cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trini Handayani
Contact Email
journal.justiciabelen@unsur.ac.id
Phone
+6285315294414
Journal Mail Official
akbarsanjaya2405@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Justiciabelen (JJ)
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 27743764     EISSN : 27748375     DOI : https://doi.org/10.35194/jj.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Justiciabelen (JJ) merupakan jurnal ilmiah yang dibentuk oleh Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Pada Tahun 2020. Journal Justiciabelen (JJ) merupakan media penyebarluasan gagasan, pemikiran dan kajian konseptual di bidang ilmu hukum yang dituangkan dalam berupa artikel ilmiah, dan pertama terbit dibulan Januari 2021, dengan Vol. 01 No, 01 , dan terbitan ke dua pada Bulan Juli 2021 dengan Vol. 01 No, 02. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Journal Justiciabelen ini meliputi 1. Hukum Pidana; 2. Hukum Perdata; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi; 5. Hukum Acara Pidana; 6. Hukum Acara Perdata; 7. Hukum Islam; 8. Hukum Bisnis; 9. Hukum Lingkungan; 10. Hukum Kesehatan 11. Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 01 (2023): January" : 5 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERBANKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN Baidi, Ribut; Yuherawan, Deni Setya Bagus
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 01 (2023): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i1.2112

Abstract

ABSTRAK Aktifitas bisnis dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mayoritas bergantung kepada sektor perbankan sebagai mitra permodalan melalui kredit maupun bentuk pinjaman lainnya. Namun, seiring perjalanan waktu, banyak terjadi penyimpangan yang mengarah kepada kejahatan perbankan,  seperti kredif fiktif yang melibatkan nasabah/konsumen dan petugas perbankan,  bocornya dokumen yang menyangkut kerahasiaan perbankan, dan kejahatan yang berkaitan dengan perijinan operasional perbankan. Artikel ini membahas tentang pertanggungjawaban tindak pidana perbankan perspektif hukum pidana dan undang-undang perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Kesimpulannya, tindak pidana perbankan ada dua kategori, yakni kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan perbankan disebutkan di dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50A Undang-undang Perbankan, dengan sanksi pidana penjara dan denda. Sedangkan, Pasal 48 ayat (2) UU Perbankan merupakan kategori tindak pidana pelanggaran yang mendapatkan sanksi pidana kurungan. Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana khusus perbankan, tapi unsurnya sama seperti tindak pidana umum, yakni adanya actus reus dan mens rea. Penerapan sanksi pidana bisa diterapkan kepada bank maupun kepada pegawainya sesuai kejahatan yang dilakukan, serta rumusan deliknya bisa diterapkan secara kelembagaan maupun secara pribadiABSTRACTThe majority of business activities and economic growth in Indonesia depend on the banking sector as a partner for capital through credit and other forms of loans. However, over time, many irregularities led to banking officers, leaks of documents concerning banking secrecy, and crimes related to licencing banking operations. The article discusses the liability of banking crimes from the perspective of criminal law and banking law. This research is a juridical-normative research using descriptive analysis. In conclusion, there are two categories of banking crimes, namely crimes and violations. Banking crimes are mentioned in Articles 47 to 50A of the Banking Law, with imprisonment and fines. Meanwhile, Article 48 paragraph (2) of the Banking Law is a category of criminal offense that is subject to imprisonment. A banking crime is a crime, but the elements are the same as a general crime, namely the actus reus and mens rea. The aplication of criminal sanctions can be applied to the bank and its employees according to the crime committed. They can use the formulation of the offense institutionally or personally. 
FILOSOFI PENYELESAIAN PERKARA PERCOBAAN PEMBUNUHAN MELALUI KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT INDONESIA Rusdiana, Emmilia
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 01 (2023): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i1.2114

Abstract

ABSTRAK Hukum yang hidup di masyarakat telah menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dalam Pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan, dengan ancaman pidana  berupa pidana mati. Masyarakat Indonesia sebagai local wisdom telah menyelesaikan tindak  pidana percobaan pembunuhan dengan kesepakatan para pihak. Tujuan penulisan ini adalah mengidentifikasi dasar filosofis kebijakan lokal dalam percobaan  tindak pidana  pembunuhan pada masyarakat di Indonesia.  Metode penulisan adalah normatif dengan pengumpulan bahan hukum secara studi Pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep serta dianalisis secara kualitatif., Hasil pembahasan bahwa Filosofi penanganan percobaan  pembunuhan pada Masyarakat di Indonesia  adalah berupa kesepakatan antara para pihak adalah bertentangan dengan konsep mala in se.   Sanksi tersebut adalah kesepakatan antara pertemuan antara pelaku, korban dan perwakilan masyarakat, hal ini sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat dan hubungan kekerabatan atau persamaan wilayah sangat dijunjung tinggi sebagai tahapan penyelesaian percobaan pembunuhan yang terjadi.ABSTRACTThe law that lives in the community has resolved the crime that occurred in the community. In Article 338 of the Criminal Code concerning the crime of murder, the threat of punishment is the death penalty. The Indonesian people as local wisdom have resolved the crime of attempted murder with the agreement of the parties. The purpose of this paper is to identify the philosophical basis of local policies in the attempted murder of people in Indonesia. The writing method is normative with the collection of legal materials in a library study with a statutory and conceptual approach and analyzed qualitatively. The results of the discussion that the philosophy of handling attempted murder in society in Indonesia is in the form of an agreement between the parties is contrary to the concept of mala in se. The sanction is an agreement between a meeting between perpetrators, victims, and community representatives, this is following developments in the community, and kinship relations or regional equality are highly respected as a stage of completion of the attempted murder that occurred
PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA Sallahudin, Sallahudin; Subroto, Mitro
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 01 (2023): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i1.1804

Abstract

ABSTRAK Pembenaran untuk plot atau Pengertian kejahatan adalah perbuatan yang melakukannya. Setiap pelanggaran harus mengarah pada penuntutan terhadap pelakunya. Dasar dari pembebasan pidana adalah kategori imperatif yang membutuhkan kompensasi untuk setiap pelanggaran hukum. Keadilan dan pembayaran kembali yang sah merupakan kebutuhan yang mutlak, sepanjang tidak dapat dicabut pengecualian atau pembatasan yang semata-mata berdasarkan tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menetapkan bagaimana ketentuan yang mengatur pidana Hukum pidana menggunakan hukuman seumur hidup dan bagaimana penerapannya dalam sistem hukum nasional. Pengaturan pidana seumur hidup yang berlaku saat ini secara de facto implisit dalam hukum yang berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan dengan menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Hukuman seumur hidup selalu merupakan alternatif dari hukuman mati dalam hukum Indonesia, seperti juga selalu merupakan alternatif dari hukuman penjara 20 tahun. Dalam rangka pengaturan pidana hukuman seumur hidup ke depan, aparat penegak hukum memberikan langkah di antara mereka: melakukan tindakan pembahuruan hukum (reformasi hukum).ABSTRACTThe justification for the plot or crime lies in the occurrence of the crime itself. Every crime must lead to prosecution of the perpetrator. The basis of criminal acquittal is the category of imperatives requiring compensation for any violation of the law. Justice and legal repayment is an absolute necessity, as long as there are no exceptions or limitations based solely on purpose. The purpose of this study is to determine how the provisions governing life imprisonment in criminal law and how life imprisonment will be applied in the national legal system. By using the normative legal research method, it can be concluded that in principle the current life sentence criminal regulation is de facto implicit in the applicable law in Indonesia. In Indonesia's criminal system, life imprisonment is always an alternative to the death penalty and is always an alternative to a twenty-year prison sentence. In the context of regulating life imprisonment in the future, law enforcement officers provide a step between them: carrying out legal reform actions (legal reform).
DEKOSNTRUKSI EPISTEMOLOGI TIMUR DALAM ILMU PENGETAHUAN HUKUM Kadriah, Ayyub; Sumarna, Dadang
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 01 (2023): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i1.2874

Abstract

ABSTRAK Perkembangan epistemology timur dapat terlihat pada bangunan epistemology dimana dalam bangunan itu nampak Perkembangan yang mutahir spesialnya dalam diskursus epistemologi Ilmu yang dipelopori oleh‘ Abid al- Jabiri, yakni; epistemologi bayāni,‘ irfāni, dan burhāni. Bayāni ialah wujud epistemologi yang menekankan dominasi pustaka ( nash) dengan metode langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi lewat ide kebahasaan yang digali lewat inferensi( isti’ lal), dan dengan Mengambil pendekatan kualitatif dekonstruktif hermenuitis berarti lebih fokus pada proses dan makna yang tidak diselidiki secara detail atau yang dinilai secara kualitatif. Dimana kekuatan konteks yang membentuk studi dalam penyusunan jurnal ini sehingga dekonstruksi memberi arti penting bagi teks-teks yang terpinggirkan dari pusat kajian umum hukum. Hal ini terutama ketika menyelidiki konsep metode pemikiran hukum yang berpusat pada pemikiran barat menuju ke-timur sehingga dapat diambil konkulsi bahwa pendekatan epistem itu memiliki kerangka pengetahuan ilmu hukum dalam metode epistemologis yang memiliki khasanah pemikiran timur yang dapat dicermati pada  tidak terbatas hanya dalam keterangan hukum islam saja, namun dalam epistemologi ilmu hukum berbasis kerangka transendental dalam pondasi epistemologisnya ilmu hukum bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang menyadingkan antara logika dan rasa.ABSTRACTThe epistemology building, where you can observe the most recent advancements, is where you can see the evolution of eastern epistemology. This building contains the bayani, 'irfani, and burhani schools of thought, which were pioneered by 'Abid al-Jabriri. With a qualitative deconstructive hermeneutic approach, which means putting more emphasis on processes and meanings that do not lose spirituality, Bayani is embodying an epistemology that suppresses the dominance of literature (nass) by direct or indirect methods and is justified through linguistic ideas explored through inference (isti'lal). detail or not quantitatively measured. The preparation of this journal took into account socially constructed realities, the subjectivity of the researcher and the subjects under study, and the influence of the context on the studies so that deconstruction gives weight to voices or texts that are marginalized from the center of general studies. This is particularly true when discussing the idea of the legal thought process, which is a thinker who moves between western and eastern thought, in order to draw the conclusion that the epistemological approach permits the creation of a new song that can fit into the framework of several sciences that are similar to legal science. In comparison to religion, the evolution of legal science in the east may be investigated more thoroughly, and it can be discussed in relation to concerns of scientific, social, customary, economic, and legal growth.
PELAKSANAAN POSYANDU LANSIA TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANSIA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN P, Galih Zhoohiru; Subroto, Mitro
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 01 (2023): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i1.1800

Abstract

ABSTRAK Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu manusia. Permasalahan kesehatan Narapidana lansia merupakan suatu masalah utama di Lembaga Pemasyarakatan, mengingat Lansia memiliki kebutuhan yang khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana pada umumnya (dewasa), maka dari itu Narapidana lansia memerlukan bimbingan yang tepat dan benar. Posyandu Lansia diadakan guna memenuhi hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemantauan kesehatan narapidana lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pelaksanaan Posyandu Lansia pada Lansia di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan studi literatur. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat dipastikan kondisi dari Narapidana lansia tersebut dapat dikatakan terjamin dan sejahtera.ABSTRACTHealth is something that is very important for every human being.The health problem of elderly inmates is a major problem in correctional institutions, considering that the elderly have special needs that are not shared by inmates in general (adults), therefore elderly inmates need proper and correct guidance.The Elderly Posyandu is held to fulfill the rights of prisoners to receive health services and monitor the health of elderly prisoners.This study aims to determine the effect of the implementation of the Elderly Posyandu on the Elderly in Correctional Institutions.The research method used is descriptive research with literature studies.This study is intended to explain the health services obtained by elderly inmates in correctional institutions, so that it can be ascertained that the condition of the elderly inmates can be said to be guaranteed and prosperous.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 02 (2025): July Vol 5, No 01 (2025): January Vol 4, No 02 (2024): July Vol 4, No 01 (2024): January Vol 3, No 02 (2023): July Vol 3, No 01 (2023): January Vol 2, No 02 (2022): July Vol 2, No 01 (2022): January Vol 1, No 02 (2021): July Vol 1, No 01 (2021): January