cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024" : 15 Documents clear
DINAMIKA POLITIK PARTAI LOKAL DI ACEH MENJELANG PEMILU 2024: ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PARTAI LOKAL Sari, Elidar; Rahman, Arif; Faisal, Faisal; Muksalmina, Muksalmina
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.12046

Abstract

Abstract Local parties in Aceh represent a unique and significant political phenomenon in the context of Indonesian democracy. These local parties play a strategic role in representing the aspirations of the Acehnese people, who have special autonomy and a history of conflict with the central government. However, local parties in Aceh also face challenges and complex political dynamics leading up to the 2024 elections. This article aims to analyze the political dynamics of local parties in Aceh using the framework of election laws, local parties, and criminal sanctions. The research method employed in this article is qualitative research, utilizing data collection techniques such as literature studies, interviews, and observations. The research findings indicate that the current election laws provide space for local parties in Aceh to participate in elections, but also impose strict requirements and limitations. Local parties in Aceh have also undergone changes in terms of ideology, mass base, coalitions, and electoral strategies. Additionally, local parties in Aceh also have the potential to be involved in practices of electoral bribery and violations that could result in criminal sanctions. This article recommends that local parties in Aceh enhance their internal quality, accountability, and political representation, while also maintaining the integrity of elections and the law. Keywords: 2024 elections; local parties; Aceh; electoral violations; legal awareness
LEGAL POLITICS OF POSTPONING THE REGIONAL HEAD ELECTIONS IN ACEH FROM 2022 TO 2024 Asrina, Suci; Yusrizal, Yusrizal; Mukhlis, Mukhlis
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.14999

Abstract

This study aims to examine the legal politics of postponing the regional elections from 2022 to 2024, and to analyze the implications of postponing the regional elections in Aceh in connection with Aceh's special status. The legal politics in Aceh in the implementation of the regional elections, which were supposed to be held in 2022 but have been moved to 2024, were previously considered a special authority of Aceh as regulated in the Regional Autonomy Law (UUPA), but in its development, it must comply with and follow the rules of the national regional elections. This research is a normative legal research with a legislative approach, case approach, and concept approach, data is obtained through primary, secondary, and tertiary data and will be analyzed, then the research results will be systematically arranged to obtain clarity from the problems being studied. Based on the research results, the legal politics of postponing the Aceh regional elections is the implementation of Article 201 paragraph (8) and Article 199 of Law No. 10/2016, as well as the KPU Circular Letter, viewed from the political configuration can be categorized as an orthodox political configuration, the implication of the postponement of the regional elections is due to the presence of Article 199 of the Regional Election Law and in the Constitutional Court's decision to cancel the implementation of the Aceh Regional Elections regulated in the UUPA.
INTERPRETASI HAKIM TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PU Hafilda, Nurul; Sastro, Marlia; Sari, Elidar
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15674

Abstract

Studi ini untuk mengkaji penafsiran hakim terhadap penerapan klausula baku berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, akan tetapi apabila dalam hukum tertulis dirasa kurang tepat maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum terhadap penerapan klausula baku secara yuridis maupun filosofis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data di peroleh dari data primer, data sekunder dan data tersier serta akan dianalisis. Kemudian hasil penelitian tersebut akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa penafsiran Hakim terhadap penerapan klausula baku yaitu dalam suatu perjanjian diperbolehkan untuk dicantumkan klausula baku, akan tetapi tidak diperbolehkan mencantumkan isi berupa pengalihan tanggungjawab. Hal tersebut bertentangan dengan hak pelaku usaha.Kata Kunci : Interpretasi Hakim, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen       
Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Fadhil, Muhammad; Yusrizal, Yusrizal; Bahreisy, Budi
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15198

Abstract

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana narkotika dengan syarat harus berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi terhadap narapidana ini sangat perlu dilakukannya pengawasan salah satunya pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, yang mana diketahui narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Bireuen dalam menjalani masa pemidanaannya sering melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap narapidana lain. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis regulasi yang mengatur tentang remisi di Lapas Narkotika Kelas IIB Bireuen, pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Bireuen, dan menganalisis faktor-faktor kendala apa yang mempengaruhi pengawasan pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIB Bireuen. Hasil Penelitian didapatkan Regulasi yang mengatur tentang pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen merujuk pada Peraturan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pengawasan terhadap narapidana narkotika tentang berkelakuan baik masih terdapat kekurangan dalam hal pengamanan terhadap narapidana narkotika yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen masih terjadinya pelanggaran disiplin yaitu narapidana narkotika melakukan kekerasan atau penganiayaan pada narapidana narkotika lainnya sehingga pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan kekerasan dan penganiayaan tersebut tidak dapat diusulkan pemberian remisi. Kendala Pengawasan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen yaitu disebabkan oleh Kurangnya Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Kurangnya sarana pemantau (CCTV) untuk melihat perilaku narapidana narkotika, dan Faktor dari narapidana narkotika yang tidak berperilaku baik di Lembaga Pemasyarakatan.
penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan bupati aceh singkil no 17 Tahun 2021 Syahwandi, Syahwandi; Sari, Elidar; Malahayati, Malahayati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.14488

Abstract

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa dan dan Dana Desa Pada pasal 37 ayat 5 menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa kepala desa diserahkan kepada Bupat/Walikota masing-masing. Namun hal ini kemudian menjadi kendala ketika proses tersebut diserahkan kepada penjabat daerah, khususnya bagi masyarakat yang terkait seperti pada permasalahan di desa Ujung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses penyelesain sengketa di desa ujung, faktor-faktor yang menjadi penghalang proses penyelesaian sengketa ini dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis Empiris yaitu penelitian penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakatc. Penelitian ini bersifat Presfektif yaitu menemukan dan menggali pokok permasalahan sampai keakar-akarnya. Hasil dari penelitian ini  menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa ujung kabupaten aceh singkil, menggunakan Peraturan Bupati No 17 tahun 2021 tepatnya pada pasal 40 yang mana menjelaskan bahwa proses ini di selesaikan oleh camat dan imam mukim, namun dalam prosesnya dilimpahkan juga kepada bupati, kemudian bupati mengangkat calon yang terpilih. Adapun yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa ini adalah masyarakat yang kelompoknya kalah merasa ada kecurangan ketika proses ini penyelesaian timbul anggapan bahwa aturan yang berlaku tidak menjadi satu anggapan bahwa hukum itu adil, dikarenkan mereka manggap aturan yang ada masih mengambang. Upaya yang dilakukan adalah denagan proses mediasi dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas dan calon yang menang menawarkan jabatan kepada pihak yang kalah walaupun pada akhirnya di tolak oleh yang bersangkutan dengan alasan tidak etis.Kata Kunci: Sengketa, Desa, Bupati/Walikota, Pemerintah Aceh Singkil

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue