Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics and security, media, information and literacy, politics, governance and democracy, radicalism and terrorism. JF is published two times a year. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with JFs focus and scope, written in Indonesian, and follows our author guidelines and manuscript template.
Articles
76 Documents
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pengelolah Sampah Oleh Bank Sampah Yayasan Misool Baseftin Dalam Menanggulangi Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Kota Sorong ]]>
<![CDATA[Aco Rustam Rusdi]]>;
<![CDATA[Karsiman Karsiman]]>;
<![CDATA[Nur Hidaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2018): March 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (422.044 KB)
<![CDATA[Permasalahan sampah perkotaan telah menjadi permasalahan nasional teramasuk Kota Sorong. Selain itu, penataan kota masih minim pun terjadi permasalahan dalam isu lingkungan. Hal tersebut di tambah dengan keterbatasan luas Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan juga menambah deret permasalahan isu lingkungan yang di hadapi pemerintah. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat tentang pengelolahan sampah yang di lakukan oleh pemerintah dan bank sampah Yayasan Misool Baseftin. Berdasarkan permasalahan yang hadir tentang lingkungan maka pemerintah Kota Sorong melakukan kerja sama dengan bank sampah Yayasan Misool Baseftin, dan pemerintah memasukan bank sampah kesalah satu programnya, tujuan di adakannya kerja sama ini adalah untuk menjadikan Kota Sorong sebagai kota yang terbersih di tanah Papua. Dimana kebijakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sorong. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dan pendekatan studi kasus dengan metode teknik pengumpulan data seperti obsevasi, wawancara, dan dokumentasi partisipasi bertujuan untuk mengetahui “Implementasi Kebijakan Bank Sampahâ€. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolahan bank sampah berdampak pada masyarakat diantaranya lingkungan bersih sehingga kesehatan masyarakat terjaga, pendapatan bertambah, dan kebanggaan masyarakat menjadi meningkat. Pelajaran yang dapat diambil dari program tersebut adalah untuk upaya peningkatan ekonomi masyarakat, mendayagunakan sampah manjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA SORONG DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI PAJAK ]]>
<![CDATA[Christian Rumbiak]]>;
<![CDATA[Amiruddin Amiruddin]]>;
<![CDATA[Saiful Ichwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2018): June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.691 KB)
<![CDATA[Kota sorong merupakan Daerah berkembang yang tengah mengaklakkan pembangunan disegala bidang, oleh karena itu pembiayaan pembangunan perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan. Usaha untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam Negeri berupa pajak.Permasalahan dalam penelitian ini apakah strategi pelayanan yang diterapkan oleh aparatur di DISPENDA Kota Sorong sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kota Sorong, serta tujuan keseluruhan DISPENDA Kota Sorong Dalam Meningkatkan Perolehan Pajak.Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelayanan, strategi dan tujuan DISPENDA Kota Sorong Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Melalui Sistem Informasi Pajak.Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pelayanan DISPENDA Kota Sorong ternyata dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh DISPENDA Kota Sorong sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjang dari pengembanbangan organisasi pemerintah yang berjalan dengan baik serta perubahan sikap dan karakter aparatur atau pegawai yang melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab, adil dan terbuka sehingga masyarakatpun merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai DISPENDA Kota Sorong.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG TERHADAP PEMBANGUNAN DI KAMPUNG GAG DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN KABUPATEN RAJA AMPAT ]]>
<![CDATA[Haeruddin Mujuddin]]>;
<![CDATA[Amiruddin Amiruddin]]>;
<![CDATA[Arie Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2018): June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.821 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian fungsi dan peran kepemimpinan dalam proses pembangunan dan untuk mengetahui faktor penghambat pembangunan di Kampung Gag serta untuk mengetahu partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Kampung Gag. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian dilakukan di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat. Populasi penelitian yaitu seluruh perangkat pemerintah di Kampung Gag dan sampel berjumlah 26 orang. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka  hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik kategorisasi, reduksi, dan interpretasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan peran kepemimpinan di Kampung gag belum berjalan secara maksimal; adapun faktor penghambat proses pembangunan antara lain tingkat pendidikan SDM masih rendah, sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, tidak percaya diri, sifat mementingkan diri sendiri serta letak geografis Pulau gag yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan antara lain pada sektor perencanaan pelaksanaan, pengawasan evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan hasi penelitian tersebut disimpulkan bahwa pemerintah kampung Gag perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat Kampung Gag tingkat kesadaran dan partisipasinya dalam pembangunan Kampung Gag bisa lebih maksimal.]]>
<![CDATA[PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR PANTAI PASCA KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SOOP DISTRIK SORONG KEPULAUAN KOTA SORONG ]]>
<![CDATA[Alwiarumatiga Alwiarumatiga]]>;
<![CDATA[Muhammad Ridha Suaib]]>;
<![CDATA[Nur Hidaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2018): June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.673 KB)
<![CDATA[Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam pembangunan, untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Soop merumpakan tergolong wilayah pesisir, dan rata-rata peduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Umumnya masyarakat tergolognya kedalam masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mediskripsikan fenomena mengatasi kemiskinan di Kelurahan Soop dan faktor penyebabnya di kelurahan Soop. Dalam penelitian adalah teknik wawancara, observasi, dan dokomentasi hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Kelurahan Soop masi banyak masalah kemiskinan.]]>
<![CDATA[PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PADA DISTRIK SALAWATI KABUPATEN SORONG ]]>
<![CDATA[Glorta Santia M. Labat]]>;
<![CDATA[Muhammad Ridha Suaib]]>;
<![CDATA[Nur Hidaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2018): June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.657 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Distrik Salawati; bentuk-bentuk kebijakan pelaksanaan program pembangunan kampung; dan pelaksanaan kebijakan dalam program pembangunan di Distrik Salawati. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Populasi penelitian ialah keselurahan pegawai pemerintah kampung yang ada di Distrik Salawati, sementara sampel diambil 10 orang dari pegawai pemerintahan yang ada di Distrik Salawati. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah desa sangat berperan aktif dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan di daerahnya. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan kampung yaitu melakukan tatap muka dengan masyarakat untuk menyampaikan program-program yang akan dijalankan. Salah satu wujud pelaksanaan kebijakanyaitu pemerintah desa menghimbau kepada warganya untuk tidak meninggalkan kampun selama proses pembangunan berjalan.. Dari hasi tersebut disimpulkan bahwa pemerintah secara maksimal melibatkan warganya dalam melakukan pembangunan di wilayahnya]]>
<![CDATA[KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF KOTA SORONG ]]>
<![CDATA[Jubaedah Bugis]]>;
<![CDATA[Muhammad Ridha Suaib]]>;
<![CDATA[Arie Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2018): June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.047 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja DPRD Kota Sorong t dari aspek akuntabilitas, responsivitas, dan efektifitas serta faktor-faktor yang memengaruhi kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi DPRD Kota Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Populasi sekaligus sampel penelitian adalah keseluruhan anggota DPRD Kota Sorong. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi akuntabilitas kinerja anggota DPRD Kota Sorong belum maksimal, dan dari segi responsivitas kinerja anggota DPRD sudah baik, adapun dari segi efektifitas anggota DPRD Kota Sorong masih sangat rendah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa kinerja anggota DPRD Kota Sorong belum maksimal dan belum efektif.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN IZIN MEMBANGUN DI KOTA SORONG ]]>
<![CDATA[Belkin Heluka]]>;
<![CDATA[Amiruddin Amiruddin]]>;
<![CDATA[Nanik Purwanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 4 (2018): September 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.691 KB)
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui dalam studi kebijakan pembangunan.Kebijakan dalam suatu pembangunan tidak terlepas dari yang namanya pemerintah, Dalam arti pemerintah itu adalah suatu sistem atau wadah organisasi besar yang berperan penting dalam memutuskan kebijakan pembangunan tertentu yang akan didirikan baik dari masyarakat sipil dan masyarakat non sipil, mestinya tidak didirikan suatu bangunan tersebut jika tidak mempunyai surat izin dari pemerintah  melalui Dinas terkait pada khususnya dibagian Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ,berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.Dengan demikian penulis meneliti permasalahan ini selama kurang lebih satu bulan dari tanggal 22 Oktober s/d 19 November di dinas pu Kota Sorong. Selama penelitian penulis memperoleh beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, benar bahwa dinas pu sangat-sangat berperan dalam ijin mendirikan bangunan mesti harus dibawahâ€Komando†pengawasan atau keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku ditanah air ini, dan melalui kebijakan tersebut masyarakat pada umumnya telah mengikuti aturan norma tersebut kemudian berhasil mendirikan bangunan secara umum di kota sorong telah mendirikan 70% bangunan dan yang telah mendirikan bangunan namun yang tidak memiliki izin dari dinas pu hampir mencapai 100% untuk itu masyarakat harus berperan penting dan mengambil bagian serta mengikuti aturan mendirikan suatu bangunan mestinya harus ijin dari pemerintah kota sorong melalui dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan umum dengan bangunan tersebut yang akan didirikan tidak berstatus, kesannya adalahâ€illegalâ€.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI BIDANG PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KESBANGPOL & LINMAS) KOTA SORONG ]]>
<![CDATA[Sitti Sainab]]>;
<![CDATA[Muhammad Ridha Suaib]]>;
<![CDATA[Arie Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 4 (2018): September 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.846 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan wawasan kebangsaan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan wawasan kebangsaan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan pada kantor KESBANGPOL Kota Sorong. Tempat atau lokasi dilakukannya penelitian ini ialah pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol & Linmas) Kota Sorong. Waktu penelitian direncanakan akan di lakukan mulai dari bulan Oktober 2016 – Januari 2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Sorong adapun sampel penelitian yaitu Kepala Badang Kesbangpol, Kepaala Bidang, dan staf pegawai. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan wawasan kebangsaan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dilakukan melalui sosialisasi dan diskusi adapaun faktor pendukung yakni anggaran, sarana dan prasarana, sinkronisasi organisasi dan faktor penghambat antara lain minimnya anggaran, tidak adanya sarana dan prasarana, dan ketidak samaan struktur organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi yang rutin penyediaan anggaran dan penyinkronan struktur organisasi pada kantor tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM PENCAPAIAN PROGRAM LINGKUP SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN SORONG ]]>
<![CDATA[Marcellino Quartus Fresan Pontoh]]>;
<![CDATA[Muhammad Ridha Suaib]]>;
<![CDATA[Kamaluddin Kamaluddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 4 (2018): September 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.43 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi dalam pencapaian pada lingkup sekretariat pemerintah Kabupaten Sorong dan kendala-kendala dalam pelaksanaan koordinasi pencapaian program lingkup sekretariat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sorong mulai bulan September sampai dengan Desember 2017. Adapun populasi penelitian ini seluruh pegawai kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong dan sampel penelitian sebanyak 10 orang. Data penelitian dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan teknik non statistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaaan koordinasi di Kabupaten Sorong melalui beberapa pertimbangan antara lain majemen sumberdaya, efisiensi dan efektifitas penyelanggaraan, koordinasi fungsional, koordinasional instansional dan koordinasi fungsional. Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pencapaian koordinasi tersebut antara lain kurangnya efektifitas dan efisiensi pada sumberdaya manusia, kurangnya koordinasi fungsional serta kurangnya koordinasi instansional. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perlu untuk memaksimalkan koordinasi-koordinasi pada setiap unsur terkait dalam pemerintahan untuk mencapai pelaksanaan koordinasi yang maksimal.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SORONG ]]>
<![CDATA[Arianti Mapadang]]>;
<![CDATA[Muhammad Ridha Suaib]]>;
<![CDATA[Arie Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 4 (2018): September 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.476 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong). 2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan teknik kualitatif. Menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan yang di dapat dari para informan. Penganalisaan ini diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubung-hubungkan fakta,data dan informasi lalu dianalisis. sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Tehnik pengumpulan data menggunakan Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa ; 1) Secara umum Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependuduka n di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah berjalan dengan cukup baik. Dimana setiap tahapan hampir berjalan dengan lancar karena dilakukan dengan mengacu pada prosedur dan mekanisme yang ada dalam ketentuan. Dan bila didasarkan oleh beberapa aspek pengukurnya maka di dapatkan hasil : a) Standart dan sasaran kebijakan. Pelaksanaanya sudah mulai mengikuti  berbagai aturan atau standar yang . 2) Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran implementornya, komunikasi yang baik antar bagian di dalamnya, karakteristik dari tiap agen pelaksana, serta masyarakat yang memberikan respon yang cukup baik.Ada beberapa kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, yaitu menyangkut masalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjalankan berbagai peralatan informatika yang dipergunakan selama implementasi. Kedua adalah kurang maksimal serta efisiennya sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat agar pelaksanaannya dapat lebih maksimal pula.]]>
