cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus" : 5 Documents clear
Fiqih Mawaqit Hilal Lembaga Dakwah Islam Indonesia Adam Firmansyah Ahmad
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3023.019 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i4.74

Abstract

Abstrack: This article is lifted from the problem determining the beginning of the Qamariyah month, which always occurs every year. This problem continues to arise because it relates to Muslim worship activities. The determination of the beginning of the month of Qamariyah is closely associated with religious organizations in Indonesia, one example of which is the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII). The new moon concept used by LDII is the same as the new moon concept used by the Government. That means that the idea used by LDII is the IMkan Rukyat MABIMS Criteria. The Hilal concept used by the Government is 2-3-8 (the height of the Hilal is at least 2 degrees, the angle of elongation of the moon is 3 degrees, and the age of the moon is at least 8 hours after ijtima. The method of determining the beginning of the month of Qomariyah carried out by LDII uses the Hisab method and the Rukyat method. That is by what is described in the MUI Fatwa No. 2 of 2004 concerning Determining the beginning of the month. The fatwa explained that the Government established two methods to determine the month's start: Rukyat or Hisab. If no results are obtained in the implementation of Rukyat due to bad weather, then the month is fulfilled to be 30 days or standardized. Keywords: LDII, Hisab, Rukyat   Abstrak: Jurnal ini diangkat dari problematika penentuan awal bulan Qamariyah yang selalu terjadi setiap tahunnya. Problematika ini terus muncul karena ia berhubungan dengan kegiatan ibadah umat Islam. Problematika penentuan awal bulan Qamariyah tak luput dari pengaruh organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, salah satu contohnya yakni Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Konsep hilal yang digunakan oleh LDII sama dengan konsep hilal yang dipakai Pemerintah. Artinya, konsep yang digunakan LDII adalah Kriteria Imkan Rukyat MABIMS. Konsep Hilal yang digunakan Pemerintah ialah 2-3-8 (ketinggian Hilal minimal 2 derajat, sudut elongasi bulan 3 derajat, dan umur bulan minimal 8 jam setelah ijtimak). Metode penentuan awal bulan Qomariyah yang dilakukan oleh LDII menggunakan metode Hisab dan metode Rukyat. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penentuan awal bulan. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah menetapkan dua metode dalam penentuan awal bulan, yaitu Rukyat atau Hisab. Apabila dalam pelaksanaan Rukyat tidak didapatkan hasil karena cuaca buruk, maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari atau diistikmalkan. Kata Kunci: LDII, Hisab, Rukyat.
Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 Yamuna Nurafifah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4641.272 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i4.84

Abstract

Abstract: The poverty rate in Indonesia based on data submitted by Berly Martawardaya increased in March 2020 by 0.56% from the previous year. This condition is exacerbated by reports that social assistance distributed to deal with the impact of Covid-19 is not on target. The state was experiencing material losses and poverty alleviation programs that were never fully achieved. This research is literature research using qualitative methods where the data is presented narratively and focuses on the description of directions. The problems involved in this research are Economic problems that have arisen due to Covid-19, the concept of zakat in Islamic economics, the benefits and role of zakat as an instrument of government fiscal policy on macroeconomics in Indonesia new average period. The study results concluded that due to the COVID-19 pandemic, the state budget was a deficit. In Islamic economics, zakat is a source of state income, but in the Indonesian government, zakat is not included in the state budget. Zakat has a significant role and benefit as an instrument of the Indonesian government's fiscal policy, especially during the COVID-19 pandemic. Keywords: Covid-19, macroeconomics, zakat, fiscal policy. Abstrak: Angka kemiskinan di Indonesia berdasarkan data yag disampaikan oleh Berly Martawardaya meningkat di bulan Maret 2020 sebesar 0,56% dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya laporan terkait bantuan sosial yang disalurkan untuk menangani dampak Covid-19, tidak tepat sasaran. Implikasi yang diterima negara akhirnya berujung pada kerugian materiil dan program pengentasan kemiskinan yang tidak pernah tercapai secara maksimal. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode kualitatif dimana data disajikan secara naratif dan menitik beratkan arah deskripsi. Fokus permasalahan yang terkait dalam penelitian ini adalah: Permasalahan ekonomi yang muncul disebabkan oleh Covid-19, konsep zakat dalam ekonomi Islam, manfaat dan peranan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah terhadap ekonomi makro di Indonesia di masa new normal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akibat pandemi covid-19, APBN terancam defisit. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat termasuk  sumber pendapatan negara namun dalam pemerintah Indonesia zakat tidak masuk APBN. Zakat memiliki peranan dan manfaat besar sebagai instrument kebijakan fiskal pemerintah Indonesia, khususnya pada masa pandemi covid-19. Kata kunci: Covid-19, ekonomi makro, zakat, kebijakan fiskal.
Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kecamatan Taman Sidoarjo Khamada Wafi Fahdia; Indasah, Awiddah Rif’atul Ulya, Lutfia Choirun Nisa, Mohammad Hatta
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4145.705 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i4.93

