cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trini Handayani
Contact Email
journal.justiciabelen@unsur.ac.id
Phone
+6285315294414
Journal Mail Official
akbarsanjaya2405@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Justiciabelen (JJ)
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 27743764     EISSN : 27748375     DOI : https://doi.org/10.35194/jj.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Justiciabelen (JJ) merupakan jurnal ilmiah yang dibentuk oleh Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Pada Tahun 2020. Journal Justiciabelen (JJ) merupakan media penyebarluasan gagasan, pemikiran dan kajian konseptual di bidang ilmu hukum yang dituangkan dalam berupa artikel ilmiah, dan pertama terbit dibulan Januari 2021, dengan Vol. 01 No, 01 , dan terbitan ke dua pada Bulan Juli 2021 dengan Vol. 01 No, 02. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Journal Justiciabelen ini meliputi 1. Hukum Pidana; 2. Hukum Perdata; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi; 5. Hukum Acara Pidana; 6. Hukum Acara Perdata; 7. Hukum Islam; 8. Hukum Bisnis; 9. Hukum Lingkungan; 10. Hukum Kesehatan 11. Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 02 (2023): July" : 5 Documents clear
PERGESERAN PARADIGMA ASAS LEGALITAS DALAM IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Soa, Alfonsus Hendri
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i2.3077

Abstract

ABSTRAKKepastian Hukum merupakan ketentuan baku dalam hukum pidana sebagai syarat fundamental berkaitan dengan perbuatan yang dapat hukum apabila terdapat peraturan yang mengaturnya serta tertuang dalam bentuk undang-undang dalam bentuk tertulis. Nilai kepastian merupakan syarat fundamental yang mendasari lahirnya ketentuan yang dikenal dengan asas legalitas. Dengan perkembangan norma dalam hukum pidana, Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 pasal 2 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, maka pengakuan terhadap hukum yang hidup atau “hukum pidana adat” mendapat tempat dan perhatian untuk diterapkan lebih lanjut dari hukum pidana. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, penerapan hukum yang hidup di dalam lingkungan masyarakat masih dijumpai lewat penerapan hukum adat yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan adat namun tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan tidak tertulis. Dalam hukum tidak tertulis, nilai keadilan merupakan syarat mendasar yang diterapkan dalam menentukan berfungsinya hukum bagi masyarakat. Pergeseran paradigma asas legalitas menjadi harmonisasi dan penyesuaian dalam sistem hukum pidana Indonesia.ABSTRACTLegal certainty is a standard provision in criminal law as a fundamental requirement relating to actions that can be legal if there are regulations that regulate them and are stated in the form of laws in written form. The value of certainty is a fundamental requirement that underlies the birth of provisions known as the principle of legality. With the development of norms in criminal law, Law no. 01 of 2023 article 2 paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3, the recognition of living law or "customary criminal law" has a place and attention for further application of criminal law. In social life in Indonesia, the application of law that lives within the community is still found through the application of customary law carried out by customary courts but is not set forth in the form of statutory regulations so that it is declared unwritten. In unwritten law, the value of justice is a fundamental requirement that is applied in determining the functioning of law for society. Shifting the paradigm of the principle of legality into harmonization and adjustment in the Indonesian criminal law system.
KEBIJAKAN NON PENAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERUNDUNGAN DI RUANG SIBER Frensh, Wenggedes; Zulyadi, Rizkan
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i02.3081

Abstract

ABSTRACT Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan kehidupan masyarakat digital yang terus berkembang. Perkembangan teknologi selain memberikan manfaat juga memberikan dampak yaitu dengan munculnya kejahatan di ruang siber dengan jenis perundungan di ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perundungan di ruang siber  dengan kebijakan non penal agar dapat memberikan perlindungan terhadap pengguna internet. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menujukkan  penanggulangan kejahatan perundungan di ruang siber dapat dilakukan dengan kebijakan non-penal menggunakan pendekatan moral (moral approach) yang dilakukan dengan menanamkan nilai kebaikan dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Kebijakan non-penal dengan pendekatan teknologi (technology approach) dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak seperti ReThink Stopcyberbullying. ABSTRACT The development of information and communication technology creates a digital society that continues to develop. Apart from providing benefits, technological developments also have an impact, namely the emergence of crime in cyber space with the type of bullying in cyber space. This research aims to find out how efforts have been made to overcome bullying in cyberspace with non-penal policies in order to provide protection for internet users. The methodology used is a normative juridical research method with secondary data sources which are analyzed deductively. The research results show that overcoming bullying crimes in cyber space can be carried out with non-penal policies using a moral approach which is carried out by instilling good values from family, school and society. Non-penal policies with a technological approach are carried out using software such as Re Think Stop cyber bullying.
PENJATUHAN PIDANA PENGAWASAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PENOLOGI (STUDI UU NO. 1 TAHUN 2023 Maulana, Rifqi Arif; Ismiah, Nafiatul; Ambarwati, Septiani Tri
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i02.3080

Abstract

 ABSTRAKPergeseran paradigma Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memicu pembaruan jenis pidana pokok yang merupakan perubahan tujuan pemidanaan pada era modern yang bersifat lebih humanis terhadap pelaku tindak pidana sekaligus menekankan dampaknya terhadap korban dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana pengawasan oleh hakim kepada terdakwa dengan menggunakan perspektif ilmu penologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan pendekatan analisis undang-undang (statute approach) dengan menggunakan data primer berupa undang-undang dan metode konseptual (conseptual research) untuk mengkaji teori, konsep, maupun doktrin para ahli pidana. Sumber bahan hukum primer berupa undang-undang, tesis, dan disertasi. Sumber bahan data sekunder di dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penologi memegang  peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum terutama hakim dalam penjatuhan pidana terhadap  pelaku tindak pidana sekaligus juga tetap memperhatikan kemanfaatannya bagi korban dan masyarakat.ABSTRACT The paradigm shift in the Criminal Code has triggered a renewal of main punishments types, which is a change in the purpose of punishment in the modern era, which is more humanistic towards perpetrators of criminal acts while emphasizing the impact on victims and the general public. This research aims to analyze the imposition of supervised sentences by judges on defendants using a penological perspective. This research uses a normative juridical method based on a statute approach using primary data in the form of laws and conceptual methods to study the theories, concepts and doctrines of criminal experts. Sources of primary legal materials include laws, theses and dissertations. Sources of secondary data material in this research are books, journals, annual reports and other documents that support research. The results of this research are that penology plays an important role in assisting law enforcement officials, especially judges, in convicting perpetrators of criminal acts while also paying attention to its benefits for victims and society.
PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI SAFEGUARD HUKUM UNTUK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN RESTORATIF Kartono, Kartono; Suhendar, Suhendar
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i02.3078

Abstract

ABSTRAK Diversi digunakan untuk melindungi anak dalam sistem peradilan restoratif Indonesia. Pada tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dibuat, yang membawa paradigma keadilan baru dengan metode neo klasik dan sistem pemidanaan dua jalur. Keadilan restoratif adalah alternatif untuk model retributif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis yuridis normatif yang menggabungkan studi kasus, analisis literatur, dan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa UU SPPA memprioritaskan pendekatan restoratif dan bahwa penyelesaian kasus anak dialihkan dari proses peradilan pidana. Versi yang berhasil melibatkan aktivitas masyarakat dan memprioritaskan keadilan dan keuntungan hukum. Proses ini dapat mencegah stigma negatif, mengurangi pembalasan, dan mendorong persatuan masyarakat. Kesimpulannya, dalam konteks keadilan restoratif, diversi diakui sebagai metode yang efektif untuk melindungi anak.ABSTRACTDiversion is used to protect children in Indonesia's restorative justice system. Act No. 11/2012 on the Juvenile Justice System (UU SPPA) was enacted in 2012, bringing a new paradigm of justice with neoclassical methods and a dual-track sentencing system. Restorative justice is an alternative to the retributive model in dealing with children in conflict with the law. This research uses a normative approach that combines case studies, literature analysis and normative jurisdiction. The findings show that the SPPA Act prioritises restorative approaches and diverts the resolution of juvenile cases away from the criminal justice process. Successful versions involve community activity and prioritise justice and legal gains. This process can prevent negative stigma, reduce retaliation and promote community unity. In conclusion, diversion in the context of restorative justice is recognised as an effective way to protect children.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL PERSPEKTIF ANALISIS YURIDIS Izziyana, Wafda Vivid
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i02.3812

Abstract

ABSTRAKKeterlibatan daerah sebagai salah satu aktor dari pelaksanaan “diplomacy” sangatlah penting untuk mewujudkan kepentingan dan harapan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah yang melakukan Kerjasama luar negeri akan tetapi beban pertanggungjawaban tetap pada pemerintah pusat. Tujuan daerah melakukan Kerjasama luar negeri karena tertarik untuk melakukan investasi dan perolehan dana atau bantuan pembangunan. Kerjasama dapat diaktualisasikan pada negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan harus dalam kerangka negara kesatuan berdasarkan ketentuan yang berlaku; peran diplomat dan konsul dalam organisasi internasional menjadi kunci dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama global. Hukum diplomatik dan konsuler juga dapat berperan dalam menangani krisis kemanusiaan yang secara keseluruhan masih sangat relevan dalam hubungan internasional.ABSTRACTRegional involvement as one of the actors of the implementation of "diplomacy" is very important to realise Indonesia's national interests and expectations. This research uses normative juridical methods. The results of the study explain that although the local government conducts foreign cooperation, the burden of responsibility remains with the central government. The purpose of the region to conduct foreign cooperation because it is interested in investing and obtaining funds or development assistance. Cooperation can be actualised in countries that have diplomatic relations with Indonesia and must be within the framework of a unitary state based on applicable provisions; the role of diplomats and consuls in international organisations is key in promoting global peace and cooperation. Diplomatic and consular law can also play a role in dealing with humanitarian crises, which overall is still very relevant in international relations.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 02 (2025): July Vol 5, No 01 (2025): January Vol 4, No 02 (2024): July Vol 4, No 01 (2024): January Vol 3, No 02 (2023): July Vol 3, No 01 (2023): January Vol 2, No 02 (2022): July Vol 2, No 01 (2022): January Vol 1, No 02 (2021): July Vol 1, No 01 (2021): January