cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 181 Documents
 1   2   3   4   5 
Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam Mr. Ilham Nuereng
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i2.1438

Abstract

Negara Thailand merupakan negara yang berbentuk kesatuan dengan mayoritas penduduk beragama Budha dan hanya sedikit yang beragama Islam. Masyarakat muslim Thailand terkonsentrasi di wilayah Thailand Selatan di antaranya Pattani,Narathiwat dan Yala. Muslim melayu di Thailand Selatan memiliki perbedaan yang mencolok secara sosio-kultural dibandingkan dengan penduduk mayoritas Negara Thailand yaitu Budha. Sejarah mengenai Thailand Selatan tidak terlepas dari sejarah konflik yang berkepanjangan antara masyarakat muslim melayu, Budha dan pemerintah Thailand sendiri. Salah satu isu yang dibangun dari konflik tersebut tidak lain adalah isu rasialisme. Implikasi dari masalah ini adalah munculnya gerakan- gerakan separatis dari kedua belah pihak. Sampai saat ini konflik Thailand Selatan masih berlangsung dan belum menemukan titik temu perdamaian. Dari kompleksitas konflik tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah ; pertama, apa faktor penyebab konflik di Thailand Selatan, dan kedua, Bagaimana upaya pemerintah dalam meredam konflik di Thailand Selatan. Penelitian ini menemukan bahwa terjadinya konflik di Thailand Selatan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, faktor historis, faktor agama, faktor sosial, dan faktor politik. Dari kompleksitas konflik tersebut,pemerintah Thailand melakukan beberapa upaya dalam meredam konflik diantaranya; pertama, upaya internal dengan membentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional dan Undang-Undang darurat. Kedua, upaya eksternal yaitu dengan melakukan kesepakatan damai yang melibatkan beberapa negara diantaranya Malaysia dan Indonesia sebagai mediator.
Kepekaan Gender dalam Islam dan Demokrasi Subaidi Q
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v1i1.1216

Abstract

Islam dan Demokrasi sebagai ideologi memiliki konsep yang berbeda satu sama lain dalam banyak hal. Isu gender merupakan hal yang marak dipolemikkan oleh kedua ideologi tersebut. Tulisan ini menganalisis kepekaan gender dalam pandangan Islam dan Demokrasi.
Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia Muhammad Ainun Najib
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i2.1449

Abstract

The implementation of Islamic law in Indonesia is strongly influenced by the interests of the authorities that cannot be separated from the poleksosbud context. To discuss it, the problem formulation is as follows: (1). How does thedynamics of political configuration between various governments in Indonesia have formalized the Islamic Shari'a? (2). What is the legal policy reality about the formalization of Islamic Shari'ah in Indonesia? Data from this study are traced and collected through literary sources, then analyzed inductively and comparably. This study concludes as follows. (1) Formalization of Islamic Shariah in Indonesia isexperiencing ups and downs. (2) Formalization of Islamic Shari'a was more influenced by relations between state and Islam. This is related to the character of Islamic struggle and the interests of the authorities.
PEREMPUAN DALAM LEGISLASI RUUK DI DPRD PROVINSI DIY Lisa Aminatul Mukaromah
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v1i2.1227

Abstract

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi DIY, pada proses legislasi RUUK DIY yang dalam hal ini hanya diwujudkan dalam satu kali pembahasan yakni Rapat Dewan ke 66. Keterwakilan secarakuantitas anggota dewan perempuan dalam rapat tersebut adalah 10 orang (83,33 %) hadir dan 2 orang (16,67%). Peran perempuan anggota legislatif yang menegaskan (dalam interupsinya saat rapat pembahasan muatan RUUK DIY berlangsung) bahwa yang harus ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX telah sesuai dengan prinsipkemaslahatan/Maslahah. Dengan di sahkannya Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX dengan penetapan tanpa harus diadakan pemilihan dalam RUUK DIY manfaat yang akan dirasakan masyarakat Yogyakarta akan lebih besar dari pada harus diadakan pemilihan. Peran perempuan anggota DPRD Provinsi DIY dalam pengambilan keputusan terhadap interupsinya sebagai Para wakil rakyat itu telah menjalankan amanah yang representatif kehendak masyarakat Yogyakarta. Dengan demikian prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah yang mengandung unsur-unsur: (1) kebijakan, hukum atau aturan, (2) dibuat oleh penguasa, (3) diwujudkan untuk kemaslahatan bersama, dan (4) tidak bertentangan dengan prinsip umum syari’at Islam. Telah dijalankan oleh DPRD Provinsi DIY dalam proses legislasi RUUK baik oleh anggota dewan laki-laki maupun perempuan.
PENGARUH ADALET VE KALKINMA PARTISI (AKP) DALAM TRANSFORMASI PETA POLITIK DI TURKI A. Miftahul Amin
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i1.1277

Abstract

Turki modern dalam berbagai aspek banyak mengalami perubahan, khususnya dalam ketatanegaran dan sistem politik. Perubahan di Turki tidak bisa menafikan partai politik yang menentukan arah ketatanegraan. Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) merupakan partai yang baru didirikan pada 14 Agustus tahun 2001, tetapi tidak lama kemudian menjadi partai berkuasa di Turki dengan memenangkan Pemilihan Umum tahun 2002, 2007, dan 2011. Tulisan ini menyimpulkan bahwa: pertama, AKP membawa perubahan besar dalam ketatanegaraan Turki menjadi usmani baru (new ottoman state). Kedua, AKP mempunyai lima strategi sosial politik di Turki, diantaranya (1) strategi hubungan sipil militer yang kompromistis, (2) sosial keagamaan yang egalitarian, (3) pendidikan dan kebudayaan yang mengakui pendirian di luar pemerintah, (4) Menjadikan ekonomi Turki yang stabil dalam aspek mikro dan makro, (5) menjalin hubungan internasional antara Liga Arab, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Ketiga, strategi sosial politik AKP dalam pemerintahan di Turki telah sesuai dengan prinsip politik profetik dan tidak bertentangan dengan sistem politik di Turki. Keempat, signifikansi AKP dalam konteks perpolitikan di Indonesia sangat relevan karena Turki dan Indonesia mempunyai kesamaan dalam menjalankan ketatanegaraan dan sistem politiknya.
Indeks Artikel dan Ucapan Terima Kasih Inright Inright
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i2.1473

Abstract

Redaksi Jurnal IN RIGHT dalam edisi terbitan Vol. 6, No. 2, Mei 2017 ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra bebestari atas kesediaan waktu dan partisipasi aktif mereka dalam proses  pembacaan kelayakan naskah-naskah yang masuk kepada redaksi. Mitra bebestari yang dimaksud adalah:1. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A2. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D3. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D4. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag5. Dr. Ahmad Patiroy, M.Si
KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI HAKIM PERSPEKTIF PERADILAN ISLAM Nur Ahsan Saifurrizal
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v2i2.1244

Abstract

Lahirnya lembaga Komisi Yudisial adalah salah satu bentuk kekecewaan terhadap peradilan yang tidak lagi menjunjung rasa keadilan bagi orang yang mencari keadilan. Terbentuknya lembaga Komisi Yudisial untuk menjadikan komitmen politik memberlakukan sistem satu atap, yaitu pemindahan kewenangan administrasi, personal, dan organisasi pengadilan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Dengan adanya Lembaga Komisi Yudisial ini mampu menciptakan hakim yang jujur, mandiri dan tidak memihak pada kekuasaan tertentu. Bentuk pengawasan terhadap hakim dalam Komisi Yudisial telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial memiliki peran dalam pemulihan supremasi hukum yang mulai tidak dipercaya oleh masyarakat, salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim dan menegakkan kehormatan keluhuran serta martabat perilaku hakim.
REPOSISI MAJELIS ADAT ACEH DALAM TATA PEMERINTAHAN ACEH PASCA QANUN NO. 10 TAHUN 2008 Fauza Andriyadi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i1.1292

Abstract

Setelah lahir Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, posisi hukum dan lembaga adat menjadi strategis yang kemudian diterjemahkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dengan nama Majelis Adat Aceh (MAA). Namun demikian, masih saja Majelis Adat Aceh (MAA) tidak dapat berfungsi dengan baik dikarenakan tidak adanya political will dari pemerintah, seperti tidak adanya politik anggaran yang berpihak kepada penguatan lembaga adat tersebut. Tulisan ini coba menjelaskan posisi dan peran lembaga adat Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Selatan serta bagaimana eksistensi MAA dalam perspektif tata Negara Islam serta bagaimana signifikasi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam kondisi kekinian. Ulasan dalam tulisan ini menggunakan teori Structural Functional, dengan menggunakan skema AGIL yang terdapat empat karakteristik terjadinya suatu tindakan, yakni Adaptation, Goal Attaiment, Integration, Latency. Simpulannya bahwa Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Selatan masih belum bejalan dengan optimal dikarenakan perhatian lembaga eksekutif yang minim  dan semakin dipersulit dengan tidak adanya Qanun di tingkat Kabupaten yang sebenarnya dapat memperkuat lembaga adat di tingkat Kabupaten. Pada saat yang sama, peran lembaga adat dalam masyarakat kehilangan kekuatannya setelah kehilangan pemuka yang otoritatif.
Substansi Negara dalam Islam Muhammad Nur
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v1i1.1211

Abstract

Diskusi tentang negara dalam Islam telah berlangsung sejak era klasik Islam hingga kini. Tarik ulur konsep tentang negara tidak kunjung usai. Tulisan inimengulas tentang perspektif yang dapat digunakan untuk mengakhiri polemik dimaksud. Hal terpenting dari diskursus tentang negara dalam Islam adalah konten atau substansi bernegara, apapun kemudian sebutannya. Sepanjang prinsip nomokrasi dipegang teguh maka itulah sejatinya negaraIslami. Sehingga negara Islam bisa jadi “no” lantaran prinsip bernegaranya tidak sesuai ajaran Islam, tetapi negara non islam yes karena berjalan di atas koridor prinsip bernegara yang sesuai ajaran Islam.
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM Aunur Rohim Faqih, MH.
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v3i1.1261

Abstract

Seorang hakim, merupakan wakil Allah di bumi dalam hal menegakkan keadilan di masyarakat. Hal ini tergambar dalam setiap putusan Hakim yang diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun demikian, hakim bukanlah malaikat yang steril dari pengaruh dan bujuk rayu nafsu. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ada saja hakim yang justeru menggadaikan keadilan dan nuraninya demi goda dunia. Dalam memutus perkara tak jarang hakim-hakim menyelewengkan keilmuannya tersebut dengan putusan yang curang atau semata didasarkan atas kepentingan tertentu atau keberpihakan kepada salah satu pihak. Seorang hakim demi menjaga integritas dan wibawa peradilan, harusnya hakim memiliki wawasan keilmuan yang luas, berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, memiliki integritas yang tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, serta dapat bersikap Professional

Page 3 of 19 | Total Record : 181

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue