cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Efridani Lubis
Contact Email
fhuiajurisdictie@gmail.com
Phone
+6221-8484719
Journal Mail Official
fhuiajurisdictie@gmail.com
Editorial Address
Gedung Alawiyah Lt. 5, Jalan Raya Jatiwaringin No. 12 Pondok Gede, Jakarta, Indonesia, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Jurisdictie
Published by Universitas Islam As-Syafi'iyah
ISSN : 16935918     EISSN : 28098641     DOI : https://doi.org/10.34005/jhj
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Jurisdictie is focused on publishing the original research articles, review articles from contributors, and the current issues related to Law Studies. The main objective of Jurnal Hukum Jurisdictie is to provide a platform for the international scholars, academicians, and researchers to share the contemporary thoughts in the fields of Law Studies. SCOPE. Jurnal Hukum Jurisdictie publishes research papers in the all the fields of Law Studies. Constitutional Law, Criminal Law, Business Law Syaria Business Law, International Law, Islamic Law, Anti-Corruption Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum" : 6 Documents clear
Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Mengalami Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 294/PN.Tlg/2015) Tantra Hadimulya; Syarif Fadhilla; Muhammad Fahruddin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.741 KB) | DOI: 10.34005/jhj.v2i2.23

Abstract

Manpower is an important part of driving the wheels of national development. The number and composition of the workforce which always changes along with the dynamics of growth and population density results in an imbalance between the number of labor force and available job vacancies. This situation is presumed to not only give rise to higher unemployment, but also lead to increasingly severe poverty. Due to the lack of economic pressure, children are required to help their parents in order to increase family income in order to fulfill their daily needs. In this paper, the author focuses on the formulation of the problem, namely: 1. How is the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower? 2. What are the hindering factors regarding the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower ?. This study aims to find out what factors hinder the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, to determine how the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 of 2003 About Employment. Where the descriptive research method aims to solve problems through collecting, compiling, and analyzing data to get answers to the main problem. From the main problem formulation raised in this paper, the authors conclude, that the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is less effective.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemakai Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Jkt.Sel) Azhar Priambodo; Syarif Fadillah; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.73 KB) | DOI: 10.34005/jhj.v2i2.32

Abstract

Azhar Priambodo, 1220150001.Dalam ajaran agama disebutkan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci diibaratkan seperti kertas putih. Seperti yang termuat dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang artinya: “Dan hendaklah Allah takut kepada orang-orang yang meninggalkan anak-anak lemah yang mereka khawatirkan (kesejahteraannya). Oleh karena itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan kalimat yang benar”. Kemudian orang tua yang menjadikan anak, menjadi baik atau sebaliknya menjadi jahat. Dalam berbagai cara upaya pembinaan dan perlindungan tersebut banyak dijumpai permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat dan permasalahan tersebut terdapat pada anak yang menyimpang dari pola perilakunya. Bahkan ada anak-anak yang masih di bawah umur narkotika tanpa mengetahui status sosial dan ekonominya. Untuk memenuhi narkoba, ia mencuri, menipu dan menjual barang miliknya atau orang lain. Kalau dia masih sekolah, uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba, sehingga ia diancam akan putus sekolah. Pelanggaran yang dilakukan oleh pecandu narkotika di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain semakin majunya globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta gaya hidup sebagian orang tua yang telah memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai dan perilaku pecandu narkotika di bawah umur. Masalah yang akan dibahas: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika?, 2) Apa saja faktor pendukung dan kendala hukum dalam penanganan kasus anak korban pengguna narkotika?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada anak korban penyalahgunaan narkotika; 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Undang-Undang dalam memberikan perlindungan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Kesimpulan: 1) Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia khususnya perlindungan hukum, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai perkembangan, Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lebih-lebih lagi, Mencegah remaja dan anak usia sekolah dari penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan terkait narkotika dalam kurikulum SD hingga SMA. 2) Peranan hukum terhadap anak korban penggunaan narkotika yaitu dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dimana pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang diatur dalam program pembangunan nasional. . Kebijakan pemerintah ini dimasukkan ke dalam kebijakan sosial. Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum, termasuk kebijakan legislasi pembuatan aparatur hukum. Padahal kebijakan pencegahan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.
Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg) Nugroho Doni Saputro; Dailami Firdaus; Damrah Mamang
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.484 KB) | DOI: 10.34005/jhj.v2i2.33

Abstract

Skripsi ini membahas bagaimana dampak dari tindakan eksploitasi anak dan bagaimana dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan anak. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya anak di bawah umur yang berkeliaran di jalanan mengamen, mengemis, menjual barang dan lain sebagainya, hal ini dilatarbelakangi karena orang tua yang tidak terlalu memperdulikan perbuatannya yang menyuruh atau membiarkan anak-anaknya bekerja di jalanan karena suatu alasan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana faktor penyebab terjadinya tindakan eksploitasi anak dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan anak, serta bagaimana pengaturan perlindungan anak di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan didukung oleh penelitian yuridis empiris. Jenis dan sumber data menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka ditambah wawancara untuk melengkapi data. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa suatu tindakan eksploitasi didasarkan pada berbagai faktor yang meliputi faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor sosial. Kesimpulan dalam skripsi ini salah satu faktor terkuat yang mendorong terjadinya eksploitasi adalah faktor ekonomi, karena lemahnya keadaan ekonomi keluarga dapat menyebabkan orang tua mengabaikan segala cara dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, termasuk menyuruh atau mengizinkan anak. ke jalan untuk membantu menghasilkan uang. Hal ini berdampak sangat buruk terhadap tingkat kesejahteraan anak, pemenuhan hak-hak anak yang tidak lengkap, pergaulan yang bebas dan tidak terkendali, perubahan-perubahan pada anak.
Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ulfah Hidayah; M Taofik Makarao; Syarif Fadillah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.618 KB) | DOI: 10.34005/jhj.v2i2.34

Abstract

Ulfa Hidayah Syarikatunnamla, 1220160028, Legal Protection for Child Actors Sexual Offenses According to Law No. 35 of 2014 regarding Child Protection. A child who has committed a criminal act of sexual need still obtain legal protection in all proceedings before or during the trial in the best interest of the child. The government has established Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as a strong legal basis to protect the rights of children as perpetrators. This research uses a qualitative descriptive research method, which is in the form of describing, analyzing and analyzing the applicable provisions, to provide an overview of how legal protection for child perpetrators of sexual crimes is linked to the Child Protection Act. The results of this study have illustrated that the Child Protection Law is good enough in terms of protecting children's rights and sanctions for children who violate the rules. It's just that what needs to be considered is the implementation, so that the regulations and their implementation can go walk side by side.
Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pengguna Narkoba dan Pertanggungjawaban menurut Hukum Positif di Indonesia Mila Azizah; M Taofik Makarao; Syarif Fadillah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.184 KB) | DOI: 10.34005/jhj.v2i2.35

Abstract

Cases of children as drug users are victims of drug abuse who are vulnerable to being part of the drug trafficking circle, even becoming an opportunity for dealers and suppliers to use children as couriers. The main problem of this research is about the legal protection of the rights of children who use drugs and criminal responsibility for children as perpetrators of criminal acts of drug users according to positive law in Indonesia. The research carried out for this thesis is normative legal research with a law and comparative approach. Data collected through primary, secondary and tertiary legal materials which were then analyzed qualitatively to obtain research results regarding the legal protection of the rights of children who use drugs to obtain legal assistance at the stage of investigation, prosecution and court based on the provisions of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court and criminal responsibility for children as perpetrators of criminal acts of drug users by undergoing action in the form of rehabilitation as drug abuse based on Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court.
Implikasi Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika melalui Mekanisme Diversi dalam Perspektif Perlindungan Anak Nurkholis Nurkholis; M Taofik Makarao; Damrah Mamang
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.093 KB) | DOI: 10.34005/jhj.v2i2.36

Abstract

In general, the definition of diversion is the transition of settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside criminal justice. In which, the diversion processes will apply a restorative justice approach as the goal of punishment in handling cases of child drug abusers. Nowdays, punishment is not the best solution for children. Imposing imprisonment for children who commit narcotics offenses becomes lame when Law Number 11 of 2012 Concerning the Child Criminal Justice System and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which emphasizes the rehabilitation process for addicts and narcotics abusers, are not implemented by the authorities. law enforcer. In addition, this thesis discusses and describes the factors that cause children to abuse narcotics, law enforcement against children of narcotics abusers through diversion mechanisms, and their implications for solving cases of children who abuse narcotics from a child protection perspective. This research is a normative juridical study, where the author examines the law which is then linked to the extent to which these regulations are applied and applicable in society. The results of this study reveal the factors that cause children to become offenders of narcotics crimes, which consist of internal and external factors, then law enforcement against children of narcotics abusers through a diversion mechanism must be carried out at all levels of the legal process both at the Pre-Adjudication, Adjudication, and Post Adjudication stages. This is in accordance with the Philosophy of Child Criminal Justice, which is to realize children's welfare and avoidance of retaliation, and its implications for the settlement of cases of children who abuse narcotics from a child protection perspective in 2 Decisions Number 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt, and Decision Number 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt, the fact is that no evidence has been found that diversion has been attempted, even though in the trial process the reference is made for the Juvenile Criminal Justice System. Whereas in a case that is almost similar through the Surabaya District Court Decision Number 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby successfully attempted by diversion, so that differences in decisions or decisions can result in legal uncertainty and harm the interests, welfare and protection of children.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Problematika Hukum Kontemporer di Era Digital Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi Vol 6 No 1 (2024): Problematika Hukum Bisnis Pada Era Digital Vol 5 No 2 (2023): Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Digital Vol 5 No 1 (2023): PROTECTION OF CHILDREN AND PROHIBITION OF DRAG USE Vol 4 No 1 (2022): Penerapan Hukum Pada Masa Covid-19 Vol 4 No 2 (2022): Aspek Hukum Pidana Dalam Era Digital Vol 3 No 2 (2021): Hukum dalam Dunia Digital Vol 3 No 1 (2021): Aspek Syariah dalam Perkembangan Hukum Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Vol 2 No 1 (2020): Perkembangan Hukum Pidana dan Penegakannya Vol 1 No 2 (2019): Perlindungan Konsumen dalam Berbagai Aspek Kajian More Issue