cover
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum" : 5 Documents clear
Criminal Liability of Fintech Company for Spreading Personal Data Rosada, Imam
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2493

Abstract

Globally, information technology has altered human behavior and way of life. The world has no borders now that information technology has advanced. Information technology has now evolved into a double-edged sword because, in addition to advancing human civilization and welfare, it also provides effective means for criminals to commit crimes, such as the dissemination of personal data by fintech (pinjol). As a result, laws that punish online lenders (pinjol) who spread personal data are now necessary. The purpose of this study is to identify criminal liability for the fintech (pinjol) conduct of disclosing personal information and to identify law enforcement. An strategy that is normatively legal is used in this study. In addition, this study employs primary law, secondary legal materials, and tertiary legal materials in a descriptive-analytical manner. The descriptive-analytical research methodology utilized in this study describes the applicable laws and rules connected to legal theories and the practice of enforcing positive legislation. According to the criminal liability view of criminal responsibility considered from the repercussions it can do harm to others, both physically and mentally, fintech (pinjol) is responsible for the act of disclosing personal data. It is reasonable that the act of disseminating personal data might be subject to the threat of penalty as defined in the ITE Constitution and the Dissemination of Personal Data Law since those who commit crimes are considered to have done so intentionally (Opzet) with a goal. Law enforcement's ability to prevent the dissemination of personal data is currently limited and challenging due to the difficulty of enforcing the legality standard. As a result, the ratification of the Dissemination of Personal Data Regulation was a breath of fresh air for law enforcement.Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless). Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dalam peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk para pelaku melakukan tindak pidana, seperti Penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan fintech (pinjol), sehingga perlunya penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online (pinjol) yang menyebarkan data pribadi. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tanggung jawab pidana atas tindakan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan fintech (pinjol) serta Untuk mengetahui penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian ini juga dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggunakan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Tanggung jawab pidana atas tindakan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan fintech (Pinjol) dalam pandangan pertanggungjawaban pidana dilihat dari akibat yang ditimbulkannya dapat merugikan orang lain, baik secara lahir maupun secara batin. Pelaku tindak pidana yang menyebarkan data pribadi dikategorikan sebagai Kesengajaan (Opzet) yang bersifat tujuan, sehingga patutlah tindakan penyebaran data pribadi dapat dikenakan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam UUD ITE maupun UU PDP. Penegakan hukumnya terhadap tindakan penyebaran data pribadi  sampai saat ini sangatlah minim serta sulit dilakukan, asas legalitas menjadi permasalahan dalam penegakan hukumnya, sehingga setelah disahkannya UU PDP menjadi angin segar bagi para penegak hukum yang karenanya penegakan hukum atas penyebaran data pribadi memiliki dasar hukum yang kuat.
The View of Positive and Islamic Law Against Uploader Copyright Wahyudi, Fachri; Hanifannur, Muhammad
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2516

Abstract

YouTube is a platform that is included in the protected cinematographic copyright. In this era of technology and creative industries, there are many people who commit criminal acts of video piracy on the YouTube platform and even broadcast without permission and get benefits. But for the creator, it is very detrimental. The subject matter studied in this research is about how copyright protection for YouTube uploaders in Article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the perspective of Islamic law on copyright protection for YouTube uploaders. This research is a normative legal research using legislative and normative Islamic approaches. The results showed that copyright protection of YouTube uploaders is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which is technically regulated in Article 40 paragraph (1) letter m, although not specifically mentioned in the article but there are similarities in audiovisual form. When viewed in Islamic law, the act of YouTube re-uploader is included in jarimah ta'zir whose punishment is given to Ulil Amri (government).YouTube merupakan platform yang termasuk dalam hak cipta sinematografi yang dilindungi. Di era teknologi dan industri kreatif ini, banyak sekali oknum-oknum yang melakukan tindakan kriminal pembajakan video di platform YouTube bahkan menyiarkannya tanpa izin dan mendapatkan ke­untung­an. Namun bagi pencipta, hal tersebut sangat merugikan. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hak cipta bagi pengunggah YouTube dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hak cipta bagi pengunggah YouTube. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengguna­kan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan norma­tif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa per­lin­dung­an hak cipta terhadap pengunggah YouTube diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara teknis diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam pasal tersebut namun terdapat kesamaan dalam bentuk audiovisual. Jika ditinjau dalam hukum Islam, perbuatan pengunggah ulang YouTube termasuk dalam jarimah ta'zir yang hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah).
Legal Certainty of Expired Customary Land Ownership Rights in the Indonesian Agrarian Law System Jaelani, Ridwan; Warsiman, Waway; Graha, Kahfi Purwana
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2517

Abstract

Disputes or conflicts cannot be avoided in a developing society, conflicts will inevitably occur which will eventually turn into disputes. Disputes regarding the ownership of land rights are certainly not a problem that has just emerged, it has been several decades that have adorned agrarian conflicts in Indonesia since the Basic Agrarian Law was promulgated. Problems then arise in terms of a dispute that creates legal uncertainty against owners of customary land rights which are said to be expired or past time in the agrarian law system in Indonesia. The term expiration of customary land rights is not known in the national agrarian law for acquiring or relinquishing customary land rights. In other words, a principle has arisen that contradicts the provisions of the national agrarian law regulations applied in society. This is what causes legal uncertainty in society which can become a bad precedent in the future regarding the same problem and harm the purpose of the law itself.Sengketa atau konflik tidak dapat dihindari dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang, konflik pasti akan terjadi yang pada akhirnya akan berubah menjadi sengketa. Sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah tentu bukan masalah yang baru saja muncul, sudah beberapa dekade konflik agraria menghiasi konflik agraria di Indonesia sejak Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan. Permasalahan kemudian muncul dalam hal sengketa yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah adat yang dikatakan daluarsa atau lewat waktu dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Istilah hapusnya hak atas tanah adat tidak dikenal dalam hukum agraria nasional untuk memperoleh atau melepaskan hak atas tanah adat. Dengan kata lain, timbul suatu asas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum agraria nasional yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari terkait masalah yang sama dan merugikan tujuan hukum itu sendiri.
Law Enforcement of Corruption Crime Abuse of Hospital Medical Devices by State Civil Apparatus Nurfaizy, Muh. Rafly; Karim, H. M. Said
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2525

Abstract

The purpose of this research is to (1) determine the Corruption Criminal Law Policy on Hospital Medical Device Misuse by State Civil Apparatuses. (2) The government's role in prosecuting state civil apparatus corruption crimes involving hospital medical device misuse. In this thesis, written using an empirical legal approach, the author examined law in its true sense and how it functions in society. According to the study's findings, the role of criminal law in dealing with criminal acts of corruption committed by the state apparatus in the form of hospital medical device abuse is contained in Articles 8, 9, 10, 11, 12, 12B, and 23 of the Corruption Act. Corruption is a heinous crime committed only by civil servants or state administrators. The role of law enforcement in the enforcement of corruption crimes involving hospital medical device abuse begins with the submission of reports from individuals, community organizations and non-governmental organizations, state institutions and government institutions, and internal police information reports, which is then followed by an investigation process aided by the police and the Attorney General's Office. The public prosecutor decides if the investigator's case file is deemed complete and the case can be prosecuted.Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit oleh Aparatur Sipil Negara. (2) Peran pemerintah dalam penindakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit oleh aparatur sipil negara. Dalam tesis yang ditulis dengan menggunakan pendekatan hukum empiris ini, penulis mengkaji hukum dalam arti yang sebenarnya dan bagaimana hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peran hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara dalam bentuk penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan kejahatan keji yang hanya dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Peran penegak hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit diawali dengan adanya laporan dari perorangan, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, lembaga negara dan lembaga pemerintah, dan laporan informasi internal kepolisian, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan yang dibantu oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan. Jaksa penuntut umum akan memutuskan apakah berkas perkara dari penyidik sudah dianggap lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan.
Analisis Dampak Kawasan Industri Terhadap Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Gunungputri Wibowo, Aryo; Kusumawati, Niken Aulia; Athira, Yukova Miska; Ananda, Putry; Antoni, Herli
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2637

Abstract

Industry is one of the most important sectors in developing the Indonesian economy. This sector has become the largest supply tool in increasing the country's GDP for approximately the last 10 (ten) years, especially with the establishment of industrial estates or areas in an area. The industrial estate is a central place for all manufacturing or industrial activities complete with adequate infrastructure, then managed by companies in the industrial estate. The establishment of an area in an area can have an impact on the environment around the industrial area, such as people who feel disturbed by the negative impacts resulting from the industrial area in the form of pollution and environmental pollution in the residential areas of the surrounding community, but in addition to the negative impact of the existing industrial area always coexists also with a positive impact, one example of the positive impact of the development of the local community's economic sector. This research aims to elaborate the impact of the existence of industrial estates on the community environment around the Gunungputri sub-district industrial area. This research uses Normative research by identifying legislation related to the research theme.Industri merupakan satu dari sekian sektor penting dalam membangun perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi alat suplai terbesar dalam peningkatan PDB negara selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir, apalagi dengan berdirinya kawasan atau wilayah industri di suatu daerah. Kawasan industri merupakan tempat sentral segala aktivitas manufaktur atau industri yang lengkap dengan sarana-prasarana yang memadai, kemudian diurus oleh perusahaan dalam kawasan industri tersebut. Berdirinya kawasan disuatu wilayah dapat memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar kawasan industri, seperti masyarakat yang merasa terganggu dengan dampak negatif yang dihasilkan dari kawasan industri berupa polusi dan pencemaran lingkungan di wilayah pemukiman masyarakat sekitar, namun disamping dampak negatif dari kawasan industri yang ada selalu berdampingan juga dengan dampak positif salah satu contoh dampak postif berkembang­nya sektor perekonomian masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengelaborasi dampak keberadaan kawasan industri di lingkungan masyarakat sekitar kawasan industri kecamatan Gunungputri. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan identifikasi terhadap peratu­ran perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian.

Page 1 of 1 | Total Record : 5