cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober" : 5 Documents clear
Meneropong Etika Profesi Polisi Saat Demonstrasi: Antara Menjaga Keamanan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Indi Rizky Amalia Agustina; M. Amal Rizqhy F.M; Nurul Alifatin; Muhammad Syaifuddin; Musyarofa Musyarofa; Muhammad Jazil Rifqi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i5.138

Abstract

Abstract: The purpose of this paper is to examine the actions of police officers during demonstrations who should have followed the procedures stipulated in the law and the professional ethics of the police by paying attention to the human rights of the demonstrators, but the facts speak otherwise. This article is a field research applying the theory of the police code of ethics to discuss police ethics when handling demonstrations. The demonstration against the Omnibus Law, attended by various groups in Surabaya, which at first was orderly, suddenly became anarchic when the orator gave a speech, with the provocateurs from certain circles who threw stones at police cars and set off firecrackers. However, it was miserable when the arrests of the demonstrators suspected of being provocateurs were carried out ferociously and in any place so that it made noise and restlessness in the community. It violates the police code of ethics in their duties, namely maintaining safety and order in the community. Keywords: Demonstration, Police Code of Ethics, Human Rights Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah untuk menelaah aksi anggota polisi pada saat demonstrasi yang seharusnya melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan etika profesi kepolisian dengan memperhatikan hak asasi para demonstran, namun fakta berbicara sebaliknya. Artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan menerapkan teori kode etik kepolisian guna membahas etika polisi pada saat menangani demonstrasi. Demonstrasi dalam menolak UU Omnibus Law yang dihadiri oleh berbagai kalangan di Surabaya, yang pada awalnya berjalan tertib, secara tiba-tiba menjadi anarkis saat orator sedang memberikan orasi, disertai para provokator dari kalangan tertentu yang melempar mobil polisi dengan batu dan menyalakan petasan. Namun sangat disayangkan saat penangkapan para pendemonstrasi yang diduga menjadi provokator tersebut malah dilakukan dengan sangat brutal dan di sembarang tempat sehingga membuat gaduh dan resah di tengah masyarakat. Hal ini tentunya menyalahi kode etik kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga keselamatan dan ketertiban di masyarakat. Kata Kunci: Demonstrasi, Kode Etik Polisi, Hak Asasi Manusia.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih Siyasah Laquita Sabila Noer; Shela Hendrika Utami; Sri Ruhyatul Mutmainnah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i5.146

Abstract

Abstract: The 2020 regional head elections were held during the Covid-19 Pandemic. The General Election Commission has regulations on regional elections during the Covid-19 pandemic. This article discusses the fiqh siyasah analysis of the General Election Commission Regulation Number 06 of 2020 concerning regional head elections during the Covid-19 pandemic.  This is normative research using qualitative analysis, namely by explaining data about regional elections during the Covid-19 pandemic in KPU Regulation No. 6 of 2020 and analysing it based on fiqh siyasah. The results of this study are based on KPU Regulation No. 6 of 2020; the implementation of regional head elections is held by complying with the rules set by the KPU and the Government to make the regional elections successful and minimise the spread of the COVID-19 virus. In the perspective of fiqh siyasah, the rules are according to the concept of mashlahah and the regulations of tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manut bi al-mashlahah (the policy of a leader must be based on benefit). Keywords: Regulations, Election Commission, Local Elections, Fiqh siyasah. Abstrak: Pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19. Komisi Pemilihan Umum memiliki peraturan tentang Pilkada pada masa pandemic Covid-19. Artikel ini bertujuan membahas tentang analisis fiqh siyasah terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data tentang pilkada pada masa pandemic Covid-19 dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 dan menganalisisnya berdasarkan fiqh siyasah. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Pemerintah guna mensukseskan pilkada dan meminimalisir penyebaran virus covid-19. Dalam perspektif fiqh siyasah, peraturan tersebut sesuai dengan konsep mashlahah dan kaidah “tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manut bi al-mashlahah” (kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan). Kata kunci: Peraturan, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Fiqh siyasah.
Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember Kharisma Dwi Fitriyah; Faqihuddin Qasim Yusuf
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i5.150

