cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2025)" : 15 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Adeline, Reza Viera; Mashud, Shabina Adha Ayumitha; Rava, Yeremia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.952

Abstract

Mengenai permasalahan perkawinan dalam pelaksanaannya menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinan itu sendiri khususnya mengenai percampuran atau pemisahan harta antara seorang suami dan istri. Adanya pemisahan harta dalam perkawinan pasti didahului dengan pembuatan akta otentik tentang perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris atas dasar kesepakatan para pihak yang tetap didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 atau pada KHI, baik yang dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan, atau setelah perkawinan yang didasarkan pada Putusan MK No. 69/2015. Pembuatan perjanjian kawin tersebut perlu adanya perlindungan hukum terhadap harta bawaan suami maupun terhadap harta bawaan istri. Atas dasar tersebut maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap harta dalam akta perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris bagi warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran dan ingin menjawab permasalahan mengenai alasan diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri, dan bagaimana wewenang serta tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat diskriptif analisis yang dari penelitian akan diambil kesimpulan secara umum dari obyek yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan atau data sekunder yang dipilih dan dihimpun secara sistematis.
PENYELESAIAN KONFLIK EKSPLORASI MIGAS DI LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA-CHINA Yeyen, Yeyen; Nandataria, Elfira; Sari, Putri Kartika
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.981

Abstract

Jurnal ini mengulas tentang penyelesaian konflik mengenai suatu tuntutan China terhadap negara Indonesia atas pengeboran minyak dan gas di laut Natuna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa internasional di laut China Selatan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik penelitaan kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik deskriptif hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab sengketa laut China adalah wilayah laut Tiongkok Selatan terjadi karena adanya wilayah perebutan kepentingan ekonomi, strategi dan politik oleh negara-negara tersebut. Konflik yang terjadi tidak hanya bersifat bilateral, namun menjadi konflik multilateral termasuk konflik yang diakibatkan oleh pelaku nongovernment. Faktor yang memanfaatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut Tiongkok Selatan. Adapun faktor penyebab sengketa terjadi adalah banyak sumber daya seperti gas, terumbu karang dan lainnya sehingga beberapa negara yang terlihat berusaha mengklaimnnya, karena tidak jelasan mengenai pengeklaiman cina atas laut China karena bertentangan dengan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) beberapa negara seperti Malaysia dan Brunei Darusalam adanya pulau-pulau kecil seperti natuna dan spartly yang mempengaruhi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara terlibat, lalu upaya pemerintah Indonesia yaitu dengan adanya dua faktor yaitu mengenai faktor militer dan fakor ekonomi diharapkan menjadi media bagi pembangunan kepercayaan yang dapat digunakan Indonesia untuk melanjutkan proses penyelesaian sengeketa kini target yang perlu dicapai Indonesia hanya satu yaitu mewujudkan aturan main dilaut China.Kata Kunci: Indonesia, Sengketa, laut China.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITIC MEMAKAI E-WALLET DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM Raynaldi, Raynaldi; Yulhim, Ananda; Saputra, Andika
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.942

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap penggunaan e-money dalam konteks pemilu, khususnya melalui e-wallet dalam era digital. Fokus utamanya adalah pada aspek hukum, transparansi keuangan, dan risiko terkait keamanan data. Penelitian juga mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi penggunaan e-wallet dalam praktik pemilu, dengan perhatian khusus pada transparansi keuangan, akuntabilitas dana politik, dan potensi risiko keamanan data. Money politic dengan menggunakan e-wallet menjadi fenomena baru yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini meliputi identifikasi peraturan hukum yang relevan, analisis terhadap implikasi penggunaan teknologi e-wallet dalam pelanggaran money politic, serta tinjauan terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi praktik ini. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan integritas demokrasi dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana praktik money politics berubah seiring dengan penerapan regulasi baru. Selain itu, penelitian ini menyajikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada, memastikan integritas proses pemilu, dan mengedepankan penggunaan e-wallet secara etis dalam perspektif pemilu tahun 2024. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan semua pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan serta peluang yang timbul di era digital saat ini.
TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PEMBATALAN PELAKSANAAN LELANG DI INDONESIA Auw, Fredy Wijaya; Latupeirissa, Rafli Ocis Alexandro; Khatidjah, Kety
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.949

Abstract

Transaksi benda bergerak atau tidak bergerak penting bagi ekonomi yang dinamis. Sebelum transaksi, biasanya ada perjanjian berdasarkan kebebasan berkontrak (pacta sunt servanda), agar dapat mencegah masalah jika kondisi sebenarnya tidak dipahami. Asas pacta sunt servanda juga sejalan dengan program pelelangan yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia demi transparansi karena kebutuhan akan keterbukaan informasi juga terdapat pada asas publisitas (openbaarheid). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum melindungi konsumen saat lelang dibatalkan. Untuk mengatasi ini, pemerintah menerapkan strategi perlindungan konsumen, dengan mengadakan layanan pengaduan konsumen melalui BPSK, meningkatkan peran pemerintah dan lembaga, memberdayakan konsumen, dan meningkatkan efisiensi SDM di BPSK
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP USAHA KARAOKE TIDAK BERIZIN DI KOTA BALIKPAPAN Firdillah, Ai Anthasya; Rahmawati, Annisa; Yarhamuddin, Yarhamuddin
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.937

Abstract

Perkembangan usaha karaoke di Kota Balikpapan saat ini telah berkembang sangat pesat, namun kenyataan di lapangan masih banyak usaha karaoke di Kota Balikpapan yang masih tidak mempunyai izin. Hal tersebut akan berpotensi menjadi tempat usaha karaoke yang tidak semestinya dan mengarah ke pelanggaran hukum. Dengan adanya penemuan pelanggaran izin penyelenggaran usaha karaoke di Kota Balikpapan yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur pemberian Izin Usaha Pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Balikpapan serta untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kota Balikpapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara Teknik analisis deskriptif dan kepustakaan. Dinas Pariwisata Balikpapan bekerja sama DPMPTSP Balikpapan dan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk penegakan izin usaha karaoke tidak berizin. Hambatan penegakan hukum juga terjadi pada pemilik usaha karaoke yang mana pemilik karaoke tidak melakukan kembali pengurusan izin dikarenakan belum memenuhi syarat dan ketentuan DPMPTSP Balikpapan. Faktor penyelenggara pelaku usaha karaoke yang terjadi di masyarakat, dimana saat ini masyarakat cenderung melakukan pelanggaran ketimbang melakukan izin. Sebab adanya perilaku tersebut karena faktor peraturan izin usaha karaoke yang saat ini menyulitkan penerbitan izin sehingga masyarakat lebih memilih tetap melakukan pelanggaran serta faktor ekonomi mengakibatkan banyaknya oknum yang mengakibatkan usaha karaoke tersebut tetap hadir walaupun telah beberapa kali ditutup paksa oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DAN PERDAGANGAN ILLEGAL HEWAN LIAR DI SEMARANG Sidharta, Fenny Herawati; Sabrianti, Yuvirani; Sarumpaet, Sopar
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.919

Abstract

Kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal terhadap 226 anjing di Tol Kalikangkung, Semarang, menjadi sorotan utama dalam penegakan hukum kesejahteraan hewan di Indonesia. Lima orang yang terlibat dalam pengiriman anjing tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian, mencerminkan pentingnya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan perdagangan ilegal hewan. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran kesejahteraan hewan dan perdagangan barang tidak sesuai standar.Meskipun ada regulasi yang jelas, penegakan hukum menghadapi berbagai kendala seperti korupsi, kurangnya integritas aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kasus ini menyoroti peran penting komunitas pencinta hewan dalam melaporkan dan menggagalkan tindakan kriminal, serta perlunya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi aparat penegak hukum, peningkatan edukasi publik, kerjasama internasional, serta harmonisasi regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap rantai pasokan dan distribusi hewan. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dan menghapus praktik penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua makhluk hidup di Indonesia.
STUDI KRIMINOLOGIS TENTANG EKSPLOITASI EKONOMI ANAK OLEH ORANG TUA DI BALIKPAPAN Humanika, Setya; Ashari, Habil; Alqadrie, Syarifah Amirah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.943

Abstract

A.    Latar BelakangAnak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga. Mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 16 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, serta Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Bab III mengenai Hak Anak.Berdasarkan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak Anak, diuraikan secara jelas berbagai hak anak, yaitu: hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk memperoleh kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mengakses layanan kesehatan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan kesetaraan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa negara wajib menjamin keselamatan setiap warga negaranya, terutama dalam hal perlindungan anak. Aturan ini secara tegas menjelaskan hak-hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Tujuan dari perlindungan anak ini adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Tidak boleh ada anak di bawah umur yang dipekerjakan dengan alasan apapun, karena pekerjaan tersebut dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, serta mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan moral mereka. Peristiwa eksploitasi anak dewasa ini terjadi disebabkan karena desakan ekonomi, pendapatan yang di dapat tidak sepadan dengan pengeluaran serta kebutuhan sehari-hari serta di sebabkan menurunnya sopan santun dan tata krama pada masa kini.Kegiatan mengeksploitasi anak dalam bentuk apapun dengan tujuan ekonomi maupun seksual merupakan suatu perbuatan yang di larang dalam Pasal 76I  Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak”.Anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya dengan gembira dan tidak ikut membantu mencari nafkah dan memikirkan perekonomian keluarga. Berdasarkan faktanya di Kota Balikpapan sendiri dapat ditemui permasalahan mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak salah satu contoh kasusnya adalah seorang ayah berusia 40 tahun tega memperkejakan tiga anak kandungnya sendiri menjadi penjual Tisu dan Stiker. Ketiga anak tersebut terdiri dari dua anak perempuan dan satu anak laki-laki yang berusia 7 sampai 12 tahun.  
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA BAGI PASIEN PENGGUNA BPJS KELAS 3 DI RSKD KOTA BALIKPAPAN Puspasari, Maria Meigita; Mais, Jeannet Glicel; Sinambela, Lamro Risky Otniel
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.902

