cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 189 Documents
 2   3   4   5   6 
FATWA HARAM MEROKOK MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH Alfian Risfil Auton
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v1i2.1222

Abstract

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, latar belakang Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam merumuskan hukum merokok adalah bahwa merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syarῑ‘ah (maqᾱṣid asy-syari‘ah), merokok merupakan perbuatan yang sangat berbahaya bagi keselamatan umat manusia, baik bagi siperokok (perokok aktif) maupun bagi mereka yang terkena asap rokok (perokok pasif). Metode Ijtihad Majlis Tarjih dan Tajdid dalam menetapkan hukum merokok adalah haram, dengan menggunakan metode ijtihad jama’i, metode ijtihad bayᾱni dan qiyᾱsi. Dilihat dari segi sosiologisnya, Majlis Tarjih dan Tajdid beranggapan bahwa rokoklebih banyak mengandung muarat dibanding manfaat (maṣlaḥah mursalah).
XAMINING PRAXIS ACTIONS OF WOMEN'S EQUALITY IN ISLAM (Between Conservatism and Liberalism) M. Nur
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i1.1272

Abstract

Salah satu main goal kehadiran Islam adalah mewujudkan egaliter (musawah/kesetaraan). Tidak ada dan tidak boleh ada diskriminasi. Termasuk dalam hal gender. Namun, idealita normatifitas itu pada kenyataan historis mengalami distorsi. Gerakan kesetaraan gender yang terbelah kepada konservatif dan liberal menunjukkan bukti tentang split normatif dalam historis itu. Tulisan ini berupaya menunjukkan anomali itu dan berupaya untuk rethinking ke arah propetisasi gerakan kesetaraan gender.
Politik Sabdaraja dalam Perspektif Partai Politik Islam di Yogyakarta: Perdebatan Peraturan Daerah Keistimewaan tentang Syarat Calon Gubernur Muhammad Nur
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v7i1.1460

Abstract

Talking about politic and goverment in Yogyakarta, closely related to dynamics of Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sabdaraja (the King’s word) for example, has implicated to rediscourse about Perdais (Privileges Regional Regulation) No 2/2015 especially requirment of candidate for governor. This article try to explore three main problems, that is; what extent Perdais qualify of philosophical, political, Juridical and sociological as constitution; How responds ofIslamic political Party to Sabdaraja; what extent Sabdaraja influence Perdais. In philosophical, political, Juridical and sociological perspective, Perdais qualify as constitution. All Islamic political party agree to restore Perdais, no respon and no change. Sabdaraja no effect to Perdais. In order can effect to Perdais, there is long way and time must be undertaken not only vertical-formal (ministry of internal affairs and House of Representatives) but also horizontal-cultural (internal palace and moslem of Yogyakarta). Diskursus politik dan pemerintahan di Yogyakarta, tidak bisa lepas dari dinamika Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sabdaraja telah memicu dan memacu kembali polemik tentang Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) No 2 tahun 2015, terutama tentang syarat calon gubernur. Tulisan ini menelusuri tiga hal yaitu; sejauh mana Perdais telah memenuhi dimensi filosofis, politis, yuridis dan sosiologis untuk diberlakukan sebagai Undang-undang; bagaimana respon partai politik berbasis konstituen Islam terhadap sabdaraja; dan sejauh mana pengaruh sabdaraja terhadap Perdais. Secara filosofis, politis, yuridis dan sosiologis, Perdais memenuhi syarat untuk di berlakukan sebagai Undang-undang yang mengikat. Partai politik berbasis konstituen Islam tidak merespon sabdaraja. Artinya kembali kepada Perdais dan UUK yang telah disahkan. Sabdaraja saat ini tidak mampu mengubah Perdais dan UUK. Peluang untuk mengubah Perdais dan UUK masih ada dengan menjalani proses panjang baik secara verikal-normal (kemendagri, DPR RI dan DPRD DIY) maupun horizontal-kultural(internal keraton, umat Islam dan masyarakat Yogyakarta).
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Hani Barizatul Baroroh, S.HI
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1 (2012)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v2i1.1238

Abstract

Perlindungan Negara terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajib. Jaminan tersebut termaktub di dalam Kontitusi, diantaranya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 huruf G ayat (1), Pasal 28 huruf G ayat (2), Pasal 28 huruf H ayat (1), Pasal 28 huruf I ayat (2). Meskipun pemerintah telah menerbitkan UndangUndang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), beberapa pihak menilai produk hukum ini belum mampu menjadi solusi bagi para korban kekerasan. UU PKDRT dinilai masih memiliki celah. Selain itu, sistem peradilan pidana juga dinilai oleh beberapa kalangan kurang efektif dalam penyelesaian kasus KDRT. Akibatnya ada keengganan dari perempuan korban kekerasan untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Konsep mediasi penal bisa menjadi alternatif dalam menyelesaian kasus KDRT. Konsep ini diambil dari penyelesaian perkara dalam bidang perdata. Mediasi merupakan sebuah perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban. Dasar dari konsep ini diambil dari restorative justice yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT.
POLITIK HUKUM PENGATURAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM DESENTRALISASI Gugun El Guyanie
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i1.1288

Abstract

Desain konstitusi yang mengatur prinsip penyelenggaraanpemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi memberikan kebebasan untuk menentukan jabatan Wakil Kepala Daerah masing-masing. Tetapi terdapat problem disharmoni antara Kepala Daerah dan Wakilnya karena alasan konflik kewenangan (conflict of authoruty). Bagaimana urgensi dan kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menganut sistem desentralisasi? Bagaimana politik hukum pengaturan jabatan Wakil Kepala Daerah yang ideal dalam sistem desentralisasi? Dari awal desain jabatan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai pendamping Kepala Daerah. Sehinggga idealnya, Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Kepala Daerah terpilih, bukan dipilih berpasangan secara langsung oleh rakyat. Pembagian tugas dan kewenangan antara Kepala Daerah dan Wakilnya juga harus tegas dan jelas untuk menghindari dualisme dan overlaping di antara keduanya. Artinya, Wakil Kepala Daerah benar-benar hanya menjadi pembantu Kepala Daerah, dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
MAQAṢID AL-SYARĪ ’AH DALAM AYAT-AYAT MAKKIYYAH (Study Pemikiran Asy-Syatibi) Moh. Fahimul Fuad, SHI., M.Sy.
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v3i1.1255

Abstract

Dalam kajian ini, ayat-ayat makkiyyah akan coba dilihat dengan perspektif berbeda, yakni mengkaji ayat makkiyyah dengan melihat pergeserannya dari kajian ulum al-Qur’an kepada uṣūl alfiqh. perspektif ini dalam ranah pemikiran Islam diketengahkan oleh Asy-Syatibi. Ia dikenal sebagai seorang usuli, sehingga ranah kajian yang ia lakukan adalah kajian-kajian uṣūl al-fiqh. Sebagai seorang ahli Ushūl Fiqih, kehadiran asy-Syatibi hampir selalu dikaitkan dengan teori maqāṣid al-syarī’ah. Teori ini, dalam banyak hal, dianggap sebagai upaya cerdas untuk menampilkan uṣūl Fikih sebagai ‘mesin metodologis’ yang diidealkan sanggup melahirkan sekian banyak hukum sebagai respon dari persoalan hukum kontemporer. Maqāṣid al-syarī’ah sejatinya adalah pesan fundamental Alquran yang dituangkan sejak periode paling awal, yakni dalam ayat-ayat makkiyyah. Pemahaman yang demikian didapatkan dengan cara memahami ayat-ayat makkiyyah secara istiqra’i (induktif), sehingga terlihat bahwa secara kolektif ayat makkiyyah mengusung temamaqāṣid al-syarī’ah sebagai ‘pesan inti’ dalam ‘melahirkan’ konsep hukum.
Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer Ahmad Junaidi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i1.1444

Abstract

Recep Tayyib Erdogan adalah politisi yang dijukuki sebagai penghapus Sekularisme warisan Mustafa Kemal Attaturk. Dengan aksi politiknya, Erdogan mengembalikan masa keemasan Turki, setelah sebelumnya terjerat fanatik sekularisme dan terjadi penihilan nilai-nilai Islam di negara Turki. Dengan langkah politik melalui kebijakan-kebijakan Erdogan, dirinya mampu meyakinkan masyarakat Turki, bahwa dengan identitas Islam, Turki bisa mengembalikan kejayaan bangsa, yang tidak hanya kuat dalam segi pertahanan, tapi juga dalam perekonomian. Begitupula keyakinan bahwa "Islam adalah Solusi" (Al-Islam huwa Al-Hall), Erdogan yang dibesarkan dalam lingkungan keislaman, mampu membangkitkan kembali Turki dari julukan "The Sick Man in Europe" menjadi negara yang sehat dan tumbuh berkembang, bahkan diperhitungkan sebgai negara yang mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan perdamaian. Oleh karena itu perlu mencari tahu bagaimana kebijakan politik Recep Tayyib Erdogan dalam mentransformasi Turki ke Islamis dan bagaimana pula kajian islam melihat kebijakan Erdogan tersebut. Sebagai bentuk kebijakan politiknya, baik di dalam maupun luar negeri, Recep Tayyib Erdogan memberi banyak perubahan di berbagai sektor, tidak terkecuali transformasi sekularisme masaMustafa Kemal menjadi Islamisme Turki masa Erdogan, yang pada dasarnya berbeda dengan Islamisme masa Turki Usmani (Ottoman). Perjuangan Erdogan mengembalikan nilai-nilai Islam di Turki dengan implementasi kebijakan-kebijakan politik pemerintahannya, telah mampu mengangkat martabat masyarakat Turki yang mayoritas beragama Islam, begitupun pula dengan keberhasilannya memberi kebebasan dalam menjalani syari'at Islam secara nyaman di kalangan masyarakat Turki, kemudian dengan Kebijakan politik Erdogan yang memiliki esensi berupa menumbuhkan ke-Imanan yang menjaditempat kembalinya tindakan-tindakan manusia dalam bersosial ataupun berpolitik. Capaian politik pemerintahan Erdogan melalui kebijakannya tersebut, telah sesuai dengan konsep politik profetik yang di dalamnya terdapat tiga pilar besar yang berupa; humanisasi, liberasi dan transendensi.
KONTESTASI ANTARA KHOLILURRAHMAN VERSUS AHCMAD SYAFI’I DALAM PRAKTEK DEMOKRATISASI LOKAL (Fenomena Pemilihan Kepala Daerah sebagai Momentum Sirkulasi Elit dalam Pemilihan Kepala Daerah 2013 Pamekasan) Abd. Walid
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v3i2.1267

Abstract

Penelitian ini menemukan berapa hal “paktek sirkulasi elit untuk mendapatkan kekuasaan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 di antaranya adalah alasan pragmatis yaitu untuk memperjuangkan bagaimana sejarah saat elit tersebut pemerintah dan bagaimana ia menjalankan jabatannya. Alasan lain adalah karena faktor ideologis adalah bahwa mereka ingin memperjuangkan prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. membawa berbagai dampak, namun dalam kajian ini hanya memfokuskan pada dampak positif dan negatif. Di lihat dari aspek positif, Pemilihan kepala Daerah pada tahun 2013 dinilai berhasil mandorong sirkulasi elit politik. Proses demokrasi di negeri ini dinilai telah mengikuti kaidah-kaidah transparansi dan akuntabilitas politik yang benar, meskipun harus melalui jalan politik yang amat terjal. Keterbukaan media (televisi, radio, koran, majalah dan media sosial) juga berhasil melakukan pendidikan politik. Di lihat dari aspek negatif, Masyarakat kita tidak bisa lagi dibujuk-rayu dengan iming-iming materi atau uang. Mereka kini sudah bisa membedakan siapa elit politik yang tahu, mau dan mampu berjuang untuk kepentingan masyarakat, dan siapa elit politik yang hanya bisa bicara atau sekadar tebar pesona. Mereka juga sudah bisa membedakan siapa figur yang memiliki gagasan jernih, baru, dan siapa figur yang sesungguhnya telah lelah, tua dan hanya pandai bernostalgia.
Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam Abd. Salam Arief
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v7i1.1455

Abstract

By the beginning of the fourth century of Hijra (about AD 900), it was commonly accepted that the gate of ijtihad had become closed.This closing of the gate of ijtihad, as it was called taqlid. The while among of Muslim Jurists never regarded the gate of ijtihad as entirely closed, but the fact remains that development of Islamic law became progressively. Therefore, says Jalaluddin al-Suyuti, ijtihad isthe backbone of Syari„ah and withaout it no legal decisions can be reached. Ijtihad is the exertion of mental energy in the search for a legal opinion. In other words ijtihad is the maximum effort expended by the jurists to apply the principles and rules of usul al-Fiqh (legal theory) for the purpose of discovering God‟s law. The devolepments of Islamic law are considerable importence from several points of view. In the first place, they to be living system of law. Scoundly, they constitute a mirror of the course of social reform in the Muslim country. Thirdly, they provide a most sidelight on the progress of modernism in Islam, where theology and law largely go hand in hand: for the reforms do not only concern detailed practice but involve a number of the basic concepts of Muslim Jurisprodence.
NEGARA MADINAH (Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern) Q. Zaman, SHI., M.SI.
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1 (2012)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v2i1.1233

Abstract

Membicarakan sosok Nabi Muhammad dari pelbagai sudut pandang tidak akan pernah selesai. Mulai dari sudut Pandang sebagai tokoh agama, pedagang, kepala rumah tangga, panglima perang, bahkan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Nabi Muhammad selain sebagai nabi dan rasul yang membawa risalah kenabian, ia juga adalah sebagai kepalanegara dan pemerintahan di Madinah. Harus diakui, meski Negara Madinah tidaklah sesempurna negara demokrasi modern saat ini, yakni dengan adanya pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, Negara Madinah yang dipimpin Muhammad telah menjadi prototype sebuah negara modern. Wujud nyata dari sebuah Negara Madinah adalahbagaimana nabi diangkat menjadi pemimpin melalui kontrak sosial (bai’at ‘aqabah), rakyat dan wilayah kekuasaannya jelas, landasan formilnya/konstitusinya “Piagam Madinah, unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara implisit juga ada, pendapatan negara (pajak), bahkan politik internasionalnya pun telah ada. Madinah dikatakan sebagai Negara karena telah memenuhi syarat-syarat pokok pendirian suatu Negara sebagimana laiknya sebuah negara modern yaitu adanya wilayah, rakyat, pemerintahan (berdaulat, dan Undang-Undang Dasar/konstitusi.

Page 4 of 19 | Total Record : 189

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue