cover
Contact Name
Nanang Haryono
Contact Email
nanang.haryono@fisip.unair.ac.id
Phone
+628155026603
Journal Mail Official
jap@journal.unair.ac.id
Editorial Address
Kampus B Universitas Airlangga Jl Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 602886
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jejaring Administrasi Publik (JAP)
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 20863101     EISSN : 28083989     DOI : http://dx.doi.org/10.20473/jap.v13i1.29351
Core Subject : Social,
Jejaring Administrasi Publik (JAP) adalah jurnal dengan akses terbuka dan peer-review jurnal. Tujuan dari JAP adalah untuk menerbitkan artikel-artikel kritis dan orisinal yang memajukan pemahaman teoritis, praktik administrasi negara/publik melalui penelitian. Jurnal JAP mendorong, dan terbuka pada makalah yang membahas menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta campuran kualitatif dan kuantitatif. Cakupan kajian diantaranya Public Policy, Governance, Administrative Reform, Collaborative Governance, Dynamic Public Service, Democracy dan Local Governance, e-governance, Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal JAP terbit dua kali dalam setahun Januari-Juni dan Juli-Desember. Jurnal JAP menerima artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. p ISSN 2086-3101 dan e ISSN 2808-3989
Articles 4 Documents
Search results for , issue "Vol. 12 No. 2 (2020): Jejaring Administrasi Publik" : 4 Documents clear
Kajian Ekonomi Politik Transportasi Massa:Studi Kasus Kebijakan Transportasi Massa di DKI Jakarta Binti Azizatun Nafi’ah
Jejaring Administrasi Publik Vol. 12 No. 2 (2020): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v12i2.29353

Abstract

Berbicara tentang transportasi massa berkaitan erat dengan industri otomotif Indonesia. Kegagalan penyelenggaraan transportasi massa di DKI Jakarta mengimplikasikan eksistensi industri otomotif yang terus berkembang mengimplikasi dominasi alternatif berupa transportasi pribadi. Efek yang ditimbulkan sangat merugikan diantaranya kemacetan, inefisiensi waktu dan tenaga. Peran pemerintah dalam menyediakan kebijakan transportasi massa tidak luput dari “keberpihakan” menyediakan transportasi massa untuk masyarakat atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan industrialisasi otomotif. Paper berikut mengungkapkan “keberpihakan” pemerintah dalam penyelarasan kebijakan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan transportasi massa DKI Jakarta. Kebijakan transportasi pemerintah provinsi DKI Jakarta lebih memihak pada politik transportasi industri otomotif
Sinergitas Pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 Kusnarto Kusnarto; Dewi Puspa Arum; endang sholihatin
Jejaring Administrasi Publik Vol. 12 No. 2 (2020): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v12i2.25623

Abstract

Adanya patologi yaitu bahwa Kota Surabaya dibelakukan PSBB I dan PSBB II namun justru jumlah pasien positif corona naik dari 542 menjadi 2095 atau naik 386,5%. Keingintahuan peneliti adalah mengungkap gejala pertambahan pasien covid-19 yang pesat disurabaya. Tujuan penelitian adalah: (1) Mendeskripsikan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mitigasi pandemi covid-19; dan (2) Mendeskripsikan sinergitas Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat  dalam mitigasi pandemi covid-19. Urgensi penelitian ini untuk menjawab persoalan menekan laju pandemi covid-19 dengan studi kasus pada Kota Surabaya melalui Sinergitas Pemkot Surabaya dan Masyarakat dalam Mitigasi Pandemi Covid-19. Selanjutnya dapat tersusun rekomendasi kebijakan sinergitas Sinergitas Pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat  Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19.Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya. Penelitian dilakukan pada rentang waktu 1 Juli – 29 September 2020. Alasan memilih topik ini adalah rendahnya sinergitas Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat  dalam mitigasi pandemi covid-19. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. individu masyarakat, birokrasi dan kebijakan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Kesimpulan penelitian pelaksanaan PSBB I dan II, Kebijakan pemerintah Kota Surabaya terkait peningkatan kewaspadaan pada penyebaran virus corona tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Surabaya, Nomor 360/3324/436.8.4/2020 tertanggal 20 Maret 2020 dan surat edaran nomor 443.1/3687/436.8.4/2020 tertanggal 7 April 2020. Sinergitas Pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat  dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 dengan membentuk “Kampung Wani Covid 19” pada semua RW di Kota Surabaya.
Reformasi Administrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Nanang Haryono
Jejaring Administrasi Publik Vol. 12 No. 2 (2020): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v12i2.29360

Abstract

Reformasi administrasi pemerintah lokal era otonomi daerah sangat dipengaruhi kepemimpinan, kondisi politik lokal, birokrasi, dan hubungan negara-masyarakat. Tujuan paper ini adalah menjelaskan reformasi administrasi pemerintah lokal Kabupaten Banyuwangi periode 2016-2019 yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasi praktis paper ini dapat menjadi informasi pemerintah lokal lain di Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil yang diperoleh proses reformasi di Banyuwangi dominan peran kepemimpinan kepala daerah. Perubahan-perubahan terjadi pada aspek institusional, operasional pemerintah, dan prosedural pada pelayanan publik.  Manajemen sektor publik berorientasi pada masyarakat dengan penekanan peran civil society, peningkatan kualitas dan peningkatan produktivitas ekonomi. Kesimpulannya adalah reformasi administrasi pemerintah lokal Banyuwangi bersifat top-down dengan dominasi peran kepala daerah sebagai pengarah. Perubahan terjadi pada aspek institusional, operasional dan prosedur untuk meningkatkan pelayanan public. Kedudukan birokrasi pada proses inovasi sebagai implementator kebijakan
Tantangan Administrasi Publik di Dunia Artificial Intelligence dan Bot Adi Nuryanto
Jejaring Administrasi Publik Vol. 12 No. 2 (2020): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v12i2.30882

Abstract

Pada beberapa dekade menuju abad ke-21, terdapat transformasi sosial dan ekonomi yang akibat gelombang teknologi yang mendisrupsi tatanan masyarakat. Saat ini kita melihat pengambilalihan pekerjaan oleh robot, machine learning, dan kecerdasan buatan (AI).  Perubahan besar ini menimbulkan tantangan besar bagi administrator publik untuk bertindak lebih cepat dan mengurangi dampak negatifnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 4