Garuda - Garba Rujukan Digital

Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Ahmadi Hasan; Arie Sulistyoko; Bahran Basri
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan remisi di Indonesia menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Konsep hukum pidana Islam berpangkal pada kemaslahatan untuk pencegahan (ar-radu waz-zajru) pendidikan dan pengajaran (al-Islah al-Tahzib). Tujuan pemberian Remisi di Indonesia merupakan sebagai motivator atau stimulasi untuk berkelakuan baik, untuk mengurangi dampak negatif dari hukuman yang dijatuhkan. Abstract: This study will discuss the implementation of remission in Indonesia according to Presidential Decree No. 174/1999 on Remission, basically not apart from the basic principles of Islamic criminal law. The concept of Islamic criminal law stems from the benefit for prevention (ar-radu waz-zajru) education and teaching (al-Islah al-Tahzib). The purpose of Remission in Indonesia is as a motivator or stimulation to behave well, to reduce the negative impact of the punishment imposed.keywords: Remission, law, criminal, islam, prisoners.

Peran Mahasiswa dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 Melalui Sektor Pendidikan dan Ekonomi Muhammad Torieq Abdillah; Anwar Hafidzi; Arie Sulistyoko
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: The presence of the pandemic of Covid-19 in the world, especially in Indonesia create a new issue on all fronts of human life especially education sector and the economy. The problem faced is complicated enough that the government can't run itself for the sake of overcoming the spread of Covid-19. The presence of students surely make them are required in order to assist the government in addressing the problems of this new. The purpose of this study is to find out what is the role given by the student to assist the government in addressing the spread of Covid-19, especially in the education sector and the economy. This research uses the descriptive qualitative method. Data collection techniques in the form of a literature study. The results of this study show that the students have the idea that is very helpful and can be applied at this time so a little bit or the number able to help the government to confront Covid-19 so as not to spread widely. Abstrak: Hadirnya pandemi Covid-19 di dunia, terutama di Indonesia membuat masalah baru di semua lini kehidupan manusia terutama sektor pendidikan dan ekonomi. Masalah yang dihadapi cukup rumit sehingga pemerintah tidak bisa berjalan sendiri demi mengatasi penyebaran Covid-19. Adanya mahasiswa tentunya menjadikan mereka dituntut agar bisa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan baru ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa peran yang diberikan oleh mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19 terutama dalam sektor pendidikan dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki gagasan yang sangat membantu dan bisa diterapkan saat ini sehingga sedikit atau banyaknya mampu membantu pemerintah untuk menghadapi Covid-19 agar tidak menyebar secara luas.

Pendekatan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Jual Beli Followers dimedia Sosial Instagram di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Nurul Hasna; Rusdiyah Rusdiyah; Arie Sulistyoko
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

AbstractThis study discusses the legal discussion of followers' buying sales that took place in the city of Banjarmasin. This research uses field research. The researchers tried to examine the sample that would be made material to find a pattern, buy supernatural and have the same goal, namely mutual happiness (‘an taraadhin). This research is descriptive qualitative to answer the findings produced by informants in Banjarmasin as part of the system or the concept of supernatural buying and selling. This study found that the concept of buying and selling offered was memorable to have a vague purpose for the goods sold. Buying this buying buy pattern will bring up the questionable nature and have no clear legal basis.Keywords: Sociology, Law, buying and selling, followers, social media AbstrakPenelitian ini difokuskan pada pendekatan sosiologi hukum terhadap jual beli followers yang terjadi di kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan field research peneliti mencoba menelaah sampel yang akan dijadikan bahan untuk menemukan pola instrumen jual beli yang bersifat ghaib dan memiliki tujuan yang sama, yakni saling senang (‘an taraadhin).Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menjawab temuan yang dihasilkan dari informan yang ada di Banjarmasin sebagai bagian dari sistem atau konsep jual beli ghaib. Penelitian ini menemukan bahwa konsep jual beli yang dilarang berkesan memiliki ketidakjelasan tujuan dari pokok barang yang dijual. Sehingga pola jual beli seperti ini akan memunculkan sifat menipu dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.Kata Kunci: Sosiologi, Hukum, jual beli, followers, media sosial

Pornografi Dalam Perspektif Hukum Dan Moral Arie Sulistyoko; Rusna Yulida; Bahran Bahran
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

AbstrakPesatnya perkembangan informasi melalui media sosial dalam masyarakat mempengaruhi nilai-nilai dan pandangan masyarakat terhadap suatu konten, yang menyebabkan masalah ketika ada gambar atau tulisan porno. Bagi sebagian orang, pornografi lebih cenderung dianggap sebagai masalah moral yang bersifat pribadi daripada masalah hukum. Dan masalah moral tidak harus menjadi masalah hukum. Misalnya, ketika seseorang menemukan banyak potongan VCD porno atau gambar-gambar porno untuk dirinya sendiri, penegakan hukum tidak pernah dipertanyakan. Dalam penelitian ini ada 2 masalah, pertama: pornografi dilihat dari hukum positif dan hukum Islam, kedua: pornografi dilihat dari moral. Islam memberikan pemahaman yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Dalam fiqh menyaksikan langsung aurat seseorang yang bukan haknya (porno-action) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang diizinkan oleh syariat. KUHP menempatkan pornografi secara implisit termasuk dalam Bab XII, yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Dari sudut pandang etika atau moral, pornografi dan pornografi jelas merusak moral dan perilaku manusia. Orang yang suka melihat aksi porno melalui media elektronik atau media cetak akan selalu berpikir negatif / kotor yang akan membuat orang di sekitar mereka khawatirKata Kunci: Pornografi, Hukum dan Moral AbstractThe rapid development of information through social media in society influences the values and outlook of the community towards content, causing problems when there are pornographic images or writings. For some people, pornography is more likely to be considered a moral problem that is private rather than a legal problem. And moral matters don't have to be a legal problem. For example, when someone found a lot of pieces of pornographic VCDs or pornographic images for himself, law enforcement has never been questioned. In this study there are 2 issues, first: pornography is seen from positive law and Islamic law, second: pornography is seen from morals. Islam provides a clear understanding of pornography and porno-action. In fiqh directly witnessing the genitalia of someone who is not his right (porno-action) is haram, except for the purpose permitted by the Shari'a. The Criminal Code places pornography implicitly included in Chapter XII, which is about crimes against decency which are regulated in Article 282 and Article 283 of the Criminal Code. From an ethical or moral standpoint, pornography and pornography damage human morals and behavior. People who like to see porn action through electronic media or print media will always think negatively / dirty which will make people around them worry.Keywords: Pornography, Law and Morals

KONSEP HUKUMAN ISLAM DALAM BINGKAI HUKUM TATA NEGARA (Analisis Komparatif Hukum Q.S. Yusud ayat 33, 42 dan Al-Maidah ayat 33) Arie Sulistyoko; Nisa Aulia Rahmah; Mi’rajziah Mi’rajziah
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: In these verses discuss the punishment for those who forgot the provisions of God. The law in Islam is the law that is built on the understanding of the Qur'anic texts and assunnahs to regulate human life. The ultimate goal of God's law is to preserve the benefits of human beings, whether it is for the benefit of themselves or for the public. In this study using the perspective of three interpretations that is an interpretation of Al-Misbah, the interpretation of Al-Qurthubi, and Ibn Katsir. The data used to make this paper is the primary data derived from the Qur'an and the secondary data is sourced from other sources related to this issue. This research is done by interpretation method through comparative techniques between the Qur'anic verses, or on the different editorial statements but with the same problem, and the opinions of the scholars in interpretation. Based on the results of the study of QS.Yusuf verse 33 and verse 42 and QS.Al-Maidah verse 33 shows the punishment for those who forget the provisions of Allah. Abstrak: Dalam ayat-ayat ini membahas mengenai hukuman bagi orang-orang yang lupa terhadap ketentuan Allah. Hukum dalam islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman terhadap nas al-Qur’an dan assunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Tujuan utama disyariatkannya hukum oleh Allah untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan diri sendiri ataupun orang banyak. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif tiga tafsir yaitu tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir. Data yang digunakan untuk membuat makalah ini adalah data primer bersumber dari Al-Qur’an dan data sekunder bersumber dari sumber lain yang berkaitan mengenai masalah ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran melalui teknik perbandingan antar ayat-ayat Al-Qur’an, ataupun mengenai redaksi kalimat yang berbeda tetapi dengan masalah yang sama, dan berbagai pendapat para ulama dalam penafsiran. Berdasarkan hasil penelitian dari QS.Yusuf ayat 33 dan ayat 42 serta QS.Al-Maidah ayat 33 menunjukan mengenai hukuman bagi orang-orang yang lupa terhadap ketentuan Allah.

Menakar Perspektif Masyarakat Kalimantan Selatan Terhadap Rencana Pilkada Serentak di Masa Transisi Pandemi Covid-19 Muhammad Torieq Abdillah; Muhamad Ishaac; Siti Mukhalafatun; Anwar Hafidzi; Arie Sulistyoko; Bahran Bahran
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: Pandemic Covid-19, which has not yet ended in the area of South Kalimantan inhibit different agenda, one of which is the agenda of the simultaneous Pilkada scheduled to be held on December 9, 2020 in the middle of the fragility of the spread of Covid-19. Through Perppu No. 2 by 2020, the implementation of the simultaneous Pilkada is planned to be held by applying the protocol of health strictly to the community. The government believes the simultaneous Elections later will be a success upon acceptance of the community towards the implementation of government policy related to the implementation of the Elections simultaneously with the determination of the protocol strict health it. It can be said that the acceptance of the community towards the policy of the simultaneous Pilkada plays an important role in the success of the agenda of the government.This research uses qualitative research method with case study approach of exploratory against the perspective of the people of South Kalimantan against the implementation of Pilkada in the middle of the pandemic Covid-19, which the data taken from 83 South Kalimantan spread across 13 Districts/Cities in South Kalimantan, with the use of media Google Form as a means of surveys, interviews via WhatsApp, interviews face-to-face, and with the documents related to the discussion of the research.Abstrak: Pandemi Covid-19 yang belum berakhir di daerah Kalimantan Selatan menghambat berbagai agenda, salah satunya adalah agenda Pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang di tengah rawannya penyebaran Covid-19. Melalui Perppu No. 2 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada serentak tersebut rencananya akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap masyarakat. Pemerintah meyakini Pilkada serentak nanti akan sukses atas penerimaan masyarakat terhadap penerapan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada serentak dengan penetapan protokol kesehatan yang ketat itu. Maka dapatlah dikatakan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan Pilkada serentak tersebut memegang peranan penting dalam suksesnya agenda pemerintah itu. Namun, berbagai gelombang penolakan timbul dari berbagai kalangan, salah satunya dari kalangan tokoh masyarakat dalam sebagaimana disebutkan dalam penelitian Singgih dan Adam, banyak tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat menolak agenda Pilkada serentak tersebut. Keputusan pemerintah terkait penetapan Pilkada serentak digelar di tengah pandemi itu dinilai tidak tepat oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Hasil penelitian di lapangan menyebutkan 61,7% masyarakat Kalimantan Selatan tidak setuju dan bahkan 9,8% diantaranya sangat tidak setuju dengan dilaksanakannya Pilkada serentak di tengah pandemi itu. Mereka menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah tidaklah tepat karena dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru Covid-19 pasca Pilkada. 75,9% dari mereka meyakini bahwa masyarakat tidak akan mau mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ketika pelaksanaan Pilkada serentak berlangsung. Mereka berharap pemerintah kembali merevisi jadwal pelaksanaan Pilkada serentak tersebut dan melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak sampai pandemi benar-benar berakhir agar tidak ada lagi kekhawatiran dari timbulnya klaster baru pasca Pilkada.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif terhadap perspektif masyarakat Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 yang diambil datanya dari 83 masyarakat Kalimantan Selatan yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, dengan menggunakan media Google Form sebagai alat survei, wawancara melalui WhatsApp, wawancara secara tatap muka, dan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

HUKUM ABORSI MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN YUSUF AL-QARDHAWI Siti Nur Rahmah; Anwar Hafidzi; Arie Sulistyoko
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: Clear regulation is needed regarding the arrangement in term of Opinions on abortion have various views from many scholars as well as the law of abortion itself, because abortion is a controversy among scholars and society. From the opinions of Imam Al-Ghazhali and Yusuf Al-Qardhawi about abortion, it can be used as a reference for knowledge to address contemporary problems, such as this abortion. In the opinion of Imam Al-Ghazhali, he emphasized that abortion is absolutely forbidden and accepts the Ijab and Qobul Akad at the time of conception. Then according to Yusuf Al-Qardhawi's view regarding the law of permissible abortion, because in his opinion, he put forward the maslahah side to the soul of the conception itself, namely Mother, he accepts this with the existence of equality of legal causes.Abstrak: Pendapat terhadap aborsi memiliki berbagai pandangan dari banyak ulama begitupun hukum dari aborsi itu sendiri, sebab aborsi merupakan kontroversi dari kalangan ulama dan masyarakat. Dari pendapat imam Al-ghazhali dan Yusuf Al-Qardhawi tentang aborsi dapat dijadikan bahan rujukan pengetahuan untuk menyikapi masalah masalah kontemporer, seperti aborsi ini. Dalam pendapat Imam Al-ghazhali, beliau menekankan aborsi adalah mengharamkan secara mutlak dan mengqiyaskan dengan Akad Ijab dan Qobul pada saat terjadinya pembuahan. Kemudian menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengenai hukum aborsi ialah memperbolehkan, sebab dalam pendapatnya, beliau mengedepankan adanya sisi maslahah bagi jiwa dari pengandung sendiri yaitu Ibu, beliau mengqiyaskan hal ini dengan adanya persamaan sebab hukum.

Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Majelis Taklim Di Banjarmasin Yusna Zaidah; Arie Sulistyoko; Ibnu Haikal Jabbar
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

bstract: During the pandemic, Majelis ta'lim, which is one form of community-based worship, is encountering difficulties in its execution. The actions of the majelis ta'lim, or collective meetings of many masses, create potential for inconsistencies between field conditions and those that should be governed by policy, resulting in activities that are supposed to be safe instead risking Covid-19 transmission.The theory of the policy application model, which includes communication, resources, tendencies, and ideal bureaucratic structures for the creation of successful policy implementation, was not completely fulfilled in the implementation of the policy for accelerating the handling of Covid-19 during the pandemic at the majelis ta'lim in the city of Banjarmasin during the pandemic. Starting with a lack of communication, the availability of resources, both adequate staff and clear and detailed information on the implementation, the organizers' authority that has yet to be fully maximized, and facilities that are not supportive, the organizers' and congregation's characteristics, and the implementation of technical procedures that have yet to be fully implemented. This occurred as a result of difficulties on the field caused by elements of the organizers and the majelis ta'lim congregation.Â Abstrak: Majelis taâ€™lim yang merupakan salah satu bentuk implementasi kegiatan peribadatan oleh masyarakat kini mengalami tantangan dalam penyelenggaraannya di masa pandemi. Kegiatan majelis taâ€™lim yang kolektif dengan banyak massa membuka peluang untuk terjadinya ketidaksesuian antara keadaan lapangan dengan yang seharusnya diatur kebijakan, sehingga kegiatan yang diharapkan dapat berlangsung dengan aman justru dapat beresiko terjadi penularan Covid-19. Penerapan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 selama pandemi pada majelis taâ€™lim di kota Banjarmasin dilihat dari teori model penerapan kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, kecenderungan dan struktur birokrasi yang ideal untuk terciptanya keberhasilan penerapan kebijakan ternyata tidak terpenuhi secara menyeluruh. Mulai dari kurangnya komunikasi, ketersediaan sumber daya baik itu staf yang memadai, Informasi penyelenggaraan yang jelas dan rinci, kewenangan penyelenggara yang masih belum maksimal, dan fasilitas yang kurang mendukung, kemudian karakteristik penyelenggara maupun jemaah, serta penerapan teknis prosedur yang belum sepenuhnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kendala di lapangan yang disebabkan oleh unsur penyelenggara dan jemaah majelis taâ€™lim.

Strategi Pengembangan Program Studi Dalam Meningkatkan Nilai Akreditasi Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Bahran Bahran; Arie Sulistyoko; Nuril Khasyi'in; Anwar Hafidzi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v5i2.8754

Abstract: This research tries to find important strategies in improving the quality of accreditation of study programs at the Sharia Faculty of UIN Antasari in 2019-2024. The method used in this study is a field study with a qualitative approach and analyzed using SWOT. The findings in this study are that in 2021-2022 it is rather difficult to achieve Superior accreditation, due to the many deficiencies in improving standard 9 accreditation achievements. So it needs to be addressed until 2024 to achieve excellent criteria by BAN-PTÂ Abstrak: Penelitian ini mencoba untuk mencari strategi penting dalam peningkatan kualitas akreditasi program studi di Fakultas Syariah UIN Antasari pada tahun 2019-2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian lapangan dengan pendekatan kualitatif Â dan dianlisis menggunakan SWOT. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pada tahun 2021-2022 agak sulit untuk mencapai akreditasi Unggul, karena banyaknya kekurangan dalam peningkatan capaian akreditasi standar 9. Maka perlu dibenahi hingga tahun 2024 untuk mencapai kriteria unggul oleh BAN-PT

Kebebasan Berbicara di Media Sosial: Antara Regulasi dan Ekspresi Jam’ul Ihsan Bambang; Nadhratun Najwa; Muhammad Risky Rahmadani; Haya Salsabil; Arie Sulistyoko; Mufti Wardani; Ahmad Muhajir
Student Research Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Student Research Journal
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/srj-yappi.v3i1.1692

Social media has become an essential component of modern democracy, providing a platform for freedom of speech and public participation. Platforms like Facebook, Twitter, and Instagram allow people to freely express their opinions and engage in broad political discussions. However, challenges arise in the form of hate speech, hoaxes, and disinformation, which threaten social stability and the quality of democracy. This study aims to analyze the relationship between freedom of speech and democracy in the social media era and evaluate the regulations governing free speech in Indonesia. Using a normative approach, this research examines policies and regulations and their impact on human rights. The findings show that a balance between freedom of speech and prudent regulation is necessary to ensure that social media remains a positive space without sacrificing public order and democracy.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search