cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 17 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015" : 17 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP DI KOTA PONTIANAK (Studi Di Kecamatan Pontianak Tenggara) ROHANDI TARIGAS NIM: E01110014
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.588

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkendalanya kinerja pelaksana dalam menanggulangi bencana kabut asap. Seperti sumberdaya dalam menanggulangi kabut asap masih kurang memadai, Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah maupun Kota belum optimal, Sosialisasi peduli bencana kabut asap masih kurang, sehingga Tujuan kebijakan belum dapat dipahami oleh masyarakat. Penulis menggunakan teori implementasi dari van Meter dan van Horn (Agustino, 2008:142) yang mengatakan bahwa setidaknya ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik seperti: ukuran dan tujuan,sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1).Ukuran dan tujuan kebijakan, tujuan implementasi penanggulangan bencana kabut asap, sudah tercapai dan dimengerti berbagai pihak, namun dalam hal pendataan kepada masyarakat yang rentan bencana masih dirasakan kurang baik. (2). Sumberdaya, SDM dari BPBD sudah cukup berpengalaman dan memiliki tingkat pendidikan yang baik, namun dari segi jumlah kurang memadai, Tetapi di bantu dengan adanya relawan.  Dari segi anggaran yang ada dinilai pemanfaatannya kurang baik dalam menanggulangi bencana. (3). Karakteristik agen pelaksana, seluruh tahap penanggulangan dilakukan berdasarkan standar penyelamatan dilapangan, dan dalam penyebaran tanggung jawab antar instansi sudah cukup baik. (4). Sikap para pelaksana, secara respon dan kontrol pelaksana sudah cukup baik. (5). Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, penyampaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan sudah sangat baik dan benar.(6). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Bencana kabut asap mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga terjadi penurunan pendapatan Sedangkan untuk  keadaan politik di kota Pontianak saat bencana kabut asap berlangsung masih cukup baik. Saran penelitian ini agar pelaksana meningkatkan pendataan kepada  kelompok  masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana, Seperti menciptakan Masyarakat Peduli Api/ Asap (MPA) dengan anggaran yang ada. Kata-kata Kunci:       Kinerja Pelaksana,  Implementasi kebijakan, Penanggulangan Bencana, Kabut Asap.    
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR Adi Darma Saputra NIM. E01110050
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.572

Abstract

Dalam implementasi kebijakan UMKM masih terdapat indikasi masalah yaitu kurangnya kualitas SDM pelaku UMKM, kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara instansi pemerintah terhadap pelaku UMKM, dan pelaku UMKM tidak berani melakukan peminjaman modal serta kurangnya ketaatan pelaku UMKM dalam perijinan. Penelitian in imenggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Smith sebagai pedoman dalam mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan UMKM di Kecamatan Pontianak Timur. Hasil penelitian menunjukkan tentang deskripsi faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasikebijakan UMKM yaitu kurangnya koordinasi Disperindagkop dan UKM dalam mensosialisasikan program yang dibuat terhadap pelaku UMKM, kurangnya wawasan pejabat pelaksana serta kurangnya anggaran, rendahnya kualitas dan pola pikir pelaku UMKM, kurangnya kesadaran pelaku UMKM terutama dalam hal perijinan, tidak beraninya pelaku UMKM melakukan peminjaman tambahan modal usaha, dan faktor lingkungan geografis, sosial dan ekonomi. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu Disperindagkop dan UKM perlu meningkatkan sosialisai dan koordinasi terhadap Kecamatan dan juga terhadap pelaku UMKM, meningkatkan pengetahuan dan wawasan pejabat pelaksana dan mencari alternatif lain untuk mencukupi anggaran program yang dibutuhkan, meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya mentaati peraturan dan etika berusaha terutama berkaitan dengan perijinan, dan  melakukan rapat bersama para  pelaku UMKM di tiap Kecamatan agar pelaku UMKM dapat mendukung program-program yang telah dibuat.Kata-kata Kunci :     implementasi kebijakan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kecamatan Pontianak Timur
KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU MAULISAWATI NIM. E21110003
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.562

