cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
haris kusumawardana
Contact Email
wijayakusuma.lrev@gmail.com
Phone
+6285778166646
Journal Mail Official
wijayakusuma.lrev@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Wijayakusuma Law Review
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 27229149     EISSN : 27229157     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Wijayakusuma Law Review aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science. The focus of Wijayakusuma Law Review is publishing the manuscript of a research study or conceptual ideas. We are interested in topics which relate Law issues (General) in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 01 (2021)" : 5 Documents clear
Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Libya Ignesia Della Faragil; Levina Yustitianingtyas
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (776.635 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i01.153

Abstract

Abstract The United Nations or abbreviated to the UN is an international organization whose main objective is to maintain world security and peace. In addition, the UN also aims to provide humanitarian assistance in times of famine, natural disasters and armed conflicts, both international and non-international conflicts. Like the conflict that occurred in the country of Libya in 2011, which was caused by the uncertainty of Libyan citizens against the government led by Moammar Gaddafi. This conflict occurred involving two parties, namely between the Pro Khadaffi and the Opposition. As a result of this conflict there were so many victims, which in the end this conflict led to a crime against humanity. In this case the United Nations through its Security Council immediately takes action as an effort to maintain security and peace in the international world. This study aims to determine what actions are being taken by the United Nations to resolve the conflict in Libya. This research is a normative legal research using the statue approach. The result of this research is that the UN Security Council issued Resolution 1970 and Resolution 1973 which were concrete actions as an effort to resolve the conflict in Libya. The follow up of this conflict resolution was the issuance of Resolution 2009 by the UN Security Council.Keywords: UN Security Council, Armed Conflict, Resolution, Pro Gaddafi, Opposition. AbstrakPerserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Selain itu PBB juga memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kemanusian pada saat terjadinya kelaparan, bencana alam, maupun konflik bersenjata, baik konflik yang bersifat internasional ataupun non-internasional. Seperti halnya konflik yang terjadi di negara Libya pada tahun 2011 lalu, yang disebabkan oleh ketidakpuasaan warga negara Libya terhadap Pemerintahan yang dipimpin oleh Moammar Khaddafi. Konflik ini terjadi melibatkan dua pihak yaitu antara pihak Pro Khadaffi dan pihak Oposisi. Akibat dari konflik ini banyak sekali korban yang berjatuhan, yang pada akhirnya konflik ini berujung menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini PBB melalui Dewan Keamanannya segera mengambil tindakan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh PBB untuk menyelesaikan konflik di Libya. Penelitian ini merupakan peneritian hukum normative dengan menggunakan pendekatan statue approach. Hasil dari penelitian ini adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1970 dan Resolusi 1973 yang merupakan tindakan nyata sebagai upaya penyelesaian konflik di Libya. Tindaklanjut dari penyelesaian konflik ini adalah di keluarkannya Resolusi 2009 oleh Dewan Keamanan PBB.Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Konflik Bersenjata, Resolusi, Pro Khaddafi, Oposisi.
Perlindungan Dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Gracelina Jesyca Carmety Nyaman; Kadek Nita Erlita; Anjalia Rambu Kahi; Ruhil Amani; Dyah Permata Budi Asri
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (870.584 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i01.148

Abstract

Abstract In making this article to get an overview of the protection and management of royalty rights in Government Regulation No. 56 of 2021, which guarantees protection and legal certainty for the economic rights of creators, copyright holders, and related rights owners to songs and / or music, is needed. there is a royalty management mechanism that is transparent, high quality, and right on target as well as through the means of Information Technology. Therefore music is one of the most important parts in human life. Based on the existing reality that music is the most important part of life, it is hoped that this information on classical music can meet the needs of society and the classical music community. In carrying out musical activities, the concept of Elegance of melody is used which can create a space for a combination of romantic and contemporary times that can create a spatial atmosphere that seems classic, romantic, but incorporates a contemporary color. Number 28 of 2014 concerning Copyright, especially Article 15 where Royalty Rights for creators, copyright holders, and related rights owners who are not known and / or have not been a member of an LMK are kept and announced by LMKN for 2 (two) years for the creators to know , copyright holders, and voters related rights. Within the LMKM always strives to increase royalty revenue for the use of songwriting and music in Indonesia and distribute Royalties for the use of songwriting and music works to rights owners through LMK in a fair, transparent and accountable in accordance with applicable regulations. AbstrakDalam pembuatan artikel ini untuk mendapatkan suatu gambaran tentang perlindungan dan Pengelolahan Hak Royalti di dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 dimana untuk menjamin Perlindungn dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta,dan pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik, dibutuhkan adanya mekanisme pengelolahan Royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana Teknologi Informasi. Oleh karena itu musik merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan realita yang ada bahwa musik menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan, maka penerangan tentang suatu musik klasik ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan komunitas musik klasik dalam melakukan aktivitas bermusik.Dalam perencanaan ini digunakan konsep Elegance of melody (keanggunan melodi) yang dapat menciptakan ruang adanya penggabungan zaman romantik dan kontemporer yang dapat menciptakan suasana ruang yang terkesan klasik, romantik, tetapi adanya penggabungan suatu warna yang kontemporer.Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 15 dimana Hak Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui pencipta,pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Didalam LMKM senantiasa berusaha untuk meningkatkan pendapatan Royalti atas penggunaan Karya Cipta Lagu dan musik di Indonesia dan mendistribusikan Royalti atas penggunaan Karya Cipta Lagu dan musik kepada para pemilik hak melalui LMK secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kontribusi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Pada Sektor Ekonomi Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Falentino Theodoris Manasye Davids; Andhika Ahza Rachmadhani; Kanaya Adna Maharani; Ria Kasanah; Surya Raka; Dyah Permata Budi Asri
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.019 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i01.149

Abstract

Abstract The objective of this research is to find out how the contribution of SOEs in the economic sector in the face of the Covid-19 pandemic which threatens economic stability and the consequences of the Covid-19 pandemic in the economic sector. The research method used was qualitative by following the typology of normative legal research. The research data were collected by means of literature and document studies. The data that has been collected will be identified and arranged systematically and written descriptively and analyzed qualitatively. The research results obtained are: 1. Contribution of SOEs in the economic sector in the context of facing the Covid-19 pandemic, including a. The State Electricity Company (PLN) which contributes to providing free electricity assistance; b. PT Jamkrindo and PT Askrindo contributed in providing credit guarantees; c. Pegadaian, PNM, and BRI contributed in providing interest subsidy incentives. 2. The consequences arising from the Covid-19 pandemic in the economic sector include household consumption or people's purchasing power of the economy which has decreased drastically, there is prolonged uncertainty so that investment weakens and has implications for the cessation of business, and the whole world is experiencing economic downturn so that Commodity prices fell and Indonesian exports to several countries also stopped.Keywords: Role of SOEs, Covid-2019 Pandemic, Economic Sector, Contribution. AbstrakTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi BUMN dalam sektor ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang mengancam stabilitas ekonomi serta akibat yang timbul dari adanya pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif, data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1. Kontribusi BUMN pada sektor ekonomi dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 diantaranya a. Perusahaan Listrik Negara(PLN) yang berkontribusi dalam memberikan bantuan listrik gratis; b. PT Jamkrindo dan PT Askrindo berkontribusi dalam melakukan penjaminan kredit; c. Pegadaian, PNM, dan BRI berkontribusi dalam memberikan insentif subsidi bunga. 2. Akibat yang timbul dari adanya pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi diantaranya adalah konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat terhadap ekonomi menjadi turun drastis, adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha, dan seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga harga komoditas turun serta ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.Kata kunci : Peran BUMN, pandemi Covid-19, sektor ekonomi, kontribusi.sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pelaksanaan Diskresi Pada Penanganan Pandemi Covid 19 Di Indonesia Iskatrinah Iskatrinah
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.226 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i01.150

Abstract

Abstract The purpose of this paper is to analyze the harmonization of the principle of discretion in government over the policies of the central government with local governments in handling the Covid 19 pandemic in Indonesia. The research method used in this research is to use normative legal research methods, with the result that the spread of the Corona Virus in Indonesia has made the government, local governments, and the Indonesian people continue to be alert and alert. Vigilance and preparedness are important so that prevention and control of the corona virus pandemic in Indonesia can be done as well as possible. The form of handling the Covid 19 pandemic, both the central and local governments, both provincial and district / city, have implemented existing legal instruments and issued approaches both social approaches and legal instruments issued by authorized government officials through freedom of action or discretion as an effort to harmonize central government policies with local governments.Keywords: Discretion, Hamonization, Pandemic AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis harmonisasi prinsip diskresi dalam pemerintahan atas kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan hasil bahwa penyebaran Virus Corona di Indonesia, telah membuat pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Indonesia terus waspada dan siaga. Kewaspadaan dan kesiapsiagakan menjadi hal penting agar pencegahan dan penanggulangan pandemi virus corona di Indonesia dapat dilakukan sebaik-baiknya. Bentuk penanganan pandemi Covid 19 baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah menerapkan instrumen hukum yang telah ada dan mengeluarkan pendekatan-pendekatan baik pendekatan sosial dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui kebebasan bertindak atau diskresi sebagai upaya mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Kata kunci : Diskresi, Hamonisasi, Pandemi.
Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia Yesi Arfianto
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.239 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i01.152

Abstract

Abstract The purpose of this study is to determine the application of the principles of justice, benefit, and legal certainty in tax amnesty policies in Indonesia. There are many problems in society related to the absence of the principle of justice and the principle of legal certainty in the implementation of tax amnesty policies based on Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. This study uses a descriptive normative type of research based on the materials collected, both primary and secondary legal materials. The research approach used by the author is a statutory approach. The results of the study stated that the principle of justice and the principle of legal certainty could not be applied optimally, however, the principle of benefit could be implemented properly with the implementation of a tax amnesty program properly.Keywords:  Justice; Benefi;, Legal Certaint;, Tax Amnesty AbstrakTujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia. Terdapat banyak permasalahan di tengah masyarakat terkait dengan ketiadaan asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif  normatif dengan berdasarkan pada bahan-bahan yang dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa asas keadilan dan asas kepastian hukum masih belum dapat diterapkan secara optimal, namun asas kemanfaatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan terselenggaranya program pengampunan pajak dengan baik. Kata Kunci : Keadilan; Kemanfaatan; Kepastian Hukum; Pengampunan Pajak

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 01 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 2, No 01 (2020) Vol 1, No 1 (2019)