cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Ilmu Politik" : 16 Documents clear
REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF DARI KAUM PEREMPUAN DI KABUPATEN MELAWI TAHUN 2014 E/2092151011 - 2017, Fransiskus Jonny
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Kota Pontianak.  Analisis penelitian menggunakan teori Davis  yang menilai motif partisipasi melalui aspek : sukarela, imbalan, tekanan, sukarela karena pengaruh pemerintah, sesuai keinginan pemerintah, partisipasi karena tekanan dan sanksi dari pemerintah, inisiatif antara masyarakat dan pemerintah, penghargaan dan partisipasi sanksi inisiatif. Melalui penelitian deskriptif (descriptive research) dan metode penelitian kualitatif., hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih  dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 di kota Pontianak dari Pemilukada sebelumnya.  Berdasarkan kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi turunnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil  Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 di Kota Pontianak diantaranya : ketidakpercayaan, kebingungan, tidak ada calon favorit, bentuk protes atas pelaksanaan pemilu yang tidak adil, administrasi kependudukan yang kurang memadai (tidak ada undangan dan kartu pemilih, tidak terdaftar sebagai pemilih),  serta tidak ada imbalan. Untuk memberikan solusi terhadap persoalan penurunan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur tahun tahun 2012 di Kota pontianak, berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan berbagai upaya yaitu, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara lebih intensif tentang pemilu, pendidikan politik kepada masyarakat tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya pemilu, akan terjadi perubahan atau perbaikan pada masyarakat secara umum, memberikan penjelasan dan informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai rekam jejak para kandidat, dan menyelenggarakan pemilu secara baik, jujur, adil dan transparan.
AKSESIBILITAS PENYIARAN DI KAWASAN PERBATASAN KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT E/21212005 - 2017, Hermanto
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesenjangan akses penyiaran di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia, mengindikasikan bahwa daerah perbatasan masih merupakan kawasan terbelakang dan minim fasilitas komunikasi dan informasi. Mengingat pentingnya akses penyiaran sebagai bentuk kedaulatan dan penguasaan negara terhadap sumber daya komunikasi dan informasi di kawasan perbatasan, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam bagaimana ketergantungan akses penyiaran di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengetahui tingkat aksesibilitas penyiaran yang rendah serta ketergantungan terhadap akses penyiaran asing di kawasan perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses penyiaran Indonesia sangat tergantung oleh akses siaran Malaysia. Perkembangan dan ekspansi siaran Malaysia tumbuh pesat dan paling banyak diakses dan dinikmati oleh masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, dominasi siaran Malaysia mengakibatkan terjadinya peluberan informasi di kawasan perbatasan. Ketergantungan akses penyiaran dari negara Malaysia membuktikan bahwa kehidupan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi Malaysia.
SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2013 DI KOTA PONTIANAK E/2092151005 - 2017, Joko Susanto
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan  tentang kegiatan sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2013 di kota Pontianak. Adapun yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini karena adanya ketertarikan peneliti untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai kegiatan sosialisasi dalam pencapaian tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 di Kota Pontianak berdasarkan versi KPU Kota Pontianak telah dilakukan sesuai standar dan sasaran kebijakan atau program yang telah dirumuskan sebelumnya. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini justru menunjukkan situasi yang berbeda. Berdasarkan kondisi demikian, agar tujuan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak pada periode berikutnya dapat tercapai diharapkan KPU Kota Pontianak lebih meningkatkan berbagai aspek, termasuk aspek konseptualitas praktis dalam memperluas sosialisasi. Melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengemban fungsi sosialisasi dan komunikasi maupun informasi diharapkan bisa memperkuat kinerja dan  komitmen pengabdian untuk pengembangan demokrasi.
PENGELOLAAN KONFLIK POLITIK DI DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA (Studi Kasus Konflik Perubahan Desa Arang Limbung Menjadi Kelurahan) E2091151002, Hendayana
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi pada pengelolaan konflik politik di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,dimana konflik yang terjadi akibat adanya kelompok yang pro dan kontra atas perubahan status Desa  Arang Limbung untuk menjadi kecamatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasikan dan menemukan pemecahan permasalahan yang dihadapi, khususnya yang terkait konflik politik yang terjadi di Desa Arang Limbung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah masih ditemukan permasalahan berupa konflik politik di Desa Arang Limbung dari berbagai kepentingan sekelompok orang yang pro dan kontra untuk perubahan status Desa Arang Limbung menjadi Kecamatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik termasuk juga permasalahan konflik politik yang ada di Desa Arang Limbung  melalui solusi yang terbaik agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif, aman, dan tentram di Desa Arang Limbung.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PERSIAPAN PROSES PEMEKARAN KABUPATEN SEKAYAM RAYA E/2092131006 - 2016, Henry Amin
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Didasarkan secara historis Sekayam adalah eks Pembantu Bupati di zaman Orde Baru dan seiring reformasi/diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, merupakan dasar inspirasi masyarakat di 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan Kabupaten Sekayam Raya berpisah/mekar dari Kabupaten Sanggau. Tuntutan pemekaran didasarkan mendekatkan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan untuk pemberdayaan/kesejahteraan masyarakat.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Sekayam Raya adalah beranda terdepan NKRI maupun Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki kekayaan SDA yang tidak sebanding dengan pembangunan wilayah. Ketertinggalan yang dialami, terutama dengan saudaranya yang berada di wilayah Sarawak – Malaysia Timur menginspirasikan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sekayam Raya memang perlu diwujudkan. Apalagi melihat perkembangan ekonomi, sosial, politik dan geografi kawasan Kabupaten Sanggau merupakan kombinasi faktor yang sangat kuat yang oleh agen sosial lokal, sebagai dasar bagi ide dan perjuangan pemekaran untuk terwujudnya Kabupaten Sekayam Raya. Berdasarkan analisa faktor perangsang pemekaran, faktor karakteristik pribadi seseorang, faktor karakteristik sosial seseorang, dan faktor situasi atau lingkungan politik—sebagai faktor pendukung pemekaran—bahwa Kabupaten Sekayam Raya layak menjadi DOB, lepas dari kabupaten induk, yaitu Kabupaten Sanggau. Apalagi berdasarkan berbagai kajian resmi pemerintah juga telah memenuhi persyaratan—sebagaimana Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, meskipun hingga kini masih dilaksanakannya fungsi evaluasi untuk kebijakan diputuskannya terbentuknya DOB Sekayam Raya. Tujuannya kedepan kebijkan yang ditetapkan tidak memberikan kegagalan bagi daerah. Baik Kabupaten Sekayam Raya sebagai DOB yang mekar maupun Kabupaten Sanggau sebagai kabupaten induk yang mengalami pemekaran.
PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI SEBAGAI PERWUJUDAN HASIL MUSREMBANG YANG MELIBATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK E/2092151030 - 2017, Yovid
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberlanjutan demokrasi, pembangunan dan keadilan sosial. Pilihan ini disatu sisi mengandung konsekuensi bahwa partisipasi masyarakat harus makin menguat, sementara di sisi lain pemerintah harus mengambil peran sebagai fasilitator dalam menegosiasikan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda satu dengan yang lain. Partisipasi politik dalam keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Oleh karena itu keputusan politik menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat dan masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Dalam hal ini warga memiliki hak untuk telibat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan, selain itu pemerintah berkewajiban dalam menyediakan akses bagi warganya untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu partisipasi politik dipandang sebagai perpanjangan tangan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat maka dipandang semakin baik, karena dianggap merupakan gambaran pamahaman dan keterlibatan warga negara terhadap politik dalam suatu negara. BErdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa, DPRD Kota Pontianak dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat melalui musrenbang kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat oleh semua anggota sehingga proses pencapaian tujuan yang dituangkan di dalam penyusunan pembangunan di wilayah ini dapat dicapai.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik Sosiologi