Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Fitri Dwi Nurjanah; Levina Yustitianingtyas
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.121

Â In today's development it shows a lot of crimes that occurs and does not cover the likelihood of children are also involved in criminal acts. Although the child is undergoing a criminal period, the child is still entitled to protection of one's education. Research entitled the Implementation of child education rights at LPKA is reviewed from Act No. 35 year 2014 on child protection. The type of research used normative juridical legal research which was a type of legal research derived from the literature study, by analyzing a legal problem through the laws and regulations. Based on the result of research and discussion concluded that in the implementation of children's education in LPKA there were several problems that occurred. One of problems which is lack of education facilities and infrastructure, lack of education teachers, lack of parties in assisting the education process at LPKA, and there are no specific rules regarding the implementation of formal education for children who are undergoing criminal at LPKA.Keywords: Education Right, Child ProtectionÂ Abstrak. Dalam perkembangan saat ini membuat banyaknya kejahatan yang terjadi dan tidak menutup kemungkinan anak juga terlibat dalam tindak pidana. Meskipun anak menjalani masa pidana, anak tetap memperoleh perlindungan hak salah satunya yaitu pendidikan. Penelitian berjudul pelaksanaan hak pendidikan anak di LPKA ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan anak di LPKA terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, salah satunya yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya tenaga pengajar pendidikan, kurangnya pihak dalam membantu proses pendidikan di LPKA, dan belum adanya aturan yang khusus mengenai pelaksanaan pendidikan formal bagi anak yang sedang menjalani pidana di LPKA.Kata kunci: Hak Pendidikan, Perlindungan Anak

Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Libya Ignesia Della Faragil; Levina Yustitianingtyas
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The United Nations or abbreviated to the UN is an international organization whose main objective is to maintain world security and peace. In addition, the UN also aims to provide humanitarian assistance in times of famine, natural disasters and armed conflicts, both international and non-international conflicts. Like the conflict that occurred in the country of Libya in 2011, which was caused by the uncertainty of Libyan citizens against the government led by Moammar Gaddafi. This conflict occurred involving two parties, namely between the Pro Khadaffi and the Opposition. As a result of this conflict there were so many victims, which in the end this conflict led to a crime against humanity. In this case the United Nations through its Security Council immediately takes action as an effort to maintain security and peace in the international world. This study aims to determine what actions are being taken by the United Nations to resolve the conflict in Libya. This research is a normative legal research using the statue approach. The result of this research is that the UN Security Council issued Resolution 1970 and Resolution 1973 which were concrete actions as an effort to resolve the conflict in Libya. The follow up of this conflict resolution was the issuance of Resolution 2009 by the UN Security Council.Keywords: UN Security Council, Armed Conflict, Resolution, Pro Gaddafi, Opposition.Â AbstrakPerserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Selain itu PBB juga memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kemanusian pada saat terjadinya kelaparan, bencana alam, maupun konflik bersenjata, baik konflik yang bersifat internasional ataupun non-internasional. Seperti halnya konflik yang terjadi di negara Libya pada tahun 2011 lalu, yang disebabkan oleh ketidakpuasaan warga negara Libya terhadap Pemerintahan yang dipimpin oleh Moammar Khaddafi. Konflik ini terjadi melibatkan dua pihak yaitu antara pihak Pro Khadaffi dan pihak Oposisi. Akibat dari konflik ini banyak sekali korban yang berjatuhan, yang pada akhirnya konflik ini berujung menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini PBB melalui Dewan Keamanannya segera mengambil tindakan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh PBB untuk menyelesaikan konflik di Libya. Penelitian ini merupakan peneritian hukum normative dengan menggunakan pendekatan statue approach. Hasil dari penelitian ini adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1970 dan Resolusi 1973 yang merupakan tindakan nyata sebagai upaya penyelesaian konflik di Libya. Tindaklanjut dari penyelesaian konflik ini adalah di keluarkannya Resolusi 2009 oleh Dewan Keamanan PBB.Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Konflik Bersenjata, Resolusi, Pro Khaddafi, Oposisi.

Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut Saraya Husna; Levina Yustitianingtyas
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i2.202

Abstract. The principle of the system used by the EMKL Company to solve the problem of damaged or lost goods during shipping. The research method used is a statutory approach, which prioritizes statutory regulations as a source of basic information and examines several related articles. Based on the research findings, the EMKL Company will be responsible for any loss or damage to the product caused by the negligence of EMKL or the carrier and will compensate the shipper after proving the fault or negligence of EMKL and the carrier. The stages of liability also depend on the terms of the agreement that have been agreed upon. Keyword: Liability, Ship, Cargo, Damaged/Lost Goods. Abstrak. Prinsip sistem yang digunakan oleh Perusahaan EMKL untuk mengatasi masalah barang yang rusak atau hilang selama pengiriman. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber informasi yang mendasar dan mengkaji beberapa pasal terkait. Berdasarkan temuan penelitian, Perusahaan EMKL akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan produk yang disebabkan oleh kelalaian EMKL atau pengangkut dan akan memberikan ganti rugi kepada pengirim setelah membuktikan kesalahan atau kelalaian EMKL dan pengangkut. Tahapan pertanggungjawaban juga tergantung pada ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Kata kunci: Tanggung Jawab, Kapal, Muatan, Barang Rusak/Hilang

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND BERDASARKAN HUKUM NASIONAL Alamsyah, Bayu; Levina Yustitianingtyas
JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v8i3.5133

Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara online. Judi online yang pada saat ini menjadi hal yang ramai diperbincangkan dan digemari oleh banyak anak muda di Indonesia. Judi online sendiri merupakan suatu hal yang buruk bahkan berdampak negatif bagi tumbuh kembang bangsa. Higs domino island merupakan situs game online yang dianggap sebagai media judi online dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku judi online higs domino island sehingga sebagai langkah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian yang belakangan ini sangat ramai di kalangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pedekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP. Sedangkan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara yakni enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kata Kunci: Tindak Pidana,Judi Online, Hukum Nasional

the covid-19 pandemic as a force majeure reason for flight service users based on Law No. 1 of 2009. Iwan Widi Setiawan; Levina Yustitianingtyas
Academos Vol 2 No 1 (2023): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v2i1.15081

The unprecedented COVID-19 pandemic has caused people all over the world to panic. The World Health Organization (WHO) is taking proactive measures to prevent the spread of the virus, by directing countries around the world to take measures such as social distancing, physical distancing, quarantine, and regional restrictions or known as lock down which ultimately affects various sectors of life. This research discusses the covid-19 pandemic as a force majeure reason for flight service users based on Law No. 1 of 2009. This paper focuses on the issue of how the airline's responsibility for the unilateral cancellation of the Covid-19 reason based on Law No. 1 of 2009, and how is consumer legal protection for unilateral departure cancellations by airlines on the grounds of covid-19. This writing uses normative juridical research methods with data collection and is more emphasized on secondary sources of material, in the form of laws and regulations, examining legal principles and legal science theory. While the specifications in this study are descriptive analysis and analyzed by qualitative methods. This study seeks to analyze and answer problems regarding the COVID-19 pandemic as a force majeure reason for flight service users based on Law No. 1 of 2009.

The Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-commerce Pada Penjualan Barang Palsu: 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Praktik Jual Beli Barang Palsu, 2. Hambatan dan Tantangan Dalam Penegakan Praktik Jual Beli Barang Palsu. Haris, Ahmad; Levina Yustitianingtyas
Academos Vol 3 No 2 (2024): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v3i2.22317

Praktik jual beli barang palsu di Indonesia telah menjadi masalah serius yang mengancam perekonomian, kesehatan masyarakat, dan tatanan sosial. Fenomena ini tidak hanya menyangkut merek-merek terkenal yang disalahgunakan, tetapi juga menyangkut keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat mengkaji bagaimana penerapannya dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Permasalahan dalam penelitian ini akan membahas terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban praktik jual beli barang palsu, dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh korban praktik jual beli barang palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas upaya penegakan hukum dalam mengatasi peredaran barang palsu di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak produk palsu terhadap industri dalam negeri dan produk asli, serta mencari solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah, industri, dan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran penegak hukum dalam melindungi masyarakat, mendorong pertumbuhan industri yang sah, dan memajukan perekonomian negara.

The Effectiveness of Mutual Legal Assistance Cooperation at the ASEAN Level as an Effort to Overcome Terrorism Crime: Efektivitas Kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik di Tingkat ASEAN dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Levina Yustitianingtyas; Setyowati, Dewi
Perspektif Hukum VOLUME 25 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v25i1.371

Terrorism is included as one of the transnational crimes involving more than one country where there is a legal system and jurisdiction of its implementation, so that cooperation between countries is needed in overcoming this crime. At the ASEAN level, there has been a cooperation agreement, namely the ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty. On the other hand, ASEAN member countries have also entered into bilateral agreements in the framework of cooperation in overcoming terrorism crimes.. The research method is normative research with a state approach and a case approach. This legal research aims to examine the extent of the urgency and effectiveness of cooperation in overcoming terrorism crimes at the ASEAN level. The results of this study indicate that although the ASEAN MLA has become an important legal framework in facilitating mutual legal assistance, challenges such as differences in legal systems, levels of trust between countries, and lack of regulatory harmonization are still major obstacles to its effective implementation. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation mechanism, increase institutional capacity, and establish a permanent communication forum between law enforcement officers to maximize the role of the MLA in joint efforts to overcome terrorism crimes.

the covid-19 pandemic as a force majeure reason for flight service users based on Law No. 1 of 2009. Iwan Widi Setiawan; Levina Yustitianingtyas
Academos Vol 2 No 1 (2023): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v2i1.15081

The unprecedented COVID-19 pandemic has caused people all over the world to panic. The World Health Organization (WHO) is taking proactive measures to prevent the spread of the virus, by directing countries around the world to take measures such as social distancing, physical distancing, quarantine, and regional restrictions or known as lock down which ultimately affects various sectors of life. This research discusses the covid-19 pandemic as a force majeure reason for flight service users based on Law No. 1 of 2009. This paper focuses on the issue of how the airline's responsibility for the unilateral cancellation of the Covid-19 reason based on Law No. 1 of 2009, and how is consumer legal protection for unilateral departure cancellations by airlines on the grounds of covid-19. This writing uses normative juridical research methods with data collection and is more emphasized on secondary sources of material, in the form of laws and regulations, examining legal principles and legal science theory. While the specifications in this study are descriptive analysis and analyzed by qualitative methods. This study seeks to analyze and answer problems regarding the COVID-19 pandemic as a force majeure reason for flight service users based on Law No. 1 of 2009.

The Legal Status of Circumstantial Evidence in the Context of Criminal Cases in Indonesia Hari Wibowo; Dodi Jaya Wardana; Levina Yustitianingtyas; Hasnan Bachtiar
JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i3.3307

In practice, there are several instances of criminal decisions that are not in accordance with the law. In such instances, the judge interprets the law or legal findings based on circumstantial evidence. As a result, the action taken does not achieve the highest degree of justice and legal certainty in a decision. This is because the decision is not based on the minimum requirements of two pieces of evidence that must be met in terms of evidence to impose a sentence. The objective of this research was to analyze the legal status of circumstantial evidence in the context of criminal cases. Our research findings indicate that the philosophy of circumstantial evidence, as it pertains to criminal procedural law, represents a form of evidence that can be considered by judges in relation to the absence of facts that are not directly visible by eyewitnesses. This evidence is intended to provide a comprehensive depiction of the truth of an event, thereby facilitating the acceptance of a reasonable account of events. Establishing circumstantial evidence is distinct from providing instructions, however. To do so, one must obtain clues from facts presented at trial in the form of witness statements, letters and statements of the accused. The ius constituendum application of circumstantial evidence in the process of proving a criminal case is to provide the judge with the authority to utilise circumstantial evidence in the process of proving a crime as an additional legal means of evidence in sentencing. The role of indirect evidence in the imposition of criminal penalties is a doctrine that is confined to be the domain of legal experts.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search