cover
Contact Name
Rudi Kristanto
Contact Email
mr.inspirasi1@gmail.com
Phone
+6281282083001
Journal Mail Official
jupasijournal@stiami.ac.id
Editorial Address
Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Indonesia, RT.5/RW.7, Galur, Johar Baru, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10530
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)
ISSN : -     EISSN : 26861585     DOI : https://doi.org/10.31334/jupasi
Core Subject : Social,
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) adalah jurnal nasional yang diterbitkan oleh Program Vokasi untuk Program Studi Perpajakan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) memuat artikel dan bentuk karya tulis ilmiah lainnya tentang analisis berbagai masalah dalam bidang perpajakan. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) terbit dua kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Maret dan September. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) menerima artikel ilmiah dari para Akademisi, Praktisi dan Pemerhati dibidang perpajakan. Pengiriman artikel dilakukan dengan menggunakan template Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI). Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan oleh media lain dalam bentuk apapun.
Articles 85 Documents
Analisis Intelijen Pajak dalam Mengoptimalisasikan Penanganan Pelanggaran dan Penghindaran Pajak di Bapenda Provinsi DKI Jakarta Muhamad Ridwan Rinaldi; Ahmad Hidayat
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan intelijen pajak merupakan usaha meminimalisir segala bentuk pelanggaran dan penghindaran pajak sehingga peran intelijen masih kurang optimal meliputi sebagai alat strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pengelolaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi, intelijen pajak dalam mengoptimalisasikan penanganan pelanggaran dan penghindaran pajak di Bapenda DKI Jakarta. Mengatasi hambatan serta verifikasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari petugas intelijen pajak. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis konten yang terdokumentasi. Hasil Penelitian adalah analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa pengumpulan informasi dari sumber daya manusia, mengeksplorasi penerapan indikator yaitu: a) Human Intelligence (HUMINT) melibatkan pengumpulan informasi melalui interaksi langsung maupun dengan pihak terkait, b) Signal Intelligence (SIGINT) berkaitan dengan pemantauan dan analisis sinyal elektronik yang berkaitan dengan aktivitas perpajakan, dan c) Imagery Intelligence (IMINT) pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan teknologi pemetaan dan citra satelit adalah indikator dalam menangani pelanggaran dan penghindaran pajak. Dengan mengintegrasikan ketiga hal ini, Bapenda DKI Jakarta dapat mengoptimalkan intelijen pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan analisis terhadap faktor penghambat adalah ketidakpatuhan wajib pajak, kompleksitas peraturan perpajakan, kurangnya kerjasama internasional serta keterbatasan sumber daya. Berbagai upaya konkret untuk mengoptimalkan intelijen perpajakan dalam menangani pelanggaran dan penghindaran pajak, antara lain: peningkatan pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas pajak, penggunaan teknologi canggih, kerjasama antar instansi, strategi pengurangan defisit anggaran, dan penyederhanaan peraturan perpajakan.
Pengaruh Tax Morale, Kualitas Pelayanan, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib di Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya Dian Wahyudin; Raka Dwi Permana; Mohamad Ibnu Ramadhan
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis yang merupakan penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara simultan maupun parsial antara tax morale, kepatuhan wajib pajak, dan kepecarayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kubu Raya. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara statistik yaitu uji F (simultan) dan uji T (parsial). Subjek penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di KPP Pratama Kubu Raya yang berjumlah 141 orang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada pegawai KPP Pratama Kubu Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel tax morale (X1), kualitas pelayanan (X2), dan kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai f hitung > f tabel yaitu sebesar 58,462 > 3,06 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangsih persentase variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 56,1% dan sisanya 43,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tax morale (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak prima (Y) dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 2,141 > 1,977 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,001. Untuk variabel kualitas pelayanan (X2) secara parsial terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 7,789 > 1,977 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Dan yang terakhir untuk variabel kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) secara parsial terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 12,739 > 1,977 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Dari hasil penelitian ini diharapkan supaya bisa menjadi acuan oleh KPP Pratama Kubu Raya untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat menjadi pelayanan yang prima.
Analisis Implementasi Kebijakan Intelijen Pajak dalam Mendukung Upaya Penggalian Potensi Pajak PBJT di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta R. Nur Arif Bahtiar Ahirsyah; Muhammad As’ad
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

It is hoped that the formation of tax intelligence at the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency can increase the effectiveness of the role and function of tax intelligence in implementing efforts to increase tax revenues, especially through law enforcement actions. However, there is an imbalance of power and tax intelligence resources in carrying out control and supervision of taxpayer business activities in the DKI Jakarta province. The aim of this research is to analyze and evaluate the Implementation of Tax Intelligence Policy in Supporting Efforts to Explore PBJT Tax Potential in the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province. The research approach that the author uses is a qualitative research approach with a descriptive research pattern. The conclusions of this research are The implementation of the Tax Intelligence Policy has not been fully capable of supporting efforts to explore PBJT Tax Potential in the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province due to a lack of adequate employee resources and unavailability of operational budget resources in the tax intelligence process which results in less than optimal exploration. PBJT potential. However, as far as the implementation of communication in the tax intelligence policy has been going well, the disposition is shown by the attitude of employees who are honest, committed and responsible as well as a bureaucratic structure that is in accordance with the provisions of SOPs and the fragmentation of authority that is capable of being held accountable by each tax intelligence officer.
Efektivitas Pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak Dengan Nomor Induk Kependudukan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Setya Haryati; Yulianto
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Matching the Taxpayer Identification Number (NPWP) with the Population Identification Number (NIK) is one of the government's policies in an effort to improve taxpayer compliance by integrating the NPWP with the NIK to simplify tax administration so that it is easier for taxpayers to carry out their tax obligations. With the integration of NPWP with NIK, taxpayers will find it difficult to avoid paying taxes so that taxpayer compliance can increase. This research uses a descriptive qualitative method using data obtained from interviews with employees of the North Bekasi Primary Tax Service Office and taxpayers, literature study and observation. This study aims to determine the effectiveness of matching NPWP with NIK in an effort to improve taxpayer compliance at the North Bekasi Primary Tax Service Office. The theory used is the theory of effectiveness according to Richard M Steers. Based on the research that has been conducted, the matching of Taxpayer Identification Numbers with Population Identification Numbers has been effective in increasing taxpayer compliance at the KPP Pratama Bekasi Utara.
Kebijakan Fasilitas PPN Yang Dibebaskan Atas Jasa Keuangan Perbankan Dalam Kemudahan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Alexandra Putra; Ahmad Hidayat
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The HPP Law changes the tax provisions related to VAT on banking financial services from the previous provisions which were the delivery of services exempted from VAT to the delivery of taxable services exempted from VAT. This has caused a reaction from the banking industry because it is considered to increase administration for banking financial service actors. The purpose of this study is to determine the policy of VAT facilities exempted from banking financial services in facilitating the implementation of tax administration and to determine the problems caused by the implementation of this policy. The method in this study uses a descriptive qualitative method with documentation and interviews with several sources. The results of the study indicate that the policy of VAT facilities exempted from banking financial services has not met the principles of efficiency and simplicity. This is a consequence of the emergence of administrative fulfillment obligations due to changes in the status of banking financial services from Non JKP to JKP which is exempted, resulting in ineffective and inefficient administration in terms of time and costs incurred.