Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
56 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2020)"
:
56 Documents
clear
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN DOGOL DI KUTAI KARTANEGARA ]]>
<![CDATA[Gennyfer Christine Soukotta]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1045.556 KB)
<![CDATA[ABSTRAK                                   Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah penulis mengangkat adanya permasalahan mengenai pelaku tindak pidana yang menggunakan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara yang penegakan hukumnya terlihat tidak sesuai dengan peraturan saat ini. Penggunaan alat penangkap ikan dogol berdampak kerusakan pada terumbu karang dan dapat memusnakan ikan beserta bibit ikan akibat alat penangkap ikan dogol yang digunakan sampai ke dasar laut. Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan fakta yang ada mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengunakan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara.Hasil penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum secara preventif dengan cara pembinaan, sosialisasi, pengawasan, serta pengendalian, dan penegakan hukum secara represif dengan cara memberi surat peringatan dan membuat surat pernyataan tidak menggunakan alat penangkap ikan dogol lagi. Faktor-faktor penghambat dari sisi yuridis yaitu kurangnya diskusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan nelayan sebelum menetapkan peraturan tersebut, faktor masyarakat yaitu kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat terhadap peraturan saat ini, faktor dari penegak hukum yaitu aparat penegak hukum yang kurang efektif melakukan pengawasan atau patroli diperairan Kutai Kartanegara, dan dari faktor sarana dan prasarana pendukung yaitu kurangnya dari aparat penegak hukum yang hanya memiliki kapal terbatas untuk melakukan patroli atau pengawasan.   Kata kunci : Alat Penangkap Ikan, Penegakan Hukum,  ]]>
<![CDATA[PEERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA OUTSOURCING DI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Alexander Adhietya Darmawan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.918 KB)
<![CDATA[Alexander Adhietya D, Roziqin, Sri Endang Rayung WulanFakultas Hukum Universitas BalikpapanJln. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagiaalexander.renmin@yahoo.com  ABSTRAKRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kota Balikpapan dan apakah yang menjadi kendala bagi Disnakertrans Kota Balikpapan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Keselamatan Dan Kesehatan (K3) Terhadap Tenaga Kerja Ourtsoucing. Tujuan penelitian ini yang ingin dicapai adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kota Balikpapan, dan mengetahui dan menganalisis apakah yang menjadi kendala bagi Disnakertrans Kota Balikpapan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Keselamatan Dan Kesehatan (K3) Terhadap Tenaga Kerja Ourtsoucing. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan prespektif mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: Perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kota Balikpapan meliputi Perlindungan persyaratan hubungan kerja, perlindungan persyaratan pengupahan, perlindungan persyaratan waktu kerja waktu istirahat dan upah kerja lembur, perlindungan persyaratan jamsostek, kompensasi kecelakaan kerja, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja outsourcing di Kota Balikpapan tidak diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tenaga kerja merasa dirugikan secara ekonomi dan sosial, merasa diperlakukan tidak adil serta tidak manusiawi sebelum, selama dan setelah mereka bekerja.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI AREA PARKIR PASAR PANDAN SARI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[fathul qirom]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.868 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan Hukum terhadap pedagang kak lima yang berjualan di area parkir pasar pandan sari Kota Balikpapan  dan mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir pasar pandan sari Kota Balikpapan dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Balikapapan Nomor 22 tahun 2000 tentang pengurusan dan pembinaan pasar yang mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikapapan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengurusan dan Penbinaan Pasar Metode pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mendasarkan pada asas-asas hukum serta berbagai peraturan yang terkait dengan penelitian ini sebagai pendekatan utamanya yang didukung dengan hasil wawancara dengan responden terkait.Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa Penegakan Hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir pasar pandan sari kota Balikpapan yang di lalukan oleh Dinas Perdagangan dengan mengunakan upaya penegakan hukum secara preventif berupa pemberian sosialisasi dan Himbauaan terhadap PKL dan di lokasi Pasar Pandan Sari , sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan dengan cara merazia para PKL yang berjualan di area parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENYELESAIAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PASER ]]>
<![CDATA[Abdul Abdul Wahid]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (610.634 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Mekanisme penyelesaian pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Paser Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penyelesaian pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Paser.Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dengan analisis secara normative kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis Normatif, Penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu Tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti Pendekatan tidak terlepas dari persoalan-persoalan hukum yang terjadi mengenai bagaimana mekanisme Mekanisme penyelesaian pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Paser terhadap masyarakat atas kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan mekanisme penyelesaian pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kabupaten paser, adalah pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan di Kabupaten Paser tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadan Tanah Untuk Kepentingan umum yakni Pasal 38, dimana Panitia pengadaan tanah melakukan musyawarah dengan seluruh wargar yang terkena proyek Pembangunan jalan dua jalur dan serta pendekatan secara kekeluargaan dengan mendatangi rumah ke rumah warga yang masih mempertahankan tanahnya dengan cara musyawarah dan serta dilakukan Negoisasi ulang yang bertempat di Kantor Desa Janju yang di ketua oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Paser selaku ketua Tim 9 Panitia pengadaan Tanah Tahun 2014, dengan menginventarisir terhadap penyebab ketidak sepahaman dan penyelesaian terhadap ganti kerugian tanah masyarakat yang tekena pembangunan jalan dua jalur di Km 7-12 di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.   Kata kunci : Mekanisme Penyelesaian, Pemberian Ganti Rugi, Pengadaan Tanah ]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK LUAR KOTA BALIKPAPAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DALAM WAKTU 2X24 JAM YANG BERDOMISILI DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Achmad Ricard William]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (894.092 KB)
<![CDATA[ABSTRAKRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan dan faktor - faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui faktor - faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan.Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian mengenai hal - hal yang bersifat yuridis dan fakta yang ada mengenai penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan terbagi menjadi penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif berupa sosialisasi tentang administrasi kependudukan sekali dalam setahun di 34 (tiga puluh empat) kelurahan di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan, sedangkan penegakan hukum secara represif berupa dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun sekarang atas saran Hakim Pengadilan Negeri Kota Balikpapan pembayaran denda administratif didelegasikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Faktor - faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor kebudayaan. Kata Kunci:Penduduk, Penegakan Hukum, Masyarakat]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA OPTIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN REFRAKSIONIS OPTISIEN PADA PAPAN NAMA DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[rahana maiwa]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (433.972 KB)
<![CDATA[ABSTRAKPenyelenggara optik yang tidak mencantumkam refraksionis optisien pada papan nama, masih banyak di Kota Balikpapan dan beberapa penyelenggara optik yang beralasan tidak mengerti atau tidak memahami mengenai aturan yang ada padahal sebelum membuka usaha tersebut penyelenggara optik sudah diberikan aturan mengenai kewajiban sebagai penyelenggara optik yang wajib meletakkan papan nama refraksionis optisien pada papan nama dan apa saja yang harus mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Rumusan masalah penelitian ini adalah Pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara optik yang tidak mencantumkan refraksionis optisien pada papan nama di Kota Balikpapan. Metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang ditunjang dengan data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dan mendapatkan data secara langsung dengan narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan , Dinas Perizinan Kota Balikpapan dan Dinas Kesehatan Kota Yang Berada di Kota Balikpapan untuk mengetahui data-data mengenai pelanggaran terserbut. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyelenggara Optik Yang Tidak Mencantumkan Refraksionis Optisien Pada Papan Nama Di Kota Balikpapan, ada bentuk dilakukannya yaitu Pertanggungjawaban Hukum secara administratif berupa teguran tertulis,pencabutan izin sementara,dan/atau pencabutan izin.Kata Kunci: Kesehatan, Penyelenggara Optik, Refraksionis Optisien  dan Pertanggunggungjawaban Hukum.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Mujahidin Mujahidin]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1159.992 KB)
<![CDATA[ABSTRACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis empiris ( sociological research) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktek dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.[1]Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini. Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimaksud pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan cara menjaring informasi atau data secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian penulis juga merujuk kepada aturan-aturan yang terkait dengan judul penelitian serta menggunakan referensi buku-buku untuk melengkapi data yang diperoleh dari pemilik yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Pertama, Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah, Salah satu proses pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan dengan melihat standar kebutuhan meliputi standar jenis, macam, jumlah dan besarnya barang milik daerah yang dibutuhkan, juga merupakan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah melalui pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas. Kedua, Mencatat dan Menghitung aset/barang yang menjadi kebutuhan tahunan SKPD, Seksi Pembinaan dan Perencanaan Barang Milik Daerah bagian perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan/proyek agar menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, tetapi karena kurang tegasnya pimpinan sehingga setiap pimpinan kegiatan/proyek jarang melaporkan ke bidang perlengkapan pada Stuan Kerja Perangkat Daerah tersebut. Ketiga, Pencatatan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset Daerah, Proses pemeliharaan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah belum terlaksana dengan baik. Proses pengamanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bagian Perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan dimulai dari pencatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola, pemasangan label dilakukan oleh pengguna berkoordinasi dengan pembantu pengelola kemudian pembantu pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah. Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Aset Daerah ]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN USAHA GALIAN C YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Dedi Kurniawan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.266 KB)
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN  USAHA GALIAN C YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Dedi Kurniawan Fakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagiagatotkoco179@gmail.com/082143304286 ABSTRACTAlasan pemilihan judul yaitu peneliti berkeinginan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta faktor-faktor apa sajakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin di Kabupaten Penajam Paser Utara.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan data primer dan skunder, selain wawancara penulis menggunakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum ssebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin, antara lain secara preventif maupun refresif, preventif yang dimaksud adalah melakukan pencegahan dengan mengadakan sosialisasi terkait izin pertambangan. Sementara represif berupa penindakan langsung di lapangan oleh aparat pihak Kepolisian terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin, akan tetapi ketika ingin ditindak para pelaku penambang terlebih dahulu mengetahui informasi bahwa akan dilaksanakan operasi penindakan. Adapun faktor-faktor yang menghambat penegakan hukumnya, aparat Kepolisian selalu mengalami kesulitan dalam proses penindakan, faktor masyarakat semenjak diambil alih oleh Pemerintah Provinsi membuat masyarakat cenderung memilih tidak untuk mengurus perizinannya karena membutuhkan biaya dan menyita waktu yang cukup lama, faktor kebudayan yaitu sebagian kecil masyarakat menggantukan mata pencahariannya terhadap hasil tambang tersebut. Hal ini berdampak pada mata pencaharian ketika akan dilakukan penindakan.Saran bagi peneliti terkait perizinan pertambangan agar pemerintah lebih serius dalam memberikan pemahaman atau mensosialisasikan terkait dengan pentingnya izin usaha pertambangan, serta menghimbau masyarakat agar lebih memperhatikan proses administrasi agar dapat mendapatkan kepastian hukum dan tentunya memperhatikan dampak kerusakan lingkungan akibat dari proses penambangan. Kata kunci : Penegakan Hukum, Pertambangan, Izin  ]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP MEDIA SOSIAL YANG MENYIARKAN ADEGAN KEKERASAN BUNUH DIRI ]]>
<![CDATA[fiet renny vita rianthy]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.284 KB)
<![CDATA[ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum media sosial yang menyiarkan adegan kekerasan bunuh diri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode yuridis normatif, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka pertanggungjawaban hukum media sosial yang menyiarkan adegan kekerasan bunuh diri masih belum diatur. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai pihak terkait dalam memantau isi siaran diharapkan lebih tegas dalam menindak setiap tayangan yang telah melakukan pelanggaran dan dianggap tidak pantas untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Mengingat akan pentingnya Undang-Undang khusus yang terkait dengan penyiaran adegan kekerasan bunuh di di media sosial juga sangat dibutuhkan demi tercapainya kehidupan yang positif serta keamanan bagi para pengguna media sosial. Tindak Pidana Penyiaran adegan kekerasan di media sosial sangat miris dan tidak pantas untuk diperlihatkan bagi setiap masyarakat yang mengonsumsi media sosial. Maka peneliti merumuskan masalah Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum media sosial yang menyiarkan adegan kekerasan bunuh diriKata kunci : Pertanggungjawaban hukum, media sosial, kekerasan bunuh diri]]>
<![CDATA[TINAJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN JUAL-BELI TANAH WARISAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[vera wati nainggolan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah status hukum terhadap perjanjian jual-beli tanah warisan dilakukan oleh anak dibawah umur dan untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum terhadap jual-beli tanah warisan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Metode pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, oleh karena adanya aturan dalam penelitian ini menitik beratkan pada hukum atau kaida, yang meliputi asas hukum, kaida hukum dan bagian hukum kongkritnya yang dilaksanakan dengan merujuk pada norma-norma hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan dan didukung bahan hukum primer , sekunder dan tersier. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa status hukum perjanjian jual-beli tanah warisan oleh anak dibawah umur tanpa di damping oleh wali harus dilakukan oleh seseorang yang mewakili anak di bawah umur baik oleh orang tua maupun orang lain yang diangkat sebagai wali sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, jika tidak didampingi oleh walinya maka perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Akibat hukum yang terjadi pada perjanjian jual beli tanah warisan oleh anak dibatalkan dan batal demi hukum.]]>
