cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
idj@unej.ac.id
Editorial Address
Pascasarjana Universitas Jember Kalimantan Road 37, Tegalboto Campus Jember, East Java, Indonesia
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27755045     DOI : https://doi.org/10.19184/idj
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences, and Humanities (IDJ) is a scientific journal which publishes original articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches and other development in fields of academic practitioners, researchers, scientists, and consultants. IDJ is a magnificent platform to discuss interdisciplinary disciplines. Manuscript with an interdisciplinary and empirical approach will be preferable. However, the journal will still consider the manuscript with a descriptive approach for publication as long as it provides cases and contextual discussion and uses an interdisciplinary approach to examine the cases. This objective of this journal comes from the current context of issues within the framework of social sciences, law, and humanities that need to be discussed from various kinds of approaches. Thus, the scope of this journal covers interdisciplinary studies on social issues such as poverty, crimes, development, public policy, economy, law, gender, culture, education, and any other social realm.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2023): May 2023" : 8 Documents clear
Peran Kejaksaan dalam Pencegahan dan Penanganan Perkara Penyelewengan Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Abd Wachid Habibullah; Dewi Muti'ah
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 4 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/idj.v4i1.37970

Abstract

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang luar biasa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu terkait dengan kebijakan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa dengan memprioritaskan pengalokasian dana desa untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Selain itu untuk memulihkan perekonomian akibat dampak Covid-19 pemerintah membuat kebijakan terkait dengan Bantuan Langsung Tunai menggunakan dana desa yang disalurkan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa. Namun dalam prakteknya banyak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19, salah satunya terkait dengan penyelewengan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat yang mana banyak ditangani oleh aparat penegak hukum yaitu salah satunya adalah Kejaksaan. Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang salah satunya menangani perkara tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan yang besar dalam rangka pencegahan dan penanganan perkara penyelewengan dana desa yang digunakan dalam penanggulangan Covid-19. Sehingga dalam paper ini dapat dilihat peran Kejaksaan Negeri Sampang dan Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkara penyelewenagan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covıd-19. Metode penelitian dalam paper ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu menggunakan data primer yaitu data penelitian lapangan (field research) yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan survey langsung serta data sekunder yang diperoleh dari literatur, dokumen dan perundang-undangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan, karena di dua lokasi tersebut cukup banyak kasus penyelewengan dana desa. Hasil penelitian ini adalah diketahui praktek-praktek dan modus dalam penyelewengan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 serta peran Kejaksaan dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkara penyelewengan dana desa dengan cara membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk melakukan tindakan pencegahan dan tindakan represif dalam memberantas korupsi penyelewengan dana desa. Kata Kunci : Kewenangan Kejaksaan, Penanggulangan Pandemi Covid-19, Dana Desa
Euthanasia and Assisted Suicide: Sweetness in Bitterness Victoria Ajibola Adeleke
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 4 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/idj.v4i1.37343

Abstract

In this paper, a review of the concepts of euthanasia and assisted suicide is conducted. It begins by describing the historical trends from the beginning of the 20th century to the modern-day view. In doing this, some notable cases of these practices in the identified periods are discussed in a separate section. This qualitative study revealed that the doctrine of assisted suicide and the practice of euthanasia differ for different regions. This paper further analysed the argument for and against the doctrine of euthanasia. The theories and the school of thoughts on euthanasia are being examined. The study gives a clue to Nigeria legal perspective on euthanasia. The method of the study adopted was doctrinal in nature with the aid of textbooks, articles and internet sources. The research recommends among others, the improvement of Nigeria Constitution and legislation to promote and protect its citizen’s basic right to human dignity, personal liberty, freedom of thought and right to life as embedded in Chapter IV of the Constitution and to support their health care right. It further notes that there is absolutely no evidence of harms to society or to vulnerable individuals as a result of legalization of assisted suicide and euthanasia, rather than depriving competent adults who want to die sooner their freedom of choice. Keywords: Euthanasia, physician assisted suicide, Human Rights, Medical Ethics
Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Firda Puspita Sari; Sumriyah Sumriyah; Rhido Jusmadi
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 4 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/idj.v4i1.39439

Abstract

Pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa negara, sehingga keikutsertaan pariwisata dalam menyelematkan ekonomi negara sangat dibutuhkan. Proses pengembangan pariwisata tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi yang ada. Konsumen yang berkunjung dipariwisata tersebut disebut wisatawan. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung dikawasan wisata religi yang mengakibatkan merambahnya destinasi wisata religi diberbagai daerah Indonesia itu sendiri. Tetapi, dikarenakan banyaknya antusias wisatawan yang mengakibatkan berbagai permasalahan terjadi didalam pengelolaan pariwisata itu sendiri, khususnya dikawasan wisata religi. Banyaknya permintaan perlindungan hukum terhadap pengelolaan wisata dikarenakan adanya wisatawan yang dirugikan dalam berkunjung. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap wisatawan agar kerugian yang dialami tidak selalu dibebankan kepada wisatawan. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Metode penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder, penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan Teknik analisis normatif kualitatif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wisata Religi, Wisatawan
Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang Lovika Augusta Purwaningtyas; Bayu Dwi Anggono; A'an Efendi
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 4 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/idj.v4i1.31841

Abstract

There is an unclear formulation in Article 10 paragraph (1) letter b of Act Number 12 of 2011 as amended by Act Number 15 of 2019, that the act can delegate the authority to form acts. This is contrary to Hans Kelsen's theory, namely legal norms accept delegation from norms that are considered valid or have a higher hierarchy, in other words the legal norms contained in the P3 Act cannot get validity. The purpose of this study is related to the main problem, namely conducting a study to find and analyze the delegation of authority to form Acts by Act. The type of research in this legal research is normative juridical research. Normative legal research or doctrinal legal research uses three problem approaches, namely the legal approach, conceptual approach, and comparative approach with the Netherlands and France. Based on the above thinking, the author uses a normative legal research method. In the discussion the author finds that the Act cannot delegate the authority to form Acts, because it is contrary to the principle of lex superior derogat legi inferiori, in the legal politics of delegating the formation of legislation there is also nothing that explains that this can be enforced. These problems include the delegation of authority to form acts by act, causing many polemics, namely the occurrence of overlapping and disharmony of acts with one another, and the occurrence of over-regulation in the acts and regulations in Indonesia.
The Violation of Human Rights during the Bakassi Peninsula Conflict from 1965 to 2013 Stephen Achuo Kpwa
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 4 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/idj.v4i1.38085

Abstract

The military skirmishes over the Bakassi peninsula between Cameroon and Nigeria was as a result of the vestiges of colonialism and the discovery of large deposits of natural resources in the area. This study explores the violations of human rights in the Bakassi peninsula during the Bakassi conflict. The study mainly explores how, when and where these human rights abuses were committed, and to a lesser extent why and who committed these abuses. The study adopts the qualitative research method and from it, historical consolidation and content analyses in terms of data collection. The use of secondary data, applied with the thematic approach in this study brings to the fore that there were lots of human rights violations during the Bakassi conflict in the Bakassi peninsula. This study could be utilised by researchers and policy makers to understand human rights trends in the Bakassi peninsula area. Keywords: Cameroon, Nigeria, Violations, Human Rights, Bakassi Peninsula Conflict
Penerapan Sistem Civic Virtue sebagai Langkah Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Pembentukan Produk Hukum di Desa Adat Susandi Decapriu Putra Pamungkas; Hanny Hilmia Fairuza; Risqiana Risqiana; Rena Rena; Mia Rosmiawati
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 4 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/idj.v4i1.39091

Abstract

Penerapan civic virtue di desa adat dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya yang telah diwarisi oleh leluhur. Transformasi birokrasi dalam pembangunan daerah khususnya desa adat di Indonesia mayoritas menerapkan pola musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam menerapkan pola musrenbang di desa adat diwajibkan memuat prinsip yang tergambar melalui indikator yang mempengaruhi peningkatan pembangunan. Hal ini bertujuan sebagaimana tujuan daripada pola berkelanjutan dari Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 30). Dengan ini menggambarkan pola penerapan sistem di Desa Adat melalui musrenbang sangatlah efektif sebagaimana sejalan dengan tujuan dan karakteristik pola wilayah tersebut. Namun, objektivitas penerapan civic virtue di desa adat dapat menjadi hal yang kompleks dan sulit dinilai secara universal. Sebagian besar desa adat adalah masyarakat yang sangat tertutup dan memegang teguh nilai-nilai dan tradisi mereka. Pada akhirnya, penilaian terhadap penerapan civic virtue di desa adat harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi keberadaan desa adat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melalui kajian kepustakaan seperti jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum ilmiah lainnya. Data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder melalui kajian pustaka dengan bantuan bahan hukum sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif yang mendeskripsikan peristiwa dan problematika dalam penerapan musrenbang melalui civic virtue di desa adat yang mengacu pada hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian didapat penerapan sistem civic virtue yang akan diimplementasikan di desa adat Indonesia dapat terkonsep dengan baik. Kata Kunci: Civic Virtue, Musrenbang, Produk Hukum The application of civic virtue in traditional villages can be considered as a form of respect for customary and cultural values ​​that have been inherited from their ancestors. The transformation of the bureaucracy in regional development, especially traditional villages in Indonesia, applies the majority of development planning deliberations (Musrenbang) patterns. In implementing the musrenbang pattern in traditional villages, it is obligatory to include principles that are illustrated through indicators that affect increased development. This aims as the goal of the sustainable pattern of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs 30). This illustrates that the pattern of implementing the system in Traditional Villages through musrenbang is very effective as it is in line with the objectives and characteristics of the regional pattern. However, the objectivity of implementing civic virtue in traditional villages can be complex and difficult to assess universally. Most of the adat villages are very closed communities and adhere to their values ​​and traditions. In the end, an assessment of the application of civic virtue in a traditional village must be carried out by considering the social, cultural and historical context that lies behind the existence of the traditional village. This study uses normative juridical research methods through literature studies such as journals, scientific articles, and other scientific legal literature. The data used was obtained through secondary data through literature review with the help of secondary and tertiary book materials. The approach used is qualitative which describes events and problems in the implementation of musrenbang through civic virtue in traditional villages which refers to the laws and norms that live in the community itself. Based on the results of the research, it was found that the application of the civic virtue system that would be implemented in Indonesian traditional villages could be well conceptualized. Keywords: Civic Virtue, Musrenbang, Legal Products
Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Indonesia Solehuddin Solehuddin
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 4 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/idj.v4i1.39490

Abstract

In this study, the author discusses one of the problems regarding the Urgency of Criminalization of Fraud in the Implementation of the Health Insurance Program in Indonesia. The purpose of this study is to determine the urgency of criminalization of fraud in the implementation of health insurance programs in Indonesia and to determine the ideal concept of criminalization of fraud in the implementation of health insurance programs in Indonesia. The research method uses normative legal research, which is a process for finding legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced by the approach in this study using a research approach carried out a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study are Handling Fraud in the Implementation of the Health Insurance Program aims to provide a reference for Participants, BPJS Health, Health Facilities or health care providers, drug and medical device providers, and other stakeholders in organizing efforts to prevent and handle fraud in a systematic, structured and comprehensive manner so that the implementation of the Health Insurance program can run effectively and efficiently. So far, the prevention and handling of fraud is only the imposition of administrative sanctions against fraud in the implementation of the health insurance program, so it is very important to criminalize fraud in the implementation of the health insurance program in Indonesia. Keywords: Fraud, Health Insurance Program, Prevention
Penerapan Pembiayaan Green Banking Atas Ide Proposal Hijau Generasi Muda di Sektor UMKM Marchethy Riwani Diaz; Jennifer Kurnia Putri; Hwee Kwan; Heru Saputra Lumban Gaol
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 4 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/idj.v4i1.39525

Abstract

Abstrak Terpuruknya iklim bumi melatarbelakangi lahirnya Perjanjan Paris Tahun 2015 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Degradasi kualitas lingkungan hidup tidak hanya berdampak secara lokal tetapi juga berdampak secara luas sehingga menjadi kewajiban seluruh manusia untuk melakukan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengentaskan persoalan lingkungan hidup yaitu dengan melibatkan sektor perbankan dalam pembiayaan kredit hijau kepada pelaku usaha UMKM sehingga dapat mewujudkan pemberdayaan dan keberlanjutan yang pada akhirnya akan bermuara pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Upaya untuk menyeimbangkan profit, planet, dan people secara beriringan dapat dimulai dari generasi muda dengan mengajukan proposal ide bisnis yang berbasis ramah lingkungan yang memanfaatkan kemajuan digitalisasi. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis model penerapan green banking di berbagai negara serta peran generasi muda sekaligus lembaga perbankan melalui penyaluran kredit hijau dalam skema proposal bisnis hijau oleh pelaku usaha UMKM dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa berbagai negara telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui upaya penerapan green banking serta peran generasi muda dapat memaksimalkan pembangunan ekonomi yang inklusif karena adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi melalui optimalisasi UMKM dan terwujudnya lingkungan hidup yang baik melalui penyaluran kredit hijau oleh lembaga perbankan. Kata Kunci: Generasi Muda, Green Banking, Kredit Hijau, UMKM, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Abstract The decline in the earth's climate was the cause for the birth of the 2015 Paris Agreement which was ratified by Indonesia through Law Number 16 of 2016 concerning the Paris Agreement on the Convention which disrupted the work of the United Nations on Climate Change. The degradation of environmental quality does not only have a local impact but also has a broad impact so that is the responsibility of all human beings to carry out environmental management and preservation. One of the strategic efforts that can be carried out to alleviate environmental issues is to involve the banking sector in green credit financing for MSMEs business actors so that they can realize empowerment and sustainability which will ultimately lead to sustainable economic development. Efforts to balance profit, planet and people simultaneously can be started from the younger generation by submitting environmentally friendly business proposal ideas that take advantage of advances in digitalization. The purpose of this paper is to analyze the model of implementing green banking in various countries and the role of the younger generation as well as banking institutions through green credit in a green business proposal scheme by MSMEs in order to achieve the goal of sustainable economic development in Indonesia. The writing method used is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The data used is secondary data through literature study on primary legal materials and secondary legal materials. The results of this paper show that various countries have committed to reducing carbon emissions through efforts to implement green banking and the role of the younger generation in maximizing inclusive economic development because there is a balance between economic development through optimizing MSMEs and creating a good environment through green credit by banking institutions. Keywords: Green Banking, Green Credit, MSMEs, Sustainable Economic Development, Young Generations.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): November 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): May 2024 Vol 5 No 1 (2024): May 2024 Vol 4 No 2 (2023): November 2023 Vol 4 No 1 (2023): May 2023 Vol 3 No 2 (2022): November 2022 Vol 3 No 1 (2022): May 2022 Vol 2 No 2 (2021): November 2021 Vol 2 No 1 (2021): May 2021 Vol 1 No 2 (2020): November 2020