cover
Contact Name
Reni Suryanti
Contact Email
jpppolbangtanbogor@gmail.com
Phone
+628128822179
Journal Mail Official
renisuryanti@pertanian.go.id
Editorial Address
Bogor Agricultural Develpoment Polytechnic Jln. Aria Surialaga No 1, Pasir Kuda Bogor 16119
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penyuluhan Pertanian
ISSN : 19075893     EISSN : 25990403     DOI : https://doi.org/10.51852/jpp.v16i1.460
This journal contains the results of research related to developing issues in the field of agricultural extension based on the needs of the community or farmer groups. published articles include research articles and literature studies.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 12 No 2 (2017)" : 7 Documents clear
Kemandirian Anggota Kelompok Wanita Sawargi dalam Keberlanjutan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Di Kelurahan Situ Gede Kota Bogor Helvi Yanfika; Siti Amanah; Prabowo Tjitropranoto; Anna Fatchiya; Sri Harijati
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.958 KB) | DOI: 10.51852/jpp.v12i2.352

Abstract

Sejak tahun 2001 kelompok wanita di kelurahan Situ Gede, Kota Bogor telah melakukan pengolahan produk pertanian (talas), kegiatan ini dilakukan cukup lama tapi masih jauh dari kriteria wanita petani mandiri. Seperti, penyediaan bahan baku (talas), bahan baku alternatif, kegiatan pengolahan juga masih terbatas hanya sesuai dengan pesanan serta pemasaran yang masih terbatas.. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan kemandirian wanit dan apa faktor yang terkait dengan tingkat kemandirian petani perempuan dalam pengambilan keputusan untuk kelangsungan usaha. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kemandirian wanita masih rendah dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian anggota wanita tani adalah keterlibatan wanita tani dalam kelompok tani, interaksi dengan penyuluh, dan keaktifan mencari informasi hasil, sedangkan umur, pendidikan, dan pengalaman tidak berhubungan dengan kemandirian anggota kelompok wanita tani dalam keberlanjutan usaha pengolahan hasil pertanian di Kelurahan Situ Gede Kota Bogor. Hal yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kegiatan pengolahan hasil talas peran penyuluh sehingga keterlibatan perempuan dalam semua kegiatan dalam kelompok dapat ditingkatkan juga. Hal ini juga mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan interaksi antara anggota kelompok, antara kelompok dan organisasi lainnya, serta seluruh elemen kelompok kedua administrator dan anggota untuk lebih aktif dalam pemasaran produk olahan seperti dodol talas , coklat, kecimpring dan kerupuk untuk kelangsungan usaha.
INFORMASI BUDIDAYA DALAM JARINGAN KOMUNIKASI PETANI CABAI Dyah Gandasari; Achmad Musyadar
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.602 KB) | DOI: 10.51852/jpp.v12i2.353

Abstract

Dalam rangka meningkatkan kontribusi usaha pertanian hortikultura terhadap perekonomian nasional dibutuhkan penguatan komunikasi pertanian dalam rangka perbaikan teknik budidaya. Penguatan komunikasi pertanian diperlukan karena pada era terkoneksi saat ini, arus informasi sangat terbuka yang mendorong adanya dinamika permintaan pasar terhadap produk-produk hortikultura diantaranya cabai. Sehingga jaringan komunikasi petani cabai pada proses pengumpulan informasi budidaya produk hasil pertaniannya menjadi menarik untuk diteliti. Tujuan penelitian adalah menganalisis jaringan komunikasi informasi budidaya petani cabai di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat Indonesia. Analisis jaringan komunikasi menggunakan alat analisis UCINET 6 dan unit analisis individu. Hasil penelitian jaringan komunikasi informasi budidaya cabai menggambarkan: 1) struktur bersifat memusat atau interlock personal network, 2) sumber informasi/star adalah ketua kelompok tani/ketua gapoktan 3) Rata-rata out degree dan in degree antara 1.526 dan 1.526
KEPUASAN PETANI DALAM PELAKSANAAN PENYULUHAN BERORIENTASI AGRIBISNIS PADI DI KABUPATEN BOGOR Dayat Dayat
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10025.179 KB) | DOI: 10.51852/jpp.v12i2.354

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif pelaksanaan penyuluhan pertanian dan kepuasan petani terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian yang berorientasi sistem agribisnis padi di Kabupaten Bogor. Penelitian telah dilakukan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel adalah petani anggota kelompok tani dan penyuluh pertanian. Data diambil dengan kuesioner menggunakan skala ordinal. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menampilkan sebagian besar petani setuju bahwa pelaksanaan penyuluhan pertanian telah berorientasi sistem agribisnis. Persetujuan tersebut disampaikan kepada semua subsistem agribisnis baik hulu, usahatani, hilir maupun penunjang. Pada subsistem hulu, petani setuju bahwa penyuluhan mampu memberikan solusi dalam mendapatkan sarana produksi seperi benih, bibit, pupuk, dan pestisida. Pada subsistem usaha tani, petani setuju bahwa penyuluhan dapat memecahkan masalah, meningkatkan produksi, pengetahuan dan keterampilan dan mengembangkan usaha tani menjadi lebih baik dan menguntungkan. Pada subsistem hilir, petani setuju bahwa penyuluhan mampu memecahkan permasalahan pemasaran produk hasil pertanian. Selanjutnya pada subsistem penunjang, petani setuju bahwa penyuluhan dapat memberi informasi cara mendapatkan permodalan usahatani, usaha berkelompok dan kebutuhan nyata petani. Rata-rata kepuasan petani terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian yang beorientasi agribisnis berada pada posisi puas baik pada subsistem hulu, usahatani, hilir maupun penunjang
FUNGSI KELOMPOKTANI DALAM PENERAPAN KOMPONEN PENGEDALIAN HAMA TERPADU (PHT) PADI SAWAH (Oryza sativa L) Fransiskus Yosep Suprapto; Wasrob Nasruddin; Rudi Hartono
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.383 KB) | DOI: 10.51852/jpp.v12i2.355

Abstract

Hama dan penyakit menjadi masalah penurunan produksi padi sehingga penerapan komponen Pengendalian Hama Terpadu (PHT) menjadi salah satu solusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat fungsi kelompok tani dalam melaksanakan penerapan komponen PHT dan menganalisis hubungan beberapa faktor dengan penerapan komponen PHT. Penelitan dilaksanakan pada bulan Mei 2015 di Desa Leuweung Kolot Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Sebanyak 25 anggota kelompok tani dijadikan responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan komponen PHT skor tingkat fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar 2.79, wahana kerjasama 2.49 dan unit produksi 2.79. Hasil analisis korelasi penerapan komponen PHT dengan beberapa faktor diperoleh umur (r=0.352), pendidikan (r=0.562), luas lahan (r=0.557) dan lama berusaha tani (r=0.508). Tingkat fungsi kelompoktani tergolong kategori sedang dalam penerapan komponen PHT dan faktor pendidikan, luas lahan dan lama berusahatani memiliki hubungan kuat dengan penerapan komponen PHT.
Tinjauan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Muhammad Tassim Billah
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (776.288 KB) | DOI: 10.51852/jpp.v12i2.357

Abstract

Terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat berdampak terhadap penyelenggaraan kegiatan penyuluhan baik sub sektor perikanan, kehutanan, maupun sub sektor pertanian. Untuk penyuluhan kehutanan, menurut undang-undang ini menjadi urusan pemerintah pusat dan paling jauh pemerintah provinsi, sedangkan penyelenggaraan penyuluhan perikanan, menurut undang-undang ini menjadi urusan pemerintah pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian, Kementerian Pertanian paling tidak untuk saat ini masih berpegangan pada UU Nomor 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) dengan argumentasi bahwa UU ini bersifat ‘lex specialis’. Hanya saja Kementan nampaknya perlu merevisi UU Nomor 16/2006 tentang SP3K menjadi UU Sistem Penyuluhan Pertanian yang akan sepenuhnya mengatur penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Makalah ini bertujuan mengkaji bagaimana status kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) penyuluhan pertanian dibandingkan dengan kebutuhannya seperti yang tertera pada Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Nomor 19, 2013) maupun undang-undang SP3K, pasca berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014. Kajian ini menggunakan data kelembagaan dan SDM penyuluhan pertanian yang ada di Kementerian Pertanian dengan lingkup kajian mencakup level kecamatan, dan kabupaten di wilayah provinsi Banten, serta nasional. Hasil analisis menunjukkan sebagian besar kelembagaan penyuluhan pertanian di dalam wilayah Provinsi Banten rata-rata masih berada pada kategori rendah (Pratama), dan rasio ketersediaan penyuluh pertanian dibanding dengan kebutuhan yang diamanatkan undang-undang juga masih belum terpenuhi. Transformasi kelembagaan penyuluhan dari UU Nomor 16/2006 ke UU Nomor 23/2014 sudah terlihat khususnya di tingkat kabupaten. Sejak tahun 2012 sampai akhir tahun 2016, ada kecenderungan penurunan penyuluh PNS dan THL yang sangat signifikan di satu sisi dan kenaikan penyuluh Swadaya di sisi lain .
FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENGEMBANGAN BP3K SEBAGAI SIMPUL KOORDINASI PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH DI KABUPATEN GARUT Dedy Kusnadi
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10013.605 KB) | DOI: 10.51852/jpp.v12i2.358

Abstract

Balai penyuluhan kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K) memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta sekaligus merupakan cerminan keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan, . Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K; 2)menganalisis pengaruh setiap faktor penentu dalam mempengaruhi koordinasi kerja di lingkungan BP3K. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar faktor-faktor penentu tersebut mempengaruhi kinerja BP3K sebagai simpul koordinasi pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah Dukungan Kelembagaan (X1) dan Manajemen Fasilitas (X2) sebagai variabel eksogen, serta Manajemen Sumberdaya Insani (X3) dan Manajemen Mutu (X4) sebagai variabel endogen. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, Teknik analisis data mengguna teknik analisiska n statistik deskriptif dan statistik inferensia berupa analisa jalur. Faktor dukungan kelembagaan, manajemen fasilitas dan manajemen sumberdaya insani secara bersama-sama mempengaruhi manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K di wilayah Kabupaten Garut. Dukungan kelembagaan menjadi satu-satunya faktor penentu yang tidak mempengaruhi secara langsung koordinasi kerja di lingkungan BP3K wilayah Kabupaten Garut.
Faktor-faktor Penentu Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Simpul Koordinasi Pembangunan Pertanian Wilayah di Kabupaten Cianjur Achdiyat Achdiyat
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9071.65 KB) | DOI: 10.51852/jpp.v12i2.427

Abstract

Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian mengutamakan prinsip kemitraan dengan strategi menempatkan kelembagaan sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di masing-masing wilayah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tahun 2015 dengan responden 62 orang penyuluh dari 8 balai penyuluhan pertanian terdiri dari 32 orang wanita dan 30 orang laki-laki dengan umur berkisar antara 22 sampai dengan 58 tahun bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi, dan setiap faktor penentu dalam mempengaruhi koordinasi kerja di lingkungan balai penyuluhan pertanian. Pengumpulan data melalui: wawancara, observasi, dan pencatatan. Metode penelitian ini adalah metode survei, jenis penelitian deskriptif eksplanatori. Variabel-variabel peubah bebas, Dukungan Kelembagaan (X1), Manajemen Fasilitas (X2), dan peubah tidak bebas Manajemen Sumberdaya Insani (X3), dan Manajemen Mutu (X4). Analisis data dengan path analysis. Hasil analisis data variabel dukungan kelembagaan dan manajemen sumberdaya insani memiliki keeratan pengaruh dalam mendukung terselenggaranya manajemen mutu, namun untuk variabel independen manajemen fasilitas kurang memiliki pengaruh yang erat terhadap peningkatan kualitas manajemen mutu di balai penyuluhan pertanian yang ada di Kabupaten Cianjur. Sedangkan jika digabungkan secara keseluruhan ketiga variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh yang nyata (jalur langsung) dalam peningkatan manajemen mutu.

Page 1 of 1 | Total Record : 7