cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkipli Lessy
Contact Email
jkiipasca@gmail.com
Phone
+6288227810471
Journal Mail Official
jkiipasca@gmail.com
Editorial Address
Published by Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta Website: http://ejournal.uin-suka.ac.id/pasca/jkii Gedung Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kajian Islam Interdisipliner
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 25794930     EISSN : 27758281     DOI : https://doi.org/10.14421/jkii.v6i2.1195
Core Subject : Religion, Humanities, Art, Social,
Religion Arts Humanities Social Sciences
Jurnal Kajian Islam Interdisipliner welcomes original research for manuscripts with various theoretical perspectives and methodological approaches. It invites researchers and scholars of all backgrounds related to Islamic studies to contribute their research covering all aspects of Islam and the Islamic world in the areas of philosophy, history, religion, political science, international relations, psychology, sociology, anthropology, economics, environmental and development issues etc. related to scientific research. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner offers an open platform for exchanging knowledge and ideas (with various perspectives) to facilitate methodological reform in Islamic studies and promote critical academic methodologies that respond to the current issues in Islam and the Islamic world.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2018)" : 5 Documents clear
Pernikahan Anak Dan Kualitas Bonus Demografi (Maqasid Shariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan) Isna Noor Fitria
Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jkii.v3i1.1214

Abstract

Sebagai salah satu bidang terpenting dalam hukum Islam, hukum keluarga mendapatkan legitimasi hukum dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan hasil kesepakatan (konsensus) banyak pihak, baik politisi, organisasi wanita, maupun agamawan, dan menjembatani ketegangan kepentingan negara serta antara hukum Islam dan hukum adat, yang telah menjadi living law (hukum yang hidup) di masyarakat. Aturan-aturan yang bersifat reformatif-progresif untuk kaum wanita diterapkan, di antaranya asas monogami, pencatatan perkawinan, dan batas usia perkawinan. Selama empat dekade UU Perkawinan dicanangkan, terhitung hanya ada dua perubahan mendasar terkait materi undang-undang, yaitu status anak luar kawin dan perjanjian setelah perkawinan berlangsung. Beberapa permohonan judicial review yang lain ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, di antaranya tentang batas usia perkawinan bagi perempuan. Melalui putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh uji materi permohonan judicial review Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah. Putusan ini mengundang kekecewaan banyak pihak dikarenakan anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi membiarkan anak perempuan mengalami kematian dan cacat sebagai resiko dari melahirkan di usia dini, serta terputusnya akses terhadap pendidikan. Pernikahan anak secara tidak langsung mempengaruhi kualitas bonus demografi generasi produktif yang akan dihadapi Indonesia pada rentang watu 2020-2030 mendatang. Penelitian ini mendiskusikan tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan pernikahan? Bersifat  deskiptif-kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  maqa>s}id  shari}ah  Jasser  Auda, penelitian ini menemukan bahwa putusan tersebut tidak memperhatikan tujuan universal pensyariatan pernikahan yakni sebagai institusi pembentuk karakter generasi, yang menuntut tidak  hanya  kecukupan  umur  tapi  juga  kesiapan  mental.  Pembacaan  dengan  maqāṣid  sharīah  diarahkan pada upaya tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, terpenuhinya hak anak-anak, serta dapat berkontribusinya hukum Islam terhadap human development (pembangunan manusia).[As one of the most important parts of Islamic law, family law has gained its legal protection through Law No. 1/1974 on Marriage which was consensus of many sides, like politicians, women organizations, and scholars. This law has bridged the tension among country interest as well as Islamic law and customary law; both are living law. The reformative- progressive rullings, especially for women, are established, such as monogamy in principle, marriage registration and marriageable age. During four decades of the enactment of the law, there are only two approved-judicial reviews, namely the status of illegitimate child and postnuptial agreement. The Indonesian Constitutional Court rejected other objection requests, like marriageable age for woman. Through decision no. 30-74/PUU-XII/2014, the Constitutional Court rejected all judicial review requests of Article 7 (1) of Law No.1/1974 on Marriage relating to minimum age of marriages for females of 16. Many parties were disappointed with the ruling, arguing that government allow women to die and suffer health problems as an impact of giving birth at child age as well as child marriage means the end to get education. Early marriage also indirectly effects demography bonus quality of productive generation in which Indonesia will deal with in the later 2020-2030. This study discussed the judges consideration in deciding the case and whether the decision is in accordance with the purpose of marriage? Applying descriptive-qualitative method and  using  Jasser  Audah  maqāṣid  sharīah  approach,  this  study  found  that  the  verdict  fails  to consider the global purpose of marriage for the place of children character building, which requires  not  only  the  age  adequacy  but  the  mental  readiness  also.  The  reading  with  maqāṣid  sharīah  is directed to gain gender equality, protection over children’s rights, and to help Islamic law contribute in human development.]
Perempuan Madura Dan Pembangunan Daerah Berbasis Berkelanjutan (SDGs) Analisis SWOT Eksistensi Perempuan Madura Menuju Pembangunan Berbasis Berkelanjutan (SDGs) Abd Hannan
Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jkii.v3i1.1210

Abstract

Sejak pertama kali dideklarasikan pada tahun 2015 di Rio De Janeiro, Brasil, pembangunan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki tujuan menjawab beragam krisis kemanusiaan-lingkungan era millennium (MDGs). Salah satu pokok persoalan yang menjadi perhatiannya adalah partisipasi perempuan, khususnya dalam konteks pembangunan, baik dalam skala internasional, nasional, ataupun lokal. Studi ini secara khusus memiliki tujuan dalam hal mengkaji eksistensi perempuan Madura kaitannya dalam pembangunan berbasis SDG’s. Beberapa issu krusial yang menjadi fokus kajian ini meliputi; kajian perempuan Madura dalam perspektif gender, serta pembangunan Madura dalam perspektif SDGs. Kajian ini merupakan studi deskriptif melalui pendekatan kepustakaan. Adapun perspektif teori dalam kajian ini menggunakan perspektif Sosiologi, yang kemudian  diikuti dengan analisis model SWOT. Temuan studi ini mendeskripsikan dinamika sosial pembangunan Madura, serta tantangan dan peluang partisipasi perempuan dalam konteks pembangunan daerah berbasis SDGs.[Being declared in 2015 in Rio De Janeiro, Brazil, the development based Sustainable Development (SDGs) has purpose to answer crisis ofhumanity area in millennium era (MDGs). One of the main focus problemsis women participation, especially in development context whether international, national, or local. This study has special purpose in analyzing the existence of Madura women dealing with development based SDGs. Some crucial issues will be a focus on this study below; the analysis of Madura women in gender perspective. And development of Madura in perspective of SDGs. This study is descriptive study by library approach. The perspective of the theory in this study use sociology perspective by SWOT model analysis. The finding of this study describes social dynamic of Madura development, with the challenge and chance of women’s participation in a context of area development based SDGs].
HAM, Cadar Dan Narasi Pluralisme Di Indonesia Riska Dwi Agustin
Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jkii.v3i1.1211

Abstract

Istilah kemajemukan, keragaman atau multikultur yang disematkan kepada bangsa Indonesia seperti dua sisi mata uang yang saling bernegasi satu dengan yang lain. Keadaan ini menjadikan Indonesia tidak hanya kaya dengan potensi sumber daya tetapi juga konflik melalui isu-isu sensitif seperti suku, ras, agama dan isu-isu tentang kelompok minoritas seksual. Hal ini dapat menjadi dinamika kekuatan yang positif dan bersifat konstruktif jika dikelola dengan memperhatikan hak-hak setiap warga negara  sebagai satu individu yang utuh, tanpa diskriminasi. Perempuan sebagai kelompok minoritas seksual berhak menyuarakan dan menentukan bagaimana tubuh dan urusan seksualitasnya sendiri.Perspekif HAM mampu menjadi pijakan nilai yang dijadikan parameter dalam merumuskan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Melalui HAM bangsa ini akan menemukan titik temu dengan standart yang sama-sama disepakati. Sehingga, keberadaan HAM sangat dibutuhkan bangsa Indonesia sebagai jembatan yang menghubungkan fakta-fakta keberagaman yang ada.[The term pluralism, diversity or multiculturalism that were pinned to the Indonesian peope like two sides of the coin that negotiate with each other. This situation made Indonesia not only rich with potential resourches but also conflicts through sensitive issues such as ethnicity, race, religion and issues about sexual minority group. This can be a positive and constructive dynamics off power if it is managed with due regard to the right of every citizen as a whole, without discrimination. Women as a group of sexual minority have the right to voice and determine how their bodies and the affairs off its own sexuality. The human right perspective can be used as parameters in formulating justice for all levels of society. Through this notion’s human right will find common ground with the same agreed standard. Thus, the existance of human rights is needed by the Indonesiapeople as a bridge connecting the ffacts of diversity.]
Fashion Dalam Konstruksi Otoritas Ulama: Pandangan Kiai Shalih Darat Aflahal Misbah
Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jkii.v3i1.1212

Abstract

Tulisan ini difokuskan untuk memahami pandangan Kiai Shalih terkait relasi fashion dengan otoritas ulama. Pandangannya cukup penting untuk memahami narasi historis tentang pergeseran dan perubahan  otoritas keagamaan di Indonesia Akhir Abad 19. Melalui pendekatan sosio-historis, tulisan ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan selalu terwujud melalui cara yang bervariasi, bukan hanya merujuk pada kompetensi ilmu keagamaan seorang ulama atau institusi yang berada di bawah kepemimpinannya, melainkan juga mencakup elemen lain yang penting untuk diperhatikan. Dalam hal ini, Kiai Shalih berusaha menempatkan fashion sebagai salah satu elemen penting dalam membangun otoritas keagamaan. Fashion tidak terbatas sebagai pakaian untuk menutupi tubuh dan hiasan, atau bahkan suatu bentuk manifestasi identitas diri dalam ruang sosial. Fashion juga bermakna sebagai role model dan ekspresi kritik dari Kiai Shalih terhadap eksistensi ulama di bawah kolonial, di samping juga sebagai media untuk mendefinisikan dan membedakan ulama di lingkaran santri dengan ulama di lingkaran kolonial. Dialognya dengan realitas sosial berdampak pada cara pandangnya bahwa efektif dan tidaknya fatwa seorang ulama salah satunya dipengaruhi kuat oleh bagaimana cara dia menampilkan diri -fashion- dalam ruang publik waktu itu.[This study focusses on understanding Kiai Shalih`s thinking of fashion in relation to religious authority of a scholar of Islam (ulama). What was his thought is very important in order to see how historical narratives of religious authority in the late nineteenth centuries were on shifts and changes. Through socio-history approach, this study shows that authority of ulama may become manifest in an infinite variety of ways, not only referring to the Islamic knowledge or institutions of which ulama led, but also other important elements. Here Kiai Shalih sought to place fashion as one of significant things to form religious authority. For him, fashion has not merely the cloth matters to close body, to perform a style or even to signify self-identity in society. It has also the meaning a way to be the role model in leading and criticism of Kiai Shalih for the existences of ulama under colonial control, as well as to define and differ from ulama in santri circle and in Dutch colonial. As the result of his dialogue with social reality, Kiai Shalih argued that in delivered fatwa by ulama to ordinary people the effectiveness or not was heavily determined by one of how ulama shows fashionably himself in his age of society.]
Menelusuri Kondisi Kejiwaan-Relijius Kaum Homoseksual Terdidik Di Kampus Berbasis Islam (Studi Atas Mahasiswa Homoseksual Di Yogyakarta) Azam Syukur Rahmatullah
Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jkii.v3i1.1213

Abstract

Di era kekinian kaum homoseksual semakin berkembang-pesat, terlebih lagi dengan adanya  media sosial yang  modern, semakin mempermudah akses kaum homoseksual untuk berinteraksi dengan sesama kaumnya. Bahkan mereka membuat group-group homoseksual yang kemudian disebarluaskan di dunia maya, dengan tujuan agar terus  bertambah  anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya, menyatakan bahwa  banyak  para anggota kaum homoseksual yang berasal dari kalangan mahasiswa yang berada pada kampus-kampus yang notabene berbasis Islam dan berbudaya Islami. Meskipun keberadaan mereka masih bersifat “tersembunyi alias terselubung.” Ruang gerak mereka terbatasi oleh aturan-aturan agama yang dibudayakan di dalam kampus-kampus belabel Islam tersebut. Oleh karena itulah, peneliti berkeinginan untuk  mengetahui lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya kondisi kejiwaan relijius para kaum mahasiswa homoseksual yang berada pada kampus Islam. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Yogyakarta sebab  terdapat beberapa kampus berlabel Islam. Dalam hal ini ini peneliti samarkan nama kampus Islam tersebut. Peneliti telah mewawancarai 4  kaum homoseksual yang berasal dari dua kampus berbasis Islam di Yogyakarta. 2 berasal dari kampus Islam A yang keduanya menjalankan ibadah  dan 2 berasal dari kampus Islam B yang kedua responden juga menjalankan ibadah. Hasil dari penelitian tersebut  menyatakan bahwa  dari keempat kaum homoseksual tersebut mengalami keberbimbangan jiwa relijiusitasnya, di mana satu sisi mereka tetap   menjalankan aturan-aturan kampus yang berbasis Islami seperti halnya shalat, puasa, membaca al-Qur’ān, halaqah, kajian-kajian keislaman di kampus, namun di sisi lain jiwa homoseksual yang dimiliki tidak mudah dihilangkan dengan mudah. Pada akhirnya mereka mengalami “disonansi kognitif” yang menunjukkan  perasaan ketidaknyamanan mereka akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan antara batin dan perbuatan.  Hasil penelitian lainnya ditunjukkan dengan  adanya perasaan  was-was,cemas dan takut jika Allah murka, hal ini dikarenakan meskipun mereka beribadah tetapi tetap berhubungan badan dengan sesama jenis. Namun kempat responden tersebut menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa, dan tetap menjalani hidup yang memang harus dijalani.[In the current era, homosexuals are growing rapidly, especially with the existence of modern social media, which makes it easier for homosexuals to have access to interact with their fellow citizens. They even created homosexual groups which were then disseminated in cyberspace, with the aim of increasing members. Based on the results of research from previous researchers, it was stated that many of the homosexual members came from among students who were on campuses which in fact were based on Islam and had an Islamic culture. Even though their existence is still "hidden or covert." Their space for movement is limited by the religious rules that are cultivated in the Islamic label campuses. Therefore, the researcher wants to know more about the true spiritual condition of the homosexual students who are on the Islamic campus. The researcher took the research location in Yogyakarta because there are several campuses labeled Islam. In this case the researcher disguises the name of the Islamic campus. Researchers have interviewed 4 homosexuals from two Islamic-based campuses in Yogyakarta. 2 came from the Islam A campus, both of which were practicing worship and 2 were from the Islamic campus B where both respondents also practiced worship. The results of the study stated that of the four homosexuals experienced doubts about their religious spirit, where on the one hand they continued to observe Islamic-based campus rules such as prayer, fasting, reading al-Qur'ān, halaqah, Islamic studies in campus, but on the other hand the homosexual spirit that is owned is not easily eliminated. In the end they experience "cognitive dissonance" which indicates their feeling of discomfort due to conflicting attitudes, thoughts and behaviors between mind and action. The results of other research are indicated by feelings of anxiety, anxiety and fear if Allah is angry, this is because even though they worship, they still have sexual relations with the same sex. However, the four respondents stated that they could not do anything, and continued to live a life that must be lived.]

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol. 7 No. 1 (2022) Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 1 (2021) Vol. 4 No. 1 (2019) Vol. 3 No. 1 (2018) Vol 5, No 2 (2020) Vol. 5 No. 1 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol. 1 No. 1 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue