cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum" : 7 Documents clear
Daftar Isi Jurnal Redaksi, Tim
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.998

Abstract

Daftar Isi Jurnal
Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Dari PT Jasa Raharja (Persero) Bagi Penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Rasmiaty, Mia
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.999

Abstract

Asuransi kecelakaan penumpang merupakan bentuk asuransi yang diberikan kepada setiap penumpang yang sah yang menjadi korban sebagai akibat kendaraan bermotor umum atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpanginya mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada setiap penumpang atas bahaya yang mungkin menimpanya yang tujuannya adalah meringankanatau mengurangi beban para korban atau ahli warisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan santunan asuransi dari pihak PT Jasa Raharja (Persero) terhadap penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama yang mengalami kecelakaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasipenelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penelitian kepustakaan (library research) dan analisis data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Pelaksanaan santunan asuransi dari Pihak PT Jasa Raharja (Persero) terhadap Penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama yang mengalami kecelakaan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, hal ini dengan tidak diberikannya santunan kepada beberapa penumpang yang mengalami kecelakaan dikarenakan perusahaan jasa angkutan penumpangnya tidak membayar premi kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.
Tinjauan Yuridis Terhadap Konsumen Travel Jasa Perjalanan Pada Kecelakaan Darat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tertang Perlidungan Konsumen Negara, Deden Okta Irawan Pandu
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1000

Abstract

Tidak adanya bentuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen travel jasa perjalanan yang mengalami kecelakaan darat atau risiko buruk dalam perjalanan darat adalah tidak sejalan dengan Tujuan Hukum, secara, aspek hukum yang terkait yaitu tentang standar pelayanan minimal Pasal 141 ayat (1) UU LLAJ, Adapun permasalahan yang penulis batasi adalah dalam hal perjanjian angkutan perjalanan darat yang dibuktikan dengan tiket perjalanan (Prima Facie), yaitu : Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Konsumen yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Dan Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum travel jasa perjalanan yang mengalami kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Dan Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ilmiah ini bersifat yuridis normatif, yaitu lebih menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yang berupabahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian dispesifikasikan pada objek permasalahan, Tahapan Penelitian yaitu dengan mempelajari Undang-undang ,literatur, makalah, jurnal hukum,dan artikel internet, dan penelitian lapangan dengan cara observasi mengenai subjek yang diteliti di kantor travel perjalanan, data dianalisis dengan cara yuridis kualitatif. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen yang mengalami kecelakaan Lalu dinilai tidak memberikan azas manfaat aspek kecelakaan perlindungan konsumen telah bergeser menjadi suatu perbuatan melawan hukum perdata, menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengarahkan pada adanya unsur kerugian korban dan atau konsumen penumpang travel angkutan darat, unsur kerugian yang melekat pada diri konsumen dan atau korban, memiliki suatu akibat hukum, yaitu beban pertanggungjawaban Jasa raharja dan pemilik PO Travel angkutan darat,disarankan perjanjian ticketing, prima factie merupakan justifikasi, seharusnya diajukan lebih mudah Pertimbangan hakim harusnya mengacu pada penafsiran sociological jurisprudence, yaitu berkaca dari rumitnya birokrasi sistem penggantian santunan kecelakaan lalu lintas. 
Tinjauan Yuridis Mengenai Akun Media Sosial yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ridwan, Ahmad M.; Herlina, Elis
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1001

Abstract

Di Indonesia angka statistik menunjukan jumlah laporan polisi yang dibuat oleh masyarakat mengenai kejahatan siber dalam lima tahun terakhir perjudian mendapatkan laporan sebanyak 116 kasus. Jika melakukan penelusuran di media sosial Instagram, terdapat 838 ribu unggahan yang berkaitan dengan perjudian online dengan menggunakan kata kunci #judionline. Perkembangan perjudian online ini tidak terlepas dari peran beberapa publik figur yang ikut melakukan endorsement judi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiakibat hukum yang ditimbulkan bagi Akun Media Sosial yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam pemberantasannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian adalah bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dalam melakukan endorsement judi online adalah dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (2) undangundang informasi dan transaksi eletronik karena dalam undang-undang tersebut mencakup seluruh perbuatan yang berkaitan dengan perjudian online termasuk melakukan endorsement. Kendala yang dihadapi penegak hukum yaitu: terbatasnya personel unit Cyber Crime di kepolisian maupun penyidik di Kementrian Komunikasi dan Informatika, penggunaan identitas virtual yang dapat dirahasiakan dan tidak merujuk pada identitas dikehidupan nyata dan juga terdapat kekurangan pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Agar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat segera direvisi agar menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat terhadap hukum sehingga hukum yang ada bersifat responsif terhadap perkembangan dimasyarakat.
Kedudukan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pelaksanaan Eksekusi Langsung Berdasarkan Uu No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Prayuti, Yuyut; Anggraeni, Happy Yulia; Amalia, Nurul
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1002

Abstract

Secara mendasar kekuatan mengikat titel eksekutorial yang melekat pada sampul Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik yang dilakukan tidak secara manual (bertentangan dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), dan Implikasi Yuridis terhadap pembuktian baik dalam pelaksanaan eksekusi langsung (parate eksekusi) karena debitor wanprestasi maupun sebagai alat pembuktian di peradilan serta mensinkronisasikan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dengan peraturan dasarnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah termasuk kemungkinan mengamandemennya, sehingga sertifikat hak tanggungan elektronik dapat sebagai dasar pelaksanaan eksekusi langsung apabila debitor wanprestasi (parate eksekusi) dan juga sebagai alat bukti pada persidangan di peradilan.
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Fauziyah, Aliani; Ratnaningsih, Lilis; Prayuti, Yuyut
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1003

Abstract

Perempuan seringkali menghadapi rintangan dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh adanya relasi kuasa dan overkriminalisasi atas dasar jenis kelamin dan gender. Dalam perkembangannya isu mengenai perlakuan diskriminatif, stereotip gender dan overkriminalisasi terhadap perempuan dalam sistem peradilan semakin marak, walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, tetapi pada kenyataannya, perempuan jarang sekali mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum, dan akses terhadap keadilan bagi perempuan merupakan suatu hal yang sukar didapatkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dan implementasi  perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan  berhadapan dengan Hukum dan untuk mengetahui juga menganalisa hambatan dalam mengimplentasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dari implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif spesifikasi deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder (penelitian kepustakaan). Data yang telah diperoleh,dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Indonesia melalui perangkat hukum yang ada salah satunya yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum tetapi belum dapat terimplementasi dengan baik dikarenakan adanya hambatan yang terjadi di lapangan dan terkadang aparat penegak hukum sendiri yang tidak menerapkan peraturan terkait perlindungan hukum bagi perempuan itu sebagaimana mestinya. Perlu adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dengan cara sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai implementasinya disertai dengan pengawasan dan evaluasi, jangan sampai PERMA ini hanya menjadi pedoman manis tanpa implementasi karena semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan dan diperlukan pemahaman yang sama antar lembaga aparat penegak hukum untuk menjamin kesetaraan gender tersebut terlaksana di setiap tahap proses penyelesaian perkara. 
Tinjauan Yuridis Produk Hukum Lembaga Independen Negara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi Berdasarkan Teori Hierarki Perundang- Undangan Noval, Sayid M Rifqi; Utomo, Aries Nur
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1004

Abstract

Lembaga independen negara merupakan salah satu lembaga yang diberikan hak untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan secara atribusi. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang konsekwensi mentaati peraturan yang tercantum dalam undang-undang adalah suatu keharusan mengingat harus ditaatinya asas lex superiori derogat legi inferiori. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan asas lex superiori derogat legi inferiori pada produk hukum lembaga independen negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari produk hukum lembaga independen negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan kepada studi kepustakaan yang mengkaji bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Hasil penelitian menunjukan produk hukum lembaga independen negara harus menaati asas lex superiori derogat legi inferiori dan tidak menyimpangi muatan materi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan akibat hukum dari disahkannya produk hukum lembaga independen negara yang tidak hierarkis adalah memnyababkan kerancuan, dan ketidaksesuaian muatan antara peraturan perundang-undangan. Agar pemerintah dapat mengoptimalkan proses harmonisasi hukum sebelum peraturan perundang-undangan disahkan dengan dibentuknya suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk melakukan proses harmonisasi tersebut. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum More Issue