Abstract

Abstract: This article discusses the doll claw machine game in the fatwa study of the Indonesian Ulema Council of Jember. This research method is qualitative, namely using the literature study method. Meanwhile, the literature study is used to research by collecting library data, reading, recording, and processing research materials. In this study, there are two data, namely primary and secondary. The data collection technique used by the author is the documentation technique. The results of the study concluded that the practice of the doll claw machine game is by exchanging money for coins provided by the seller, then inserting the coins into the machine, and then moving the claws towards the doll to be capit.  MUI Jember considers that the doll claw machine game contains gambling elements, so the law is haram. Keywords: law, doll claw machine game, MUI, fatwa. Abstrak: Artikel ini membahas tentang permainan capit boneka dalam kajian fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Sedangkan studi kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk meneliti dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua data yaitu primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik permainan capit boneka yakni dengan cara menukarkan uang dengan koin yang disediakan oleh penjual, kemudian memasukkan koin tersebut pada mesin, selanjutnya menggerakkan capit ke arah boneka yang akan di capit.  MUI Jember memandang bahwa permainan capit boneka mengandung unsur perjudian, maka hukumnya haram. Kata kunci: hukum, permainan capit boneka, MUI, fatwa.  
Kebijakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam Menangani Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah Daman Huri; Novi Nour Hidayat; Nur Nabila Fauziah; Dail Akbar Asadillah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i5.154

Abstract

Abstract: Covid-19 is a medically natural phenomenon in the form of a virus. The spread is very fast including in the Surabaya area, East Java. When Tri Rismaharini was mayor of Surabaya, he had anticipated preventing the spread of Covid-19 in Surabaya by issuing several policies. In this regard, this article examines the policy of the mayor of Surabaya to suppress the spread of Covid-19 in Surabaya from the perspective of fiqh siyasah. This research is literature research and is qualitative. Data is collected through observation through the web lawancovid-19.surabaya.go.id. The collected data is analyzed descriptively. The study results concluded that Tri Rismaharini made various policies to minimize the spread of the Covid-19 virus in Surabaya. The policy relates to the economy, education, health, worship and the public sector. Tri Rismaharini is also actively controlling the field to check the implementation of the policy. In the perspective of fiqh siyasah, the policy of Tri Rismaharini corresponds to the concept of imamah dalam fiqh siyasah dusturiyyah. The government, in making policies, must be maslahat-based and pay attention to the interests of its people Keywords: Policy, Mayor, Covid-19, fiqh siyasah. Abstrak: Covid-19 merupakan fenomena alam secara medis berupa virus. Penyebarannya sangat cepat termasuk di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ketika Tri Rismaharini menjabat walikota Surabaya, beliau telah mengantisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 di Surabaya dengan cara mengeluarkan beberapa kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka artikel ini mengkaji tentang kabijakan walikota Surabaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Surabaya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi melalui web lawancovid-19.surabaya.go.id. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Tri Rismaharini membuat berbagai kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di Surabaya. Kebijakan tersebut berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, ibadah dan sektor umum. Tri Rismaharini juga aktif mengontrol ke lapangan untuk mengecek penerapan kebijakan tersebut. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan Tri Rismaharini sesuai dengan konsep imamah dalam fiqh siyasah dusturiyyah. Pemerintah dalam membuat kebijakan harus berasaskan maslahat dan memperhatikan kepentingan rakyatnya. Kata Kunci: Kebijakan, Walikota, Covid-19, fiqh siyasah.
Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja Mutimmah Mutimmah; Bakhrudin Safiullah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i5.155

Abstract

Abstract: This article discusses hukum perempuan bekerja menurut Husein Muhammad.  The type of research that the author uses is a literature review, and the method used is descriptive analysis. This study concluded that Husein Muhammad stated that women and men in Islam have the same rights and obligations, including work. It is based on verses from the Qur'an that oblige Muslims to work and do good without distinguishing men and women. In addition, there is a historical hadith that states that the Messenger of Allah did not forbid women to work and that many female companions were actively working outside the home. Because of his thoughts, Husein Muhammad is known as the initiator of the emancipatory fiqh. Keywords: Women work, law, interpretation, fiqh, gender. Abstrak: Artikel ini membahas tentang hukum perempuan bekerja menurut Husein Muhammad. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kajian pustaka, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Husein Muhammad menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama, begitu juga dalam bekerja. Hal tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an yang mewajibkan kaum muslim bekerja dan melakukan kebaikan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Selain itu terdapat riwayat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak melarang perempuan untuk bekerja dan banyak para sahabat perempuan yang aktif bekerja di luar rumah. Karena pemikirannya tersebut Husein Muhammad dikenal sebagai penggagas fiqh emansipatoris. Kata kunci: Wanita bekerja, hukum, tafsir, fiqh, gender

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue