Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities MIMBAR INTEGRITAS Jurnal Ilmiah Fenomena Jurnal Paradigma Pengabdian Senadika
Purwaningtyas, Lovika Augusta
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang Lovika Augusta Purwaningtyas; Bayu Dwi Anggono; A'an Efendi
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 4 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/idj.v4i1.31841

Abstract

There is an unclear formulation in Article 10 paragraph (1) letter b of Act Number 12 of 2011 as amended by Act Number 15 of 2019, that the act can delegate the authority to form acts. This is contrary to Hans Kelsen's theory, namely legal norms accept delegation from norms that are considered valid or have a higher hierarchy, in other words the legal norms contained in the P3 Act cannot get validity. The purpose of this study is related to the main problem, namely conducting a study to find and analyze the delegation of authority to form Acts by Act. The type of research in this legal research is normative juridical research. Normative legal research or doctrinal legal research uses three problem approaches, namely the legal approach, conceptual approach, and comparative approach with the Netherlands and France. Based on the above thinking, the author uses a normative legal research method. In the discussion the author finds that the Act cannot delegate the authority to form Acts, because it is contrary to the principle of lex superior derogat legi inferiori, in the legal politics of delegating the formation of legislation there is also nothing that explains that this can be enforced. These problems include the delegation of authority to form acts by act, causing many polemics, namely the occurrence of overlapping and disharmony of acts with one another, and the occurrence of over-regulation in the acts and regulations in Indonesia.
AKIBAT HUKUM ADANYA PENGENDALIAN AHLI FUNGSI LAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN GUNA MENCAPAI KETAHANAN PANGAN Purwaningtyas, Lovika Augusta
FENOMENA Vol 18 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4427

Abstract

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan suatu aturan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap penggunaan lahan pertanian pangan. Akan tetapi peraturan yang demikian pada dasarnya perlu diupayakan penjabaran yaitu berupa ketentuan lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten. Hal ini didasari fakta bahwa telah banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman. Salah satu aturan lanjutan yang diharapkan adalah bahwa rencana tata ruang wilayah daerah perlu memasukkan aturan wajib mengenai penetapan kawasan pertanian yang berlandaskan pada asas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengendalian tata ruang yang efektif guna mencegah alih fungsi lahan pertanian dan bagaimana cara pencegahan alih fungsi lahan pertanian serta penataan ruang yang berdasar pada pertanian berkelanjutan. Temuan lapangan tentang alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke penggunaan lain sangat multi kompleks. Multi kompleks persoalan dapat dilihat dari derajat pertumbuhan alih fungsi lahan, faktor tofografi, kaitan dengan kehidupan sosial dan budaya, pertam-bahan populasi, tingkat kesejahteraan petani, irigasi, perluasan kota, political will dari pemerrintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, guna menahan laju pertumbuhan alih fungsi lahan tersebut perlu strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bersifat holistik dan komprehensif
PERBANDINGAN HUKUM CIVIL CODE OF THE NETHERLANDS DALAM PEMBAHARUAN TEORI GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DI INDONESIA Purwaningtyas, Lovika Augusta; Shoimah, Siti Nur
FENOMENA Vol 18 No 02 (2024): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.5588

Abstract

Terhadap debitur yang wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita. Kajian perbandingan hukum pengaturan ganti rugi akibat wanprestasi dengan civil code of the Netherlandsmerupakan hal penting mengingat pengaturan yang berlaku bagi wanprestasi dalam perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih mendasarkan civil code Belanda yang pertama kali diberlakukan di Hindia Belanda tahun 1848 sedangkan Belanda telah memiliki civil code baru yang diundangkan pada 1 Januari 1992. Kajian dibatasi pada hak pihak yang menderita kerugian untuk menuntut kompensasi akibat wanprestasi pihak lain. Objek perbandingan hukum ini adalah lembaga hukum, hakikatnya merupakan perbandingan hukum legislasi, sifat perbandingannya horizontal, tujuannya adalah applied comparative. Bahan hukum primer dan sekunder didapatkan dengan cara studi dokumen, pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan disimpulkan melalui metoda perbandingan hukum. Berdasarkan hasil kajian perbandingan hukum, diberikan beberapa rekomendasi bagi pembaharuan ketentuan wanprestasi, yaitu berkenaan dengan specific performance, kewajiban kreditur menyatakan kompensasi yang dikehendakinya, konversi kewajiban yang tidak dilaksanakan menjadi kewajiban mengganti sejumlah uang, hak kreditur menunda pelaksanaan prestasi, batasan hak membatalkan perjanjian, serta kewajiban debitur untuk memastikan bahwa setelah pemutusan kontrak dia mampu mengembalikan apa yang telah diterima.
Analisis Yuridis Frasa Hukuman Mati Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi Maulidiya, Rati Nurul; Alfajri, Mohammad Faqih; Purwaningtyas, Lovika Augusta
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6445

Abstract

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalamnya ada alasan limitatif yang menjadi sebab tidak serta merta tindak pidana korupsi dijatuhi pidana mati, alasan ini yang menjadi alasan pemberat tindak pidana korupsi dapat dijatuhi oleh hukuman pidana mati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Peniliti dalam hal ini menemukan beberapa permasalahan yakni dasar hukum pembentukan formulasi frasa hukuman mati dan akibat hukum dari frasa hukuman mati dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan dasar hukum pembentukan formulasi frasa hukuman mati dan akibat hukum dari frasa hukuman mati dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
SOSIALISASI PENGUATAN KEUANGAN NASIONAL MELALUI SEKTOR PASAR MODAL GUNA INDONESIA MENGHADAPI RESESI 2026 Praja, Yudha; Aini, Dini Noor; Purwaningtyas, Lovika Augusta; Ghufran, Mohammad Imam Ali; Arisusanto, Maulana Febri
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 4 No 2 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v4i2.6632

Abstract

Penguatan keuangan nasional melalui pasar modal penting untuk menghadapi resesi global 2026. Pasar modal menopang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada modal asing. Pengabdian ini bertujuan mengkaji strategi pemerintah dalam mengatasi tantangan resesi melalui optimalisasi sektor pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Resesi dapat disebabkan oleh inflasi, deflasi, gelembung aset, guncangan ekonomi, utang berlebihan, dan perubahan teknologi. Resesi 2026 dipicu oleh kondisi global, kenaikan suku bunga, krisis pangan dan energi, serta utang yang meningkat. Indonesia masih dalam posisi waspada dengan potensi resesi yang relatif kecil. Untuk menghadapinya, diperlukan penguatan keuangan nasional melalui sektor pasar modal, seperti memperluas akses modal, mendorong IPO, penguatan regulasi yang transparan, edukasi keuangan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur pasar modal. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan menarik kepercayaan investor dalam menghadapi ketidakpastian global.
Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia Purwaningtyas, Lovika Augusta; Oktaviani, Rindang Gici; Oktafianto, Arifan
PROSIDING SENADIKA : Seminar Nasional Akademik Vol 1 No 1 (2024): PROSIDING SEMINAR NASIONAL AKADEMIK (SENADIKA) 2024
Publisher : PROSIDING SENADIKA : Seminar Nasional Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Internet tidak hanya terbatas untuk digunakan sebagai media informasi yang bisa di akses masuk ke dalam media sosial, tetapi juga dapat digunakan yang bernilai untuk melakukan transaksi perdagangan yang telah diperkenalkan di Indonesia yaitu yang dikenal dengan e-commerce. Hal ini memungkinkan terjadi sengketa di dalam melakukan transaksi e-commerce, biasanya terjadi dalam satu hubungan konvensional. Penelitian ini bertujuan agar pemerintah melakukan pembaruan terhadap Undang–Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan mengkonstruksi kembali substansi mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan memasuki ketentuan Online Dispute Resolution (ODR) serta mekanisme penyelesaian sengketanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang biasanya pendekatan yang digunakan Pendekatan Undang–Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan pendapat para sarjana dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Adapun hasil dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah antara lain: (1). ODT merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang paling tepat karena lebih efektif dan efisien serta tidak terhalang kondisi geografis. (2). Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resolution (ODR) sama seperti penyelesaian sengketa konvensional pada umumnya. Hanya saja dalam ODR berbeda pada media yang digunakan, yakni mempergunakan media internet (International Network). Sehingga pada penyelesaian sengketa online, jenis penyelesaiannya menjadi: negosiasi online, mediasi online, dan arbitrase online.
Integrasi Teknologi Digital dalam Pendidikan Hukum Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Regulasi dan Transformasi Sosial Akademik Purwaningtyas, Lovika Augusta; Aini, Dini Noor
PROSIDING SENADIKA : Seminar Nasional Akademik Vol 2 No 1 (2025): PROSIDING SEMINAR NASIONAL AKADEMIK (SENADIKA) 2025
Publisher : PROSIDING SENADIKA : Seminar Nasional Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Integrasi teknologi digital dalam pendidikan hukum di Indonesia merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi transformasi sosial akademik yang ditandai oleh kemajuan pesat teknologi informasi. Pergeseran paradigma pembelajaran hukum dari pendekatan konvensional menuju sistem digital interaktif menimbulkan tuntutan terhadap pembaruan regulasi yang adaptif dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi integrasi teknologi digital dalam pendidikan hukum melalui dua dimensi utama, yaitu aspek normatif peraturan perundang-undangan dan dimensi sosiologis transformasi akademik di lingkungan perguruan tinggi hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis terhadap doktrin Peter Mahmud Marzuki dan Dyah Ochtorina yang menekankan pentingnya konsistensi logika hukum dan konstruksi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional mengenai pendidikan tinggi masih bersifat umum dan belum mengakomodasi kebutuhan digitalisasi pendidikan hukum secara komprehensif, khususnya dalam aspek akreditasi, perlindungan data, dan penjaminan mutu pembelajaran daring. Di sisi lain, secara sosial akademik, terjadi perubahan signifikan dalam cara belajar, berinteraksi, serta membangun literasi hukum digital yang menuntut adaptasi cepat oleh sivitas akademika. Integrasi teknologi digital dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan hukum, memperluas akses terhadap sumber hukum, serta menumbuhkan budaya hukum yang progresif. Keberhasilan integrasi ini memerlukan pembaruan regulatif dan kolaborasi lintas disiplin agar pendidikan hukum nasional menjadi adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.
Pendidikan Hukum Dalam Masyarakat Untuk Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Yang Berkelanjutan Oktavianti, Rindang Gici; Purwaningtyas, Lovika Augusta; Oktafianto, Arifan
PROSIDING SENADIKA : Seminar Nasional Akademik Vol 1 No 1 (2024): PROSIDING SEMINAR NASIONAL AKADEMIK (SENADIKA) 2024
Publisher : PROSIDING SENADIKA : Seminar Nasional Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan hal yang sangat penting yang menjadi salah satu tujuan untuk memberikan keadilan yang berkelanjutan bagi korbannya. Dalam penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Kemudian dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research). Sedangkan dalam metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana data yang diperoleh disusun secara sistematis Beberapa akses terhadap keadilan diartikan sebagaimana keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk memahami, mengetahui, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut. Meski di Indonesia memiliki berbagai perangkat hukum yang kuat, substansi yang cukup lengkap namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk mengatasi kesenjangan ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta memberikan sedikit banyak tentang Pendidikan hukum melalui lembaga-lembaga yang ada di Indonesia agar dapat mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka, serta penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AKADEMIK MELALUI WORKSHOP ANALISIS STRUKTUR PENYUSUNAN RKUHAP BERBASIS REGULATORY DRAFTING INDONESIA Purwaningtyas, Lovika Augusta; Husna, Nur
PARADIGMA PENGABDIAN Vol 2 No 2 (2025): Edisi: Juli
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/paradigma.v2i2.7434

Abstract

This community service activity aims to meet the academic community's need for conceptual and practical understanding of regulatory drafting in the context of preparing the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) as a national criminal procedure law draft. This need arises from the low literacy regarding the structure of legislation, particularly concerning norm formulation techniques, the organization of chapters and articles, as well as the harmonization principles that underpin the drafting of the RKUHAP. Empowerment efforts are carried out through workshops on the structural analysis of RKUHAP drafting, designed to provide a focused enhancement of knowledge on the principles of regulatory drafting in Indonesia. The implementation methods include material presentations, interactive discussions, demonstrations of article structure analysis, and assessments of understanding before and after the workshop. This approach is used to obtain empirical insights into the extent to which the workshop implementation is capable of meeting the regulatory literacy needs of the academic community. The results of the activity indicate a significant improvement in participants' understanding of the normative structure within the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP), including their ability to identify technical formulation weaknesses, systematic errors, and potential disharmony with other regulations. The workshop activities also strengthened participants' analytical skills in assessing the quality of a draft regulation based on regulatory drafting principles. The conclusion of this service activity emphasizes that the workshop implementation effectively enhances regulatory literacy and the competency of the academic community in understanding and evaluating the drafting of the RKUHAP. These findings highlight the need for the continuation of similar activities to broaden legislative literacy capacity in the academic environment.
Co-Authors A'an Efendi Aini, Dini Noor Alfajri, Mohammad Faqih Arisusanto, Maulana Febri Bayu Dwi Anggono Ghufran, Mohammad Imam Ali Husna, Nur Maulidiya, Rati Nurul Oktafianto, Arifan Oktaviani, Rindang Gici Oktavianti, Rindang Gici Shoimah, Siti Nur Yudha Praja, Yudha