for being a democratic country is general elections. The holding of general elections is intended as a means to replace government power that involves public participation in determining leaders in government. But lately, many discrepancies have occurred in the course of general elections. The intense competition between the parties makes them want to gain power in an unhealthy way, including by taking advantage of the economic situation of the community, such as giving bribes to get public support which we know as Money Politics. Apart from that, the state of Indonesia which is rich in ethnic, racial and religious diversity has also become the target of parties to get people's votes, namely the concept of equality of identity which we often call the term Identity Politics. This problem which has become a culture can weaken the democratic system that has been implemented and can divide the nation. Keywords: Democracy; Election; Money Politics; Identity Politics; Abstrak Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Pernyataan ini berlaku sejak pemerintah mendeklarasikan kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Konsep dasar dari Negara hukum sendiri yakni segala sesuatu yang ada harus diatur dengan hukum secara demokratis. Dimana demokratis merupakan pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, yang artinya semua keputusan harus sesuai dengan kehendak rakyat. Salah satu prasyarat sebagai negara demokratis yaitu pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum ini dimaksudkan sebagai sarana untuk penggantian kekuasaan pemerintah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dalam pemerintahan. Namun belakangan ini, banyak ketidaksesuaian yang terjadi dalam jalannya pemilihan umum. Persaingan yang ketat antar para pihak, membuat mereka ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak sehat, diantaranya dengan memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat, seperti pemberian uang sogokan untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang kita kenal dengan Politik Uang (Money Politics). Selain itu dengan keadaan negara Indonesia yang yang kaya akan keberagaman suku, ras dan agama, juga menjadi sasaran para pihak untuk mendapatka suara rakyat yakni dengan konsep persamaan identitas sering kita sebut dengan istilah Politik Identitas (Identity Politics). Problematika ini yang telah menjadi suatu budaya dapat melemahkan sistem demokrasi yang telah diterapkan dan dapat memecah belah bangsa. Kata Kunci: Demokrasi; Pemilu; Politik Uang; Politik Identitas;
Asean Against Cyber Terorrism: Upaya Mengatasi Propaganda Hitam Sebagai Kejahatan Siber Terorganisir Nur Qalbi. S; Fitrah Marinda; Rina Yulianti
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12324

Abstract

Abstract: The development of information and information in the race of the less than 41s not only provide access to the ease for the community, but also followed by the emergence of a new number of threats. Along with the benefits, cyber technology also has a negative impact and opportunity for people who are not responsible for conducting cyber crime. One of the issues that are big challenge and the current international problems are terrorism. This terrorism act has even been done through technology and is included in one typeof cyber crime is cyber terrorism. The terrorist group makes social media as one of the media to spread their terror propaganda. In analyzing, the method used by the author is a qualitative research method. This method is more prioritizing on process problems and meaning/preceptions so that it can reveal various qualitative information with descriptive-analysis of through and does not reject quantitative information in the form of numbers and numbers. Against this issue, the authors conclude ASEAN Against Cyber Terrorism concept to resolve the existing issues. This paper provides a more detailed analysis of two important points. First, against the completion of the issue of black propaganda issues that are disseminated through social media that is currently performed by ASEAN. Second, explanation and implementation of the ASEAN Against Cyber concept is territorial to apply in addressing black propaganda by terrorist groups through social media. Keywords: ASEAN; Cyber Terrorism; Social Media; Black Propaganda; Abstrak Perkembangan teknologi dan informasi di era 4.0 yang kian pesat tidak hanya memberi akses kemudahan bagi masyarakat, namun juga diikuti oleh munculnya sejumlah ancaman baru. Seiring dengan manfaatnya, teknologi siber juga memberi dampak negatif dan kesempatan bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan siber (cyber crime). Salah satu isu yang menjadi tantangan besar dan permasalahan internasional saat ini adalah terorisme. Tindak terorisme ini bahkan telah dilakukan melalui teknologi dan termasuk dalam salah satu jenis cyber crime yaitu cyber terrorism. Kelompok teroris menjadikan sosial media sebagai salah satu media untuk menyebarkan propaganda teror mereka. Dalam menganalisis, metode yang digunakan oleh Penulis merupakan metode penelitian kualitatif. Metode ini lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi sehingga dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskriptif-analisis yang teliti dan tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Terhadap isu ini, penulis menyimpulkan sebuah konsep ASEAN Against Cyber Terorrism untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karya tulis ini memberikan analisis yang lebih rinci terhadap dua poin penting. Pertama, terhadap mekanisme penyelesaian isu propaganda hitam yang disebarluaskan melalui media sosial yang saat ini dilakukan oleh ASEAN. Kedua, penjelasan dan implementasi konsep ASEAN Against Cyber Terorrism untuk diterapkan dalam mengatasi propaganda hitam oleh kelompok teroris melalui media sosial. Kata kunci: ASEAN; Cyber Terorrism; Media Sosial; Propaganda Hitam;

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 8 NOMOR 2 2025 VOLUME 8 NOMOR 1 2024 VOLUME 7 NOMOR 2 2024 VOLUME 7 NOMOR 1 2023 VOLUME 6 NOMOR 2 2023 VOLUME 6 NOMOR 1 2022 VOLUME 5 NOMOR 2 2022 VOLUME 5 NOMOR 1 2021 VOLUME 4 NOMOR 2 2021 VOLUME 4 NOMOR 1 2020 VOLUME 3 NOMOR 2 2020 VOLUME 3 NOMOR 1 2019 VOLUME 2 NOMOR 2 2019 More Issue