cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2020)" : 30 Documents clear
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN KDRT KEPADA ISTRI SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN Ferlinda Kristalia Septian Putri; Muhammad Nanda Chaniago; Nora Etirada
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.456 KB)

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sering terjadi di indonesia bahkan setiap tahunnya semakin meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan yang berupa pemukulan, penganiayaan secara fisik sampai ada yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang sebagai korban dari kekerasan tersebut. Penelitian ini menjelaskan ada berbagai faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya kdrt dan menjelaskan pertanggungjawaban apa yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku terhadap korban. Metode penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai kasus suami yang melakukan kdrt kepada istri sehingga menyebabkan kematian yang bertujuan untuk memperoleh sumber data dilokasi penelitian. Kekerasan dalam rumah tangga ini telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya antara lain ialah adanya faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi ini merupakan faktor utama dalam melakukan tindakan kekerasan tersebut terkait dengan adanya kesenjangan ekonomi.
TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN STUDI KASUS DI DIREKTORAT REKSRIMUM POLDA KALTIM Muhammad Wahid Ramadhan; Dimas Sutawijaya
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.948 KB)

Abstract

Penulisan ini akan mengkaji mengenai Tinjauan Kriminologi Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Balikpapan.  Latar belakang Permasalahan ini terjadi adanya kejahatan seperti kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari sisi pelaku melakukan kejahatan,  maka perlunya dilakukan kajian yaitu, Bagaimana analisis terhadap pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Balikpapan melalui ilmu kriminologi terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan secara empiris berupa pengumpulan data jumlah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan melalui permohonan kepada Dir Reskrimum Polda Kaltim serta melakukan wawancara yang didampingi oleh pihak Kepolisian Resor Balikpapan untuk memperoleh keterangan dari pelaku yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini sudah selesai menjalani vonis atau hukuman di Lembaga Permasyarakatan Kota Balikpapan. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Balikpapan secara mayoritas ditinjau dari aspek kriminologi/etiologi criminal disebabkan karena faktor ekonomi, cemburu karena pihak ketiga serta minuman keras, selain itu diakibatkan status social yang bebeda antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya hal ini biasanya disebabkan kepala keluarga memiliki status social yang lebih rendah serta diakibatkana oleh konflik psikis yaitu tekanan terhadap psikis pelaku yang terbebani oleh permintaan anggota keluarga yang membuat pelaku melakukan kejahatan kekerasan
ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM MENCHARTERPESAWAT DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR Lisna Yulita Maapi; Janggan Wibisono; Mus Ihdiansyah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.448 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek hukum perjanjian dalam mencharter pesawat di wilayah Kalimantan Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada aturan hukum yang berlaku di masyarakat, meneliti bahan pustaka adalah data sekunder dan menganalisis berbagai peraturan tentang aspek hukum dan perjanjian sewa pesawat.Hasil kami yang dicapai diharapkan menjadi pengaturan yang sempurna tentang pengorganisasian penerbangan dalam mencharter pesawat udara khususnya, untuk menghindari kebingungan tentang penerbangan charter, properti transportasi dan akuntabilitas dan dengan undang-undang baru tentang penerbangan charter diharapkan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik sehingga pada tingkat implementasi dapat mempromosikan pembentukan layanan udara yang aman dan terjamin. Dalam hal perusahaan penerbangan mutlak bertanggung jawab bila kecelakaan terjadi yang menimpa pengguna jasa angkutan udara, Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menganut konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah (presumption ofliability), dimana perusahaan penerbangan dianggap (presumed) bersalah dan tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (based on fault liability) khusus mengenai bagasi kabin. Tanggung jawab penumpang dan/atau pengirim kargo diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 149 Undang-Undang No 1 Tahun 2009 :Kata Kunci : Hukum Perjanjian, mencharter pesawat
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BALIKPAPAN Moch Ardi; Trisna Ros Meidiasari
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.443 KB)

Abstract

Hak mengenai pemberian pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas ditegaskan dalam undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemberian pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Balikpapan, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap implementasi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan dengan jenis datanya yaitu data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi membaca, mencatat, mengutip buku-buku literatur hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menelaah undang-undang dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, serta melakukan studi lapangan (Field Research) yang dilaksanakan melalui wawancara terhadap para narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemberian pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Balikpapan belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor penghambat antara lain faktor budaya, faktor aparat pelaksana, dan faktor anggaran yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan fasilitas yang belum memadai.Kata Kunci: implementasi, penyandang disabilitas, pendidikan dasar, penegakan hukum
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PECANDU GAME ONLINE Ni Made Diah Purnamasari; Amaliah Sabrina
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.592 KB)

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh game onlineterhadap anak yaitu membuat anak menjadi acuh dan kurang peduli dengan lingkungan. Anak menjadi melupakan kewajibannya dalam belajar dan dengan bermain game online, anak kurang peduli terhadap hal-hal yang terjadi di sekelilingnya, mereka menjadi lupa waktu, untuk makan, beristirahat dan waktu untuk melakukan aktivitas menyenangkan yang lain yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Anak pecandu game online juga akan terus menerus memikirkan game yang sedang dimainkan, sehingga menjadi sulit konsentrasi terhadap studi, bahkan diri sendiri. Bermain game online yang terus menerus juga membuat anak menjadi agresif serta berdampak dengan sikap buruk lainnya. Dapat mengganggu kesehatan fisik Apabila anak terlalu sering dan terlalu lama dalam bermain game online maka anak tersebut akan mengalami ganguan kesehatan fisiknya, seperti gangguan pada mata, otaknya juga terganggunya sistem pencernaan. 
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBERI SUAP PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA BALIKPAPAN Egi Saputra Azis; Andrian Ramadhan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.739 KB)

Abstract

Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, penyuapan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum", politik suap pada Pemilu diatur pada pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maraknya politik suap di Kota Balikpapan dikarenakan oknum calon legislatif merasa aman dengan keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh bawaslu, mereka bisa menyuruh pihak lain untuk melakukan tindak pidana penyuapan demi kepentingannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pemberi suap pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Balikpapan.pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelititan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan responden yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Penyebab adanya pemberi suap adalah karna ada empat faktor yang melatar belakangi, yaitu : pertama, faktor kebiasaan turun temurun, kedua adalah faktor demi meraih jabatan, ketiga adalah faktor lingkungan sosial yang buruk,. keempat adalah faktor internal kontrol yang lemah dan kontrol sosial kontrol yang lemah
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS ADMIN GRUP FACEBOOK PIJAT GAY DI KOTA BALIKPAPAN Nency Dwi Monikasari; Dany Ghufron; Andi Putri Amni F
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.603 KB)

Abstract

Fenomena gay (penyuka sesama jenis pada laki-laki) di Indonesia adalah suatu hal yang sudah tidak jarang lagi terjadi pada sebagian pria. Ada beberapa faktor yang biasa mempengaruhi seorang pria menjadi gay, seperti faktor lingkungan, faktor psikologis, dan faktor ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap faktor utama apa yang mempengaruhi pelaku tersebut menjadi seorang gay. Penyimpangan admin grup facebook ini akan diteliti melalui sudut pandang kriminologi, untuk melihat bahwa penyimpangan yang dialami pelaku lebih disebabkan pada pengendalian diri terhadap lingkungan sekitar, dan adanya keinginan yang hendak dicapai. Kasus tersebut juga dapat dikaitkan dengan beberpa norma, yaitu, norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan. Pada kasus ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, dimana pada penelitian yuridis empiris penulis mencari data melalui wawancara dengan penyidik yang mengurus kasus tersebut dan hasilnya penyimpangan yang dilakukan pelaku dapat dikaitkan dengan 8 teori kriminologi yaitu Mental Disorder, Moral Development, Social Learning Theory, Strain Theory, Differential Association Theory, Social Control, Cultural Conflict, dan Anomi Theory.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BALIKPAPAN Andi Wiwin Mariana; Joel Striven Simatupang; Ries Fitri Amalia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.635 KB)

Abstract

Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual tersebut mencakup pemerkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual. Korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah anak dibawah umur. Rumusan masalah adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang telah menjadi korban kekerasan  seksual terhadap anak dan faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini, pertama untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga dapat diketahui perlindungan hukum apabila telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Kedua, untuk mengetahui faktor penyebab  kasus kekerasan pada anak. Sehingga lebih jelas mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan anak di kota Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dimana data–data dikumpulkan dari sumber– sumber atau peraturan–peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan fakta yang ada. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran tinjauan yuridis (hukum) dan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) RES Balikpapan lebih merujuk ke arah hukumnya , yaitu mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan berdasarkan UPTD PPA (Perlindungan anak  berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)  berupa pendampingan atau bimbingan. Kekerasan seksual yang terjadi di Kota Balikpapan 3 tahun belakangan ini mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015-2017, sedangkan 1 tahun belakangan ini yaitu pada tahun  2018 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena Pemerintah Balikpapan dan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) RES Balikpapan lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi di lingkungan tempat tinggal masyarakat.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP REMAJA YANG MELAKUKAN SEX BEBAS DI SEKOLAH Kania Prafianti; Ajar Sulistyono; Lawenti Tinambunan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.136 KB)

Abstract

Penulisan ini akan mengkaji perilaku seks bebas yang dilakukan remaja di sekolah yang terdapat di Kota Balikpapan yang di tinjau dari segi kriminologis. Namun secara yuridis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perilaku seks bebas yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan tidak di atur. Maka penelitian ini akan merumuskan masalah bagaimanakah tinjauan kriminologis terhadap remaja yang melakukan seks bebas di sekolah. Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara teknik deskriptif kualitatif yaitu memaparkan kenyataan. Dimana metode ini adalah data yang di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat terpisah menurut kategori guna mendapatkan kesimpulan sebagai temuan hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan pengaturan mengenai seks bebas yang tidak diatur dalam hukum publik Indonesia belum ada aturan yang mengaturnya namun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang di lakukan dengan cara di paksa dan hal ini dapat dilakukan apabila salah satu orang tua remaja tersebut merasa di rugikan dan melakukan laporan di dinas terkait. Faktor-faktor yang di tinjau dari segi kriminologi yang mempengaruhi remaja melakukan seks bebas yaitu keluarga yang tidak harmonis, pergaulan bebas, kontrol sosial yang rendah, pendidikan agama yang kurang dimana semua faktor ini merupakan faktor yang melatarbelakangi seorang remaja melakukan seks bebas.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN IZIN PERTAMBANGAN DI BENTANG ALAM KARST SANGKULIRANG-MANGHALIHAT: STUDI KASUS BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Aisita Laila Furqoni; Diza Almatuty; Safira Ayu Almira
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.957 KB)

Abstract

Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan Karst yang sangat luas,yang tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan penelitian yang dirilis oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) pada tahun 2015 setidaknya terdapat 3.569.250 Ha Ekosistem Karst di Provinsi Kalimantan Timur.Jika dipandang dari filosofi pokoknya, perizinan bertalian dengan segala sesuatu yang sifatnya dilarang. Namun diberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ijin adalah pengecualian terhadap hal yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan pejabat berwenang. Dengan cara itulah hukum administrasi negara berkerja. Dalam teori perizinan manapun, rumus perijinan ini akan selalu sama. Namun disini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun Kabupaten Berau telah mengeluarkan ijin dibentang alam karst. Maka penulis merumuskan masalah mengenai Bagaimana Kebijakan terhadap ijin yang telah dikeluarkan di bentang alam karst Sangkulirang-Mangkalihat, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dengan ijin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Berau dan Pemerintah Kutai Timur, memberikan peluang bagi Perusahaan tambang untuk melakukan penambangan diwilayah Ekosistem Karst walaupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan ijin kepada Perusahaan tambang. Kata Kunci : Kebijakan, Ekosistem Karst, Izin, Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue