cover
Contact Name
La Basri
Contact Email
basrila90@gmail.com
Phone
+6282238704345
Journal Mail Official
basrila90@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pendidikan No. 27 Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ISSN : 24772477     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.33506/jf
Core Subject : Social,
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics and security, media, information and literacy, politics, governance and democracy, radicalism and terrorism. JF is published two times a year. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with JFs focus and scope, written in Indonesian, and follows our author guidelines and manuscript template.
Articles 76 Documents
Peran Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Rosina Howay; Dg Pabalik
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.709 KB)

Abstract

Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui  peran kepemimpinan Lurah  dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak  bumi dan  bangunan di lingkungan   Kelurahan   Malanu   Distrik  Sorong   Utara  Kota   Sorong; dan  untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala yang dapat mempengaruhi  kesadaran masyarakat  dalam  membayar  pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  lingkungan  Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara. Jenis  penelitian  diskriptive   dengan teknik  pengumpulan  data melalui    observasi    langsung,    interview, dokumentasi    dan    studi    kepustakaan. Populasi pada penelitian ini Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara, sedangkan sampel pada penelitian ini ialah Kepala Kelurahan Malanu dan Staf pada kantor Kelurahan Malanu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan  yang dilakukan  Lurah  pada program    PBB   ini   diantaranya   melakukan   sosialisasi kepada masyarakat.   Masyarakat  selalu  diingatkan  tentang  betapa pentingya  PBB. Dalam  hal  ini  Lurah  berperan aktif memberikan  motivasi kepada masyarakat pada pembayaran   PBB   dan  termasuk   pada   tugas    pokok   dan   fungsi menyelenggarakan usaha partisipasi dan pemberdayaan dalam penyediaan sarana dan fasilitas umum; Faktor-faktor   kendala   yang   dihadapi   Lurah   dalam   upaya   meningkatkan kesadaran   masyarakat   untuk  membayar  PBB  adalah  Adanya  SPPT  ganda   yang disebabkan   oleh   sengketa   tanah,  adanya  perkembangan   pembangunan   komplek perumahan,   Kesalahan   pendataan   yang   dilakukan   oleh   dinas    pelayanan    PBB, Keterlambatan  dalam pembayaran PBB oleh  masyarakat  dan Rendahnya  kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Lurah Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara berperan aktif dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Peran Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Di Rumah Sakit Scholoo Keyen William Saflessa; Dg Pabalik; Saiful Ichwan
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.731 KB)

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat di Rumah Sakit Scholoo Keyen; untuk mengetahui hambatan dalam peningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Scholoo Keyen; Menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah  daerah Kabupaten  Sorong  SeJatan dalam meningkatkan peJayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Scholoo Keyen. metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu observasi, dan telaah dokumen. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan di Rumah Sakit Scholoo Keyen, adapun sampel pada penelitian ini yaitu sejumlah 32 orang pegawai di Scholoo Keyen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemerintah telah membangun fasilitas dan melengkapi peralatan yang memdai untuk pelayanan masyarakat, menyediakan tenaga ahli dibidang administrasi dan tenaga ahli kesehatan. Adapun hambatan waktu tunggu dan jumlah keluhan masyarakat; Sarana dan prasaran puskesmas; Kepuasan pegawai puskesmas; dan Kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat ialah pengembangan  program  jaminan   mutu,   pemenuhan kebutuhan pembekalan, dan  kemampuan manajerial petugas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peningkatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Scholoo Keyen tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Sorong Selatan meskipun masih terdapat hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam mewujudkannya.
Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Peningkatan Pembangunan Di Kota Sorong Nikolas Kaliele; Karsiman Karsiman; Arie Purnomo
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.304 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong dan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan kenyataan atau temuan-temuan empiris dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau sumbangsih yang diberikan oleh sumber-sumber PAD tersebut terhadap total PAD.  Selama periode analisis dari tahun anggaran 2001/2002 sampai dengan tahun anggaran 2011, pajak dan retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD.  Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,02 %,dan 36,58 %.  Artinya dari kedua sumber PAD tersebut diperoleh sebesar 89,60 %. Berdasarkan ketentuan yang disusun Depdagri – Fisipol UGM, maka Derajat Otonomi Fiskal Kota Sorong yang menggambarkan kemampuan daerah tersebut  berada pada kategori “cukup”.  Artinya adalah bahwa Pemerintah Kota Sorong dinilai cukup mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara otonom. Kemampuan rutin daerah Kota Sorong rata-rata sebesar 119,15 %.  Artinya adalah bahwa setiap Rp100,- pengeluaran rutin yang harus ditanggung daerah dapat ditanggulangi dengan PAD yang dimiliki, yaitu sebesar Rp119,15,-, atau dengan kata lain PAD yang dimiliki masih lebih besar dari belanja rutin yang harus dikeluarkan.
Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pad) Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Sorong Yance R. Malak; Amiruddin Amiruddin; Arie Purnomo
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.196 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sorong dan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana teknik penggumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Dari hasil analisis yang dilakukan maka Kemampuan rutin daerah Kabupaten Sorong rata-rata sebesar 119,15 %.  Artinya adalah bahwa setiap Rp100,- pengeluaran rutin yang harus ditanggung daerah dapat ditanggulangi dengan PAD yang dimiliki, yaitu sebesar Rp119,15,-,  atau  dengan  kata lain PAD yang dimiliki masih lebih besar dari belanja rutin yang harus dikeluarkan.  Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong memiliki kemampuan yang baik dalam membiayai keperluan rutin pemerintahan, mengingat pembiayaan untuk belanja pegawai masih menjadi tanggungan Pemerintah Pusat.  Namun demikian apabila belanja pegawai sebagai bagian dari pengeluaran rutin ditanggung oleh Pemerintah Daerah sendiri, maka sudah tentu kemampuan rutin daerahnya menjadi rendah sekali. Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau sumbangsih yang diberikan oleh sumber-sumber PAD tersebut terhadap total PAD.  Selama periode analisis dari tahun anggaran 2005/2006 sampai dengan tahun anggaran 2015, pajak dan retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD.  Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,02 %,dan 36,58 %.  Artinya dari kedua sumber PAD tersebut diperoleh sebesar 89,60 %.
Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Suku Moi Di Kota Sorong Alfrida Nakoh; Amiruddin Amiruddin; Saiful Ichwan
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2017): September 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.35 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisa, dan menjelaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia pada kehidupan Suku Moi, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia pada kehidupan Suku Moi, dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia pada kehidupan Suku Moi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Moi yang bermukim di Kota Sorong. Dari hasil analisis ditemukan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan membentuk kelompok usaha bersama,  memberikan bantuan peralatan keramba teripang, mesin sagu, ketinting, dan modal PNPM Respec untuk tiap kampung. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi kesejahteraan masyarakat, tidak adanya tenaga ahli, masyarakat belum mampu mengatur biaya hidup sendiri, pemerintah dan masyarakat belum mampu mengkaji dan memanfaatkan potensi alam yang tersedia, belum mempunyai peluang pasar yang jelas, letak geografis, penduduknya masih sangat minim/sedikit, kurangnya promosi, belum adanya Standarisasi label produk, dan kehidupan ekonomi masyarakat semakin hari semakin tersisi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah antara lain studi banding, pelatihan, bantuan modal usaha, pendampingan, memonitor dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah telah melasakan berbagai upaya dalam meningkatkan sumberdaya manusia suku Moi di Kota Sorong, meskipun masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Sorong.
Enterpreneurial Government Dalam Persepsi Pejabat Birokrasi Pemerintah Di Kabupaten Sorong Selatan Fransina B. Thesia; Muhammad Ali; Arie Purnomo
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2017): September 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.571 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa perspektif pejabat birokrasi pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan dalam menerima dan memahami ide Enterpreneurial Government; dan untuk memahami faktor-faktor penjelas persepsi pejabat birokrasi Kabupaten Sorong Selatan dalam menerima ide Enterpreneurial Governmen. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kuisioner (angket); wawancara; observasi; dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat struktural yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan sejumlah 846 buah jabatan structural, adapun sampel penelitian diambil sebanyak 50 orang dan ditentukan menggunakan teknik stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada keraguan dan ketidakpahaman pegawai terhadap aspek-aspek yang ada pada Entrepreneurial Government sehingga dapat simpulkan pandangan dan pengetahuan pejabat birokrasi terhadap konsep Entrepreneurial Government masih sangat rendah.
Efektifitas Penyelenggaraan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Agreen P. Johanis
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2018): March 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.124 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah : a) Untuk mengetahui efektifitas sistim informasi administrasi kependudukan dapat mempangaruhi penyelenggaraan sistim informasi administrasi kependudukan pada Dinas Catatan Sipil Kota Sorong. b) Untuk mengetahui pengaruh sistim informasi administrasi kependudukan terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan di Kota Sorong. c) Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong dalam penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Sorong. Metodologi dalam penelitian ini adalah deksriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menguraikan karakteristik dari suatu keadaan. Metode ini tertujuh pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Sorong,sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang. Teknik pengambilan data menggunakan observasi dan wawancara. teknik pengolah data non statistik yaitu menganalisa data yang satu dengan data yang lain, kemudian menarik kesimpulan atas hasil analisa data tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektifitas penyelenggaraan SIAK sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Sistem Manajemen Administrasi Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Operasional Perhubungan Darat Di Kabupaten Sorong Muhammad Akbar; Arie Purnomo
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2018): March 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.224 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan : a) Untuk mengetahui sistem manajemen administrasi Dinas Perhubungan Darat dalam meningkatkan operasional perhubungan darat di Kabupaten Sorong. b) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sistem manajemen administrasi Dinas Perhubungan Darat dalam meningkatkan operasional perhubungan darat di Kabupaten Sorong. c) Mengetahui upaya pemecahan masalah terhadap hambatan yang terjadi dalam sistem manajemen administrasi Dinas Perhubungan Darat dalam meningkatkan operasional perhubungan darat di Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukan bahwa Permasalahan utama yang dihadapi di Dinas Perhubungan khususnya Bidang Perhubungan Darat Kabupaten Sorong adalah lambannya reformasi di tingkat birokrasi pemerintahan dibanding dengan bidang lainnya. Ditinjau dari sisi internal birokrasi, pemerintahan di daerah menghadapi berbagai masalah pokok diantaranya  : a) Masih tingginya tingkat pelanggaran disiplin di kalangan PNS baik dari kehadiran di tempat kerja, motivasi kerja, dedikasi, maupun tanggung jawab ; b) Masih rendahnya kinerja aparatur (PNS) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah; c) Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan, baik di ibukota, Distrik, maupun Kelurahan; d) Sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (menajemen) yang belum memadai; e) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan PNS; f) Rendahnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan; g) Rendahnya kualitas SDM  aparatur; h) Masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan yang belum efektif; i) Masih rendahnya intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan serta audit internal dan eksternal . 
Peranan Kementrian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Sorong Jumliati Jumliati; Muhammad Ridha Suaib; Nur Hidaya
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2018): March 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.596 KB)

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui peranan Kementrian  Agama Kota Soromg dalam penyelenggaraan ibadah haji. 2) Untuk mengetahui koordinasi dari Kementrian Agama kota Sorong dengan instansi non Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan penulis menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang peranan kementrian agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah pegawai yang ada di Kementrian Agama Kota Sorong. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposif sampling dimana dengan teknik ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang lengkap. Hasil penelitian menunjukan bahwa Secara keseluruhan, penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Kementrian Agama Kota Sorong telah terlaksana dengan relatif baik sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik itu dari kementrian agama maupun peserta calon jamaah haji. Adapun kendala yang dihadapi Kementrian Agama Kota Sorong yaitu fasilitas yang belum memadai, koordinasi dan informasi yang belum kuat. 
Implementasi Remunerasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sorong Nurul Fadhilah; Amiruddin Amiruddin; Wisang Candra Bintari
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2018): March 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.079 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui implementasi remunerasi untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sorong. 2) Mengetahui kesiapan pegawai pajak dalam upaya implementasi remunerasi di KPP Pratama Kota Sorong. 3) Mengetahi kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya implementasi remunerasi di KPP Pratama Kota Sorong. Metode  penelitian ini adalah survey yaitu dengan mengadakan tinjauan langsung ke lokasi penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong yang mencapai 79 orang. Sedangkan sampel Peneliti mengambil kepala Subbagian Umum sebagai salah satu responden dan diikuti dengan pegawai yang menjabat sebagai Account Representative yaitu sebanyak 5 orang serta beberapa WP (Wajib Pajak) sebagai pihak yang menerima pelayanan. Teknik pengambilan data observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Remunerasi merupakan salah satu tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri atas kinerja yang telah dilaksanakan. 2) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong menerapkan sistem remunerasi yang lebih baik, dalam arti lebih transparan, lebih kompetitif dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pegawainya. 4) Masih terdapat kendala yang dihadapi para pegawai dalam upaya implementasi remunerasi di lingkungan KPP Pratama Kota Sorong.