Abstract

Abstract: Family resilience is a tool to measure the achievement of families in carrying out their roles, functions, and responsibilities in realizing the welfare of members. The behavior of individuals and society determines the level of family resilience. This research was conducted in Taman Sidoarjo District and is qualitative. Data were collected by observation and interviews. The data collected were analyzed descriptively. The purpose of this study is to explore how the community's efforts are in maintaining family resilience during the Covid-19 pandemic and how to overcome them. The study results found several things; namely, the people of Taman Subdistrict have been able to maintain the resilience of their families well and were able to overcome some of the problems that occurred in their families during the Covid-19 pandemic. The existence of mutual understanding, mutual communication, and a vast sense of patience has made them able to survive during this Covid-19 pandemic. Keywords: Family resilience, District Park, Covid-19 Pandemic. Abstrak Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh perilaku individu, dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Taman Sidoarjo dan bersifat kualittaif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya masyarakat dalam menjaga ketahanan keluarga selama pandemi Covid-19 dan bagaimana cara mengatasinya. Hasil penelitian menemukan beberapa hal yakni, masyarakat warga Kecamatan Taman sejauh ini dapat mempertahankan ketahanan keluarganya dengan baik dan dapat mengatasi beberapa masalah yang terjadi dalam keluarga mereka selama pandemi Covid-19 ini. Adanya rasa saling mengerti, saling menjaga komunikasi, juga rasa sabar yang sangat besar, membuat mereka bisa bertahan pada masa pandemi Covid-19 ini. Kata Kunci: Ketahanan keluarga, Kecamatan Taman, Pandemi Covid-19
Hadhanah Anak pada Ayahnya dalam Putusan Nomor 2386/PDT.G/2018/PA.SRG Eka Aprilia Wulandari; Novia Tri Utami; Umi adhiroh; Zahirrotul Ma’wa; Ahmad Nur Huda; M. Ari Syahdi; Moch. Willy Ardhiansyah; Muhammad Anwar; Prakas Ubaidillah Mukhtar
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6112.535 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i4.94

Abstract

Abstract: This article is the result of library research on granting Hadhanah rights to his father in the decision of the Serang Religious Court Number: 2386/PDT.G/2018/PA.SRG”. The technique used in collecting research data is by obtaining data in a document study sourced from secondary data by looking for the decision of the Serang Religious Court, namely Case Decision Number 2386/Pdt.G/2018/PA.Surg. that is by copying the data, then from the data that has been obtained it is analyzed using descriptive analysis with a deductive mindset. The Judge's panels decided the husband or father was entitled to hadhanah rights due to the termination of the marriage. After the Panel of Judges has heard the explanation from the husband or father of the child. In Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law, the child's hadhanah rights after a divorce are the biological mother's right, if the child is not mumayyiz or not yet 12 years old. While in the Serang Religious Court decision number 2386/Pdt.G/2018/PA.Surg.  The child's hadhanah right was given to the father, even though the child was still six years old. The Judge's decision was due to various considerations, including for the benefit and interests of the child. That is not contrary to Islamic law and applicable laws, as long as the father qualifies as having hadhanah rights for his child. Keywords: Father, hadhanah, child, the decision of the Religious Court. Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian pustaka (library research) tentang pemberian hak hadhanah kepada ayahnya dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 2386/PDT.G/2018/PA.SRG”. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yakni dengan cara memperoleh data secara studi dokumen yang bersumber dari data sekunder dengan mencari putusan Pengadilan Agama Serang, yakni Putusan perkara Nomor 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg. yaitu dengan cara mencopy data tersebut, kemudian dari data yang sudah didapatkan dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Majelis Hakim telah memutuskan suami atau ayah berhak mendapatkan hak hadhanah akibat terputusnya perkawinan, setelah Majelis Hakim mendengarkan penjelasan dari suami atau ayah si anak tersebut. Secara Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah anak setelah terjadinya perceraian adalah hak ibu kandungnya, jika anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Serang nomor 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg. diputuskan bahwa hak hadhanah anak diberikan kepada ayahnya, meskipun anak tersebut masih berusia 6 tahun. Keputusan tersebut dibuat karena berbagai pertimbangan diantaranya karena demi kemaslahatan dan kepentingan si anak. Hal tersebut tidak bertentang dengan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku, selama ayah memenuhi syarat sebagai untuk memiliki hak hadhanah bagi anaknya. Kata kunci: Ayah, hadhanah, anak, putusan Pengadilan Agama.
Pengawasan dan Pemberdayaan Wakaf di Indonesia Latifatul Azizah; Desy Kusuma Wardhani, M. Alif Fianto, Zulham Mahmudin
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6566.274 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i4.95

Abstract

Abstract: Waqf is a legal act of wakif to separate and surrender part of his property forever or for a certain period by his interests for appropriate worship and public purposes. In its implementation, there is supervision and empowerment of Waqf, whose provisions are regulated in Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. The minister carries out the guidance and care of Waqf by taking into account the suggestions and considerations of the Indonesian Ulema Council. In addition, waqf supervision is also carried out by the community and the government. The Indonesian Waqf Board (BWI) was formed to develop and advance Waqf in Indonesia. BWI is an independent state institution established based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. In empowering Waqf in Indonesia, waqf empowerment institutions must establish cooperation or partnerships with various parties who have capital and business interests by waqf objects with high commercial value, not only with the State Budget and Expenditure Revenue Government (APBN). In this case, business partnership relationships are needed, as well as third parties and other institutions that support waqf management. Keywords: Waqf, Supervision and Empowerment Abstrak: Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai Syariah. Dalam implementasinya terdapat pengawasan dan pemberdayaan wakaf yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pembinaan dan pengawasan wakaf dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Selain itu pengawasan wakaf juga dilakukan leh masyarakat dan pemerintah. Untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia maka dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam pemberdayaan wakaf di Indonesia, Lembaga-lembaga pemberdayaan wakaf harus menjalin kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan benda wakaf yang ada dengan nilai komersial yang tinggi sehingga tidak bergantung saja dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan hubungan kemitraan usaha, mitra usaha sebagai pihak ketiga dan lembaga lain yang mendukung pengelolaan wakaf. Kata kunci:. Wakaf, Pengawasan, Pemberdayaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue