Garuda - Garba Rujukan Digital

APLIKASI E-WALLET: SOLUSI DIGITAL UNTUK PERLINDUNGAN HARTA BERDASARKAN MAQASID SYARIAH Musanna, Khadijatul; Fitri, Aulia; Nabilah, Deva
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v10i2.13615

E-wallet is an electronic media used to store electronic money through certain applications. Various services provided by the company make e-wallet more practical, fast, and efficient in transactions. The use of e-wallet can be evaluated in the context of hifz mal (preservation of assets) in maqashid sharia to ensure its compliance with sharia principles. Hifz Mal is an important part of Maqshid Sharia which aims for the benefit of the community in a legal case. Maqashid Sharia as the maintenance of goodness achieves benefits and prevents evil. All matters in Islam are global and specific, all can be solved based on public interest, this is in line with the concept of Maqashid Sharia. The research methodology used in this study is qualitative with content analysis techniques to obtain data. This study examines comprehensive articles and books related to e-wallet, as well as the views of scholars on the concept of hifz mal. The results of the study indicate that the use of e-wallet as an electronic transaction medium to purchase products or services is in accordance with the concept of hifz mal. The use of money stored in e-wallets as a means of exchange in digital transactions is widely accepted by the public and does not involve elements of usury, gharar, gambling, or exploitation. In addition, e-wallets offer high security features and dual benefits that can make people's lives easier, in accordance with the principle of maintaining assets in maqashid sharia.

Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer Musanna, Khadijatul; Makraja, Fahmi; Yanti, Fitri
MAQASID Vol 13 No 2 (2024): Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Professional zakat or income zakat is zakat that must be paid because it has reached the nisab of assets and is perfect haul based on income obtained from a particular business or work, whether carried out personally or by institutions, organizations and groups. This study aims to determine the literature of muamalah scholars related to professional zakat. This study uses qualitative research methods by examining data based on literature from books and books about professional zakat. The results of the research in this study can be conveyed by the author that in the Fiqh Muamalah literature each ulema has his own perception regarding the implementation of professional zakat. It can be clearly seen that there is an error in the provisions of assets subject to professional zakat, such as the opinion of Yusuf Al-Qardhawi requiring professional zakat every monthly salary as a farmer who pays zakat every harvest, provided that it has reached the nisab. Meanwhile, according to the opinion of Shaykh Bin Baz and Shaykh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, it is not obligatory for a professional zakat to be paid for someone who, after receiving his salary, is used to fulfill his daily needs so that there is no salary left in the following month, but zakat may be imposed if each time If the salaryman sets aside part of his income as savings, then it is obligatory for him to issue zakat with the provisions of perfect haul and property. In the opinion of the writer, professional zakat tends to be as conveyed by Yusuf Al-Qardhawi. According to the author of Shaykh Muhammad's opinion, if the consideration is to meet daily needs, humans will never have enough with all types of needs, so they always feel inadequate and in the end don’t pay zakat. Keywords: Fiqh Muamalah, Professional Zakat, Islamic Law.

EKSISTENSI QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI ACEH musanna, khadijatul
KASBANA Vol 2 No 2 (2022): Juli
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v2i2.46

Zakat merupakan pendapatan terbesar negara yang bersumber dari umat Muslim, khususnya provinsi Aceh. Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal merupakan peraturan daerah Aceh yang mengatur tentang pengelolaan Zakat. penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk dapat mengetahui dan membenahi eksistansi Qanun Zakat Aceh (Nomor 10 Tahun 2018), serta dikaji dengan memakai metode pendekatan Islam dan pendekatan yuridis normative berlandaskan studi literasi kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang dapat penulis sampaikan adalah mengenai Muzakki pada pasal 102 terdapat redaksi bahasa yang masih rancu yaitu istilah usaha, seharusnya dalam Qanun ini dapat disebut secara spesifik usaha-usaha yang dimaksud dalam hal menjadi Muzakki atau orang yang berhak untuk berinfak. Disisi lain dalam pasal 122 mengenai penyaluran zakat kepada 8 asnaf salah satunya adalah budak, di era sekarang budak tidak lagi menjadi hal yang eksis dan dapat disampaikan budak tidak ada lagi, sebagaimana pada yang ada pada zaman yang sudah berlalu. oleh karena itu alangkah lebih baik tidak perlu dibahas kembali mengenai budak dalam Qanun ini . Adapun pada pasal 160 tentang Uqubat (sanksi kepada muzakki dan amil zakat yang melanggar) dapat dikatakan menjadi wadah pelengkap aturan tentang zakat sebagai tambahan terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Dimana pada Undang-Undang ini lebih banyak membahas aturan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat dan tidak mengatur tentang sanksi terhadap muzakki.

MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BAPMI PADA PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL musanna, khadijatul
KASBANA Vol 3 No 1 (2023): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v3i1.68

The purpose of this study is to examine the procedures and cases of capital market dispute settlement which were resolved through the Indonesian Capital Market Arbitration Board. Formally, the capital market is an activity related to public offerings and securities trading, one of which is stock trading in the capital market. In this study using normative juridical research methods. The data obtained comes from primary data, namely data from the Indonesian Capital Market Arbitration Board, while secondary data comes from literature related to law related to dispute resolution. The results of the research obtained are that in BAPMI there are not many cases that have been completed, the case of pawning shares is one of the cases that has been successfully resolved through the media. The BAPMI mediation procedure consists of registration, verification, appointment of mediator and peace agreement. With regard to other cases of PT Nikko Securities Indonesia and PT. Bank Permata Tbk is a case that has been decided by BAPMI, but was canceled and submitted to the District Court.

Analisis Kesesuaian Cross-Border dalam Permendag No.31 Tahun 2023 terhadap Teori Ekonomi Keynesian sebagai Pendukung SDGs dan Maqāṣid Asy-Syarīah Nabilah, Deva; Fakhiroh, Zakiyatul; Musanna, Khadijatul; Sultan4, Benny
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6362

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dibangun berdasarkan konstitusi dengan tujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Dalam sektor perdagangan di Indonesia terdapat aturan mengenai Cross-Border yang lahir karena adanya perkembangan teknologi. Dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 disebutkan aturan mengenai transaksi lintas negara menggunakan media e-commerce minimal pembelanjaan USD 100, namun adanya ketidak seimbangan dari kebijakan tersebut yang menjadi keluhan pada konsumen selaku pembeli yang menjualkan kembali produk tersebut, karena dinilai produk yang dijual di luar negeri relatif lebih murah dan lebih berkualitas, contohnya adalah barang elektronik dari China yang berhasil menguasai pasar gawai di Indonesia. Hal ini terjadi karena diminimalisirkan biaya upah dengan hanya 20% dari total biaya produksi, minimnya alokasi untuk pengelolaan limbah. Melalui penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan tersebut berdasarkan kenyataan terhadap perspektif teori Keynesian sebagai pendukung SDGs dan maqāṣid asy-syarīah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, indikator capaian maqāṣid asy-syarīah terhadap SDGs ada pada poin ke 8: 1. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, kemajuan teknologi, dan inovasi, termasuk berkonsentrasi pada industri yang menawarkan upah dan kesejahteraan tinggi, dengan kriteria Ḥifẓ Al-Māl, dengan memelihara harta dalam peringkat tahsīniyyāt. dan 2) Mendorong formalisasi dan pertumbungan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, dan menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreatifivitas dan inovasi. dengan kriteria Ḥifẓ An-Nafs dengan memelihara jiwa dalam peringkat darūriyyāt.

Cannabis Seeds as a Culinary Ingredient: A Sociological Study of the Acehnese Community Musanna, Khadijatul; Nabilah, Deva; Suip, Muhammad Nuur Iman bin
SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/shahih.v2i9.10195

The purpose of this study was to examine marijuana seeds as a flavoring in food among the Acehnese people in the sociological review of Talcott Person. Marijuana based on the Aceh government policy in Aceh Qanun Number 8 of 2018 concerning Drug Abuse Prevention Facilities is a type of intoxicating item and is prohibited for consumption. However, from a cultural perspective, the Acehnese people use marijuana seeds as a flavoring and medicine. Regarding the research method, the author uses qualitative descriptive, while the approach is sociological. The author's primary sources were obtained from the results of observations, interviews and documentation. and secondary data were obtained from related books and journals. The results of the study obtained by the author are the phenomenon of the Acehnese people who use marijuana seeds as a flavoring that is still being implemented today and from sociological studies it has met the standards of Talcott Person's functional theory which is based on actions or cases carried out for a specific purpose. The use of marijuana seeds in cooking aims to make food more delicious and in meat broth cooking makes the meat soft and easy to chew.

Between Doctrine and Custom: A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri Musanna, Khadijatul; Fitri, Aulia; Junaidi; Azhar; Badruzaman, Akhmad Roja
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 19 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v19i1.12386

This research evaluates the practice of zakat distribution to santri in Aceh through the sociology of Islamic law approach. In Acehnese society, religious figures such as Dayah, Teungku, and Abi have high authority that influences socio-religious practices, including the allocation of zakat. This respect forms a social doctrine that prioritizes santri as zakat recipients, even though their economic status is not always categorized as fakir (destitute) or miskin (poor) in the classical zakat provisions. This research uses qualitative methods, in-depth interview techniques, and participatory observation involving Tgk Imum, amil, and Dayah leaders in ten villages. The results identified three main factors shaping zakat distribution: community perceptions of santri, the strength of social networks, and the role of ʿurf (local custom). Santri are positioned as fighters in the cause of Allah (fī sabīlillāh), and their proximity to religious authorities strengthens this legitimacy. Based on sahih ʿurf, this practice integrates sharia principles with local socio-cultural dynamics.

PENGGUNAAN E-WALLET OVO PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'IYAH Musanna, Khadijatul; Sholihin, Riadhus; Sari, Maula
Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 1 (2022): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v24i1.18073

Abstract: This study analyzes the status of the legal status that applies to payments through OVO based on the perspective of Ulama Syafi'yah. The research method used is descriptive qualitative, based on normative juridical regarding the laws applicable to OVO, analyzed conceptually using the opinions of Syafi'iyah Scholars. The results show that the payment system of the OVO application tends to use wadi'ah contracts, this can be seen from the elements, namely, contracts, objectives and objects of contracts that are clear and certain. Additionally, the object of the contract in the use of the OVO application has a feature in the form of a stored balance, so that at any time it can be taken back by the account owner without the need for permission from OVO as the application provider, this further strengthens the perception that OVO is oriented in the wadi'ah contract.Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum yang berlaku terhadap pembayaran melalui OVO berdasarkan perspektif Ulama Syafiâ€™yah. Adapun metode penlitian yang digunakan adalahÂ deskriptif kualitatif, berdasarkan yuridis normatif mengenai hukum yang berlaku pada OVO, dianalisis secara konseptualÂ menggunakan pendapat dari Ulama Syafiâ€™iyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran aplikasi OVO cenderung menggunakan akad wadiâ€™ah, hal iniÂ terlihat dari unsur yaitu kontrak, tujuan dan objek akad yang sudah jelas dan pasti. Selain itu, secara objek akad dalam penggunaan aplikasi OVO terdapat fitur berupa saldo yang tersimpan, sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemilik akun tanpa perlu izin dari pihak OVO selaku penyedia aplikasi, hal ini semakin memperkuat persepsi bahwa OVO berorientasi dalam akad wadiâ€™ah.

Hubungan Pengetahuan dan Pola Asuh Ibu Dengan Tumbuh Kembang Bayi 3-12 Bulan Musanna, Khadijatul; Lase, Eltin Murni; Laia, Endang Karnita Nevi; Silalahi , Farida Linawati; Hidayat, Anisa Nur; Nababan, Tiarnida
Journal of Pharmaceutical and Sciences JPS Volume 8 Nomor 2 (2025)
Publisher : Fakultas Farmasi Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/journal-jps.com.v8i2.837

Background: The World Health Organization (WHO) reports that 52.9 million infants worldwide experience developmental disorders, with 54% of these cases potentially exhibiting developmental abnormalities. In low- and middle-income countries, nearly 95% of individuals face developmental delays, while in the United States, behavioral or developmental issues affect 15-18% of children. Research Objectives: This study aims to analyze the influence of maternal attitudes and practices on the growth and development of infants aged 3-12 months in Tanjung Gusta Subdistrict, Klambir IV Region, specifically at Midwife Elly's Clinic. Methods: Employing a quantitative approach with a cross-sectional design, this study utilized non-probability sampling through quota sampling technique. Seventy-one participants were included as research subjects. Results: The findings at Midwife Elly's Independent Practice Clinic revealed a significant correlation between parental knowledge and child development in infants aged 3-12 months (p-value = 0.000; p < 0.05 based on chi-square test). Additionally, the study identified an association between maternal knowledge and emotional well-being with child development within this age range.

Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer Musanna, Khadijatul; Makraja, Fahmi; Yanti, Fitri
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 13 No. 2 (2024): Hukum Keluarga Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Professional zakat or income zakat is zakat that must be paid because it has reached the nisab of assets and is perfect haul based on income obtained from a particular business or work, whether carried out personally or by institutions, organizations and groups. This study aims to determine the literature of muamalah scholars related to professional zakat. This study uses qualitative research methods by examining data based on literature from books and books about professional zakat. The results of the research in this study can be conveyed by the author that in the Fiqh Muamalah literature each ulema has his own perception regarding the implementation of professional zakat. It can be clearly seen that there is an error in the provisions of assets subject to professional zakat, such as the opinion of Yusuf Al-Qardhawi requiring professional zakat every monthly salary as a farmer who pays zakat every harvest, provided that it has reached the nisab. Meanwhile, according to the opinion of Shaykh Bin Baz and Shaykh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, it is not obligatory for a professional zakat to be paid for someone who, after receiving his salary, is used to fulfill his daily needs so that there is no salary left in the following month, but zakat may be imposed if each time If the salaryman sets aside part of his income as savings, then it is obligatory for him to issue zakat with the provisions of perfect haul and property. In the opinion of the writer, professional zakat tends to be as conveyed by Yusuf Al-Qardhawi. According to the author of Shaykh Muhammad's opinion, if the consideration is to meet daily needs, humans will never have enough with all types of needs, so they always feel inadequate and in the end don’t pay zakat. Keywords: Fiqh Muamalah, Professional Zakat, Islamic Law.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search