Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Wijayakusuma Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin
Ruhil Amani
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Gracelina Jesyca Carmety Nyaman; Kadek Nita Erlita; Anjalia Rambu Kahi; Ruhil Amani; Dyah Permata Budi Asri
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (870.584 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i01.148

Abstract

Abstract In making this article to get an overview of the protection and management of royalty rights in Government Regulation No. 56 of 2021, which guarantees protection and legal certainty for the economic rights of creators, copyright holders, and related rights owners to songs and / or music, is needed. there is a royalty management mechanism that is transparent, high quality, and right on target as well as through the means of Information Technology. Therefore music is one of the most important parts in human life. Based on the existing reality that music is the most important part of life, it is hoped that this information on classical music can meet the needs of society and the classical music community. In carrying out musical activities, the concept of Elegance of melody is used which can create a space for a combination of romantic and contemporary times that can create a spatial atmosphere that seems classic, romantic, but incorporates a contemporary color. Number 28 of 2014 concerning Copyright, especially Article 15 where Royalty Rights for creators, copyright holders, and related rights owners who are not known and / or have not been a member of an LMK are kept and announced by LMKN for 2 (two) years for the creators to know , copyright holders, and voters related rights. Within the LMKM always strives to increase royalty revenue for the use of songwriting and music in Indonesia and distribute Royalties for the use of songwriting and music works to rights owners through LMK in a fair, transparent and accountable in accordance with applicable regulations. AbstrakDalam pembuatan artikel ini untuk mendapatkan suatu gambaran tentang perlindungan dan Pengelolahan Hak Royalti di dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 dimana untuk menjamin Perlindungn dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta,dan pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik, dibutuhkan adanya mekanisme pengelolahan Royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana Teknologi Informasi. Oleh karena itu musik merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan realita yang ada bahwa musik menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan, maka penerangan tentang suatu musik klasik ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan komunitas musik klasik dalam melakukan aktivitas bermusik.Dalam perencanaan ini digunakan konsep Elegance of melody (keanggunan melodi) yang dapat menciptakan ruang adanya penggabungan zaman romantik dan kontemporer yang dapat menciptakan suasana ruang yang terkesan klasik, romantik, tetapi adanya penggabungan suatu warna yang kontemporer.Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 15 dimana Hak Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui pencipta,pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Didalam LMKM senantiasa berusaha untuk meningkatkan pendapatan Royalti atas penggunaan Karya Cipta Lagu dan musik di Indonesia dan mendistribusikan Royalti atas penggunaan Karya Cipta Lagu dan musik kepada para pemilik hak melalui LMK secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemberdayaan Desa Gunung Kijang: Sinergi Masyarakat Kepulauan Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Cindy Verindica Gorat; Ruhil Amani; Chiska Hoseana Manalu; Renalda Pratiwi; Intan Wulandari; Novia Putri Ramadhania; Mega Aulia Putri; Batubara Batubara; Alga Raya Khasana; Hadli Lidya Rikayana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin Vol. 5 No. 3 (2025): September : Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/wrd.v5i3.821

Abstract

This community service program in Gunung Kijang Village, Bintan Regency, Riau Islands Province, was designed to strengthen local empowerment through the synergy of education, economy, agriculture, and social participation. The activities consisted of four initiatives: workshops on Canva-based learning media for teachers, digital marketing training and social media account creation for MSMEs, participatory mapping of challenges and potentials of local food businesses, and smart farming education using soil moisture sensors to introduce efficient irrigation technology. The results showed significant achievements across sectors. In education, teachers improved their technological skills and created interactive media that enhanced student motivation. In the economic sector, MSMEs adopted digital promotion strategies, leading to wider market reach and sales. The participatory mapping revealed obstacles such as licensing, packaging, and financial literacy, while also identifying opportunities for product diversification using local resources. In agriculture, farmers were introduced to water-saving irrigation technology that improved efficiency and supported environmentally friendly practices. On the social side, community institutions such as PKK, Karang Taruna, and farmer groups played an important role in strengthening solidarity and expanding collaboration. Overall, the program proved that integrating digital literacy, technological innovation, and community participation can accelerate rural independence while fostering sustainable welfare for island communities.
Investigating Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Perdata Anak Luar Nikah Arpan Zaman; Okti Wilymafidini; Ruhil Amani
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 16 No 02 (2025)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v16i02.3296

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap ratio legis atau alasan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hak perdata anak luar nikah. Penelaahan ini penting dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis ratio legis atau alasan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak disebutkan secara jelas dan mencari batasan hak perdata anak luar nikah serta meninjau putusan tersebut dalam hukum Islam. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif karena menganalisis alasan-alasan hukum (ratio legis) dibalik putusan Makamah Konstitusi. Memahami konstruksi hukum yang digunakan oleh Makamah Konstitusi dalam memutuskan hak perdata diluar nikah, menyelidiki landasan filosofis dan yuridis dari putusan tersebut, menelaah implikasi normative, dari putusan tersebut terhadap sistim hukum di Indonesia. yang mengandalkan data dari hasil dokumentasi yang diperoleh dari publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis atau alasan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berupa keadilan, perlindungan, pengakuan, penjaminan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama (non diskriminatif) dimana hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan ratio legis tersebut. Putusan MK pada dasarnya ditujukan terhadap anak luar nikah hasil nikah siri bukan hasil zina sehingga hak-hak perdata yang dapat diperoleh terbatas pada hak pemenuhan kebutuhan hidup, seperti nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Simpulan bahwa dalam tinjauan hukum Islam putusan Mahkamah Konstitusi selaras dengan hukum Islam dalam artian putusan MK hadir untuk menjaga jiwa (hifdz an-Nafs) anak luar nikah dari keterpurukan dimana hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syari’ah yang bersifat al-daruriyyah (hal yang bersifat primer) yang harus dijaga.
Co-Authors Alga Raya Khasana Anjalia Rambu Kahi Arpan Zaman Batubara Batubara Budi Asri, Dyah Permata Chiska Hoseana Manalu Cindy Verindica Gorat Gracelina Jesyca Carmety Nyaman Hadli Lidya Rikayana Intan Wulandari Kadek Nita Erlita Mega Aulia Putri Novia Putri Ramadhania Okti Wilymafidini Renalda Pratiwi