Abstract

Yang dicermati oleh peneliti pada jurnal ini adalah fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau dalam mencapai kinerja yang  baik Pegawai Kejaksaan Negeri Sekadau khususnya Bidang Intelijen dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum/penerangan hukum kepada siswa/siswi SMA mengalami beberapa kendala atau problematika dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kedala tersebut berupa kurangnya sumberdaya manusia yaitu tenaga tata usaha dalam melakukan prosedur administrasi sehingga tidak tercapainya proses pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Sekadau yang menunjang kegiatan-kegiatan Bidang Intelijen khususnya dalam kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, sarana dan prasarana yang kurang mendukung juga menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, tidak adanya  sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan intelijen di lapangan, sera mengigat letak geografis Kabupaten Sekadau ada beberapa daerah yang sulit di jangkau. Menurut Dwiyanto (dalam Pasolong, 2007:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, nyata dan akurat. Hasil dari penelitian ini dilihat dari segi Produkutivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kejaksaan negeri sekadau masih belum optimal kerena mutu pelayanan belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan  terbatasnya sumberdaya manusia dilingkungan Kejaksaan Negeri Sekadau khususnya bidang intelijen dalam kegiatan penyuluhan hukum sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak selesai dengan tepat waktu dikarenakan terbatasnya sumberdaya manusia terutama staf  TU Bidang Intelijen, kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, serta keadaan geografis serta banyak daerah yang sulit di jangkau untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Rekomendasi dari peneliti  adalah untuk menambah dan menghasikan kualitas kerja yang baik, serta memuaskan dalam kelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terhadap siswa/siswi SMA peneliti menyarankan agar adanya penambahan staf Tata Usaha sebanyak 2 (dua) orang dan adanya sarana mobilitas guna mendukung kelancaran kegiatan baik itu kegiatan penyuluhan hukum maupun penerangan hukum, serta penambahan kendaraan iventaris berupa kendaraan roda dua(sepeda motor) karena Wilayah Hukum Kejaksaan negeri Di Kabupaten Sekadau banyak daerah yang jalur transfortasinya sulit dijangkau. Kata-kata Kunci : Kinerja Pegawai. Produktivitas. Kualitas Layanan. Responsivitas
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SEKOLAH DASAR NEGERI 13 KOTA PONTIANAK NIM. E01110107, ULIN FAISA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.571

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya minat guru yang telah disertifikasi untuk menguasai teknologi dalam mempermudah proses penyampaian materi di Sekolah Dasar Negeri 13 Kota Pontianak dan nilai siswa-siswi di sekolah tersebut masih kurang signifikan. Penyelenggaraan kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan Teori dari Winardi (dalam Wibawa 1994:8) tentang evaluasi. Evaluasi disini untuk mengetahui input program, standar implementasi yang baik sesuai standar efisien dan ekonomis serta kelompok sasaran mendapatkan pelayanan yang telah didesain oleh kebijakan ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian adalah guru sudah dapat dikatakan layak dan dalam pelaksanaan belajar-mengajar, guru dapat menguasai materi pada saat proses belajar mengajar serta jika ada nilai siswa-siswi yang kurang dari KKM guru bersangkutan berusaha mengadakan remedial dan menganalisis materi mana yang dianggap sulit oleh siswa-siswi dan menambah nilai yang ada dengan nilai harian mereka agar bisa mencapai KKM yang telah ditetapkan. Namun hanya sedikit sekali guru yang menggunakan perangkat IT dalam proses belajar mengajar serta nilai siswa belum naik secara signifikan dilihat dari nilai kelulusan siswa setiap tahunnya setelah adanya kebijakan ini. Saran yang dapat penulis berikan adalah untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak untuk mengevaluasi kebijakan ini dan memberikan pelatihan penggunaan IT seperti penggunaan laptop dan infokus kepada guru yang telah disertifikasi. Untuk guru yang telah disertifikasi di Sekolah Dasar Negeri 13 Kota Pontianak untuk disiplin dan patuh terhadap jadwal jam masuk kerja dan jam mengajar serta menampilkan kepribadian sepatutnya seorang guru agar kebijakan ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan perangkat IT dan nilai siswa secara signifikan. Kata-kata kunci: Sertifikasi Guru, Teknologi, Input, Evaluasi.
PENGINTEGRASIAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) IYANSEP NIM. E21110050
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.557

Abstract

Artikel ini merupakan salah satu bagian dari skripsi penulis yang berjudul Pengintegrasian Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Adapun yang menjadi permasalahan yaitu Masalah Pendataan, Masalah Koordinasi dan Masalah pembagian tugas. Selain itu, penulis menggunakan model George C Edwards III (dalam Agustino, 2006:150) yang mengemukakan bahwa ada empat faktor yang  mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan Program BLSM yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif.Kesimpulan dari hasil  penelitian ini adalah Kurang Efektifnya Pengintegrasian Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar penerima BLSM adapun yang terdaftar sebanyak 1.164 orang yaitu dilihat dari: Komunikasi dalam implementasi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Batu Layang sangat disayangkan tidak berjalan dengan efektif, efisien dan tidak tepat sasaran. Kemampuan sumber daya dilihat dari jumlah staf secara umum belum tersedia dengan maksimal. Kecenderungan sikap implementor dan target group  sudah dapat dikatakan cukup baik, terlihat dari dukungan kepala Kelurahan dan staf-staf beserta masyarakat di Kelurahan Batu Layang untuk membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dengan efektif dan efisien. Pembagian tugas dalam struktur birokrasi Kelurahan Batu Layang sudah cukup jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rekomendasinya adalah Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, perlu membangun koordinasi yang baik dengan menjalin kerjasama. Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, perlu mengusulkan penambahan anggaran karena untuk memenuhi semua sumber daya diperlukan anggaran yang cukup dan penambahan jumlah staf. Selain itu juga, perlu adanya penambahan fasilitas. Sikap harapan dan dukungan dari pada implementor dan target sasaran perlu ditingkatkan lagi. Dan Pembagian tugas kepada pihak Kelurahan Batu Layang harus jelas dan tegas karena Kelurahan Batu Layang memiliki perangkat RT dan RW yang dapat melakukan kerjasama pendataan dilapangan. Kata-kata Kunci: Pengintegrasian, Program, BLSM
PERILAKU PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN JASA SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP-RRI) KOTA PONTIANAK NOVIANTINI NIM. E21108057
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.587

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perilaku pegawai dalam meningkatkan jasa siaran iklan pada LPP-RRI kota Pontianak”. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan jasa penyiaran, secara umum sudah cukup memadai. Meskipun mengalami kendala yang disebabkan oleh persoalan teknis dilapangan, hal tersebut bukan disebabkan karena ketidakmampuan petugas dalam mengoperasionalisasikan perangkat layanan, akan tetapi lebih dikarenakan adanya siaran langsung dilapangan maupun siaran langsung yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya.Motivasi pegawai dalam penayangan siaran iklan secara umum cukup baik dan perhatian yang diberikan oleh pimpinan dinilai oleh pegawai juga cukup baik. Keikutsertaan pegawai dalam diklat maupun kursus-kursus dibidang penyiaran dan periklanan akan dapat lebih meningkatkan keterampilan bagi karyawan terutama dalam bidang periklanan. Penghargaan bagi karyawan agar dapat diberikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku , yaitu berdasarkan prestasi  kerja yang dicapai dan beban kerja yang diemban pegawai. Kata-kata Kunci: Perilaku, Pegawai, Penyiaran, Organisasi dan Motivasi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN DI KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS (Studi Pada Prasarana Perlengkapan Jalan) ANDRI AGUSTINUS NIM. E01107077
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.552

Abstract

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Kecamatan Pemangkat, diindikasikan kurang optimal. Indikasi ini ditandai dengan minimnya penyediaan prasarana perlengkapan jalan yang representatif berupa rambu-rambu dan marka jalan yang dilakukan oleh DisHubKomInfo sehingga menyebabkan masalah lalu lintas. Fokus penelitian ada empat variable menurut Edward III (dalam Yousa, 2007:54), terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yakni mendeskripsikan fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang peneliti temukan selama melakukan penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses Implementasi Kebijakan Prasarana Perlengkapan Jalan oleh DisHubKomInfo secara berkelanjutan harus terus dilakukan, sehingga sarana dan prasarana kelengkapan lalu lintas yang dimiliki dapat tersalurkan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sambas. Pelaksanaan Kebijakan Prasarana Perlengkapan Jalan dengan melalui perencanaan, penyediaan, dan pemeliharaan dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia (SDM), sumber keuangan, fasilitas maupun kelembagaan sudah cukup memadai pemanfaatannya walaupun belum maksimal.Saran: Penyediaan Prasarana Perlengkapan Jalan di Kecamatan Pemangkat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat mendukung seperti aparat yang memungkinkan dalam pelaksanaan teknis penyediaan rambu-rambu dan marka jalan dan faktor yang menghambat implementasi seperti anggaran yang terbatas, kurangnya pembinaan dan pemberdayaan aparat, serta tidak adanya forum evaluasi lalu lintas. DisHubKomInfo Kabupaten Sambas, hendaknya segera meluncurkan Strategi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta bertindak tegas terhadap masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Kata-kata kunci :        Implementasi Kebijakan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Kecamatan Pemangkat.

Page 2 of 2 | Total Record : 17


Filter by Year

2015 2015


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue