In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles
189 Documents
<![CDATA[ORTODOKSI VERSUS HETERODOKSI: ISLAM DAN POLARISASI MEDIA DI INDONESIA MENJELANG PILPRES 2014 ]]>
<![CDATA[Alimahtusadiyah Alimahtusadiyah]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v4i2.1283
<![CDATA[Perdebatan mengenai relasi islam dan Negara tidak pernah benar-benar padam dalam konteks politik di Indonesia. Perdebatan tersebut tidak pernah lepas dari tarik akar perdebatan sesungguhnya disekitar wacana hubungan Islam dan Negara yaitu islam ortodoksi dan islam heterodoksi. Aliran ini sesekali muncul dan mengemuka dalam momentum-momentum penting suksesi kepemimpinan nasional seperti pada pilpres tahun 2014. Seperti yang kita ketahui pilpres 2014 silam, terdapat dua pasang calon presiden yang diusung oleh gabungan partai politik yang berlatar belakang partai yang beraliran ortodoksi dan heterodoksi. Kendati kedua pasangan calon sama-sama didukung oleh partai politik yang berasal dari aliran ortodoksi dan heterodoksi di Indonesia, namun anggapan masyarakat terhadap kedua pasangan telah terbentuk terutama tidak terlepas dari andil media massa. Dari sinilah yang menjadi titik tekan bagaimana gambaran aliran politik Islam di Indonesia, apakah aliran politik islam masih relevan untuk membaca dinamika politik di Indonesia dan bagaimana wacana ortodoksi dan heterodoksi Islam dalam pemberitaan media menjelang pilpres 2014. Dalam memahami realita diatas sangat relevan dijabarkan melalui teori konstruksi sosial dan analisis wacana model Norman Fairclough yang memberikan fokus terhadap tiga dimensi yaitu : pertama, analisis mikrostruktur (proses produksi) dimana analisis ini dilakukan dengan menganalisis teks dengan cermat dan focus supaya dapat memperoleh data yang dapat menggambarakan representasi teks. Kedua, analisis mesostruktur (proses interpretasi), yaitu dengan memfokuskan pada dua aspek yaitu produksi teks dan konsumsi teks. Dan ketiga, analisis makrostruktur (proses wacana) yaitu menganalisis fenomena dimana teks dibuat. Berdasarkan pembahasan terhadap aliran politik Islam di Indonesia menunjukkan secara umum peta aliran politik di Indonesia belum berubah secara signifikan. Peta politik yang ada menunjukkan adanya kecenderungan kalangan pemilih ortodoks yang masih mempertahankan motif lama dalam pentas politik nasional. Mereka mempertahankan alasan memilih berdasarkan landasan keagamaan (Islam). Selanjutnya, kalangan modernis atau heterodoks yang berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai sistem negara yang detail tetapi di dalamnya terdapat nilai etika kehidupan bernegara.]]>
<![CDATA[Relasi Ideo-Historis antara Hukum Negara dan Hukum Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hamdi Putra Ahmad]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v11i1.1779
<![CDATA[Paper ini menjelaskan tentang benturan dua hukum yang belakangan sering menjadi bahan perdebatan oleh pihak-pihak tertentu di Indonesia. Benturan dua hukum yang dimaksud berkenaan dengan hukum negara (Undang-Undang) dan hukum agama (khususnya agama Islam, sebagai agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia). Perdebatan ini sangat wajar terjadi, mengingat Indonesia merupakan negara yang tidak menerapkan sistem hukum Islam (secara formal), namun menerapkan sistem hukum yang berlandaskan Pancasila. Padahal realitanya, Indonesia dihuni oleh masyarakat pemeluk Islam terbanyak di dunia. Beberapa pihak mengklaim bahwa hukum (perundang-undangan) di Indonesia yang telah ada selama ini tidak sesuai dengan tuntutan syariat Islam, sehingga harus diubah menjadi hukum Islam (syariat). Bahkan tidak sedikit yang ingin mengubah negara Indonesia yang berbentuk republik dengan landasan hukum konstitusionalnya menjadi negara Islam (Islamic State). Paper ini juga menjelaskan apa latar belakang perdebatan itu bisa terjadi, dan bagaimana bentuk deskriptif-analisis terhadap persoalan tersebut jika ditinjau dari aspek ideo-historis antara hukum negara dan hukum Islam di Indonesia.]]>
<![CDATA[SANKSI BAGI PELAKU TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (Studi Putusan PN Yogyakarta NO. 182/Pid.B/2010/PN.YK) ]]>
<![CDATA[Siti Bidayatul Hidayah]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v2i2.1250
<![CDATA[Hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan dapat diketahui Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang berupa penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000,00 Adapun pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diantaranya, Hakim telah mendengar penjabaran dari keterangan para saksi, korban, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yuridis diantaranya adalah pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain pertimbangan di atas, hakim yang mempertimbangkan hal ikhwal mengenai pelaku. Melihat pelaku masih mempunyai tanggung jawab atas ketiga anaknya yang masih kecil-kecil dan ketika dalam persidangan terdakwa berlaku sopan, kemudian hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan. Diharuskan pula bagi seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan halhal yang memberatkan terdakwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail diharapkan putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan rasa keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah.]]>
<![CDATA[Berislam dan Bernegara bagi Muslim Patani: Perspektif Politik Profetik ]]>
<![CDATA[Mr. Niaripen Wayeekao]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v5i2.1439
<![CDATA[Negara Thailand merupakan Negara yang berbentuk kesatuan dengan mayoritas penduduk beragama Budha dan hanya sedikit yang beragama Islam. Masyarakat muslim Thailand terkonsentrasi di wilayah Thailand selatan di antaranya Patani,Narathiwat dan Yala, Muslim melayu di Thailand Selatan memiliki perbedaan yang mencolok secara sosio-kultural dibandingkan dengan penduduk mayoritas Negara Thailand yaitu Budha. Sejarah Perkembangan politik Thailand selatan tidak terlepas dari sejarah konflik yang berkepanjangan, Salah satu isu yang dibangun dari konflik tersebut tidak lain adalah isu rasialisme. Implikasi darimasalah ini ketidak adilan terhadap minoritas yang berada di Thailand. Sampai saat ini kebijak pemerintah terhadap minoritas masih berlangsung dan belum menemukan titik temu perdamaian. Dari kompleksitas politik tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah ; pertama, bagaimanakah Perkembangan Politik di Thailand Selatan, dan kedua, Bagaimanakah kebijakanpemerintah Thailand terhadap minoritas muslim warga Patani. Penelitian ini menemukan bahwa perkebengannya politik Thailand Selatan Tahun 1930-1950, tahun 1950-1980an, tahun 1990-terakhir. Dari kompleksitas perkembangan politik tersebut, pemerintah Thailand melakukan kebijakan terhadap umat Islam dan Perkembangan Kotemporer Muslim Patani]]>
<![CDATA[Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman ]]>
<![CDATA[Abdul Halim]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v1i1.1217
<![CDATA[Tulisan ini mengeksplorasi pemikiran Fathi Osman tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dari karyanya “Islam and Human Rights: The Challenge to Moslims and the World”, dalam Rethinking Islam And Modernity Essays in Honour of Fathi Osman, Editor Abdel Wahab El-Affandi, (London: The Islamic Foundation in association with The Maghrib Centre For Research and Translation, 2001). Osman, memiliki metode yang berbeda dalam mengemukakan pandanganpandangannya tentang HAM jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh Islam sebelumnya. Sesuatu yang baru dari Osman terletak pada kenyataan tindakan nyata untuk menjadikan pandangan tentang HAM mulia dan tidak apologetik. Osman menegaskan keyakinannya bahwa umat Islam tidak mempunyai masalah dengan HAM secara mendasar dan tidak mempersoalkan perbedaan antara sudut pandang Islam dan umum. Persoalan muncul dalam tataran implementasi oleh sebab doktrin dan interpretasi.]]>
<![CDATA[Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Bai’ah dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ]]>
<![CDATA[Sugiharto Sugiharto]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1450
<![CDATA[Ibnu Taimiyah merupakan sosok kontroversial yang melahirkan berbagai karya dan pemikiran. Salah satunya adalah terkait dengan Ummah dalam teologi dan sejarah Islam yaitu tentang bai’ah yang memiliki arti sumpah atau janji. Halini sebagaimana yang dilakukan oleh MPR ketika melantik calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008. Sementara disisi lain Ibnu Taimiyah mempunyai pendapatbahwa orang yang berhak untuk melakukan bai‟áh terhadap seorang pemimpin yaitu adalah semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan (ahl al-shaukah) yang turut terlibat dalam proses itu.Dalam tulisan ini penulis berusaha membedah dan menjelaskan relevansi konsep baiáh menurut Ibnu Taimiyah dengan Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah dianalisis berdasarkanpengertian dan konsep bai‟ah, menurut pengertian yang diberikan Ibnu Taimiyah, Undang-undang ini tidak memenuhi standar bai‟ah menurut Ibnu Taimiyah. Walaupun menurut kategori Ibnu Taimiyah, MPR tidak memenuhi standar sebagai orang yang berhak melakukan bai‟ah, tapi jika dilihatdalam perspektif teori maslahah mursalahah, pelantikan yang dilakukan MPR terhadap calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden tetap sah dan memenuhi syarat berdasar tujuan asas maslahah mursalah yaitu memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.]]>
<![CDATA[REMISI BAGI TERORIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Ahmad Dani]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v1i2.1228
<![CDATA[Menurut hukum pidana Islam, pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kemudaratan. Adanya pengurangan hukuman bagi narapidana terorisme sama saja memberikan kesempatan untuk tumbuhnya kejahatan. Dan juga dapat mecinderai rasa keadilan masyarakat sebagai korban dari tindak pidana terorisme yang menuntut untuk ditindak seberat-seberatnya setimpal dengan perbuatan. Penghapusan pengurangan hukuman bagi narapidana terorisme merupakan salah satuh dari implementasi saddaż-żarī‘ah agar pelaku tindak pidana terorisme tidak melakukan aksi terorisme lagi (residivis).]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HAM DALAM FIQH AL-JIHAD ]]>
<![CDATA[Mansur Mansur]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v4i1.1278
<![CDATA[Dalam perspektif HAM, setiap diri manusia memiliki hak-hak dasar (fundamental) yang diberikan oleh Tuhan dan tidak boleh dilanggar atau dihilangkan oleh siapapun, juga tanpa diskriminasi atas dasar apapun; ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, status sosial, dan lainnya. Hak-hak dasar dimaksud adalah hak hidup, hak kepemilikan atas harta benda, hak kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Selain itu, dalamkajian Hukum Humaniter Internasional (HHI) disebutkan bahwa salah satu pembahasan utamanya adalah terkait dengan hak-hak kombatan dan korban konflik bersenjata (non-kombatan). Menurut hemat penulis, sudah semestinya kajian Fiqh Al-Jihad dalam Islam, di samping menggunakan perspektif Maqashid al-Syari’ah (tujuan diberlakukannya hukum) juga menggunakan perspektif HAM dan HHI. Ketiga perspektif tersebut tentunya akan mengantarkan sebuah pemahaman dan pemaknaan jihad dalam Islam yang lebih tepat dan benar ketika jihad akan dikontekstualisasikan dan diaktualisasikan dalam era kekinian.]]>
<![CDATA[Sekapur sirih dan Daftar isi ]]>
<![CDATA[Inright Inright]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i1.1474
<![CDATA[Dalam edisi Vol. 6, No. 1, November 2016 ini, IN RIGHT memuat diskursus yang dapat didiskusikan lebih lanjut, yaitu wacana agama dan politik, Islam politik dalam ranah hukum tata Negara, dan wacana HAM secara luas. Tema-tema yang disajikan kepada para pembaca dalam edisi ini tentu layak direspon dan dikembangkan pada edisi terbitan selanjutnya, sehingga memperluas wawasan dan spektrum kognisi yang pada gilirannya merambah wilayah afeksi dan psikomoterik di tengah masyarakat. Selamat Membaca!!!]]>
<![CDATA[KRIMINALISASI PENGULANGAN HAJI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agus Sujadi]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v2i2.1245
<![CDATA[Masalah waiting list haji merupakan masalah sosial, yang di dalamnya terjadi antrean antara calon jemaah haji yang satu dengan yang lain sekarang sampai belasan tahun, baik itu haji regular ataupun khusus. Penulis berasumsi bahwa, salah satu penyebab terjadinya waiting list adalah pengulangan haji. Pengulangan haji merupakan melaksanakan ibadah haji dan mengulangi ibadah hajinya untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini begitu memprihatinkan, sebab, masyarakat luas belum memahami kedudukan hukum yang harus diutamakan sampai urutannya kebawah. Fikih menghukumi ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah sunah. Menurut pandangan kaidah fikih, perbuatan kewajiban tidak boleh digantikan atau digeser oleh perbuatan sunah. Melalui sudut pandang jarimah takzir yang menekankan kemaslahatan umum dan segala perbuatan yang dikenai sanksi adalah segala bentuk perbuatan maksiat. Hasil penelitian ini adalah pengulangan haji merupakan suatu perbuatan kriminal. Sanksi yang dikenakan kepada pengulang haji adalah melipatgandakan biaya ibadah haji yang kedua dan ibadah haji yang ketiga dicoret dari daftar keberangkatan ibadah haji, serta yang keempat dan seterusnya sudah pasti tidak dapat mendaftar.]]>
