Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14, No 2 (2023)"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE ASET NEGARA ]]>
<![CDATA[Alfian Alfian]]>;
<![CDATA[Harapan Tua RFS]]>;
<![CDATA[Zaili Rusli]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8238
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Riau serta apa saja factor penghambat yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer didapatkan secara langsung dengan wawancara bersama key informan, yakni Ahli Madya Arsipanis / Koordinator UHTL, FPB/ Sub Koordinator Rumah Tangga, Operator BMN. Hasil penelitian mendapati bahwa Implementasi prinsip-prinsip Good Governancedalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Riau didapati pengelolaannya masih belum maksimal yang mana dalam proses implementasinya Tanggung jawab atas penguasaan lahan di Universitas Riau didapati masih kurang baik dan Universitas Riau kurang baik dalam memberikan Kejelasan dan kelengkapan informasi terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dari aspek sewa lahan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMPROMOSIKAN BUSANA TRADISIONAL ]]>
<![CDATA[Ella Jayahuda Prasety]]>;
<![CDATA[Deny Yudo Wahyudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8203
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mempromosikan pemakaian busana tradisional di Kota Malang sebagai upaya pelestarian kearifan lokal. Dalam konteks kebudayaan Kota Malang yang kaya akan budaya dan tradisi lokal, banyak ragam busana tradisional yang menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Sayangnya, kearifan lokal ini terancam punah akibat minimnya pengetahuan dan minat masyarakat dalam mempertahankannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi lapangan di MAN 2 Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya yang dilakukan pemerintah Kota Malang melalui Perda No.78 tahun 2020 yang teramati di MAN 2 Kota Malang untuk mempromosikan pemakaian busana tradisional, tetapi masih terdapat kendala dalam pelestarian kearifan lokal, seperti kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya ada dari factor hukum, factor penegak hokum, faktor fasilitas hokum faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat dalam melestarikan kearifan lokal melalui pemakaian busana tradisional.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA ]]>
<![CDATA[Hidayat Eko Novanto]]>;
<![CDATA[Sri Wibawani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8207
<![CDATA[Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dengan memberdayakan masyarakat desa. Akan tetapi, dalam tataran implementasinya masih ditemukan berbagai kendala secara teknis dan prosuderal. Pemerintah Desa Wedi berkomitmen melalui program PKTD untuk membantu perekonomian warga masyarakat Desa Wedi serta mewujudkan SDG’s Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi PKTD di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKTD di Desa Wedi pada fokus implementasi isi kebijakan terlihat bahwa program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wedi, terbatasnya anggaran APBDes menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan program PKTD. Kemudian pada fokus lingkungan implementasi, terlihat bahwa strategi pencapaian target ini didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku dan pedoman pelaksanaan PKTD Tahun 2018 sehingga tidak dilakukan secara menyimpang, dengan menggunakan sistem swakelola yakni perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilakukan mandiri oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat sebagai sasaran program PKTD juga memberikan respon positif karena selain mampu meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat juga membantu mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di Desa Wedi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 BAGI LANSIA ]]>
<![CDATA[Samsul Ode]]>;
<![CDATA[Nur Ikawati]]>;
<![CDATA[Hendra Wijayanto]]>;
<![CDATA[Benediktus Dalupe]]>;
<![CDATA[Surya Yudha Regif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8242
<![CDATA[Fokus penelitian ini membahas implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 pada lansia di Kelurahan Jelambar Baru Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk lansia di Kecamatan Jelambar Baru berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari 6 indikator. Pertama. kebijakan bersifat top-down dalam menetapkan target sehingga diperlukan berbagai terobosan untuk mencapai target tersebut, salah satunya kerjasama dengan CSR dan instansi lain. Kedua, terkait sumber dana, tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan vaksinasi yang tertuang dalam Penggunaan Anggaran Tahun 2021 untuk mendukung kegiatan yang bekerjasama dengan CSR. Sumber daya manusia yang dimiliki digunakan untuk mendidik keluarga lanjut usia baik offline maupun online. Ketiga, untuk komunikasi dengan instansi lain ada ego sektoral dalam transparansi data lansia yang menjadi sasaran. Namun komunikasi dengan pelaksana di lapangan berjalan dengan baik sehingga terjadi terobosan yaitu penjemputan lansia dan vaksinasi keliling. Keempat, pendekatan persuasif dengan menjemput lansia berhasil meningkatkan partisipasi lansia. Kelima, kebijaksanaan pimpinan membuat terobosan dengan mendatangkan dua orang lansia agar satu orang pendamping bisa ikut vaksinasi. Keenam, kondisi sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi penerimaan lansia untuk mengikuti vaksinasi COVID-19]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PLATFORM KARIRHUB ]]>
<![CDATA[Muhammad Eko Abrian Kusuma]]>;
<![CDATA[Bambang Wardoyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8188
<![CDATA[Platform Karirhub merupakan E-Government oleh Kementerian Ketenagakerjaan berupa layanan pencarian pekerjaan sebagai bagian dari sistem informasi pasar kerja (SIPK) yang mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja. E-Government ini sudah diluncurkan secara nasional, namun akses publik terhadap platform ini masih rendah. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian secara komprehensif untuk memetakan dan mendeskripsikan bagaimana implementasi E-Government bidang ketenagakerjaan pada platform Karihub ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang diperoleh dari data primer dan data sekunder berdasarkan model implementasi Edward III. Temuan penelitian menunjukan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum secara optimum terimplementasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar E-Government pada platform Karirhub ini secara jaringan kelembagaan dapat mengkordinasikan pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pencarian, serta diseminasi informasi pasar kerja. Rekomendasi dari penelitiaan ini adalah dibutuhkannya pengembangan sistem dan unit infrastuktur IT yang memadai dan terpusat agar kendala teknis pada platform karihub dapat teratasi, serta dibutuhkan regulasi yang secara teknis mengatur pengelolaan E-Government dalam suatu sistem informasi pasar kerja pada suatu institusi yang mensinergikan fungsi antar lembaga dalam mengkontrol seluruh pengelolaan layanan ketenagakerjaan agar akses publik terhadap platform Karirhub dapat optimum]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF WISATA ]]>
<![CDATA[Hasan Ismail]]>;
<![CDATA[Eddy Wahyudi]]>;
<![CDATA[Angrraeny Puspaningtyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8260
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis collaborative governance dalam pembangunan inklusif pada wisata Pantai Delegan Kabupaten Gresik, untuk mengetahui kolaborasi dalam pengembangan wisata pantai delegan, dan mengetahui pembangunan inklusif dalam pengembangan wisata pantai delegan di Kabupaten Gresik. Dewasa ini, pariwisata merupakan salah satu program utama pemerintah yang diharapkan dapat menjadi salah satu penghasil devisa yang sangat penting bagi pemerintah untuk mendukung keberhasilan pembangunan negara. Teori yang digunakan yakni collaborative government dan konsep pembangunan inklusif. Penelitian ini menggunakan pen-dekatan kualitatif, adapun jenis penelitian deskriptif, Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi literatur, informan pada penelitian ini yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik, pemerintah Desa Delegan, pengelola Pantai Delegan, masyarakat Desa Delegan dan wisatawan pantai Delegan. Pembangunan inklusif di Wisata Pantai Delegan sudah terbentuk, melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pembangunan wisata, namun inovasi pengembangan wisata masih kurang maksimal sehingga kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Dilihat dari kolaborasi pemerintahan yang berlangsung dalam pengembangan wisata Pantai Delegan, ada dominasi pemerintah desa selaku aktor yang memiliki kewenangan lebih banyak dalam pengelolaan wisata yang terjadi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan monitoring. Selain itu, belum ada keterlibatan sektor swasta, media dan akademisi dalam pengembangan wisata Pantai Delegan]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH DAN PREVALENSI STUNTING ]]>
<![CDATA[Maman Suparman]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8173
<![CDATA[Stunting masih menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. Hampir sebagian besar provinsi diketahui memilik prevalensi stunting cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan dan Dana Desa terhadap pencegahan stunting di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan variabel penelitian yaitu belanja pemerintah bidang kesehatan, belanja pemerintah bidang pendidikan, dana desa, dan prevalensi stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan dan Dana Desa berpengaruh terhadap prevelansi stunting. Alokasi anggaran bidang pendidikan dan Dana Desa beserta kebijakannya agar terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan pemenuhan standar hidup masyarakat. Sementara itu, kiranya perlu dirumuskan kebijakan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yang lebih efektif dan fokus dalam mengurangi tingkat prevalensi stunting.]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH ]]>
<![CDATA[Niluh Eka Putri Setiawandari]]>;
<![CDATA[Arimurti Kriswibowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8218
<![CDATA[Kabupaten Lamongan sampai saat ini menghadapi permasalahan sampah, bertambahnya jumlah timbunan sampah yang ada di Kabupaten Lamongan yang semakin banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang terjadi di TPST Sampah Tanggung Jawabku. Untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di TPA, pemerintah telah membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Berdasarkan temuan penelitian, proses kerjasama di TPST Sampah Tanggung Jawabku di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif telah berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari aspek kolaborasi Ansell and Gash. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT ]]>
<![CDATA[Sukma Asmaning Putri]]>;
<![CDATA[Ertien Rining Nawangsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8191
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari Implementasi program ETLE di Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunkan analisa deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi dari program Electronic Traffic Law Enforment (ETLE) di Kabupaten Tulungagung menggunakan teori implementasi dari David C. Korten, yang meliputi tiga elemen yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Electronic Traffic Law Enforcement telah cukup berhasil di terapkan di Kabupaten Tulungagung hal ini di buktikan dari tercapainya tujuan dari program ETLE itu sendiri yaitu untuk mengurangi angka fatalitas lakalantas di Kabupaten Tulungagung selain itu di dukung juga dengan kognisi dari organisasi pelaksana yaitu anggota satlantas yang telah melakukan upaya pengambilan kebijakan dan penetapan strategi guna tercapainya tujuan dari program.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK ]]>
<![CDATA[Iman Abdurrasyid Husain]]>;
<![CDATA[Diana Hertati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8248
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi. Masalah difokuskan pada capaian kinerja pengelolaan sampah plastik yang tidak menunjukkan proses yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan antara pengurangan dan penanganan sampah plastik. Pada penelitian ini menggunakan model Edward III yang memiliki empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi belum terimplementasi dengan optimal. Dibuktikan pada faktor komunikasi, adanya ketidakjelasan dan inkonsistensi melalui sosialisasi kebijakan belum masif. Pada faktor sumber daya, jumlah staf yang dimiliki masih kurang dan tidak didukung dengan kemampuan yang baik serta fasilitas yang memadai. Pada faktor disposisi, komitmen dari masyarakat melalui pemahaman dan responsivitas masih kurang baik akan kehadiran kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Begitu juga dengan faktor struktur birokrasi masih ditemukan hambatan terkait fragmentasi dan standar operasional prosedur.]]>
