Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Volume 2 Issue 7 - July 2023"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Ekspor Impor Pestisida Dengan Metode Pembayaran Kemudian (Open Account) dalam Perspektif Hukum ]]>
<![CDATA[Arifah Ayudia Syafira]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.208
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum cara pembayaran dengan menggunakan pembayaran kemudian (open account) dalam kegiatan ekspor impor di Indonesia, sebagaimana metode pembayaran yang dipilih dalam transaksi bisnis ekspor impor pestisida antara PT. Bahtera Boniaga Lestari dengan Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd adalah metode open account yang sampai tulisan ini dibuat belum ada peraturan nasional maupun internasional yang mengatur lebih lanjut mengenai pembayaran ekspor-impor dengan pembayaran kemudian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bayaran kemudian berpedoman pada perjanjian antara para pihak. Dengan adanya prinsip kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk merumuskan perjanjian secara bebas termasuk kebebasan untuk memilih cara pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian pada transaksi ini diharuskan untuk menjadi landasan yang kuat untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait cara pembayaran dengan pembayaran kemudian. Dalam kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh PT. Bahtera Boniaga Lestari dan Nanjing Essence Fine- Chemical Co., Ltd, negara eksportir memberikan perlindungan hukum melalui penunjukan China Export & Credit Insurance Corporation yang bertugas untuk mengawasi pergerakan pembayaran ekspor impor.]]>
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya ]]>
<![CDATA[Eliksander Siagian]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.209
<![CDATA[Pengaturan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas yang tidak jelas menjadi kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh perseroan terbatas. Meskipun perseroan terbatas telah ditetapkan sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi dalam penegakannya masih sangat jarang perseroan terbatas dijatuhi pidana. Penelitian ini fokus pada kajian mengenai urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas dalam kegiatan bisnisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap perseroan terbatas merupakan hal urgensi karena pengaturan pertanggungjawaban pidana yang saat ini belum dapat memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, serta oleh karena merupakan peninggalan zaman kolonial yang tidak mengenal PT sebagai subjek hukum pidana. Sebagai pembaharuan, UU No.1 Tahun 2023 tampaknya dapat menjawab tantangan urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap PT sebagai subjek hukum pidana yang dituangkan dalam Pasal 45 hingga pasal 50 UU No.1 Tahun 2023 mengatur tentang corporate criminal liability.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Mekanisme Tebus Unit Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Iqbal Akbar]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.210
<![CDATA[Pada masa pandemi covid-19, dapat diketahui tentunya banyak konsumen yang tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning sehingga mengakibatnya potensi terjadinya stabilitas sistem keuangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mekanisme tebus unit jaminan fidusia dalam penyelesaian pembiayaan macet di perusahaan pembiayaan konsumen pada masa pandemi covid-19 di PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa menemukan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang putusan MK terbaru tentang eksekusi jaminan fidusia serta pemahaman nasabah tentang undang-undang fidusia, maka petugas dari PT. Adira Finance akan menjelaskan bahwa sertifikat fidusia sudah terlampir pada saat nasabah mengajukan dan menandatangani perjanjian kredit dan kredit nasabah disetujui oleh PT. Adira Finance dan menjelaskan poin-poin penting dari isi perjanjian kredit, sehingga calon nasabah tidak merasa dirugikan sebelah pihak yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Terdapat mekanisme tebus unit jaminan fidusia dalam penyelesaian pembiayaan macet di perusahaan pembiayaan konsumen pada masa pandemi covid-19 di PT. Adira Finance Cabang 3 Titi Kuning yaitu PT. Adira Cabang 3 Medan Titi Kuning membuatnya di dalam Memo Internal No. MI-007/RISKLGL/COLL/XII/2021.]]>
<![CDATA[Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang: (Studi Putusan No : 16/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst Dan No : 38/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Muhaimin Al Hafiz]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.211
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk menjawab urgensi penggabungan perkara/ Concursus Realis, Kewenangan Penuntut umum dalam melakukan penggabungan perkara, serta menelaah analisa ratio decidendi pada Putusan No: 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dan No: 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang menjadi sample penelitian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konsep, dan Pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggabungan perkara/ Concursus Realis menunjukkan penegakkan tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan Tindak pencucian Uang ke arah positif. Dengan digabungkan pemeriksaan terhadap dua tindak pidana tersebut setidaknya telah mengupayakan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, pengembalian kerugian keuangan negara, tanpa melakukan kriminalisasi terhadap pelaku tindak pidana.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan ]]>
<![CDATA[Syauqi Azmi Syuza Damanik]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.212
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb tentang pertanggungjawaban korporasi dalam ganti rugi kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan akibat kebakaran hutan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim seharusnya dapat mempertimbangkan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK.KMA.NO.36/KMA/SK/II/2013) Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup bagian Pembuktian dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan Pasal 51 Ayat (2) sebelum menjatuhkan PT ATGA bertanggung jawab mutlak (Strict Liability) yang senyatanya hanya diterapkan terhadap kegiatan atau usaha yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Prostitusi Online: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal) ]]>
<![CDATA[Adlya Nova]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.213
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana prostitusi online dalam Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana prostitusi online dikualifikasi dalam 2 (dua) pertanggungjawaban pidana, yakni kepada pelaku selaku mucikari dan pelaku selaku pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana prostitusi online dalam Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal sebagaimana hakim mempertimbangan kesesuaian unsur pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ]]>
<![CDATA[Evan Caesar Ibrahim]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.214
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb terdakwa KSP Karya Mulya tertanggal 04 Maret 2019. Putusan tersebut merupakan putusan pidana terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 1110/Pid.B/2018/PN.Stb., tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sebab Ketua Pengurus Koperasi telah melakukan pengelolaan dan pengurusan koperasi dengan mengedepankan prinsip itikad baik.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pemberian Kredit Pra Pensiun Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Sumut KCP Melati ]]>
<![CDATA[Saffanah Silmi]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.215
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang kedudukan SK PNS sebagai jaminan kredit Pra Pensiun bila dijadikan dasar dalam perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, juga dilanjutkan dengan penelitian empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjunjukkan bahwa SK PNS yang dijadikan sebagai jaminan pada Kredit Pra Pensiun tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (prevelege), SK PNS sebagai jaminan kredit tidak dengan cara penggadaian namun dengan cara penitipan. Sifat dari SK PNS itu sendiri yang sangat pribadi dan tidak bisa dipindahtangankan sehingga sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus mengenai jaminan khusus atas SK PNS yang lebih berkepastian hukum dan ada ketentuan eksekutorial didalamnya, agar dana milik masyarakat yang dipinjamkan kepada PNS lebih aman dan terjaga dalam pengembalian cicilannya.]]>
<![CDATA[Dissenting Opinion Dalam Perkara Kepailitan: (Studi Putusan No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn) ]]>
<![CDATA[Steven Paskah Lamhot Afriedinata Simanjuntak]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7 - July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i7.216
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis putusan no.42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn yang didalamnya terdapat dissenting opion diantara majelis hakim dalam perkara kepailitan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat seorang hakim dengan hakim lain (dissenting opinion) dapat saja terjadi dalam suatu perkara karena adanya otonomi kebebasan hakim dalam menegakkan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, sekalipun itu perkara kepailitan. Dalam Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan, mayoritas Majelis Hakim mengabulkan permohonan proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dari Pemohon. Dalam hal ini terjadi dissenting opinion diantara ketiga hakim, dimana 2 orang hakim setuju dengan pengabulan permohonan proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS), sedangkan 1 orang hakim yaitu Hakim Anggota II tidak setuju dengan putusan tersebut.]]>
