cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susi Susantijo
Contact Email
susi.susantijo@uph.edu
Phone
+622125535168
Journal Mail Official
notary.journal@uph.edu
Editorial Address
Universitas Pelita Harapan Graduate Campus Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Notary Journal
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 27970213     EISSN : 27766616     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Journal is published by the Master of Notary Study Program of the Faculty of Law at Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the notary field resulting from scientific research or research-based scientific law writing. The journal aims to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners to publish original research including, but not limited to, Notary Law and Regulation, Business Law, Agrarian Law, and Intellectual Property Rights Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2: October 2023" : 5 Documents clear
Prosedur Perolehan Hak Pakai di atas Tanah Hak Milik Menurut Hukum Tanah Nasional untuk Menjamin Kepastian Hukum bagi Orang Asing Christie, Gracia; Merlim, Valerie; Widjojo, Anne Gunadi Martono
Notary Journal Vol 3, No 2: October 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.6997

Abstract

Indonesia has a prohibition on ownership of freehold land by foreigners. Foreign citizens who are domiciled in Indonesia and want to obtain land rights can obtain a right of use with a period of time. This research's purpose is to analyze procedure for foreigners to obtain Right of Use of freehold land with time limitation in Indonesia, and the role of Land Deed Official (PPAT) in the making of the deed of Right of Use of freehold land with time limitation. This research is empirical normative research with data  from literature study and interviews. Type of approach that used in this research is systematic of law. Foreign citizens domiciled in Indonesia can have a Right of Use with a period of time on freehold land must fulfill the requirements and procedures in accordance with Indonesian laws and regulations. This is to ensure the achievement of legal certainty. In the acquisition of the right of use on freehold land, the role of the land deed official as a public official authorized to make deeds for the acquisition of the right of use on freehold land is necessary. Unfortunately, in practice there are still land deed officials who do not follow the procedures of Right of Use in accordance with the laws and regulations.Bahasa Indonesia Abstrak: Di Indonesia terdapat larangan kepemilikan tanah Hak Milik oleh orang asing. Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia dan ingin memperoleh Hak Atas Tanah dapat memperoleh Hak Pakai dengan jangka waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bagi WNA untuk memperoleh Hak Pakai di atas tanah Hak Milik dengan jangka waktu di Indonesia, serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta atas Hak Pakai di atas tanah hak milik dengan jangka waktu tertentu. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sistematika hukum. Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai hak pakai dengan jangka waktu di atas tanah hak milik harus memenuhi syarat dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal itu dilakukan agar tercapainya kepastian hukum. Dalam perolehan hak pakai di atas tanah hak milik perlu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta guna perolehan hak pakai di atas tanah hak milik. Tetapi sangat disayangkan, dalam praktik masih ada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak mengikuti prosedur hak pakai sesuai peraturan perundang-undangan.
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuat Tanpa Dihadiri Pihak Penghadap Thomas, Thomas
Notary Journal Vol 3, No 2: October 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.7083

Abstract

An authentic deed is a perfect piece of evidence, which means that an authentic deed has physical, formal and material evidentiary power in accordance with the provisions based on Article 1886 of the Civil Code. Notaries play an important role in the process of making an authentic deed, the provisions of which are regulated in general law as well as the code of ethics attached to Notaries. However, sometimes when making an authentic deed, various problems are often found in the preparation process, one of which is the carrying out of the authentic deed without the presence of the party present. This research intends to examine the responsibilities and legal consequences of this problem. This research is normative juridical research using secondary data through statue approach case approach. It was found that the Notary violated the Law of Notary Position, has a number of responsibilities, and authentic deeds made under such conditions also have legal consequences that are detrimental to the parties to the deed. Bahasa Indonesia Abstrak: Akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna yang artinya akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUH Perdata. Notaris berperan penting dalam proses pembuatan suatu akta autentik yang mana ketentuannya diatur dalam undang-undang secara umum begitu juga dengan kode etik yang melekat terhadap Notaris. Namun terkadang dalam pembuatan akta autentik sering ditemukan berbagai masalah dalam proses penyusunannya, salah satunya adalah dengan dilaksanakannya pembuatan akta autentik tanpa dihadiri pihak penghadap. Penelitian ini bermaksud untuk menelaah mengenai tanggung jawab dan akibat hukum atas masalah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Ditemukan bahwa Notaris melanggar UUJN, memiliki sejumlah tanggung jawab, dan terhadap akta autentik yang dibuat dengan kondisi demikian juga memiliki akibat hukum yang merugikan para pihak dalam akta tersebut.
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Permanasari, Nur Indah; Gunanegara, Gunanegara
Notary Journal Vol 3, No 2: October 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.7070

Abstract

Land acquisition for the implementation of development in the public interest is currently increasing along with and in line with the progress and dynamics of society, both in urban and rural areas. The government's authority to conduct land acquisition for public purposes is based on the principle that all land rights have a social function. Based on this, land acquisition for the public interest, especially for toll roads, is made possible by the state. This research discusses legal certainty of process and the correct implementation of compensation in land acquisition for public interest, especially for toll roads. This research is a normative law research with statute approach. The result of the research shows that in the implementation of land acquisition, it is necessary to have compensation and is the most important element. Compensation cannot be done arbitrarily. However, it still must reflect legal certainty so that there is clarity on procedures related to the basis for payment of compensation in the land acquisition process. This research finds that there are already provisions for establishing a land acquisition process and a compensation process that must be carried out by various parties. Bahasa Indonesia Abstrak: Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada dewasa ini semakin meningkat seiring dan sejalan dengan kemajuan dan dinamisasi masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kewenangan Pemerintah untuk melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada asas bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka pengadaan tanah bagi kepentingan umum khususnya bagi jalan tol sangat dimungkinkan oleh negara. Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum proses dan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan di dalam penggantian kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya bagi pembangunan jalan tol. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut perlu adanya ganti kerugian dan menjadi unsur terpenting. Ganti kerugian tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Namun tetap harus mencerminkan adanya kepastian hukum sehingga terdapat kejelasan prosedur terkait dasar pembayaran ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah. Penelitian ini menemukan bahwa sudah adanya ketentuan penetapan proses pengadaan tanah dan proses ganti kerugian yang harus dilakukan oleh berbagai pihak.
Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta dalam Perkawinan Campuran sebagai Sarana Perlindungan Harta Perkawinan Berupa Hak Milik atas Tanah Monoarfa, Reynaldi Alexandro; Silalahi, Monica Sortalina; Hartanto, Stefanie
Notary Journal Vol 3, No 2: October 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.6963

Abstract

One of the forms of assets that can be obtained by a husband and wife during marriage can be in the form of The Right to Own a land. In accordance with Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, The Right to Own a land may only be owned by Indonesian citizens. The Marriage Law in Indonesia allows Mixed Marriages to be held, namely marriages between Indonesian citizens and foreign citizens. However, in accordance with the regulations in the Agrarian Law, foreign citizens who obtain The Right to Own a land due to a mixture of marital assets are required to relinquish these rights within a predetermined period of time. This research aims to find a solution to the ownership of the Right to Own a land in a Mixed Marriage. This study uses research methods with Normative Juridical Research method, as well as using legal systematics approach. To regulate marital assets, the Marriage Law in Indonesia allows a husband and wife to make a marriage agreement. Making a marriage agreement is useful for protecting the rights of husband and wife who obtain property rights over land during marriage.Bahasa Indonesia Abstrak: Salah satu bentuk harta yang dapat diperoleh suami dan istri selama perkawinan dapat berbentuk Hak Milik atas tanah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan diadakannya suatu Perkawinan Campuran, yakni perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Namun, sesuai dengan peraturan di dalam UUPA, Warga Negara Asing yang memperoleh Hak Milik atas tanah karena percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penilitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dari kepemilikan Hak Milik atas tanah di dalam suatu Perkawinan Campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan jenis pendekatan terhadap sistematika hukum. Untuk mengatur mengenai harta perkawinan, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan dibuatnya suatu Perjanjian Perkawinan oleh suami dan istri. Pembuatan Perjanjian Perkawinan ini berguna untuk melindungi hak pasangan suami dan istri yang memperoleh Hak Milik atas tanah selama perkawinan.
Akibat Hukum Akta Jual Beli yang tidak Dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Putri, Inggar Komala; Bianda, Rachel; Widjojo, Anne Gunadi Martono
Notary Journal Vol 3, No 2: October 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.7050

Abstract

The deed of sale and purchase is a deed drawn up by the Land Deed Officers (PPAT) so that it is included as an authentic deed that must be signed by the parties and witnesses before the PPAT. This research analyzed the Supreme Court Decision No. 627/PK/PDT/2018 which makes the sale and purchase deed that was not signed before the PPAT as the object of the dispute. This study aims to find the legal consequences of sale and purchase deeds that are not made before the Official Making the Land Deed in the Supreme Court Decision Number 627/PK/PDT/2018. This study uses normative juridical methods with case approach. The result of this research is that not all sale and purchase deeds that are not signed before the PPAT can be cancelled. One of them is the deed of sale and purchase which is not signed before the PPAT but is already binding on a third party, so that it has the potential to harm the third party if the deed is canceled, such as the example of a dispute with the Supreme Court Decision Number 627/PK/PDT/2018.Bahasa Indonesia Abstrak: Akta Jual Beli merupakan akta yang dibuat oleh PPAT sehingga termasuk sebagai akta autentik yang harus ditandatangani oleh para pihak dan saksi di hadapan PPAT. Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 627/PK/PDT/2018 yang menjadikan akta jual beli yang tidak ditandatangani di hadapan PPAT sebagai objek sengketanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai akibat hukum terhadap akta jual beli yang tidak dibuat di hadapan PPAT dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 627/PK/PDT/2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa tidak semua akta jual beli yang tidak ditandatangani di hadapan PPAT dapat dibatalkan. Salah satunya adalah akta jual beli yang tidak ditandatangani di hadapan PPAT namun sudah mengikat pihak ketiga, sehingga berpotensi merugikan pihak ketiga jika akta itu dibatalkan seperti contoh sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 627/PK/PDT/2018.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April Vol. 5 No. 2 (2025): October Vol. 5 No. 1 (2025): April Vol. 4 No. 2 (2024): October Vol 4, No 1: April 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April Vol 3, No 2: October 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): October Vol 3, No 1: April 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April Vol 2, No 2: October 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): October Vol 2, No 1: April 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April Vol 1, No 2: October 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): October Vol 1, No 1: April 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April More Issue