cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Ilmu Administrasi Negara" : 249 Documents clear
PELAYANAN MANAJERIAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBINAAN PERSEKOLAHAN KECAMATAN TERHADAP SEKOLAH DASAR PONTIANAK Setiawati, Utin
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1896.771 KB)

Abstract

Kualitas pelayanan manajerial UPTD pembinaan persekolahan kecamatan terhadap sekolah dasar Pontianak belum dapat dikatakan prima karena belum mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan kerja dan memahami kebutuhan pengguna layanan manajerial yang dilayani. Indikasinya bahwa amanah Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2008 belum dapat terlaksana semestinya, meliputi; aspek kemudahan, kejelasan dan kebenaran, ketersediaan fasilitas pelayanan publik, Keterbukaan dan penuh informasi, efisiensi prosedur, jasa pelayanan yang murah, pelayanan yang adil, dan waktu pelayanan. Capacity building yang tidak konsisten dan tidak taat azas dari UPTD Pembinaan Persekolahan Kecamatan Pontianak Utara dan Timur telah menjadi faktor dominan bagi melemahnya pelayanan manajerial yang diselenggarakan, sehingga menjadi kehilangan gairah merespon kepentingan pengguna layanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, meliputi: (a) Ketersediaan sumberdaya aparatur yang terbatas secara kualitas dan kuantitas; (b) Ketersediaan fasilitas kerja yang minim; dan (c) Mekanisme dan prosedur kerja yang kurang ditegakkan dalam upaya peningkatan derajat responsitas UPTD bersangkutan. Maknanya bahwa pelayanan manajerial UPTD perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan Kota Pontianak perlu melakukan penguatan secara konsisten keberadaan UPTD. Kemampuan aparatur perlu ditingkatkan melalui Diklat Teknis/Bimtek, dan secara periodik perlu dilakukan penyegaran. Organisasi dan tata kerja UPTD perlu direformasi melalui strategi rescheduling, restructuring dan injeksi sehubungan pengembangan aparatur demi terwujudnya good governance. Kata kunci: Pelayanan, Manajerial, UPTD Pembinaan Sekolah Dasar.
PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI E-REGISTRATION DAN TINGKAT KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PONTIANAK E/2071141030 - 2016, Chandra Permana Irawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem informasi e-Registration dan kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan pendaftaran NPWP pada KPP Pratama Pontianak baik secara simultan maupun parsial. Untuk menganalisa variabel sistem informasi, penulis menggunakan teori dari Wilkinson yang diterjemahkan oleh Maulana yang mengemukakan lima dimensi sistem informasi manajemen, yaitu: pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian dan pengamanan data, penyediaan informasi. Untuk menganalisa variabel kompetensi pegawai, penulis menggunakan teori dari Spencer and Spencer yang mengemukakan lima dimensi, yaitu: kompetensi pengetahuan, kompetensi keahlian, motif, watak dan konsep diri. Sedangkan untuk variabel kualitas pelayanan, penulis menggunakan teori Zeithaml yang mengemukakan lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu: bukti fisik, keandalan, days tanggap, jaminan dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi e-registration berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pendaftaran NPWP Orang Pribadi pada KPP Pratama Pontianak sebesar 58,4% dan kompetensi pegawai berpengaruh signifikan pula terhadap kualitas pelayanan pendaftaran. NPWP Orang Pribadi pada KPP Pratama Pontianak sebesar 14,4%, serta sistem informasi e-registration dan kompetensi pegawai secara simultan mempengaruhi kualitas pelayanan sebesar 72,8% pada KPP Pratama Pontianak. Sedangkan sisanya sebesar 27,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dianalisis di dalam penelitian ini. Adapun direkomendasikan terhadap basil penelitian ini adalah pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat dalam hal pungutan pembiayaan, pelaksanaan apel bersama setiap hari agar mempermudah penyampaian informasi terbaru, penggunaan password terhadap seluruh pegawai di setiap sistem informasi, pelaksanaan inhouse training khusus pegawai KPP Pratama Pontianak, melakukan pengecekan keakuratan informasi kembali setiap sore harinya, serta penambahan kursi dan sarana lainnya guna meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam hal pelayanan.
PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG E/2072151069 - 2017, Evi Yatni
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan karier, pembinaan disiplin, dan pembinaan pendidikan dan latihan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang masih kurang dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut terlihat dari: 1) Pembinaan karir belum berjalan dengan baik cenderung bersifat subjektif, baik dilihat dari promosi, mutasi maupun bimbingan dan pengarahan; 2)IPembinaan disiplin ASN yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, secara keseluruhan masih belum maksimal, baik dilihat dari peningkatan etos kerja, ketaatan pegawai terhadap disiplin waktu dan ketaatan pegawai terhadap peraturan dan prosedur kerja; 3) Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan kepada ASN, baik dilihat dari segi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut disebabkan sistem pendidikan dan pelatihan yang ada baru terfokus pada diklat penjenjangan, diklat fungsional dan diklat teknis yang belum tertangani dengan baik dan saat ini masih dalam taraf perbaikan menyeluruh. Berdasarkan kesimpulan di atas, mengenai pelaksanaan pembinaan ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, baik dilihat dari pembinaan karier, pembinaan disiplin dan pembinaan diklat, maka dapat dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi, yaitu: dalam rangka meningkatkan pembinaan karier, pembinaan disiplin dan pembinaan pendidikan dan latihan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang perlu melakukan beberapa tindakan antara lain: Kegiatan perencanaan, rekrutmen, dan seleksi dalam rangka melakukan promosi dan mutasi pegawai secara obyektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu pelaksanaan bimbingan dan pengarahan harus dilakukan secara rutin dan terjadwal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LELANG MELALUI INTERNET (E-AUCTION) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PONTIANAK PADA TAHUN 2015 E/2071141031 - 2016, R. HARIYADI M.K.
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Lelang Melalui Internet (e-Auction) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan inovasi yang berkelanjutan dan merupakan salah satu indikasi kemajuan suatu organisasi. Salah satu bentuk continuous improvement yang dilakukan oleh DJKN dengan mewujudkan program pembaharuan lelang serta pelaksanaan upaya marketing atas jasa pelayanan lelang kepada para potential service-user. Kebijakan Pelaksanaan lelang melalui media internet atau e-Auction ini  juga dicanangkan sebagai salah program unggulan (Quickwins) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Beberapa keunggulan dari layanan pelaksanaan lelang menggunakan e-Auction khususnya lelang Internet adalah Modernisasi Lelang yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti lelang dengan lebih menghemat waktu dan biaya, membentuk database pelaksanaan lelang KPKNL, menghilangkan mafia lelang, dan menjadikan lelang sarana jual beli yang utama di masyarakat.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lelang melalui internet (e-Auction) di KPKNL Pontianak belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja frekuensi pelaksanaan lelang melalui internet (e-Auction) yang hanya sebesar 8% dari total pelaksanaan lelang dan juga dikaitkan dengan belum tercapai tujuan pelaksanaan lelang melalui internet (e-Auction)/  tidak memenuhi ekspektasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Lelang Melalui Internet (e-Auction) adalah adalah komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.
EFEKTIVITAS KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN, PEMBERANTASAN NARKOBA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KALIMANTAN BARAT E/2072151014 - 2017, Eko Supriyanto
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BNNP Kalimantan Barat adalah representasi dari BNN Pusat sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maraknya peredaran Narkoba sebagai ancaman sendi-sendi bangsa, sehingga pemerintah menyebutnya sebagai kejahatan luar biasa. Efektivitas kerja BNN Kalimantan Barat dalam penanggulangan, pemberantasan Narkoba dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan, karena posisi Kalimantan Barat sebagai keluar masuknya orang dan barang, memungkinkan Narkoba masuk dengan Indonesia sebagai sasaran, tidak terkecuali masyarakat Kalimantan Barat itu sendiri.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kalimantan Barat yang terdiri dari 217 personil mengemban Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Efektivitas kerja BNN Kalimantan Barat belum optimal terutama dalam pelaksanaan program promotif, kampanye anti penyalahgunaan Narkoba, penyuluhan seluk beluk Narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya maupun tindakan kuratif lainnya seperti rehabilitasi korban Narkoba. BNN Kalimantan Barat cenderung pada fungsi pemberantasan Narkoba, berupa operasi penangkapan dan penyitaan Narkoba, sedangkan untuk fungsi penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat masih sarat keterbatasan aparatur, pendanaan dan fasilitas yang tersedia, apalagi efektivitas di bidang rehabilitasi. Menyadari keterbatasan tersebut maka BNN Kalimantan Barat menggalang sinergisitas kepada semua lapisan masyarakat dan stakeholders Pemerintah Kalimantan Barat, demi terwujudnya penanggulangan melalui pencegahan secara partisipatif dalam penyadaran, bimbingan dan advokasi masyarakat, pemberantasan melalui kebijakan dalam penegakan hukum secara tegas (dari penegakan hukum minimalis terhadap pelaku kejahatan Narkoba), serta fokus dalam memberdayakan masyarakat melalui rehabilitasi yang tepat dan sesuai. Harapannya adalah terselamatkannya generasi bangsa dari peredaran gelap Narkoba, terjaringnya jaringan Narkoba secara efektif dan diberdayakannya korban Narkoba (setelah menjalani masa rehabilitasi/hukuman) untuk lebih baik menjalani kehidupannya di masa mendatang bersama keluarga dan lingkungannya.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN SINTANG E/2071151009 - 2017, Marthalena
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang program Indonesia Pintar untuk Sekolah Lanjutan Tingkat pertama di Kabupaten Sintang, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan Program KIP untuk lanjutan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 1 Sintang Kabupaten Sintang. Aspek yang dikaji melalui pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP negeri 1 Sintang Kabupaten Sintang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala diantaranya: 1)iPengorganisasian PIP terlihat belum maksimal. seperti pendataan siswa miskin yang belum merata; 2)Interpretasi atau pemahaman orangtua siswa pengguna PIP masih rendah. Hal tersebut disebabkan minimnya pelaksanaan sosialisasi PIP dalam satu tahun hanya 1 (satu) kali pertemuan yang dilakukan tim pelaksana program (implementor); 3) Aplikasi PIP belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi siswa miskin. Hal terlihat dalam pelaksanaannya jarang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi lebih memberikan kewenangan yang luas kepada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam mengambil keputusan kebijakan PIP melalui Kartu Indonesia Pintar.
IMPLEMENTASI PELAYANAN TAX AMNESTY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK E/2071151024 - 2017, Karso
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi pelayanan Tax Amnesty berdasarkan Undang?Undang Nomor 11 Tahun 2016 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas; kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pembayaran uang tebusan menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi. Dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesartuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan, wajib pajak harus mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sebelum 31 Desember 2016 bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif uang tebusan dan/atau sebelum 31 Maret 2017 bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan. Wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan, tidak berhak mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian tahu pajak atau tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, ke bagian tahaun pajak atau tahun pajak berikutnya.
ASPEK KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS DIWILAYAH PINGGIRAN KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA) E/11207018, Tri Hutomo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bencana kabut asap mempakan salah satu permasalahan krusial di wilayah pinggiran kota Pontianak terutama di Kecamatan Pontianak Tenggara. Dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak   Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana khususnya bencana kabut asap. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penanggulangan kabut asap dari aspek komunikasi menggunakan tinjauan teoritis konsep komunikasi  Edward III yang mengkombinasikan dengan konsep Van Hom dan Van Meter pada aspek komunikasi antar organisasi.   Hasil   penelitian   menunjukan   bahwa,   implementasi   kebijakan penanggulangan bencana masih belum maksimal. Terutama Sosialisasi sebagai salah satu aspek komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor utama belum berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga komunikasi antar organisasi atau antar unit pelaksana belum seperti yang diharapkan. Komunikasi ini sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan belum dilaksanakan secara terpadu antar unit pelaksana sehingga kinerja komunikasi baik itu internal dan ekstemal organisasi tidak mencapai sasaran yang tepat. Di samping itu, kondisi sosial, budaya, serta ekonomi-politik masyarakat belum diperhatikan sedemikian dalam oleh pelaksana kebijakan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebaiknya pelaksana kebijakan melakukan terobosan baru dalam melakukan sosialisasi dan meningkatkan tindakan komunikasi satu arah dalam bentuk lain misalnya pembuatan stiker, poster, rambu - rambu dan papan peringatan dan bentuk lainnya. Pemahaman kondisi sosial, budaya, dan ekonomi politik masyarakat periu ditingkatkan dalam pelaksanaan kebijakan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN KUBU RAYA E/2071151011 - 2017, Kresno Wibowo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggambarkan secara mendalam mengenai proses dan factor-faktor yang mempengaruhi Implementasi  Kebijakan Penggunaan Dana Alokasi Khusus  Bidang  Kesehatan  Dalam  Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kabupaten Kubu Raya. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2006.  Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras KesehatanTahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras KesehatanTahun Anggaran 2016 untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.  Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 Pasal 2 terdiri dari: Dana alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan, dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT E2071161016, Glen Septian
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi program e-kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Program E-kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel. Penelitian ini dianalisis dengan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1991), dengan tiga aktivitas yang mempengaruhi suatu kebijakan yaitu Organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Melalui pendekatan kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Program E-kinerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih belum optimal karena belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Implementasi program E-kinerja masih menemui hambatan-hambatan baik dari segi kuantitas dan kualitas aparatur yang dimiliki, serta pelaksanaan E-kinerja pada biro- biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum sesuai dengan prosedur. Belum optimalnya Implementasi Program E-kinerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dipengaruhi oleh tiga aktivitas atau kegiatan : a) Organisasi, dimana jumlah tenaga untuk melaksanakan program E-kinerja pada sebagian besar biro hanya terdiri dari satu orang, keterampilan aparatur kurang mendukung hal ini dilihat dari sebagian besar belum pernah mengikuti bimbingan teknis program E-kinerja serta ketiadaan sanksi saat tidak melaksanakan program E-kinerja. b) Interpretasi, pemahaman akan petunjuk teknis E-kinerja masih sangat lemah dalam proses implementasi program E-kinerja. c) Aplikasi, implementasi program E-kinerja belum mengikuti standar operasional prosedur yang ada, serta ketiadaan alokasi anggaran untuk mendukung program E-kinerja pada setiap biro di lingkungan Sekretariat Daerah. Saran diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur pada biro-biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terkait implementasi program E-kinerja, aparatur yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan dan mempelajari petunjuk teknis E-kinerja, serta Standar Operasional Prosedur E-kinerja yang telah ada dapat diterapkan sesuai dengan mekanismenya serta diperlukan juga dukungan anggaran pada setiap biro untuk mendukung program E-kinerja.

Page 3 of 25 | Total Record : 249

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Sosiologi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik