cover
Contact Name
KHOLIL IMAM
Contact Email
stisdafabondowoso@gmail.com
Phone
+6285236510445
Journal Mail Official
kasbana@stisdafabondowoso.ac.id
Editorial Address
Jl. K. Massyur, RT. 016, RW. 000, Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso Kode Pos : 68286
Location
Kab. bondowoso,
Jawa timur
INDONESIA
KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : 27743187     EISSN : 27743179     DOI : https://doi.org/10.53948/kasbana
Jurnal Kasbana merupakan media pengembangan ilmu pengetahuan keislaman yang fokus pada studi hukum ekonomi islam dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat yang diterbitkan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso Jawa Timur. Jurnal Kasbana adalah bagian dari komitmen STIS Darul Falah dalam dalam rangka melestarikan tradisi intelektual ahli sunnah wal jamaah melalui bidang kajian teoritik, gagasan, dan penelitian studi konten dan lapangan. Jurnal ini terbit dua kali setahun yaitu pada bulan Januari dan Juli. [ e-ISSN : 2774-3179 ] [ p-ISSN : 2774-3187 ] Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi email. kasbana@stisdafabondowoso.ac.id
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2023): Januari" : 5 Documents clear
Layanan Garansi Toko pada Jual Beli Smartphone Bekas di Kota Palangka Raya wahyunita, laili
KASBANA Vol 3 No 1 (2023): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v3i1.66

Abstract

Guarantee is a form of service provided by sellers to consumers as a fulfillment of consumer rights, it is the right to obtain goods in accordance with the exchange the rate issued. This research aims to 1) the contract in store guarantee; 2) the implementation of store guarantee service procedure. This research is an empirical legal research with a socio - legal approach, and the method of data collection using interviews, observation, and documentation. The results showed that the contract agreed upon between the shop and the consumer regarding the application for a shop guarantee was the khiyar requirements and khiyar albi contracts. The guarantee application is made by coming directly to the store with a proof of purchase and a guarantee card. The implementation of store guarantee service procedures on the sale and purchase of second smartphones in Palangka Raya city has been carried out and fulfilled by several consumers, but from 9 (nine) consumers, there are 3 (three) consumers who experience cases of not being consumers and losses. There are 2 (two) smartphone sales shops that do not carry out their responsibilities to consumers as agreed.
MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BAPMI PADA PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL musanna, khadijatul
KASBANA Vol 3 No 1 (2023): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v3i1.68

Abstract

The purpose of this study is to examine the procedures and cases of capital market dispute settlement which were resolved through the Indonesian Capital Market Arbitration Board. Formally, the capital market is an activity related to public offerings and securities trading, one of which is stock trading in the capital market. In this study using normative juridical research methods. The data obtained comes from primary data, namely data from the Indonesian Capital Market Arbitration Board, while secondary data comes from literature related to law related to dispute resolution. The results of the research obtained are that in BAPMI there are not many cases that have been completed, the case of pawning shares is one of the cases that has been successfully resolved through the media. The BAPMI mediation procedure consists of registration, verification, appointment of mediator and peace agreement. With regard to other cases of PT Nikko Securities Indonesia and PT. Bank Permata Tbk is a case that has been decided by BAPMI, but was canceled and submitted to the District Court.
PERNIKAHAN USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA NYAPAR KECAMATAN DASUK SUMENEP) Haq, Ahmad Rijal
KASBANA Vol 3 No 1 (2023): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v3i1.69

Abstract

Kasus pernikahan usia dini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pernikahan usia dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja. Lumrahnya,kasus pernikahan usia dini menimpa remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini terjadi di perdesaan, tidak terkecuali yang sering terjadi di Desa Nyapar, pernikahan dini marak dilakukan oleh masyarakat di desa Nyapar lantaran beberapa faktor, faktor penyebabnya adalah kondisi sosial ekonomi orang tua rendah sehingga anak dinikahkan meskipun berusia muda atau anak tidak melanjutkan pendidikan seingga kemudian menikah pada usia dini. Hal tersebut untuk meringankan beban keluarga atau rendahnya ekonomi orang tua. Selain itu penyebabnya ialah lebih dahulu melakukan hubungan intim sehingga pernikahan dilangsungkan meskipun usia mereka masih tergolong sangat muda dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga dan ada juga yang di jodohkan kerena keluarga sudah dekat sehingga meskipun usia masih muda harus siap untuk menikah kemudian. Tujuan dari penelitian ini untuk menyadarkan masyarakat, khususnya masyarakat desa Nyapar, untuk mengurangi kasus pernikahan dini. Dalam hal ini diperlukan upaya penyadaran terhadap masyarakat dari beberapa perspektif baik itu dari perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan. Penelitian ini memiliki bebarapa rumusan masalah yang harus dijawab diantaranya: a. Bagaimana gambaran pernikahan usia dini di Desa Nyapar Kecamatan Dasuk? b. Bagaimana pengaruh pernikahan usia dini di Desa Nyapar Kecamatan Dasuk? c. Bagaimana status hukum pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Nyapar Kecamatan Dasuk perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan? Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Sedangkan untuk teknik analisanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi di Desa Nyapar Kecamatan Dasuk itu karena beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi keluarga, lebih dahulu melakukan hubungan intim, dan perjodohan. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu, dampak hukum, dampak biologis dan psikologis, yang terakhir dampak ekonomi. Pernikahan dini ditinjau dari perspektif UU Perkawinan tentu sudah menyalahi aturan yang tertera di dalam UU Perkawinan, namun ditinjau dari perspektif Hukum Islam, syarat baligh menjadi aspek terpenting yang harus terpenuhi dalam sebuah pernikahan
Pinjaman online dalam hukum ekonomi islam: Publish jurnal Saputra, Dedi
KASBANA Vol 3 No 1 (2023): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v3i1.70

