cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2023)" : 10 Documents clear
Aspek Perpajakan Atas Aksi Korporasi PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Fatima Asahra; Hidayat Primadi; Muhammad Bobby Mulya; Suparna Wijaya
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.351

Abstract

Pada tahun 2017, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) melakukan aksi korporasi berupa penggabungan usaha dengan PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) dan PT Ciputra Property Tbk (CTRP). Dalam aksi korporasi tersebut juga dilakukan bersama dengan aksi korporasi lain yaitu peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru, dan pembelian kembali saham beredar di Bursa Efek Indonesia. Atas aksi korporasi yang terjadi, memiliki pengaruh terhadap aspek perpajakan pada CTRA. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan aspek perpajakan (Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai) atas aksi korporasi yang dilakukan CTRA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang digunakan yaitu data primer berupa laporan tahunan dan laporan keuangan PT Ciputra Development Tbk tahun 2016 dan 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atas aksi korporasi yang dilakukan baik itu peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru, penggabungan usaha, dan juga pembelian kembali saham beredar menyebabkan timbulnya aspek perpajakan baik itu pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai yang harus dipenuhi kewajibannya oleh CTRA.
Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Dan Implikasi Bagi Penghasilan Di Bawah PTKP Anies Said Basalamah; Ferry Irawan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.355

Abstract

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 menjadi dasar petunjuk pelaksanaan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Terdapat peluang yang sangat strategis muncul dari regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implikasi yang dapat muncul dari kebijakan dimaksud. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah baik dari sisi makro maupun mikro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif elaboratif. Hasil penelitian menghasilan beberapa temuan penting. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan informasi yang lebih komprehensif atas data wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kedua, Kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP dapat berdampak lebih luas apabila diikuti dengan kebijakan lainnya seperti penghasilan wajib pajak di bawah PTKP ditanggung oleh negara. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memperbaiki data mengenai kemiskinan menjadi lebih valid dan terukur.
Peran Dan Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Penerapan Omnibus Law Sebagai Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia Muhammad Rifqi Suhaidi; Ni Komang Linda Agiastini; Nurlailaa Dorojati S; Ferry Irawan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.358

Abstract

In the 4th industrial revolution, the whole world experienced a very rapid development. This industrial revolution encourages globalization which affects many aspects in life. This era places human life in the midst of rapid technological developments. Advancements in information technology have also caused changes in the legal system in Indonesia. The legal system in Indonesia which implements the civil law system has experienced an adjustment to implement the common law system which exists in developed countries. This shows an existence of the Omnibus Law which meant simplifying regulations, especially in the licensing process to business actors in opening their businesses in Indonesia and also increasing an investment of the country. Technological changes in this industrial revolution era have made the legal system in Indonesia experience changes with the application of a different legal system in responding to the challenges in this  industrial era. Di era revolusi industri 4.0 ini, seluruh dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Revolusi industri ini menjadi pendorong terciptanya globalisasi yang memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. Era teknologi informasi ini menempatkan kehidupan manusia di tengah-tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Kemajuan bidang teknologi juga menyebabkan sistem hukum di Indonesia untuk mengalami perubahan. Sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law mengalami penyesuaian untuk menerapkan sistem hukum yang ada di negara dengan sistem hukum common law. Ini terlihat dari adanya Undang-Undang Omnibus Law dalam menyederhanakan regulasi untuk memudahkan perizinan para pelaku usaha membuka usahanya di Indonesia serta meningkatkan investasi di dalam negeri. Perubahan teknologi di era revolusi industri ini membuat sistem hukum di Indonesia mengalami perubahan dengan diterapkannya sistem hukum yang berbeda dalam menjawab tantangan di era industi ini.
The Influence Of Corporate Disclosure: Corporate Governance, Intellectual Capital, Asset Utilization, And Financial Performance On Corporate Value In Indonesia Octa Naafi’ Sutantri; Agung Dinarjito
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.359

Abstract

This study aimed to determine the influence of corporate governance, intellectual capital, asset utilization, and financial performance on corporate value. This study was quantitative research. The population of this research was manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. This research used data panel with a fixed-effect model. The first model of this study showed that intellectual capital disclosure, asset utilization and financial performance had a positive impact on the corporate value which tested using Tobin’s Q. Corporate governance had a negative impact on Tobin’s Q. Meanwhile, different results were obtained from corporate value which tested using PBV. The second model of this study showed that only intellectual capital disclosure and financial performance had a positive impact on PBV. However, corporate governance and asset utilization had no impact on PBV. This research can be used as a reference for investors, companies, and financial service authorities in Indonesia to obtain higher relevance of disclosure on financial report.
Analisis Pengaruh Intellectual Capital, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Financial Distress Lily Arini Nasution; Agung Dinarjito
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.360

Abstract

Financial distress merupakan situasi kesulitan keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap financial distress. Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol yaitu current ratio, return on asset, firm size dan asset tangibility. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Pemilihan data sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 152 observasi. Model yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh negatif terhadap financial distress dan leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. Sementara itu, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap financial distress.
Tinjauan Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim Di Indonesia Ulfa Anggraini; Suparna Wijaya; Saiful Lathif
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.411

Abstract

Fenomena perubahan iklim telah menimbulkan dampak negatif pada berbagai sektor, mulai dari sektor lingkungan, kesehatan, hingga perekonomian. Mengingat dampak negatif tersebut, pemerintah berupaya melakukan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim, salah satunya dengan menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) secara berkesinambungan. Untuk melakukan berbagai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rangka mencapai target NDC, Pemerintah Indonesia memerlukan sumber daya anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Menurut KLHK, total kebutuhan pendanaan sejak 2018 sampai 2030 untuk upaya mitigasi dalam rangka mencapai target penurunan emisi GRK adalah sebesar USD 281 miliar atau setara dengan Rp 4.002,4 triliun apabila dikonversikan dengan kurs Rp 14.250/ USD. Sayangnya, anggaran yang mampu dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan pendanaan perubahan iklim tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya. Sumber pendanaan lainnya yang telah ada sampai dengan saat ini terdiri atas pinjaman dan hibah dari dalam dan luar negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), donor dari lembaga donor internasional, penerbitan obligasi hijau dan obligasi syariah hijau (green sukuk), maupun dengan melibatkan peran serta swasta seperti CSR. Selain itu, Pemerintah juga akan segera mengimplementasikan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang terdiri atas perdagangan karbon, pungutan karbon, RBP, dan mekanisme lainnya yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harapannya, adanya berbagai alternatif mekanisme pendanaan perubahan iklim ini dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklimnya. Dengan demikian, target penurunan emisi GRK dalam dokumen NDC juga dapat tercapai. Climate change has caused various negative impacts on environment, health, and economic. Therefore, the government committed to reduce greenhouse gasses (GHG) through several mitigation and adaption actions. To do so, the government requires large number of financial resources. Ministry of Environment and Forestry (2021a) reported that total funding needs from 2018 to 2030 to implement mitigation and adaptation actions is about USD 281 billion or Rp 4.002,4 trillion. Unfortunately, the allocation of state budget is still unable to meet the funding needs. Hence, the government has to optimize other resources such as grant, loan, Public-Private Partnership (KPBU), and green bond or green sukuk. Besides that, the government can also involve private sectors to fund the climate change actions through Corporate Social Responsibilities (CSR). In addition, the government will also implement carbon pricing policy which consists of several mechanisms such as carbon trading, carbon tax, result based payment, and other mechanisms authorized by Minister of Environment and Forestry. It is hoped that the existence of various alternative in climate change funding mechanisms can help the government to optimize its climate change mitigation and adaptation actions. Thus, the GHG emission reduction target in the NDC document can also be achieved.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Rafika Hasna; Reihandika Febriansyach; Ronaldo Putra Pratama Sinurat; Ferry Irawan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.450

Abstract

Perlindungan hukum untuk pekerja atau buruh sangat diperlukan. Di masa pandemi Covid-19, banyak gejolak yang terjadi di perusahaan yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan bisa berdampak pada pekerja dari perusahaan itu sendiri. Para pekerja bisa terkena imbasnya seperti pengurangan upah atau gaji hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga mereka tidak bisa bekerja dan menghidupi keluarganya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja di masa pandemi Covid-19 jika dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang perburuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas hukum, maupun doktrin hukum yang menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Konsep yang berarti pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil pembahasan menunjukkan sebagai berikut. Pertama, hak-hak pekerja yang harus didapatkan seperti tidak ada diskriminasi bagi pekerja dalam memperoleh pekerjaan, pelatihan kerja merupakan hak buruh, kesempatan pelatihan kerja adalah sama bagi setiap pekerja, dan lain-lain. Kedua, itu pemerintah berkewajiban untuk membuat program-program yang menunjang pekerja yang dirumahkan karena pandemi yaitu kartu prakerja, program padat karya, pemberian dana insentif, dan bentuk padat karya yang diharapkan bisa menekan dampak dari PHK yang dialami pekerja.
Analisis Keadilan Kebijakan Insentif Pajak kepada UMKM di Era Pandemi Covid 19: Perspektif Keadilan Hukum Adinda Indra Ayu Pramitha; Andri Faizal Priyanto; Alfa Hamim Himawan; Ferry Irawan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.451

Abstract

Serangan pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia telah berdampak buruk pada sektor bisnis khususnya UMKM. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk pemulihan perekonomian Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementrian Keuangan telah memberikan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid 19 khususnya di sektor UMKM. Pajak yang biasanya dilunasi dengan cara setor sendiri atau dipotong maupun dipungut oleh Pemotong atau Pemungut sebesar 0.5% dari penghasilan bruto, dengan adanya PMK-44/PMK.03/2020 menjadi ditanggung pemerintah berarti penghasilan tersebut menjadi tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak masa pajak april 2020 sampai desember 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis yakni dengan meneliti objek alamiah serta menggunakan pendekatan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemberian insentif pajak terhadap keadilan hukum, keadilan komutatif, dan keadilan distributif. Pemberian insentif pajak untuk sektor UMKM dinilai sudah cukup adil untuk membantu UMKM bertahan selama pandemi.
Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik: Suatu Tinjauan A.M. Nur Ramadhana Nashrul Ummam; Nurlaely Qodarina; Putri Istika Ratu Siregar; Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.378

Abstract

Paket UU Keuangan Negara menegaskan bahwa telah terjadi perubahan pengelolaan keuangan negara yang menekankan pada efektivitas dan efisiensi sekaligus mendorong tanggung jawab dan keterbukaan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 memperkenalkan paradigma penganggaran berbasis kinerja (PBK), yang mengantarkan era baru terkait dengan kontribusi anggaran bagi kemajuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kendala dan kelemahan atas implementasi anggaran berbasis kinerja pada organisasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan scoping review. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah referensi berupa aturan dan artikel jurnal. Hasil scoping review tersebut digunakan sebagai dasar analisis pembahasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses implementasi penganggaran berbasis kinerja perlu banyak perbaikan oleh organisasi pemerintah. Selain itu, organisasi pemerintah perlu menyesuaikan tantangan yang dihadapi dan melakukan perbaikan pada level makro yang bersifat institutional arrangement. Meskipun beberapa peraturan mengenai penganggaran berbasis kinerja dianggap sudah lebih baik dibandingkan dengan pendekatan penganggaran sebelumnya, akan tetapi untuk mencapai implementasi yang lebih baik, dibutuhkan penyempurnaan terus-menerus dari penganggaran berbasis kinerja karena kondisi dan kebutuhan yang terus berubah guna mencapai kesempurnaan dan formulasi terbaik dari penganggaran berbasis kinerja.
Relevansi Risiko Penghasilan Komprehensif Lain Di Indonesia Amrie Firmansyah; Daniel Parulian Simanjuntak; Diah Oktavia Hapsari
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.416

Abstract

Adopsi standar akuntansi keuangan di Indonesia berbasis international financial reporting standards mengakibatkan terdapat perubahan laporan laba rugi menjadi laporan penghasilan komprehensif. Di dalam laporan penghasilan komprehensif terdapat penghasilan komprehensif lain yang timbul dari aktivitas non operasi perusahaan. Terdapat beberapa aktivitas perusahaan dan kebijakan manajer yang mengakibatkan munculnya penghasilan komprehensif lain. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh volatilitas penghasilan komprehensif terhadap risiko perusahaan.  Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dan harga saham perusahaan sektor barang konsumsi yang listed di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 sampai 2021. Data penelitian bersumber dari www.idnfinancials.com dan www.finance.yahoo.com. Berdasarkan purposive sampling, total sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 31 observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda untuk data cross section. Penelitian ini menunjukkan bahwa volatilitas penghasilan komprehensif lain berpengaruh negatif terhadap risiko perusahaan. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam menyediakan literatur terkait dengan relevansi risiko dalam konteks riset akuntansi keuangan berbasis pasar modal yang masih jarang diulas dengan konteks Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025) Vol 5 No 2 (2025) Vol 5 No 1 (2025) Vol 4 No 6 (2024) Vol 4 No 5 (2024) Vol 4 No 4 (2024) Vol 4 No 3 (2024) Vol 4 No 2 (2024) Vol 4 No 1 (2024) Vol 3 No 2 (2023) Vol 3 No 2a (2023) Vol 3 No 1 (2023) Vol 2 No 2 (2022) Vol 2 No 1 (2022) Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021 More Issue