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat kesehatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlidungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pasien BPJS Kelas 3 di beberapa Rumah Sakit di Kota Balikpapan memerlukan perlindungan secara hukum dalam menerima pelayanan kesehatan yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum yang didapatkan oleh pasien, sehingga pasien terhindar dari kerugian saat menerima pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan secara baik dan optimal oleh tenaga kesehatan.Kerugian sebagaimana dimaksud berupa kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian menderita penyakit/cacat sebagai akibat perbuatan/kesalahan dokter. Bentuk ganti kerugian berupa perawatan kesehatan dalam rangka memulihkan kondisi pasien, pengembalian uang atau  pengembalian barang dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDIRIAN PERUSAHAAN RITEL BERJENJANG TERHADAP WARALABA INDOMARET ALFAMIDI DI KOTA BONTANG Mangewa, Candra Putra; Wulandari, Putri; Paonganan, Joyfull Airaputra
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.944

Abstract

Perkembangan teknologi dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia sekarang ini menjadikan perusahaan-perusahaan waralaba semakin berkembang pesat diantaranya Indomaret dan Alfamidi. Pesatnya pertumbuhan penjualan sistem waralaba disebabkan faktor popularitas franchise. Hal ini tercermin dari kemampuannya untuk menawarkan suatu bidang usaha yang probabilitas keberhasilannya tinggi. Namun keberhasilan ini tentu tidak lepas dampak negatif yang ditimbulkan terhadap Perusahaan perorangan di sekitarnya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait Perizinan Perusahaan Ritel berjejaring luas yang mana memiliki hambatan Ketika berhadapan dengan regulasi atau program pemerintah daerah di Kota Bontang, serta memberikan jawaban terkait mengapa Perusahaan Ritel berjejaring luas susah untuk mendirikan investasinya di Kota Bontang. Metode penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder beserta literatur melalui konsep teoritis dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan peraturan perundang-undangan dikaji secara normatif. Penelitian ini diharapkan agar pelaku usaha terkhusus Indomaret dan Alfamidi dapat mempertimbangkan terkait pengurusan izin dan pendirian usaha Ketika diharuskan untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bontang yang mana memiliki kebijakan sendiri terkait program pemberdayaan UMKM lokalnya. Dengan kemunculan industri ritel berupa pesatnya Alfamidi dan Indomaret yang memberikan tantangan baru terhadap Peraturan Pemerintan Nomor 5 Tahun 2021 jika sebelumnya rekomendasi Diskop-UMKM diperlukan, kini pelaku usaha hanya perlu memiliki Nomor induk Berusaha sebagai identitas dan legalitas usaha. Perubahan ini tentu saja berpengaruh pada pengawasan dan pengendalian jumlah toko modern di Bontang. Meskipun Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2018 masih berlaku, penerapannya menjadi sulit karena Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan baru ini menempatkan waralaba sebagai usaha berisiko rendah, sehingga perizinannya lebih sederhana.Kata Kunci: Ritel, Waralaba, Kota Bontang
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI PERAIRAN PULAU BABI KARIMUN Akbar, Bima; Ahmad, Muhammad Agil; Umari, Shalwa Zahra
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.927

Abstract

AbstrakPenambangan pasir ilegal merupakan usaha penambangan yang dilakukan baik oleh perseorangan, sekelompok orang, perusahaan ataupun yayasan berbadan hukum yang dimana dalam operasinya yakni penambangan pasir tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jurnal ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal yang terjadi di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau yakni kapal KM Nurul Yakin Baru, KM HARY dan KM Cinta Damai yang telah melanggar Pasal 16A JO 16 Ayat (2) Undang-Undang RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang RI No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 23 Ayat (1) jo Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Metode penulisan yang dilakukan dalam jurnal ini yakni menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi studi kepustakaan berdasarkan analisis kualitatif. Dalam rangka mengatasi terulangnya penambangan pasir ilegal yang terjadi di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan berkesinambungan dimana salah satunya perlunya pengawasan ketat dan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue