cover
Contact Name
Abdurrahman Alfaqiih
Contact Email
jipro.fhuii@gmail.com
Phone
+62274898444
Journal Mail Official
jipro.fhuii@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kaliurang Km 14,5 Sleman DIY
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
JIPRO : Journal Of Intellectual Property
ISSN : -     EISSN : 26542889     DOI : https://doi.org/10.20885/jipro
Core Subject : Social,
Bahwa Journal of Intellectual Property yang disingkat JIPRO dihadirkan dan dikembangkan dalam rangka menjawab kebutuhan terhadap upaya disimenasi dan promosi segala hal berkaitan dengan ekspresi ide, kreativitas atau kekayaan intelektual dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan atas ekspresi ide, kreativitas atau kekayaan intelektual guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas berdasarkan pendekatan lintas disipin ilmu dan multidisiplin. Fokus JIPRO dilakukan pada semua bidang keilmuan yang bersifat interdisipliner dan multidisipliner yang berkaitan dengan ekspresi ide dalam hal kreativitas, inovasi atau kekayaan intelektual yang dapat memberikan nilai pengetahuan dan pemanfaatan dari kreatiitas, inovasi atau kekayaan intelektual itu sendiri guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu penghargaan atas kreativitas, inovasi atau kekayaan intelektual yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "JIPRO, Vol. 8, No.1, 2025" : 5 Documents clear
ANTICIPATION MEASURES FOR COPYRIGHT INFRINGEMENT OF VIDEO IN DIGITAL PLATFORM : Tindakan Antisipasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Video Pada Platform Digital Ramadhan, Galih Dwi; Nugroho, Krisna Akbar; An Ni’am , Fathir
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 8, No.1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol8.iss1.art2

Abstract

Digital platforms become a place to enjoy copyrighted digital content that is widely distributed in cyberspace, and cyberspace becomes a digital space that connects various digital platforms through the Internet network. Copyright as a legal instrument to protect any copyrighted material. Cinematography, which is also known as video, is a material object protected by copyright. The primary research focus is resolving video copyright infringement on digital platforms and determined measures for video copyright infringement on digital platforms. This research uses a normative method with a juridical approach. The results of this study understand the concept of copyright infringement of video content on digital platforms based on Indonesian copyright law and design anticipatory measures in form of proactive action of creators and utilization copyright service features in digital platform, then enforcement measures for copyright infringement of video in digital platform by takedown content, report to authorized institutions and utilize online dispute resolution, as an initial measures before taking a legal remedy under copyright law.
ANALISIS HUKUM KOMERSIALISASI PATEN MELALUI INTELLECTUAL PROPERTY MARKETPLACE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Permana, Yoga
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 8, No.1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol8.iss1.art1

Abstract

The fairly active invention discovery activity in Indonesia for a period of almost three decades requires a mechanism that allows patents to be utilized optimally, not only by their owners but also by other parties through commercialization channels such as the provision of an intellectual property marketplace system. This system supports collaboration between inventors and patent holders which is very important to ensure that the economic potential of patents can be fully realized. The research was conducted using a normative legal approach using secondary data. The data collection technique was carried out using a literature study that was analyzed qualitatively. Legal protection is important in the Intellectual Property commercialization ecosystem to accommodate and legitimize the existence of an intellectual property marketplace. Several regulations such as PP No. 24/2022, the Patent Law, and the ITE Law are the basis for the intellectual property marketplace. Infrastructure development in patent commercialization will help bridge the gap between the creation and commercialization of intellectual property rights, so various components of development in patent commercialization need to be realized such as an intellectual property valuation system, contract standardization, and an inventory of intellectual property rights.
PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA ATAS KARYA FONT DI PLATFORM DIGITAL Asrofi, Muchtar Hasan
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 8, No.1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol8.iss1.art4

Abstract

The installation process of Fonts differs from the installation process of software such as operating system and application programs. Software installation requires a verification phase based on codes, whereas Fonts do not. This is why software usage can be tracked, while Font usage cannot. As a result, Font creators are unable to monitor/ track whether their Fonts are being used in accordance with the license terms or not. This situation creates a potential loss for Font creators because the economic rights granted to licensees become unlimited. The aim of this research is to gain a conceptual or a philosophical understanding of the protection of the creator’s economic rights over Font on digital platforms based on the Incentive Theory. This is a normative legal study using a conceptual and statutory approach. The results of this research indicate that Font are protected creations which classified as compilations of data that can be read by computer programs, and thus their creators have the economic rights over them. Incentive Theory provides the fundamental principle or concept for protecting the economic rights of Font creators in Indonesia, in order to appreciate their creative efforts, encourage the emergence of other economically valuable works, and ensure a decent livelihood. The protection of the economic rights needs to be facilitated by the Government. Keywords : Font, Compilations of Data, Economic Right, Protection Abstrak. Proses instalasi Font berbeda dengan software sistem operasi maupun program aplikasi. Proses instalasi software membutuhkan tahap verifikasi berbasis kode, sedangkan Font tidak. Hal itu yang menyebabkan software dapat dilacak penggunaannya, sedangkan Font tidak bisa. Dampaknya, kreator Font tidak bisa melacak penggunaan Font apakah sesuai dengan ketentuan dalam lisensi atau sebaliknya. Keadaan seperti itu menimbulkan potensi kerugian bagi kreator Font karena pemakaian hak ekonomi oleh penerima lisensi menjadi tidak terbatas. Tujuan dari penelitian ini yakni mendapat pemahaman konseptual terhadap perlindungan hak ekonomi Pencipta atas karya Font di platform digitalberdasarkan Teori Insentif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah Font merupakan ciptaan yang dilindungi yang mana digolongkan sebagai kompilasi data yang dapat dibaca program komputer sehingga penciptanya mempunyai hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Teori insentif memberikan prinsip/ konsep dasar perlindungan hak ekonomi kreator Font di Indonesia guna menghargai upaya kreatifnya, mendorong lahirnya karya bernilai ekonomi lain, dan menciptakan penghidupan yang layak. Perlindungan hak ekonomi perlu difasilitasi oleh Pemerintah. Kata Kunci : Font, Kompilasi Data, Hak Ekonomi, Perlindungan
URGENSI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP KLAIM PIHAK ASING ATAS BUDAYA LOKAL Hendar, Jejen; sri imaniyati, neni; Weishaguna; Faizal Adha, Ahmad; Trimelawati, Reni; Anugrah, Dikha
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 8, No.1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol8.iss1.art3

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang sangat melimpah, baik dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, maupun sumber daya genetik. Namun, belum optimalnya pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah membuka celah bagi pihak asing untuk mengklaim budaya lokal sebagai milik mereka. Fenomena ini menimbulkan kerugian secara identitas nasional, ekonomi, maupun kedaulatan budaya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pendaftaran KIK sebagai upaya preventif terhadap klaim budaya oleh pihak asing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum terkait KIK, implementasinya masih lemah, terutama dalam aspek pendataan, sosialisasi, dan fasilitasi pendaftaran oleh negara. Pendaftaran KIK tidak hanya memberikan perlindungan hukum secara formil, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga kedaulatan budaya nasional di tengah dinamika globalisasi dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat adat untuk mempercepat proses pendaftaran dan perlindungan hukum atas kekayaan budaya komunal. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, pembentukan sistem inventarisasi nasional, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adat sebagai strategi konkret dalam mencegah klaim budaya oleh pihak asing.
RETHINKING AUTHORS’ CONSENT AND PERFORMERS’ USE IN THE INDONESIAN COPYRIGHT ACT Andrini, Laurensia
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 8, No.1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol8.iss1.art5

Abstract

Disputes between Indonesian songwriters and performers have intensified as composers become more assertive about their copyright. A dispute between a songwriter and a performer highlights the legal ambiguity between Article 9(2) of the 2014 Copyright Act that requires prior permission for any commercial use of a work, while Article 23(5) of the same Act allows performers to use work publicly once royalties are paid through a Collective Management Organization (CMO). This doctrinal study focuses on two discussions: i) the scope of an author’s right to prohibit performances of their songs; and ii) the relationship between Article 9(2) and 23(5) of the 2014 Copyright Act. This research employs a normative juridical method, relying on statutory interpretation, legal doctrine, and case-based analysis. It also includes a comparative approach by examining practices of CMOs in other jurisdictions to contextualise the Indonesian framework. This research finds that i) the right to prohibit performance is rooted in moral rights and may be invoked only to prevent harm to the author’s honour or reputation; and ii) Article 23(5) operates as a special rule that overrides Article 9(2) only to the extent of performances, provided royalties are channelled through a CMO.

Page 1 of 1 | Total Record : 5