cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
andika adhyaksa
Contact Email
klj@unkhair.ac.id
Phone
+6281343974566
Journal Mail Official
klj@unkhair.ac.id
Editorial Address
Jl. Jusuf Abdulrahman, Gambesi Kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia
Location
Kota ternate,
Maluku utara
INDONESIA
KHAIRUN LAW JOURNAL
Published by Universitas Khairun
ISSN : 25809016     EISSN : 25811797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Khairun Law Journal (KLJ) is an official journal of Faculty of Law, Khairun University. KLJ published semi-annualy in September and March. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in KLJ is deal with a broad range of topics, including:Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 9 Issue 1, September 2025" : 5 Documents clear
KEABSAHAN AKTA NOTARIS TENTANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS SECARA HYBRID MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Istiana, Nana; Qamariyanti, Yulia
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.10014

Abstract

Transformasi digital dalam dunia korporasi telah mendorong lahirnya bentuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara hybrid, yaitu kombinasi antara kehadiran fisik dan kehadiran secara elektronik. Perkembangan ini melahirkan persoalan hukum baru, khususnya terkait keabsahan akta notaris yang dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS hybrid dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta notaris terkait RUPS hybrid dari sudut pandang yuridis normatif, dengan mengkaji kesesuaian substansi dan prosedur pembuatan akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen sekunder lainnya yang relevan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020 sebagai regulasi teknis pelaksanaan RUPS secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, akta notaris yang memuat berita acara RUPS hybrid memiliki kekuatan hukum yang sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan UUJN No.2/2014 dan UUPT No.40/2007. Akan tetapi, pelaksanaan RUPS secara hybrid menimbulkan tantangan tersendiri bagi notaris, khususnya terkait aspek verifikasi kehadiran secara daring, pembuktian identitas, serta pertanggungjawaban terhadap kebenaran pernyataan yang disampaikan secara virtual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui harmonisasi ketentuan teknis dan pengaturan etik profesi notaris untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan integritas akta notaris dalam konteks korporasi digital.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES METRO JAYA - JAKARTA TIMUR) Agretha, Dinda Avrilya; Irawan, Benny; Ridwan, Ridwan
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.9536

Abstract

Surat Keterangan Bebas Narkotika merupakan salah satu syarat yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba disekitar kita, Surat Keterangan Bebas Narkotika ini merupakan syarat bagi seseorang yang hendak melamar pekerjaan ataupun mendaftar ke perguruan tinggi ini bertujuan dikarenakan pengunaan narkoba dapat mempengaruhi kinerja seseorang yang bekerja ataupun belajar di kampus. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam menangani pelaku pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ditambah penelitian di lapangan sebagai pendukung data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam menegakan hukum menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum yaitu, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana dan pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan pemalsuan surat keterangan bebas narkotika Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan diancam pidana paling lama enam tahun. Kesimpulan peneliti adalah upaya yang dilakukan aparat penegakan hukum adalah preventif, represif, dan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika di Jakarta Timur adalah penjara dan denda. Saran pada penelitian ini adalah aparat penegak hukum agar lebih mengawasi dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya untuk pelaku pemalsuan melaikan pada pihak berwenang yang membuat surat keterangan.
PRINSIP TANGGUNG JAWAB DALAM KEPAILITAN SUATU EMITEN Pandia, Kevin Eliasta; Thufail, Muhammad Sulthan; Febrian, Muhammad Rieval; Palindria, Arvi Erawan
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.10527

Abstract

Dengan majunya teknologi dunia zaman sekarang, investasi saham di pasar modal merupakan salah satu instrumen investasi paling populer di Indonesia. Akan tetapi, dalam menentukan pilihan investasi terdapat beberapa hal yang dapat menjadi potensi risiko bagi para investor. Salah satu risikonya adalah kepailitan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui prinsip tanggung jawab emiten ketika pailit dan implikasinya terhadap investor publik. Artikel ini ditulis dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis isi yang akan diinterpretasikan secara sistematis. Isi dari penelitian ini menyimpulkan bahwa emiten memiliki tanggung jawab yang luas dalam proses kepailitan, tetapi tidak serta merta bertanggung jawab apabila terdapat kelalaian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Berbeda halnya dengan pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas hanya sebesar saham yang mereka miliki. Sementara bagi investor publik, pertanggungjawaban ini tidak berlaku sama sekali karena saham yang dimiliki akan dibeli kembali oleh emiten. Akan tetapi, terdapat implikasi positif dan negatif dari kepailitan ini terhadap investor publik. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk membuat peraturan khusus di bawah undang-undang untuk mengatur tentang kepailitan emiten yang menjadi risiko pada sebuah emiten yang berimplikasi langsung terhadap investor publik.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY’ARI) Susanti, Lola Rizki; Ridwan, Ridwan; Romdoni, Muhammad
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.10624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat negara dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, mencerminkan lemahnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memiliki kekuasaan. Meskipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemecatan, proses hukum pidana belum berjalan sebagaimana mestinya, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindakannya memenuhi unsur pasal 6 huruf c sebagai delik biasa yang seharusnya dapat diproses tanpa menunggu laporan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan DKPP, dan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hasyim telah dipecat dari jabatannya, proses pidana belum optimal karena tindakan pelaku memenuhi unsur delik biasa yang dapat diproses tanpa pengaduan korban. Temuan ini menyoroti hambatan penegakan hukum akibat faktor kekuasaan dan ketidaksetaraan perlindungan bagi korban, serta pentingnya langkah hukum tegas untuk menjaga integritas lembaga negara dan memberikan keadilan bagi korban.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BOGOR Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy; Sanjaya, Sendi; Muliansyah, Dadah; Nasution, Syarif Hidayatullah; Zamzanie, Zamzanie
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.9630

Abstract

Traffic violations have become a significant issue in Indonesia, including in the Bogor region. Despite the implementation of fines as a penalty for traffic violations, the effectiveness of this penalty in reducing violations remains questionable. This study aims to analyze the effectiveness of fines as a penalty for traffic violations in the jurisdiction of the Bogor District Court. The research uses a case study approach, analyzing traffic violation data from 2022 to 2024 and conducting interviews with judges, police officers, and offenders. The findings reveal that while fines are effective in some cases, there are still factors such as low enforcement, inadequate public awareness, and insufficient deterrent effects that affect their success. The study also identifies the community's perception of the fine penalty system and suggests recommendations to enhance its effectiveness. The study concludes that improving the implementation of fines, along with increasing public education, could contribute to reducing traffic violations and promoting legal compliance.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 9 Issue 1, September 2025 Volume 8 Issue 2, March 2025 Volume 8 Issue 1, September 2024 Volume 7 Issue 2, March 2024 Volume 7 Issue 1, September 2023 Volume 6 Issue 2, March 2023 Vol 5, No 2 (2022): Maret 2022 Volume 6 Issue 1, September 2022 Volume 5 Issue 2, March 2022 Volume 5 Issue 1, September 2021 Volume 4 Issue 2, March 2021 Volume 4 Issue 1, September 2020 Volume 3 Issue 2, March 2020 Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 Vol 2, No 2 (2019): Volume 2 Issue 2, March 2019 Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Issue 1, September 2018 Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Issue 2, March 2018 Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Issue 1, September 2017 More Issue