cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2023)" : 15 Documents clear
PERAN DINAS LINGKUNGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH B3 RESIDU KARBIT DI KOTA BALIKPAPAN Ponda, Gabrilia Anastasya; Mangawing, Aulia Rika Putri; Meilyana, Virginia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri yang menghasilkan limbah dari bahan berbahaya tidak berjalan dengan baik dan tidak diatur. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, serta penegak hukum lainnya dalam mengendalikan suatu operasi yang menghasilkan limbah bahan berbahaya untuk dibawa sesuai dengan standar prosedur dan aturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi pencemaran lingkungan seperti di Kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan limbah residu karbit dan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengelolaan limbah bahan berbahaya residu karbit di Balikpapan. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian di Balikpapan telah berperan efektif baik dalam penegakan hukum administrasi maupun penegakan hukum pidana. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kelemahan seperti sanksi administrasi yang dirasa kurang memberatkan para pelanggar pengelolaan limbah B3. Bagi yang tidak patuh harus diberikan sanksi administratif lainnya seperti paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau penghapusan izin lingkungan sehingga menimbulkan efek jera.
KEKUATAN HUKUM MATERAI ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE Safaat, Muhammad Zam Zam; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman perdangan melalui media elektronik di Indonesia sangat tinggi. Tingginya tingkat transaksi jual beli online umumnya banyak tertuang dalam bentuk dokumen elektronik. Sebagai bentuk upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum pada setiap dokumen ialah dengan memberikan materai. Dibentuklah peraturan tentang Bea Materai untuk memberikan kepastian hukum pada setiap dokumen elektronik dengan cara membubuhkan e-materai agar memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti di pengadilan. FSelain itu, materai elektronik juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keuangan negara sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya e-materai pada dokumen elektronik membuat beberapa masyarakat berspekulasi mengenai kekuatan hukum dari dokumen elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum materai elektronik dalam perjanjian jual beli online. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DI KOTA BALIKPAPAN Hamidah, Aji; Reyhan Bonita, Menina; Abdillah Sy., Rizky
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran di Kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tentang tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamini, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001, dengan ketentuan sebagai berikut; Setiap orang yang melakukan: Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh miliar), Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Adapun faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KURIR NARKOTIKA Aditya, Rio Saputra; Mahendra, Muh Hasril; Arifianto, Teja Fauzan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika jenis sabu, dan bagaimana pemberian upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika jenis sabu. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridid normatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder. Tekhnik analisa dan pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini yang digunakan adalah dengan studi dokumenter. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif. Yang mana dalam perlindungan terhadap anak, bahwa anak hak-haknya sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentanf Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana harus menyelesaikan perkara diluar pengadilan (diversi) demi kepentingan anak tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA UNTUK MENJUAL BANGUNAN RUKO DI KOTA BALIKPAPAN Fahrian, Nenden; Nugroho, Mulyo; Amelia, Tri Rizki
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan lembaga notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan umum tersebut adalah memberikan pelayanan dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang memerlukan jasa notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan surat kuasa untuk menjual bangunan ruko di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap pembuatan surat kuasa untuk menjual bangunan ruko di Kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan surat kuasa terdapat dalam dua jenis, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini dilakukan dengan cara pengawasan aktif yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara menentukan apakah tindakan notaris sudah sesuai standar operasional prosedur yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan yang dapat menentukan salah atau tidak dalam melakukan tugasnya adalah Majelis Kehormatan Notaris Indonesia.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue