PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
33 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016"
:
33 Documents
clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi di Lingkungan Kampus Universitas Tanjungpura Pontianak)
AHMAD SAUFI NIM. E01106032
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.682 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i2.1090
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Kecendrungan peningkatan penyalahgunaan narkoba di dunia pendidikan sudah sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin besarnya angka jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Peneliti menggunakanTeori dari George C. Edward III (dalam Agustino, 2008: 149-153) dengan empat aspek yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi yang dibangun oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat masih sebatas permintaan pihak kedua atau subjek kebijakan tersebut, komunikasi yang dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan dan keberlanjutan program. Sementara Sumber daya yang tersedia pada BNN Provinsi Kalimantan Barat belum bisa menjangkau semua kampus di lingkungan Universitas Tanjungpura, juga Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan masih menjadi kendala dan menjadi pengaruh kurang efektifnya proses implementasi kebijakan P4GN. Kemudian struktur birokrasi yang tergolong sederhana karena penyebab minimnya sumber daya aparatur dan alokasi pengangaran dari personalia pegawai menjadi hambatan dan berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan P4GN. Rekomendasi dari hasil penelitian ini yakni BNN Provinsi Kalimantan Barat harus mengimplementasikan kebijakan P4GN di lingkungan Universitas Tanjungpura secara optimal dan terarah yakni dengan dukungan perguruan tinggi yang mengharuskan keterlibatan secara langsung civitas akademika kampus seperti dosen, mahasiswa, karyawan dan pihak keamanan kampus serta pihak swasta. Bentuk inisiatif kampus juga terlihat dalam hal menyusun kode etik civitas akademika dan kurikulum anti narkoba sebagai bentuk upaya preventif kampus untuk meningkatkan pengetahuan, menciptakan lingkungan yang imun dan mengurangi resiko penyalahgunaan narkoba. Kata-kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Pencegahan Narkoba, Universitas Tanjungpura.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 27 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN KAYONG UTARA
MUR ARIPIN NIM. E01111062
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.229 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i2.1026
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Komunikasi Kepala Dinas Pariwisata pada Bidang Pariwisata kurang maksimal sehingga promosi Wisata Bahari Pantai Pulau Datok tidak terlaksana dengan optimal, Sumber daya yang menepati posisi kerja tidak sesuai dengan standar keahlian, Tidak adanya komitmen yang maksimal untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 tahun 2010, Mekanisme (belum maksimal berjalanya Standar Oprasional Prosedur) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2010 Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Kabupaten Kayong Utara. Peneliti menggunakan teori George C. Edward III yang menyebutkan terdapat empat aktivitas dalam Hasil Implementasi yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau Perilaku, Struktur Birokrasi. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan DISBUDPARPORA di Kabupaten Kayong Utara masih belum optimal. Hal ini ditunjukan dengan standar oprasional prosedur (SOP) yang dijalankan DISBUDPARPORA Kabupaten Kayong Utara, terkait dengan Pengelolaan Wisata Bahari Pantai Pulau Datok oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga belum berjalan secara baik. Selain itu kepemilikan lahan Wisata yang masih dimiliki individu yang menjadi kendala dalam Pembangunan dan Pengembangan Wisata Bahari Pantai Pulau Datok. Saran dari hasil penelitian ini Komunikasi tidak hanya sebatas antara Kepala Dinas dan Kasinya saja tetapi melibatkan pihak terkait seperti Kecamatan Sukadana dan desa sutera yang merupakan wilayah Wisata tersebut, mengupayakan bagaimana menarik investor agar menanm modal di wisata tersebut, adanya kerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan dan DPPKD dalam komitmen pengembangan wisata tersebut, memberi keterangan atas kejelasan tentang alur proses kerja tanggung jawab dan stafKata-kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kepariwisataan, komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP
DONI SETIAWAN NIM. E21109037
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3666.263 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i2.1052
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) belum terlaksana dengan efektif. Adapun skripsi ini diangkat berdasarkan dari permasalahan yang terjadi didalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kecamatan Sungai Kakap yang antara lain, Kurangnya Sosialisasi program JKN yang belum tuntas dalam hal pembayaran, pelayanan dan serta kepesertaan JKN, Kesulitan dalam penarikan iuran, dan fasilitas pelayanan yang kurang memadai untuk daerah terpencil. Dengan metode penelitian Kualitatif diharapkan bias menjelaskan segala tujuan dan hasil penelitian ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah kurang maksimalnya implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain : yang pertama, kurangnya komunikasi berupa kurang diadakannya sosialisasi yang menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai program JKN sangat minim sekali. Kedua, faktor sumber daya dalam hal ini kurang memadainya fasilitas di dalam implementasi program JKN dirasakan sangat mempengaruhi didalam implementasi program JKN di Kecamatan Sungai Kakap. Ketiga, sikap implementor yang dirasakan sangat kurang mendukung di dalam implementasi program JKN menyebabkan program JKN di Kecamatana Sungai Kakap tidak berjalan dengan optimal. Keempat, struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak menyebabkan implementasi program JKN membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pelaksanaannya. Peningkatan sumber daya staf dan fasilitas program Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat secara konsisten. Dan juga mengenai menginformasikan prosedur program Jaminan Kesehatan Nasional secara jelas sehingga masyarakat mengerti dan paham mengenai program Jaminan kesehatan Nasional Kata-kata Kunci : Implementasi, Progam Kebijakan, Jaminan Kesehatan Nasional
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PONTIANAK
KIKY REZKI DUAPHANIE NIM. E01111015
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4564.048 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i2.1081
Tujuan penelitian ini adalah utuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan strategi alternatif untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya permodalan yang dimiliki oleh UMKM di Kota Pontianak dan kesulitan dalam pemasaran. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh Dinas Peridustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak dalam mengembangkan UMKM di Kota Pontianak adalah kurangnya jumlah aparatur dan kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pada bidang koperasi dan UKM. Peneliti menggunakan model analisis Strength, Weakness, Oppourtunities, and Threats (SWOT) untuk menemukan strategi yang tepat dalam pengembangan UMKM di Kota Pontianak. Dari analisisi SWOT ditemukan kekuatan yang di miliki UMKM di Kota Pontianak yaitu jumlah UMKM yang cukup banyak dan menyerap tenaga pekerjaan bagi angkatan kerja di Kota Pontianak, kelemahan yang di miliki UMKM di Kota Pontianak adalah keterbatasan pengetahuan dan informasi pelaku UMKM terhadap pasar dan keberadaannya yang sering mengganggu ketertiban umum, peluang yang di miliki UMKM di Kota Pontianak adalah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dan meningkatkan jumlah PAD Kota Pontianak dan ancaman yang dimiliki oleh UMKM di Kota Pontianak adalah relokasi dan produk luar daerah lebih kompetitif. Saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah alternatif strategi yaitu dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, pengembangan kemitraan, melakukan pelatihan dan pendidikan secara merata, penataan kawasan berjualan, meningkatkan daya saing dipasar lokal, nasional dan global, memberikan pembinaan dan fasilitas untuk mendapatkan ruang serta mengadakan koordinasi antara pemerintah dengan pelaku UMKM terkait masalah relokasi. Kata-kata Kunci: Strategi pengembangan, UMKM, Analisis SWOT
STRATEGI PENINGKATAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN SAMBAS STUDI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
BAYU MEDYA HERYANDIKA NIM. E21110120
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4003.73 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i2.1048
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan pajak sarang burung walet Kabupaten Sambas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. Permasalahan pada penelitian ini adalah tidak optimalnya realisasi hasil dari penerimaan pajak sarang burung walet yang ada di Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Jhon A. Pearce II dan Richard B. Robinson, analisis yaitu analisis Strength (kekuatan), Weakneses (kelemahan) , Oportunity (peluang), Threats (ancaman) guna mengetahui faktor internal dan eksternal yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan strategi ST untuk “menggunakan semua kekuatan untuk menghindar dari semua ancaman” yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Sambas berwenang dan berpayung hukum untuk menetapkan dan menegakan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar wajib pajak. Kata-kata kunci : Pajak Daerah, Analisis SWOT, Strategi
PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SOEDARSO DI RUANG KELAS III
ERISA HIDAYAH NIM. E01111008
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5035.894 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i2.1076
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso di ruang bedah pria kelas III. Permasalahan mengenai pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso cukup menarik untuk diteliti menginggat 1) masih rendahnya kecepatan pelayanan yang diberikan pihak tim medis kepada pasien rawat inap, 2) masih rendahnya tenggang waktu pemeriksaan yang diberikan tim medis kepada pasien rawat inap, 3) respon masyarakat/keluarga pasien mengenai tindak lanjut dari penjelasan petugas medis terkait penjelasan penyakit yang diderita pasien maupun petugas adinistrasi dalam proses pelayanan juga belum sepenuhnya dimengerti oleh pasien. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan 3 aspek pelayanan : a) Transparan, b) Akuntabilitas, c) Partisipatif . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pasien rawat inap ruang bedah pria kelas III di Soedarso dilihat dari 3 aspek untuk mengukur suatu pelayanan yang diberikan yaitu a) transparan:seperti masih rendahnya kecepatan pelayanan yang diberikan pihak tim medis kepada pasien rawat inap, b) akuntabilitas: seperti kurang disiplinnya petugas dalam memberikan pelayanan di ruang bedah pria kelas III, kurang kenyamanan yang diberikan pihak rumah sakit seperti fasilitas yang menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien rawat inap, c) partisipatif: seperti respon masyarakat/keluarga pasien mengenai tindak lanjut dari penjelasan petugas medis terkait penjelasan penyakit yang diderita pasien maupun petugas administrasi dalam proses pelayanan selalu memberikan pemberitahuan secara jelas, hanya sebagian pasien saja yang kurang mengerti sehingga tidak merespon apa-apa. Rekomendasinya adalah diharapkan dari pihak penyelenggara kesehatan baik itu dari BPJS maupun RSUD Soedarso bisa bekerja secara efektif, memperbaiki fasilitas yang ada, serta memperbaiki jalinan komunikasi antara pemberi pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan, serta harus tanggap dalam berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pasien dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelayanan yang diberikan agar semakin baik untuk kedepannya. Kata-kata Kunci: Pelayanan kesehatan, Transparan, Akuntabilitas, Partisipatif.
KUALITAS PELAYANAN KELUHAN PELANGGAN OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT PELAYANAN JARINGAN RAYON SEKADAU
NIM. E01112177, MUHAMMAD IRWANSYAH
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3709.434 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i2.1034
Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan salah satu organisasi pelayanan publik yang keberadaannya sangat penting sebagai pemberi layanan kelistrikan di Indonesia. Terkait dengan pelayanan yang diberikan PLN Rayon Sekadau kepada pelanggan hal yang terjadi adalah masih lambatnya pelayanan yang dilakukan oleh PLN terhadap keluhan yang di sampaikan pelanggan serta meningkatnya jenis keluhan yang belum mampu diatasi oleh PLN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis pelayanan di PLN (Persero) Rayon Sekadau. Dalam penelitian ini menggunakan teori Zeithaml dan Berry tentang dimensi pokok kualitas pelayanan, karena pelayanan berkaitan erat dengan jasa yang diterima oleh pelanggan. Selain itu, teori tersebut juga lebih tepat untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan kurang maksimalnya pelayanan pelanggan. Dilihat dari dimensi bukti fisik (tangibles) yaitu sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran sudah baik akan tetapi masih kurangnya tenaga karyawan. Selain itu dimensi yang juga mempengaruhi pelayanan di PLN Sekadau yaitu jaminan (assurance) PLN Sekadau terus berupaya meningkatkan pelayanan yang diberikan walaupun belum maksimal dikarenakan kurangnya karyawan yang ahli dibidangnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi jaminan pelayanan terutama dengan tidak adanya tenaga ahli dalam bidang administrasi pelayanan pelanggan. Dilihat dari dimensi keandalan (reliability) dan empati (empathy) pelayanan pelanggan sudah berjalan baik dapat dilihat dari keramahan petugas dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Agar keseluruhan aspek dapat tercapai dengan baik maka upaya yang harus dilakukan PLN Rayon Sekadau dengan cara terus menerus meningkatkan pelayanan dan kesadaran karyawan PLN dengan tugas yang diberikan. Diharapkan PLN mampu bekerja secara efektif dan lebih baik dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan dan juga menambah karyawan yang kompeten dalam memberikan pelayanan di PLN. Kata-kata Kunci : Pelayanan, Keluhan, Pelanggan, PLN
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
NIM. E01110011, MOCHAMMAD DIRGA P.
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5358.902 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i2.1069
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Program RASKIN di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dari Merilee S Grindle sebagai pedoman dalam implementasi Program RASKIN yang ada di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu, bila dilihat dari Isi Kebijakannya: (1) Kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi, kelurahan tidak mempunyai kepentingan apapun dalam penyaluran beras Raskin melainkan hanya semata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya; (2) Tipe Manfaat, setidaknya pembagian beras kepada warga miskin hanya bermanfaat minimal kebutuhan dalam satu minggu; (3) Derajat Perubahan yang Dicapai, dengan adanya Program RASKIN taraf hidup warga miskin tidak lebih baik dari sebelumnya dikarenakan program yang belum optimal; (4) Letak Pengambilan Keputusan, data yang digunakan merupakan data PPLS tahun 2011 sehingga tidak relevan. (5) Pelaksana Program, implementor cukup paham tugasnya masing-masing namun masih kurang rasa tangggung jawab; (6) Sumber daya yang digunakan, diperlukan penyuluhan dan pelatihan terhadap pegawai kelurahan. Adapun saran untuk konsep pengelolaan RASKIN di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara ke depan yaitu pertama, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga yang kemudian hasil sensus tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Kedua, perlunya peningkatan pemahaman dan kemampuan dari implementator atau petugas pelaksana kebijakan RASKIN dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan RASKIN tersebut. Ketiga, perlu adanya sanksi yang tegas kepada para implementator kebijakan yang terbukti melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan benar kepada masyarakat terkait tujuan dan manfaat kebijakan RASKIN juga perlu dilakukan.Kata-kata Kunci: Implementasi, Program, RASKIN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELESTARIAN PENYU HIJAU OLEH WORLD WILDLIFE FUND (WWF) DI KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS
NIM. E21112043, LIZAWATI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3732.703 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i2.1101
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan program pelestarian penyu hijau yang dijalankan oleh World Wildlife Fund (WWF) di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih terjadinya kasus perburuan telur penyu secara liar dan perdagangan telur penyu secara ilegal dikarenakan penyu merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan keberadaannya yang hampir terancam punah di kecamatan Paloh. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Charles O Jones yang mencakup 3 aspek utama proses implementasi kebijakan yaitu pengorganisasian, intepretasi dan aplikasi (penerapan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pengorganisasian yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program pelestarian penyu hijau yang dilaksanakan oleh WWF, para pelaksana harus mampu menjalankan program pelestarian penyu hijau sesuai dengan petunjuk teknis agar tujuan dapat tercapai, pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan. Saran dalam penelitian ini adalah WWF di Kecamatan Paloh dapat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengatasi kasus perburuan dan perdagangan telur penyu secara ilegal, dan diharapkan untuk segera ditetapkan kawasan konservasi di pesisir paloh agar populasi penyu dapat terselamatkan. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pelestarian Penyu hijau, Lembaga WWF
PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DI DESA BERINANG MAYUN KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK
JUMIATI NIM. E21111053
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3713.999 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i2.1054
Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan dan mengetahui tentang kualitas pelayanan Pendidikan Dasar di Desa Berinang Mayun Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: masih adanya anak putus sekolah di usia sekolah dasar. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor: 1. Faktor pemukiman sarana sekolah jauh, 2. Faktor sosial ekonomi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kotler tentang 5 determinati kualitas pelayanan, karena pelayanan berkaitan dengan jasa yang diterima masyarakat selaku pelanggan. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa: Faktor pemukiman sarana sekolah yang jauh merupakan salah satu alasan terjadinya anak putus sekolah di usia sekolah, karena letak sekolah yang jauh dari pemukiman masyarakat atau tempat tinggal masyarakat. Jauhnya jarak sekolah dengan sekolah membuat orang tua tidak tanggap atau merespon dan memperhatikan perkembanggan pendidikan anak mereka, sehingga jika anaknya bolos sekolah mereka (orang tua) tidak tau.Faktor kedua sosial ekonomi yang rendah juga dapat menyebabkan anak putus sekolah karena hal terpenting yang mereka (orang tua) pikirkan adalah terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari keluarga, dengan demikian orang tua atau masyarakat akan lebih memilih bekerja seperti berladang untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehingga meskipun ada bantuan dari sekolah orang tua tidak tau menau karena kurangnya respon dan perhatian orang tua terdadap pendidikan anak. Rekomendasi dalam penelitian ini; a). Diharapkan kepada pemerintah supaya kualitas pelayanan pendidikan dapat terus ditingkatkan terutama dari faktor pemukiman sarana sekolah yang jauh, diharapkan dari pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi dan situasi yang strategis dalam mendirikan sebuah sekolah dengan jarak pemukiman tempat tinggal masyarakat, b). Memberikan bantuan atau beasiswa kepada siswa supaya lebih tuntas lagi terutama pada sistem pendataan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih seperti 1 orang siswa ada yang mendapatkan 2 beasiswa, c). Melakukan verifikasi data penerimaan beasiswa sehingga dapat meminimalisir akan terjadinya penerimaan beasiswa doble.Kata-kata kunci: Pelayanan, Pendidikan, Dasar