Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lex Suprema Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi
Mujahidin Mujahidin
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Mujahidin Mujahidin
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1159.992 KB)

Abstract

ABSTRACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis empiris ( sociological research) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktek dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.[1]Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini. Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimaksud pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan cara menjaring informasi atau data secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian penulis juga merujuk kepada aturan-aturan yang terkait dengan judul penelitian serta menggunakan referensi buku-buku untuk melengkapi data yang diperoleh dari pemilik yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Pertama, Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah, Salah satu proses pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan dengan melihat standar kebutuhan meliputi standar jenis, macam, jumlah dan besarnya barang milik daerah yang dibutuhkan, juga merupakan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah melalui pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas. Kedua, Mencatat dan Menghitung aset/barang yang menjadi kebutuhan tahunan SKPD, Seksi Pembinaan dan Perencanaan Barang Milik Daerah bagian perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan/proyek agar menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, tetapi karena kurang tegasnya pimpinan sehingga setiap pimpinan kegiatan/proyek jarang melaporkan ke bidang perlengkapan pada Stuan Kerja Perangkat Daerah tersebut. Ketiga, Pencatatan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset Daerah, Proses pemeliharaan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah belum terlaksana dengan baik. Proses pengamanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bagian Perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan dimulai dari pencatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola, pemasangan label dilakukan oleh pengguna berkoordinasi dengan pembantu pengelola kemudian pembantu pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah. Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Aset Daerah 
GOVERNMENT BIG DATA GOVERNANCE MODEL TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF INTEGRATED PUBLIC SERVICES Muhammad Kautsar; Mujahidin
Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi Vol. 4 No. 3 (2025): September 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/jkbti.v4i3.470

Abstract

This study aims to analyze a government big data governance model for improving the effectiveness of integrated public services. The research focuses on inter-agency data integration, system interoperability, data security, and the use of public data in integrated service delivery. This study employs a qualitative method with an exploratory-descriptive approach and conceptual governance model development. Data were collected from secondary and documentary sources, including recent peer-reviewed journal articles, policy documents, institutional reports, digital government guidelines, regulatory materials, and scholarly works related to big data governance, data-driven government, interoperability, data security, and public-service innovation. The data were analyzed using thematic analysis by classifying findings into inter-agency data integration, system interoperability, data quality, data security, institutional coordination, collaborative governance, public-service effectiveness, and accountability. The findings show that integrated public services require more than digital applications or one-stop service portals. Effective integration depends on shared data standards, interoperable systems, secure data exchange, reliable data quality, and coordinated institutional responsibility. The study contributes by proposing a cross-sector government big data governance model consisting of institutional coordination, data integration, system interoperability, data quality assurance, data security, and collaborative service use. This model emphasizes that big data must be governed as a strategic public asset to improve service speed, accuracy, accessibility, transparency, and accountability.
CIVIL SERVANTS’ READINESS IN FACING THE IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LOCAL GOVERNMENT BUREAUCRACY Marzuki; Mujahidin
Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/jkbti.v5i1.471

Abstract

This study aims to analyze civil servants’ readiness in facing the implementation of artificial intelligence in local government bureaucracy. The study focuses on civil servants’ capacity, digital literacy, technological competence, organizational culture, and bureaucratic resistance to AI-based transformation. This research uses a qualitative method with an exploratory-descriptive approach and conceptual framework development. Data were collected from secondary and documentary sources, including recent peer-reviewed journal articles, policy documents, institutional reports, regulatory materials, and scholarly works related to AI adoption, digital transformation, civil-service competence, public-sector innovation, organizational culture, and bureaucratic resistance. The data were analyzed using thematic analysis by classifying findings into digital literacy, technological competence, organizational culture, leadership support, bureaucratic resistance, ethical awareness, and institutional support. The findings show that AI implementation in local government depends not only on technological infrastructure, but also on civil servants’ ability to operate digital systems, interpret algorithmic recommendations, evaluate data quality, and maintain public accountability. The study also finds that bureaucratic resistance may arise from fear of job displacement, loss of authority, weak technical confidence, rigid work culture, and lack of training. The main contribution of this study is the formulation of a human-centered AI readiness framework consisting of digital literacy, technological competence, adaptive organizational culture, ethical awareness, and institutional support. This framework emphasizes that civil servants are the key actors of successful AI transformation in local government bureaucracy.
Co-Authors Adhe Risky Mayasari Afiful Huda Ahmad Mustakim Fasiha Fasiha Humiras Betty Marlina Sihombing Marzuki Muhammad Kautsar Muhammad Yusuf Nina Triolita Rachid Chenini Warlim Warlim