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah tentang perkembangan pinjaman online di Indonesia dengan syarat adanya penambahan saat pembayaran terjadi sesuai dengan perjanjian, terdapat juga Tindakan mengancam serta menyebarkan aib atau informasi dari Nasabah. Metode penelitian yang digunakan yaitu doktriner atau penelitian dogmatis untuk mencari solusi sikronisasi hukum. Melalui studi pustaka (library research) terhadap berbagai dokumen dan literatur hukum yang terkait, data diolah dan dilakukan analisis secara kualititaif. Hasil penelitian menunjukkan praktek yang dilakukan pinjaman online terdapat pertambahan dengan bunga dalam fiqh muamalah hal tersebut termasuk riba. Dalam hukum Islam riba hukumnya haram. Mengancam merupakan perbuatan yang dilarang dalam islam bahkan dianjurkan untuk memberikan tambahan waktu untuk nasabah serta tidak boleh mengumbar aib dari nasabah karena itu perbuatan fasiq dan dosa besar. Didalam sejarah islam bahwa hutang piutang pernah terjadi di zaman nai muhamad saw dan sahabatnya namun praktek-praktek pinjol pada zaman modern ini telah jauh berbeda. Penggunan sistem elektronik dalam kemajuan zaman modern diperbolehkan namun terjadinya praktek riba, penyebaran aib serta pengancaman dalam menagih hutang itu yang menjadi masalah pinjaman online saat ini dan tidak sesuai syariat islam.Kata kunci : Pinjaman online, Ushul Fiqh, Maqasid Syariah, Kaidah Fiqih,
Analisa Implementasi Tata Kelola Zakat Di Laz Sidogiri Cabang Bondowoso Armawi, Armawi
KASBANA Vol 3 No 1 (2023): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v3i1.74

Abstract

Zakat can function as a source of socio-economic funds for Muslims. This means that the utilization of zakat managed by the Amil Zakat Agency is not only limited to certain activities based on conventional orientation, but can also be used for the economic activities of the people, such as in poverty alleviation programs and unemployment by giving productive zakat to those who need it as business capital. The focus of the study in this research is as follows: 1. How is Zakat Management Planning in LAZ Sidogiri Bondowoso Branch?. 2. How is Zakat Management Organized at LAZ Sidogiri Bondowoso Branch?. 3. How is the Implementation of Zakat Management at LAZ Sidogiri Bondowoso Branch?. 4. How is Zakat Management Reporting at LAZ Sidogiri Bondowoso Branch? The results of this study indicate that the management of zakat carried out at LAZ Sidogiri includes Planning, Organizing, Distribution, and Reporting Zakat. 1) Planning for zakat management at LAZ Sidogiri Bondowoso branch is based on a plan that has been made nationally by the central LAZ Sidogiri in the annual work meeting, one of them is the centralization of the management of zakat funds systematically from the Bondowoso branch to the center. LAZ Sidogiri as the center for controlling the entire existing system, LAZ Sidogiri Bondowoso branch and other branches as implementers. 2) Organizing, LAZ Sidogiri to facilitate the task and run the wheels of the LAZ Bondowoso organization, is controlled by five implementers. The five people include: one branch head, one branch admin, and three funding officers. The recruitment model carried out by LAZ Bondowoso includes: first, LAZ Sidogiri proposes a new member candidate to the central LAZ Sidogiri, after that the central LAZ Sidogiri will approve or not. 3) Implementation, distribution of zakat funds, in the field shows that LAZ Sidogiri Bondowoso branch cannot immediately disburse funds and give them to mustahik, but must first confirm and submit disbursement. This is because LAZ Sidogiri Branch Bondowoso collects zakat funds, and the zakat funds are deposited to the central LAZ Sidogiri as a whole, as a form of centralization of funds. 4) Reporting on zakat collection at LAZ Sidogiri, Bondowoso branch absolutely uses the concept of Vertical Accountability, which is only responsible for all reporting to the central LAZ Sidogiri. This is because LAZ Sidogiri Bondowoso is legally parented to LAZ Sidogiri center in Pasuruan

Page 1 of 1 | Total Record : 5