cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2023)" : 16 Documents clear
AKIBAT SENGKETA LAUT CINA SELATAN PADA HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Asriningrum, Tri Wulan Dhari; Yulastri, Indri; Faradilla, Felly Nabilla; Angraini, Ana Fatmawati
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laut Cina Selatan merupakan wilayah sengketa laut karena wilayah yang dekat dan berdampingan dengan Laut Bebas. Sumber Daya Alam yang dimiliki Laut Cina Selatan menjadi salah satu alasan memperebutkan  kepemilikan bagian Laut Bebas ini. Sengketa tidak hanya terjadi pada sesama negara Asia saja seperti Vietnam tetapi Amerika Serikat juga ikut bersengketa mendapatkan Laut Bebas tersebut. Bahkan sengeta ini juga menimbulkan makin kisruh hubungan antara Amerika dengan Cina  Menurut analisa penulis untuk menjaga kestabilan negara dan dunia perlu ditindak lanjuti dan diadakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan
LEGALITAS HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA Dzakiah, Wanda Putri; Setiawan, Chandra; Wibisono, Goestio Trillion; Nugraha, Rivaldi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada awal april 2022 Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding dari Jaksa terkait putusan sebelumnya terhadap HerryWirawan pelaku pencabulan terhadap 13 santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) di Bandung  di vonis hukuman mati.  Hukuman mati Herry Wirawan si pemerkosa 13 santriwati di Bandung itu memang sesuai tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Jabar yang saat di persidangan di Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) menuntut hukuman mati dan hukuman kebiri.Tapi di sisi lain Komnas HAM mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup karena merupakan hak dasar dari manusia, maka bagaimana dengan Hak dari 13 Santriwati yang merupakan korban pencabulan dan sebagian dari mereka telah melahirkan anak dari terpidana mati Herry. Bukankah banyak hak dari para korban yang telah dirusak oleh pelaku serta usia mereka yang masih dalam kategori anak-anak. Ketetapan dari penjatuhan hukuman mati pada kasus pencabulan anak telah diatur dalam UU terkait tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati yaitu tidakan yang menghilangkan hak asasi manusia nama baik yang dibutuhkan adalah penindakan tegas oleh aparat penegak hukumKata Kunci : Pencabulan ,santriwati, Hukuman Mati .
PEMENUHAN HAK PESERTA BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN Ardi, H. Moch; Fortuna, Thalia Adinda; Zidane, Rizky; Sane, Alim Bahry
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKProgram jaminan sosial di tujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat sebagaimana tercantum dalam Kontitusi. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pemenuhan Hak Pelayanan Peserta BPJS, hambatan peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan dan tindakan pihak rumah sakit apabila pasien bermasalah dengan penolakan klaim BPJS. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Data penelitian adalah data Primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Keseluruhan data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan Hak Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan belum sepenuhnya terpenuhi terbukti dengan masih adanya keluhan peserta BPJS terhadap pelayanan fasilitas kesehatan dan juga sarana dan prasarana yang ada dirumah sakit. Dan Faktor-faktor yang menjadi penghambat terpenuhinya pemenuhan hak pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah Kota Balikpapan dikarenakan kebiasaan masyarakat yang tidak mematuhi prosedur di rumah sakit dan juga masalah penolakkan klaim peserta BPJS.Kata Kunci: Sistem Jaminan Sosial, Pemenuhan Hak, Pelayanan Kesehatan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL BERBENDERA VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA MENURUT KONSERVASI HUKUM LAUT 1982 Dynira, Egy Syalwa; Sari, Novi Rosita; Lestari, Jovita Adisha; Prisca, Pricilia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

membahas tentang pencurian ikan yang telah dilakukan oleh kapal berbendera Vietnam sebagai bentuk pertanggungjawaban Vietnam terhadap wilayah laut Natuna Utara yang telah melanggar Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana bentuk perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dapat diancam pidana penjara maksimal 6 Tahun penjara serta denda sebesar 20 Miliar. Bentuk pertanggungjawaban terhadap kepulauan wilayah Laut Natuna Utara tersebut didasarkan pada Konservasi Hukum Laut 1982 sebagai perwujudan atas prinsip penyelesaian kasus yang telah dilakukan oleh kapal berbendera Vietnam mengenai pencurian ikan secara Ilegal
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA Ramadina, Albella Yusfina; Azizah, Adinda Tiara; Putri, Rara Tri Azhrina
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Metode penelitian melalui pendekatan normatif, yaitu melakukan penelitian dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk produk hukum yang ada. Serta mencakup penelitian terhadap dasar-dasar umum yang terkandung di dalam peraturan hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan illegal fishing dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana. Kendala penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia adalah lemahnya koordinasi antara penegak hukum dan kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum.
PENEGAKAN HUKUM SERTA SANKSI TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING Pambudhi, Revia Ardya; Maulana, Prethi Yunishia; Auliani, Mus
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Knalpot memiliki fungsi sebagai sarana pembuangan gas pada motor saat mesin dihidupkan serta membantu meningkatkan performa pada mesin dengan cara memfasilitasi aliran gas buang yang lancar. Knalpot racing terbentuk dari salah satu perkembangan industri otomotif, terdapat banyak modifikasi yang bisa ditemukan. Knalpot racing sendiri merupakan hasil modifikasi dari knalpot standar yang diubah agar menghasilkan tenaga lebih besar dan suara lebih keras. Bisa dibilang penggunaan knalpot racing sudah tidak asing lagi bagi kita, Knalpot dengan modifikasi seperti itu biasanya di minati bagi rider yang suka mengubah bentuk kendaraannya agar terlihat lebih modis biasanya digunakan untuk ajang balapan, karena jenis knalpot seperti itu memiliki suara yang lebih keras. Alasan knalpot racing digunakan karena ingin meningkatkan performa mesin, memiliki desain yang bagus serta terdapat gas buang yang lebih besar, dan bisa memberikan sinyal bagi kendaraan lain jika ingin menyalip agar pengendara di depan lebih waspada. Namun disisi lain, penggunaan knalpot racing membuat kalangan masyarakat tidak suka dengan suara yang terlalu berisik dengan begitu akan membuat pengendara lain atau masyarakat setempat merasa terganggu dan bisa melanggar batas suara yang diatur oleh undang-undang. Aturan penggunaan knalpot serta tingkat kebisingannya telah diatur melalui peraturan perundang-undangan No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan knalpot racing marak digunakan meskipun sudah dilarang dan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan yang lebih tegas dari aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah ini, agar masyarakat patuh dan hukum dapat ditegakkan dengan cara menaati segala aturan yang ada.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue