cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susi Susantijo
Contact Email
susi.susantijo@uph.edu
Phone
+622125535168
Journal Mail Official
notary.journal@uph.edu
Editorial Address
Universitas Pelita Harapan Graduate Campus Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Notary Journal
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 27970213     EISSN : 27766616     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Journal is published by the Master of Notary Study Program of the Faculty of Law at Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the notary field resulting from scientific research or research-based scientific law writing. The journal aims to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners to publish original research including, but not limited to, Notary Law and Regulation, Business Law, Agrarian Law, and Intellectual Property Rights Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1: April 2022" : 5 Documents clear
Fungsi Akta Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga dalam Proses Perdata Menurut Hukum Pembuktian Ely Baharini
Notary Journal Vol 2, No 1: April 2022
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i1.5155

Abstract

In the establishment of a marriage or to make the Prenuptial Agreement, the provisions of the legislation governing this matter are required, and to guarantee and provide legal certainty to the parties who will make the Prenuptial Agreement. The Prenuptial Agreement can be made in authentic deed which is made before a Notary and/or made in underhand agreement. There are many problems in society related to wealth in marriage, between husband and wife, even though they have made the Prenuptial Agreement. In connection with this, the formulation of the problem that will be examined is how the functions of the Prenuptial Agreement deed in the civil proceedings according to the procedural law on evidence. The research used in this writing is the qualitative research using normative juridical methods, namely reviewing the extent to which the laws and regulations in Indonesia governing the Prenuptial Agreement are associated with problems in practice. Data is collected through literature studies, namely by finding, collecting and reviewing secondary data. The approach used is a conceptual approach, which is an approach used by reading theories to be used, related journals, legal books and views and doctrines to examine the problem being studied, in addition to the statutory approach which is an approach by analyzing laws and all related rules related to the problem being studied.  Based on the research, it can be concluded that the function of the Prenuptial Agreement deed against the third parties in civil proceedings according to the procedural law on evidence is as an authentic evidence tool. It is said to be an authentic deed interpreted to provide a full evidentiary force, so it does not require any kind of additional evidence. The Prenuptial Agreement Deed which made before the Notary is authentic evidence because it is made by or before the authorized officer for that, by fulfilling the conditions specified in the law. As authentic evidence, the deed is a binding evidence, so every words written in the deed must be trusted by the judge, must be considered that is true as long as the untruth cannot be proven.Bahasa Indonesia Abstrak: Dalam melangsungkan suatu perkawinan maupun untuk membuat Perjanjian Kawin diperlukan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dan untuk menjamin serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang akan membuat Perjanjian Kawin. Perjanjian Kawin dapat dibuat dengan akta otentik di hadapan Notaris dan/atau dibuat dengan akta di bawah tangan. Banyaknya persoalan di masyarakat terkait harta kekayaan dalam perkawinan, di antara suami isteri, walaupun mereka telah membuat Perjanjian Kawin. Sehubungan dengan hal tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana fungsi akta Perjanjian Kawin dalam proses acara perdata menurut hukum pembuktian. Penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur Perjanjian Kawin dikaitkan dengan permasalahan yang ada di dalam praktik. Cara perolehan data yang digunakan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang digunakan dengan membaca teori-teori yang akan dipakai, jurnal-jurnal terkait, buku hukum serta pandangan dan doktrin untuk mengkaji permasalahan yang sedang diteliti, selain itu juga dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan menganalisis undang-undang dan segala aturan terkait yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi akta Perjanjian Kawin terhadap pihak ketiga dalam proses perdata menurut hukum pembuktian adalah sebagai alat bukti otentik. Dikatakan sebagai akta otentik diartikan memberikan suatu bukti yang sempurna sehingga tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian lagi. Akta Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris merupakan alat bukti yang otentik karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sebagai alat bukti yang otentik maka akta tersebut merupakan alat bukti yang mengikat, apa yang ditulis dalam akta itu harus dipercayai oleh hakim, harus dianggap benar adanya selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.
Keberadaan Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL) dalam Proses Pendaftaran Tanah Fedri C. Pratama Tampubolon; Ari Budi Susetyo
Notary Journal Vol 2, No 1: April 2022
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i1.4867

Abstract

The existence of Electronic Mortgage is currently regulated in the Minister of ATR/BPN Regulation Number 5 of 2020 concerning Electronic Mortgage Services. Since the promulgation of the regulation, Mortgage Rights which were previously carried out conventionally have shifted to electronic mortgages. This causes various obstacles that lead to the question of the effectiveness of the electronic mortgage. The purpose of this research is to identify and analyze related to the benefits, the role of PPAT and the advantages for PPAT in the Electronic Mortgage Rights system. This research is a normative juridical research using the approach of legislation, concepts, and comparisons. This study uses primary, secondary, tertiary legal materials with literature study tracing techniques and uses qualitative descriptive techniques. From the results of the study, it can be concluded that the benefits of electronically integrated Mortgage services are timeliness of Mortgage registration, Economical, Roya and credit overtake can be done quickly, ease of access management, reporting and monitoring of the number and value of Mortgage in all branches. The main task of PPAT in terms of electronic mortgage services is to make APHT. Prior to making APHT, PPAT is obliged to carry out certificate checks both online and manually according to the readiness of the respective Land Office data. PPAT registers APHT with the Land Office through an online system. Through the Partner Application, PPAT uploads several required documents into the system until the issuance of the Introduction to the Deed (SPA). Electronic Mortgage Rights make it easy for users, especially for PPATs because Electronic Mortgage Rights aim to provide timeliness, speed, convenience, and affordability with the principle of openness in the context of public services.Bahasa Indonesia Abstrak: Adanya Pembebanan Hak Tanggungan Elektronik saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik. Semenjak diundangkannya peraturan tersebut Pembebanan Hak Tanggungan yang dulunya dijalankan secara konvensional beralih ke hak tanggungan elektronik. Hal tersebut menyebabkan berbagai kendala yang menyebabkan dipertanyakannya efektifitas adanya hak tanggungan elektronik tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis terkait dengan manfaat, peranan PPAT dan keuntungan bagi PPAT dalam sistem Hak Tanggungan Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, tersier dengan teknik penelusuran studi kepustakaan dan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa manfaat pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik adalah ketepatan waktu pendaftaran Hak Tanggungan, Ekonomis, Roya dan overtake kredit bisa dilakukan dengan cepat, kemudahan manajeman akses, reporting dan monitoring jumlah dan nilai Hak Tanggungan di seluruh cabang. Tugas utama PPAT dalam hal pelayanan hak tanggungan elektronik adalah membuat APHT. Sebelum pembuatan APHT, PPAT wajib melaksanakan pengecekan Sertipikat baik secara online maupun manual menyesuaikan dengan kesiapan data Kantor Pertanahan masing-masing. PPAT mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan melalui sistem online. Melalui Aplikasi Mitra Kerja, PPAT mengunggah beberapa dokumen yang dipersyaratkan ke dalam sistem sampai dengan terbitnya Surat Pengantar Akta (SPA). Hak Tanggungan elektronik memudahkan para penggunanya terutama bagi PPAT karena Hak Tanggungan Elektronik bertujuan untuk memberi ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dengan asas keterbukaan dalam rangka pelayanan publik.
Pembentukan Holding Ultra Mikro sebagai Tindakan Privatisasi BUMN Qaida Dlarieba Untsa
Notary Journal Vol 2, No 1: April 2022
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i1.4894

Abstract

PP No. 73 of 2021 is the basis for the establishment of the Ultra Micro holding. The topic of this article’s discussion is if the establishment of the Ultra Micro holding can be qualified as privatization and what are the legal consequences of the establishment of the Ultra Micro holding. Based on the provisions of PP No. 73 In 2021, the formation of the Ultra Micro holding is not merely a corporate action carried out by BRI, but is carried out by BRI as a result of PP No. 73 of 2021. The addition of shares in BRI originating from Pegadaian and PNM shares will result in an increase in the proportion of Government-owned shares in BRI, so to maintain the proportion of share ownership owned by the government and other shareholders in BRI, BRI will increase its capital with pre-emptive rights (rights issues). The rights issue has an effect on increasing the ownership of shares circulating in the community, so it can be classified as an act of privatization. The establishment of an Ultra Micro holding can legally result in changes in the Government's control of Pegadaian and PNM, categorized as a takeover transaction (acquisition) so that there is still an obligation to notify KPPU.Bahasa Indonesia Abstrak: PP No. 73 Tahun 2021 merupakan dasar dilakukannya pembentukan holding Ultra Mikro. Permasalahan yang menjadi pokok bahasan artikel ini adalah apakah pembentukan Holding Ultra Mikro dapat dikualifikasikan sebagai Privatisasi BUMN dan bagaimana implikasi hukum atas pembentukan holding Ultra Mikro. Berdasarkan ketentuan PP No. 73 Tahun 2021, pembentukan holding Ultra Mikro bukanlah semata-mata aksi korporasi yang dilakukan oleh BRI, melainkan dilakukan oleh BRI sebagai akibat adanya PP No. 73 Tahun 2021. Penambahan saham pada BRI yang berasal dari saham Pegadaian dan PNM akan mengakibatkan proporsi kepemilikan saham milik Pemerintah pada BRI meningkat, sehingga untuk tetap mempertahankan proporsi kepemilikan saham milik pemerintah dan pemegang saham lainnya pada BRI, BRI melakukan penambahan modal dengan HMETD (right issue). Right issue tersebut berpengaruh terhadap penambahan kepemilikan saham yang beredar di masyarakat, sehingga dapat digolongkan sebagai tindakan privatisasi. Pembentukan holding Ultra Mikro secara hukum dapat berakibat terhadap perubahan pengendalian Pemerintah pada Pegadaian dan PNM, dan dapat dikategorikan sebagai transaksi pengambilalihan (akuisisi) sehingga tetap terdapat kewajiban notifikasi kepada KPPU.
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Tertutup (Studi Perbandingan: Singapura dan Indonesia) Putri Rizka Ramadhani; Shandy Angelica Elizabeth Hutagalung
Notary Journal Vol 2, No 1: April 2022
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i1.5407

Abstract

A beneficial owner of a private limited liability company (BO) is an individual whose share ownership is more than 25% or has control over the Company. The Panama Papers scandal triggered the principle of recognizing the beneficial owner, so many countries have subsequently committed to implementing this principle. The implementation of recognizing the beneficial owner is carried out to prevent the occurrence of criminal acts of money laundering and terrorism financing (ML-TF). Entrepreneurs often carry out ML-TF by hiding the actual BO in a company (done with a layering structure). The implementation of the principle of recognizing the BO is carried out in Singapore and Indonesia. However, in practice, there are some similarities and differences. The purpose of this study is to explain the regulation and its implementation of recognizing the beneficial owners of a private limited liability company in Singapore and Indonesia, as well as to find out the roles and responsibilities of those who report the beneficial owner information. This study uses an empirical normative legal research method assisted by a comparative law approach. This research shows that the reporting party in both countries is the board of directors, but in Singapore, the other party obliged to report is the Corporate Secretary, while in Indonesia, it can also be reported by a notary based on a power of attorney. This difference in roles results in different responsibilities for the reporting party. According to the author, Indonesia can create a profession such as the corporate secretary to identify and verify the BO. This is because the identification is an obligation that is material proof, so it cannot be imposed on a notary who only has a formal evidentiary responsibility.Bahasa Indonesia Abstrak: Beneficial Owner atau Pemilik Manfaat pada Perseroan Terbatas tertutup (Perseroan) adalah orang perseorangan yang kepemilikan sahamnya lebih dari 25% atau memiliki kendali di Perseroan. Prinsip mengenali Pemilik Manfaat ini dipicu dari skandal Panama Papers, sehingga banyak negara yang kemudian berkomitmen untuk menerapkan prinsip tersebut. Penerapan mengenali Pemilik Manfaat dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPP-PT). TPP-PT sering ditemukan dilakukan oleh para pengusaha dengan cara menyembunyikan Pemilik Manfaat yang sebenarnya dalam suatu Perseroan (dilakukan dengan struktur layering). Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat pada Perseroan ini dilakukan oleh negara Singapura dan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai pengaturan dan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat pada Perseroan tertutup di Singapura dan Indonesia, serta untuk mengetahui peran dan tanggung jawab dari yang melaporkan informasi Pemilik Manfaat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang dibantu dengan pendekatan perbandingan hukum. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak pelapor di kedua negara adalah direksi, namun di Singapura, pihak lainnya yang wajib melaporkan adalah Corporate Secretary (Corpsec), sedangkan di Indonesia, dapat dilaporkan juga oleh notaris berdasarkan kuasa. Perbedaan peran ini mengakibatkan adanya perbedaan tanggung jawab bagi pihak pelapor. Menurut penulis Indonesia dapat menciptakan satu profesi seperti Corporate Secretary yang bertugas melakukan identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat. Hal ini dikarenakan pengindetifikasian merupakan suatu kewajiban bersifat pembuktian material, sehingga tidak dapat dibebankan kepada notaris yang hanya memiliki kewajiban pembuktian secara formil.
(RETRACTION) Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta yang Dibuatnya Sinaga, Ruth Alnila; Raffles, Raffles; Suryahartati, Dwi
Notary Journal Vol 2, No 1: April 2022
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i1.5439

Abstract

(This article is retracted because of duplicate publication)The purpose of this study is to analyze and criticize the arrangement of the Notary's responsibility after his term of office ends and the legal consequences of the Notary's liability after the end of his term of office. This research is normative legal research and uses conceptual approach and statutory approach. The results of the research are that the responsibility of the Notary's position on the deed made by or before him is until the Notary dies because the authentic deed made by the Notary has perfect evidentiary power where the Notary knows for sure the legal actions outlined in the deed are desired and agreed upon by the parties. The legal consequences for a Notary if a legal problem arises criminally, namely if it is indicated in Article 263 of the Criminal Code to falsify a letter, criminal sanctions can be given, if there is a civil error, namely a formal error which results in the deed being an underhand deed and causing a loss, it can be requested for compensation. The loss to the deed is because it should be an authentic deed that has legal force as perfect evidence in the trial, instead it becomes an underhand deed.BAHASA INDONESIA ABSTRACTTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir dan akibat hukum pertanggungjawaban Notaris setelah berakhir masa jabatannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu tanggung jawab jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah sampai Notaris meninggal dunia karena akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di mana Notaris mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam aktanya dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Akibat hukum terhadap Notaris apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana yaitu bila diindikasi pada Pasal 263 KUHP melakukan pemalsuan terhadap surat dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap kesalahan formil yang mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan menimbulkan kerugian dapat dimintakan ganti kerugian terhadap akta tersebut karena seharusnya akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sempurna dalam persidangan malah menjadi akta di bawah tangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April Vol. 5 No. 2 (2025): October Vol. 5 No. 1 (2025): April Vol. 4 No. 2 (2024): October Vol 4, No 1: April 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April Vol 3, No 2: October 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): October Vol 3, No 1: April 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April Vol 2, No 2: October 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): October Vol 2, No 1: April 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April Vol 1, No 2: October 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): October Vol 1, No 1: April 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April More Issue