cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Journal of Islamic and Law Studies (JILS)
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 26568683     EISSN : 26568683     DOI : 10.18592/jils.v5i1.4577
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Journal of Islamic and Law Studies is a multi-disciplinary publication dedicated to the scholarly study of all aspects of science and of the Islamic in Indonesia. Particular attention is paid to works dealing with history geography political science economics anthropology sociology law literature religion philosophy international relations environmental and developmental issues as well as ethical questions related to scientific research. The Journal seeks to place Islam and the Islamic tradition as its central focus of academic inquiry and to encourage comprehensive consideration of its many facets; to provide a forum for the study of Islam and Muslim societies in their global context; to encourage interdisciplinary studies of the Islamic world that are crossnational and comparative; to promote the diffusion exchange and discussion of research findings; and to encourage interaction among academics from various traditions of learning.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2019)" : 7 Documents clear
Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Muhammad Rasyid Hidayat; Amelia Rahmaniah
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.716 KB) | DOI: 10.18592/jils.v3i2.3247

Abstract

AbstrakPenelitian ini akan membahas tentang etika bisnis islam dalam berdagang di Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis.  Hasil penelitian menemukan bahwa para pedagang di pasar tradisional Sentra Antasari Banjarmasin sebagian telah menerapkan etika bisnis Islam ketika mereka berdagang, hal ini bisa dilihat bahwa mereka tidak menyembunyikan cacat dan adil dalam timbangan, mereka tidak memaksa pembeli untuk membeli dan tidak melarang pedagang lain untuk berjualan yang sama di samping mereka, mereka menepati janji dan bertanggungjawab atas kwalitas barang dagangannya, dan mereka memberikan kelonggaran waktu bagi pelanggan yang berutang. Di samping itu penelitian ini juga menemukan adanya pedagang yang melalaikan sholat wajib dan adanya pedagang yang tidak ramah terhadap pelanggan.Kata kunci:  Perilaku Pedagang, Prinsip Bisnis Islam. AbstractThis research will discuss Islamic business ethics in trading at Antasari Sentra Market, Banjarmasin, South Kalimantan. This research is a field (field research) with qualitative methods which are done descriptively analysis. The results of the study found that traders in the Banjarmasin traditional market, Antasari Sentra partly have implemented Islamic business ethics when they trade, it can be seen that they do not hide flaws and are fair in the scales, they do not force buyers to buy and do not prohibit other traders to sell the same next to them, they keep their promises and are responsible for the quality of their merchandise, and they provide respite for customers who owe. Besides, this study also found that there were traders who neglected the obligatory prayer and the presence of traders who were not friendly to customers.Keywords: Trader Behavior, Islamic Business Principles.
Pendekatan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Jual Beli Followers dimedia Sosial Instagram di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Nurul Hasna; Rusdiyah Rusdiyah; Arie Sulistyoko
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1052.433 KB) | DOI: 10.18592/jils.v3i2.3087

Abstract

AbstractThis study discusses the legal discussion of followers' buying sales that took place in the city of Banjarmasin. This research uses field research. The researchers tried to examine the sample that would be made material to find a pattern, buy supernatural and have the same goal, namely mutual happiness (‘an taraadhin). This research is descriptive qualitative to answer the findings produced by informants in Banjarmasin as part of the system or the concept of supernatural buying and selling. This study found that the concept of buying and selling offered was memorable to have a vague purpose for the goods sold. Buying this buying buy pattern will bring up the questionable nature and have no clear legal basis.Keywords: Sociology, Law, buying and selling, followers, social media AbstrakPenelitian ini difokuskan pada pendekatan sosiologi hukum terhadap jual beli followers yang terjadi di kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan field research peneliti mencoba menelaah sampel yang akan dijadikan bahan untuk menemukan pola instrumen jual beli yang bersifat ghaib dan memiliki tujuan yang sama, yakni saling senang (‘an taraadhin).Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menjawab temuan yang dihasilkan dari informan yang ada di Banjarmasin sebagai bagian dari sistem atau konsep jual beli ghaib. Penelitian ini menemukan bahwa konsep jual beli yang dilarang berkesan memiliki ketidakjelasan tujuan dari pokok barang yang dijual. Sehingga pola jual beli seperti ini akan memunculkan sifat menipu dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.Kata Kunci: Sosiologi, Hukum, jual beli, followers, media sosial 
Pornografi Dalam Perspektif Hukum Dan Moral Arie Sulistyoko; Rusna Yulida; Bahran Bahran
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.071 KB) | DOI: 10.18592/jils.v3i2.3249

Abstract

AbstrakPesatnya perkembangan informasi melalui media sosial dalam masyarakat mempengaruhi nilai-nilai dan pandangan masyarakat terhadap suatu konten, yang menyebabkan masalah ketika ada gambar atau tulisan porno. Bagi sebagian orang, pornografi lebih cenderung dianggap sebagai masalah moral yang bersifat pribadi daripada masalah hukum. Dan masalah moral tidak harus menjadi masalah hukum. Misalnya, ketika seseorang menemukan banyak potongan VCD porno atau gambar-gambar porno untuk dirinya sendiri, penegakan hukum tidak pernah dipertanyakan. Dalam penelitian ini ada 2 masalah, pertama: pornografi dilihat dari hukum positif dan hukum Islam, kedua: pornografi dilihat dari moral. Islam memberikan pemahaman yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Dalam fiqh menyaksikan langsung aurat seseorang yang bukan haknya (porno-action) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang diizinkan oleh syariat. KUHP menempatkan pornografi secara implisit termasuk dalam Bab XII, yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Dari sudut pandang etika atau moral, pornografi dan pornografi jelas merusak moral dan perilaku manusia. Orang yang suka melihat aksi porno melalui media elektronik atau media cetak akan selalu berpikir negatif / kotor yang akan membuat orang di sekitar mereka khawatirKata Kunci: Pornografi, Hukum dan Moral AbstractThe rapid development of information through social media in society influences the values and outlook of the community towards content, causing problems when there are pornographic images or writings. For some people, pornography is more likely to be considered a moral problem that is private rather than a legal problem. And moral matters don't have to be a legal problem. For example, when someone found a lot of pieces of pornographic VCDs or pornographic images for himself, law enforcement has never been questioned. In this study there are 2 issues, first: pornography is seen from positive law and Islamic law, second: pornography is seen from morals. Islam provides a clear understanding of pornography and porno-action. In fiqh directly witnessing the genitalia of someone who is not his right (porno-action) is haram, except for the purpose permitted by the Shari'a. The Criminal Code places pornography implicitly included in Chapter XII, which is about crimes against decency which are regulated in Article 282 and Article 283 of the Criminal Code. From an ethical or moral standpoint, pornography and pornography  damage human morals and behavior. People who like to see porn action through electronic media or print media will always think negatively / dirty which will make people around them worry.Keywords: Pornography, Law and Morals
Kualifikasi Pemimpin Dalam Tafsir Al-Azhar Ali Mu'ammar
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.185 KB) | DOI: 10.18592/jils.v3i2.3275

Abstract

 AbstrakTulisan ini mencoba mengupas tentang kualifikasi pemimpin perspektif Buya Hamka dalam karya tafsir beliau yang dikenal dengan nama tafsir al-Azhar. Dalam konteks tafsir ayat-ayat kepemimpinan dan kualifikasinya, tafsir al-Azhar sangat sarat dengan muatan politisnya, karena Hamka menulis sebagian besar isi dari masterpiece-nya itu disaat ia mendekam dalam penjara sebagai tahanan politik. Ini bisa berarti bahwa karya yang terlahir dari sebuah tekanan politik, memiliki muatan dan nuansa politis juga. Maka tafsir yang dihasilkan pun sarat dengan kritik terhadap pemerintah yang berkuasa ketika itu. Ini tentu akan menjadikan tafsir al-Azhar sangat mendalam, rinci dan holistik dalam pembahasan mengenai kepemimpinan dan kualifikasinya tersebut. Ada 8 kualifikasi pemimpin yang penulis temukan dalam karya monumental seorang Buya Hamka yakni tafsir al-Azhar ini. Semua dibahas oleh Hamka dengan penuh heroik dan gairah. Adapun kualifikasinya adalah pertama beragama Islam, kedua berjenis kelamin laki-laki, ketiga memiliki kecakapan intelektual (berilmu pengetahuan), keempat memiliki kekuatan (kesehatan) fisik, kelima mampu menjaga amanah, keenam bersikap adil, ketujuh jujur, dan kedelapan bijaksana.Katakunci: Kualifikasi, kepemimpinan, tafsir, al-azhar Abstract This paper attempts to explore the qualifications of perspective leader Buya Hamka in his commentary, known as the commentary on al-Azhar. In the context of the interpretation of the leadership verses and their qualifications, al-Azhar's interpretation is very loaded with political content, because Hamka wrote most of the contents of his masterpiece when he was incarcerated in prison as a political prisoner. This can mean that works that are born from political pressure, have political content and nuances too.Then the resulting interpretation was laden with criticism of the ruling government at the time. This will certainly make al-Azhar's interpretation very profound, detailed and holistic in the discussion of leadership and its qualifications. There are 8 leadership qualifications that the writer found in the monumental work of a Buya Hamka namely al-Azhar's interpretation. All discussed by Hamka with heroic and passion. The qualifications are Muslim first, second male, third have intellectual skills (knowledgeable knowledge), fourth have physical (health) strength, fifth are able to maintain the mandate, six are fair, seventh is honest, and eight is wise.Keywords: Qualification, leadership, interpretation, al-azhar 
Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Sudbit Keamanan Dengan Subdit Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Barat
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.208 KB) | DOI: 10.18592/jils.v3i2.3237

Abstract

Koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika Polda Sumbar sangat penting, mengingat tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sumbar semakin meningkat.Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniadalah pendekatan yuridis normatifeyang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa: koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotikadalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba dimulai dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Sudbit Keamanan ataupun kegiatan yang dicurigai oleh Sudbit Keamanan, setelah mendapat informasi A 1, maka akan disampaikan kepada Kanit 1 dan dibuat laporan informasi. Laporan informasi ini akan diserahkan kepada Dirintelkam, Dirintelkam akan menyampaikan laporan informasi ini kepada Dirresnarkoba, maka Dirresnarkoba akan memerintahkan Subdit Narkotika untuk melakukan pengecekan lapangan untuk mengungkap kasus besar tersebut. Koordinasi Subdit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotikadalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba biasanya berbentuk undercover buy(teknik pembelian terselubung). Kendala padakoordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika, bisa dilihat dari: kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, terbatasnya biaya operasional, kendala penyidik setelah melakukan pembelian terelubung Sedangkan kendala-kendala eksternal yang muncul saat Polri menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung, kendala dalam mendapatkan informan, serta kendala menentukan lokasi, Upaya dalam mengatasi kendala-kendala dapat berupa upaya secara preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi maupun secara represif yaitu upaya yang dilakukan setelah tindak pidana. Abstract:Coordination of the Security Sudbit with the Investigators of the West Sumatra Police Narcotics Subdit is very important, given the narcotics crime in the West Sumatra Regional Police jurisdiction. This research is a descriptive analytical legal research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this study are secondary data and primary data. All data and materials obtained from the results of the study are arranged and analyzed qualitatively, and presented in a descriptive qualitative form. From the results of research and discussion, it can be concluded that: coordination of the Security Sudbit with Narcotics Subdit Investigators in revealing drug criminal cases starting from public information submitted to the Security Sudbit or activities suspected by the Security Sudbit, after obtaining information A 1, it will be conveyed to the Office 1 and an information report is created. This information report will be submitted to the Dirintelkam, the Dirintelkam will submit this information report to the Dirresnarkoba, then the Dirresnarkoba will order the Narcotics Subdit to conduct a field check to uncover the large case. Coordination of Security Sub Directorate with Narcotics Sub Directorate in uncovering drug criminal cases usually in the form of undercover buy (covert buying technique). Constraints on the coordination of the Security Sudbit with Narcotics Subdit Investigators, can be seen from: lack of required equipment, limited operational costs, investigator constraints after making covert purchases While external obstacles that arise when the National Police handle narcotics criminal acts carried out with covert buying techniques, Obstacles in obtaining informants, as well as obstacles in determining the location. Efforts in overcoming these obstacles can be preventive measures, namely efforts made before a crime occurs or repressively namely efforts made after a crime.Keywords: Narcotics, Security Sudbit, Narcotics Sub-Directorate, West Sumatra Regional Police
Nasikh Dan Mansukh Alquran Menurut dr. Hamka Ruslan Ruslan
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.83 KB) | DOI: 10.18592/jils.v3i2.3085

Abstract

 AbstractIs there in the Qur'an nasakh (removed the law of sharak). Ulama differ on this matter. Differences of opinion about two things: first for scholars who say there are scriptures because there are several verses that can be made basic and both facts there are several verses of the Qur'an that are difficult to change must accept the concept of nasakh. For the modern, there is no contradiction in the Koran. There is no proposition that can be used as the basis of the text and if there is a verse that seems difficult to understand, then it must be studied because of its descent, takhshis, sociolinguistics, guidance, and rationality so that our hearts will be peaceful.Keywords: naskh, nasikh and mansukh AbstrakApakah dalam Alquran ada nasakh (penghapusan hukum syarak). Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Perbedaan pendapat tsb disebabkan dua hal: pertama bagi ulama yang menyatakan ada nasakh karena ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar  dan kedua faktanya ada beberapa ayat Alquran yang sulit dipahami kecuali harus menerima konsep nasakh. Bagi ulama  yang modern menyatakan Alquran tidak ada yang kontradiksi . Tidak ada dalil yang bisa dijadikan dasar adanya nasakh  dan kalau ada ayat yang kelihatannya sukar dipaham, maka harus dikaji sebab turunnya, takhshis, sosiolinguistiknya, petunjuknya, dan rasionalitasnya maka hati kita akan damai. Kata-kata kunci: naskh, nasikh dan mansukh
Posisi Al-Qur’an Serta Peranan Pentingnya Sebagai Penetapan Hukum Islam Ahmad Rifani
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.684 KB) | DOI: 10.18592/jils.v3i2.3123

Abstract

Abstract:In Islam the Qur'an is a complete and perfect scripture in various aspects, both world and hereafter, because the Qur'an is a revelation of Allah which is sent down to the Prophet Muhammad through Malaikat Jibril. The position of the sentence in the Al-Qur'an becomes a miracle and makes him stand up to the criticisms and make the Arabic writers do not move.The authenticity of the Qur'an itself is guaranteed because it is reportedly worrying about its position which has never been forgotten by Muslims because it has become a scientific center both in terms of law and others.In this paper we can conclude in a small conclusion, namely: why is the Qur'an so important to be discussed and known in Islamic law and how the position of the Qur'an in the source or determination of Islamic law.Abstrak:Dalam Islam Al-Qur’an adalah kitab suci  yang komplit dan sempurna dalam berbagai aspek apa pun, baik dunia maupun akhirat, karena Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat jibril. Kehabatan dalam sususan kalimat Al-Qur’an  menjadi Mu’jizat dan membuat dia tahan dengan kritikan-kritikan serta membuat para sastrawan arab tidak berkutik di buatnya.            Al-Qur’an itu sendiri terjamin keasliannya karena di riwayatkan secara Mutawatir lagi posisinya yang tak pernah terlupakan oleh umat Islam karena dia menjadi sentral keilmuan baik dari segi hukum ataupun yang lainnya.            Dalam tulisan ini dapat kita kerucutkan dalam kesimpulan yang kecil yaitu : mengapa Al-Qur’an sangat penting di bahas dan di ketahui dalam hukum islam dan bagaimana posisi Al-Qur’an dalam sumber atau penetapan hukum Islam.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3 (2025) Vol. 9 No. 2 (2025): Special Issue: International Conference on: "Inclusive Legal Futures: Islamic P Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue