cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 5: MEI 2021" : 8 Documents clear
Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kendaraan Mobil Angkutan Barang sebagai Mobil Angkutan Orang oleh Polres Sigi: Criminal Offence Response of Car Vehicles Transport Goods as Car Transport People by Sigi Mohamad Naim; Syamsul Haling; Moh. Nafri
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i5.1833

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang untuk mengangkut penumpang (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polres Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil baranguntuk mengangkut penumpang. Hasil Penelitian ini adalah (1) Penggunaan mobil barang sebagai mobil penumpang diwilayah hukum polres sigi sudah menjadi kebiasan masyarakat, padahal kebiasan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahkan ada sanksi pidana bagi mereka yang melanggara aturan tersebut, berdasarkan hal tersebut maka beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian resort sigi untuk menanggulangi penyalahgunaan mobil barang menjadi mobil penumpang diantaran melalui upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. (2) Dalam hal penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang untuk mengangkut penumpang, berbagai kendala yang dihadapi oleh kepolisian resort sigi diantarannya terkait struktur hukum dimana kepatuhan dan kedisiplinan aparat penegakan hukum dalam menjalankan peraturan masih sangat minim selain hal tersebut budaya hukum masyarakat juga menjadi salah satu faktor kendala dalam upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang mengangkut penumpang. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pihak kepolisian khususnya satuan kepolisian lalu lintas Polres Sigi harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pemilik kendaraan mobil barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar dapat memberikan efek jera dan meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan yang mana tiap tahunya mengalami peningkatan (2) Sebaiknya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengendara mobil barang terkait pelarangan mobil barang mengangkut penumpang dengan memperbanyak penempatan spanduk,baliho, pamphlet tentang larangan tersebut di jalan-jalan protokol.
Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah : Illegal Crime Prevention Logging in Central Sulawesi Arifin; Osgar S. Matompo; Abd. Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i5.1834

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1)Tindak pidana illegal logging merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dengan rapi sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana illegal logging tersebut, dalam praktikya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging tersebut yaitu diantaranya dengan menggunakan upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif (2) Persoalan tindak pidana illegal logging sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Tindak pidana illegal logging bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencegah tindak pidana illegal logging namun belum memperoleh hasil yang optimal hal tersebut disebabkan karena adanya kendala-kendala yaitu lemahnya koordinasi antara instansi, Luasnya wilayah Hutan dan minimnya anggaran.Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pencegahan terhadap tindak pidana illegal logging harus melibatkan semua lapisan masyarakat, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa instansi yang terkait serta masyarakat haruslah bahu membahu dalam penanganannya. Maka bukanlah hal yang tabu jika hukum positif dan hukum adat berkolaborasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging tersebut (2) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan lebih giat lagi dalam melakukan Kegiatan dalam rangka pencegahan, peringatan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan melakukan kunjungan ke masyarakat, sosialisasi/penyuluhan serta pembinaan agar masyarakat juga lebih sadar untuk menjaga kelestarian hutan dan dampak terhadap kerusakan hutan.
Kewenangan Ombudsman dalam Penanganan Laporan Pelayanan Publik: Ombudsman's Authority in Handling Reports Public Service Muhammad Rus’an Yasin; Muhammad Akbar; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i5.1874

Abstract

Hasil dari pembahasan ini yaitu pertama, mekanisme penanganan laporan pelayanan publik oleh Ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yakni terlebih dahulu “harus” dilaporkan pada instansi terlapor, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yakni tidak mengharuskan masyarakat menyampaikan pada institusi terlapor. Kedua, penyelesaian disharmoni kedua peraturan perundang-undangan ini yakni dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh lembaga yang berwenang. Akhirnya, penulis memberikan saran pertama, sebaiknya pihak Ombudsman Republik Indonesia dan kementerian Hukum dan HAM, berkoordinasi untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan yang mengatur penanganan laporan sebagaimana terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2008 dan UU No. 25 Tahun 2009. Kedua, kepada pihak pembuat Undang-Undang agar dapat merubah beberapa pasal yang ada dalam kedua UU tersebut, guna menghilangkan kebingungan pada lembaga pelaksananya.
Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Kantor DPRD Kab. Parigi Moutong): Initiative Rights of the Regional House of Representatives in the Submission of Local Regulation Draft (Study of the Office of the Parliament of Kab. Parigi Moutong) I Wayan Gamariel Umbarayasa; Osgar S. Matompo; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i5.1875

Abstract

Penulisan ini bertujuan 1). Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengajukan rancangan peraturan daerah. 2). untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat maksimal dalam melaksanakan hak inisiatifnya. Dengan menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Tipe penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu berkenaan dengan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Kantor DPRD Kabupaten Parigi Moutong). Hasil Penelitian Menunjukan 1). Mekanisme pelaksanaan Fungsi Legislasi yang berasal dari hak inisiatif DPRD Kabupaten dapat diajukan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda Kabupaten/Kota sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2). Adapun Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat maksimal dalam melaksanakan hak inisiatifnya adalah karena kurangnya sumber daya manusia atau kualitas anggota DPRD yang sangat menentukan dalam memainkan peranan dalam menggunakan hak inisiatif untuk membentuk sebuah peraturan daerah dan Kurangnya Komitmen Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, serta rendahnya rasa solidaritas antar sesama anggota untuk saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab membentuk peraturan daerah.
Peran Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Diversi terhadap Pelaku Pencurian di Polres Donggala: The Role of Women and Children's Services in the Diversion of Burglars at Donggala Police Yulianti; Andi Purnawati; Irmawati Ambo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i5.1876

Abstract

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pola diversi yang dilakukan oleh Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Donggala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala dalam pelaksanaan diversi oleh Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Donggala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pola pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan perempuan dan anak Resort Donggala dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang system peradilan Pidana anak yaitu: diluar pengadilan dan didalam pengadilan yang mana proses diluar pengadilan yang lebih didahulukan karena dilakukannya Diversi dan apabila proses Diversi tidak berhasil maka perkara tersebut lanjut sampai pengadilan atau dalam pengadilan. (2) Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak selamanya berhasil dilakukan, hal tersebut karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan diversi kendala tersebut diantaranya yaitu, Rendahnya SDM Unit PPA Polres Donggala, Minimnya Sarana dan Prasarana, Menyatukan pemikiran pelaku dan korban serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh personil polri khususnya para penyidik Unit PPA baik tingkat Polsek, Polres maupun Polda bahwa ada upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan Diversi (2) Sebaiknya diberikan pendidikan hukum yang memadai bagi anggota kepolisian khususnya para penyidik unit PPA yang merupakan komponen penting dalam menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum melalui upaya Diversi.
Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Barang Elektronik (Studi pada PT. Adira Finance Cabang Palu) : Implementation of Electronic Goods Financing Agreement (Study at PT. Adira Finance Palu Branch) Septian Lolo; Irmawaty; Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i5.1877

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembiayaan konsumen barang elektronik pada PT. Adira Finance Cabang Palu dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Adira Finance Cabang Palu dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan barang elektronik.Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.Hasil penelitian menemukan bahwa . Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembiayaan konsumen barang elektronik pada PT. Adira Finance Cabang Palu adalah di dalam perjanjian standar agar menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Hal ini berdasarkan teori sama nilai (equivalent theory) bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (equivalent). Adapun kendala yang dihadapi PT. Adira dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan elektronik adalah masalah atas nama yang tidak bertanggung jawab, tempat tinggal yang sudah pindah alamat tanpa ada konfirmasi ke pihak perusahaan dan barang yang sudah dijual atau digadaikan sementara masih dalam masa kredit atau belum lunas pembayaran kepada pihak perusahaan.Saran penelitian yaitu Seyogyanya masyarakat yang melakukan perjanjian jual beli secara angsuran harus memahami isi dari perjanjian tersebut mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mengetahui dengan jelas batas-batas hak dan kewajiban konsumen dalam pelaksanaan perjanjian jual beli angsuran tersebut.
Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Dept Collector di Kota Palu : Consumer Protection Against Motor Vehicle Recall by Dept Collector in Palu City I Gede Arianta; Haerani Husany; Irmawati Ambo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i5.1878

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh dept collector di perusahaan pembiayaan di Kota Palu (2) Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang dilakukan oleh dept collector di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1)Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu secara preventif dan secara represif sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia konsumen dilindungi jika perusahaan pembiayaan melakukan pendaftaran jaminan fidusia namun realitasnya lembaga pembiayaan tidak melakukan hal demikian sehingga jaminan perlindungan terhadap konsumen tidak terlindungi (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang dilakukan oleh dept collector di Kota Palu dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui cara yang pertama yaitu melalui upaya non litigasi berupa penyelesaian diluar pengadilan. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, lembaga pembiayaan harus memuat didalam salah satu klausul perjanjian terkait penyelesaian apabila terjadi kredit macet (2) Finance dikota Palu dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sebaiknay setiap kontrak didasari fidusia.
Penyidikan terhadap Demonstran yang Anarkis Mengakibatkan Luka dan Kerusakandi Kota Palu: Anarchist Protester's Investigation Resulted in Injuries and Damage in Palu City Ainul Yakin Hidayatullah; Andi Purnawati; Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i5.1879

Abstract

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui dan mengalisis penyidikan terhadap demonstran yang anarkis mengakibatkan luka dan kerusakan fasilitas umum di Kota Palu (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyidikan terhadap demonstran yang anarkis mengakibatkan luka dan kerusakan fasilitas umum di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1)Salah satu bentuk menyampaikan pendapat didepan umum adalah demontrasi, demontrasi tidak selamanya berjalan dengan baik adakalanya demontrasi berujung pada tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum milik pemerintah bahkan mengakibatkan luka-luka, dalam kondisi demikian kepolisian melakukan penyidikan terhadap para pelaku anarkis, ada dua bentuk penyidikan yang dapat dilakukan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis yaitu penyidikan perkara cepat dan penyidikan perkara biasa yang kesemuanya mengacu pada KUHAP (2) Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis di Kota Palu tidak berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi anarkis, kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu sulitnya menentukan pelaku utama (plager) pengrusakandan faktor kepentingan keamanan. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya kepolisian dalam hal melakukan penyidikan terhadap pelaku demontran yang anarkis harus tetap berpatokan pada KUHAP agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku demonstran yang anarkis. (2) Sebaiknya kepolisian tetap berpegang teguh kepada aturan yang berlaku dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis sehingga dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2: Februari 2026 Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress Vol. 8 No. 12: Desember 2025 Vol. 8 No. 11: November 2025 Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 Vol. 8 No. 9: September 2025 Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 Vol. 8 No. 7: Juli 2025 Vol. 8 No. 6: Juni 2025 Vol. 8 No. 5: Mei 2025 Vol. 8 No. 4: April 2025 Vol. 8 No. 3: Maret 2025 Vol. 8 No. 2: Februari 2025 Vol. 8 No. 1: Januari 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 Vol. 7 No. 11: November 2024 Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 Vol. 7 No. 9: September 2024 Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 Vol. 7 No. 7: July 2024 Vol. 7 No. 6: Juni 2024 Vol. 7 No. 5: MEI 2024 Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 Vol. 7 No. 3: MARET 2024 Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 Vol. 6 No. 7: JULI 2023 Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 Vol. 6 No. 5: MEI 2023 Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 Vol. 6 No. 3: MARET 2023 Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2022 Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 7: JULI 2022 Vol. 5 No. 6: JUNI 2022 Vol. 5 No. 5: MEI 2022 Vol. 5 No. 4: APRIL 2022 Vol. 5 No. 3: MARET 2022 Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2022 Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2021 Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2021 Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2021 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2021 Vol. 4 No. 7: JULI 2021 Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 Vol. 4 No. 5: MEI 2021 Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 Vol. 4 No. 3: MARET 2021 Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2021 Vol. 4 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2020 Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2020 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2020 Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 Vol. 3 No. 4: JULI 2020 Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 Vol. 3 No. 2: MEI 2020 Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 More Issue