Garuda - Garba Rujukan Digital

Perdagangan Orang ( Human Trafficking) Dan Penegakan Hukum Di Kota Banjarmasin Bahran, Bahran
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Human frafficking, particularly among the children, is offensively against a human dignity as well as human right. In Banjarmasin , recruiting the childe to become a beggar on the street is classified as a human trafficking crime. This recruitment intends, other than exploit these children, also to make people suffering for sadness and sorrow, therefore these tend to donate them some money. This ekploit indeed, is ordered as a crime which also defined by the act 21 year 2007. However the supremacy of law for the actor of this human trafficking crime in Banjarmasin is still pathetically very vulnerable.

PERDAGANGAN ORANG ( HUMAN TRAFFICKING) DAN PENEGAKAN HUKUM DI KOTA BANJARMASIN Bahran, Bahran
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Human frafficking, particularly among the children, is offensively against a human dignity as well as human right. In Banjarmasin , recruiting the childe to become a beggar on the street is classified as a human trafficking crime. This recruitment intends, other than exploit these children, also to make people suffering for sadness and sorrow, therefore these tend to donate them some money. This ekploit indeed, is ordered as a crime which also defined by the act 21 year 2007. However the supremacy of law for the actor of this human trafficking crime in Banjarmasin is still pathetically very vulnerable.

Perdagangan Orang ( Human Trafficking) Dan Penegakan Hukum Di Kota Banjarmasin Bahran Bahran
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Human frafficking, particularly among the children, is offensively against a human dignity as well as human right. In Banjarmasin , recruiting the childe to become a beggar on the street is classified as a human trafficking crime. This recruitment intends, other than exploit these children, also to make people suffering for sadness and sorrow, therefore these tend to donate them some money. This ekploit indeed, is ordered as a crime which also defined by the act 21 year 2007. However the supremacy of law for the actor of this human trafficking crime in Banjarmasin is still pathetically very vulnerable.

Pornografi Dalam Perspektif Hukum Dan Moral Arie Sulistyoko; Rusna Yulida; Bahran Bahran
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

AbstrakPesatnya perkembangan informasi melalui media sosial dalam masyarakat mempengaruhi nilai-nilai dan pandangan masyarakat terhadap suatu konten, yang menyebabkan masalah ketika ada gambar atau tulisan porno. Bagi sebagian orang, pornografi lebih cenderung dianggap sebagai masalah moral yang bersifat pribadi daripada masalah hukum. Dan masalah moral tidak harus menjadi masalah hukum. Misalnya, ketika seseorang menemukan banyak potongan VCD porno atau gambar-gambar porno untuk dirinya sendiri, penegakan hukum tidak pernah dipertanyakan. Dalam penelitian ini ada 2 masalah, pertama: pornografi dilihat dari hukum positif dan hukum Islam, kedua: pornografi dilihat dari moral. Islam memberikan pemahaman yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Dalam fiqh menyaksikan langsung aurat seseorang yang bukan haknya (porno-action) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang diizinkan oleh syariat. KUHP menempatkan pornografi secara implisit termasuk dalam Bab XII, yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Dari sudut pandang etika atau moral, pornografi dan pornografi jelas merusak moral dan perilaku manusia. Orang yang suka melihat aksi porno melalui media elektronik atau media cetak akan selalu berpikir negatif / kotor yang akan membuat orang di sekitar mereka khawatirKata Kunci: Pornografi, Hukum dan Moral AbstractThe rapid development of information through social media in society influences the values and outlook of the community towards content, causing problems when there are pornographic images or writings. For some people, pornography is more likely to be considered a moral problem that is private rather than a legal problem. And moral matters don't have to be a legal problem. For example, when someone found a lot of pieces of pornographic VCDs or pornographic images for himself, law enforcement has never been questioned. In this study there are 2 issues, first: pornography is seen from positive law and Islamic law, second: pornography is seen from morals. Islam provides a clear understanding of pornography and porno-action. In fiqh directly witnessing the genitalia of someone who is not his right (porno-action) is haram, except for the purpose permitted by the Shari'a. The Criminal Code places pornography implicitly included in Chapter XII, which is about crimes against decency which are regulated in Article 282 and Article 283 of the Criminal Code. From an ethical or moral standpoint, pornography and pornography damage human morals and behavior. People who like to see porn action through electronic media or print media will always think negatively / dirty which will make people around them worry.Keywords: Pornography, Law and Morals

Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara Rizki Fadillah; Rahmad Hidayat; Nina Mahrida; Ahmadi Hasan; Bahran Bahran
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: This research proves that the United Nations (UN) has an important role in the peace of disputes between countries. This research uses literature review with a descriptive approach. The results prove that since the end of the second world war, almost all countries and international organizations agree that UN peacekeeping operations in conflict resolution need to include the Peacemaking project. Peacekeeping essentially aims to facilitate the transition from conflict situations to peaceful situations by minimizing violence and threats.Abstrak: Penelitian ini membuktikan bahwa Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peranan penting dalam perdamaian atas pertikaian antar Negara. penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif. hasil membuktikan bahwa Sejak berakhirnya perang dunia kedua, hampir seluruh negara dan organisasi internasional sepakat bahwa operasi perdamaian PBB dalam penyelesaian konflik perlu meliputi proyek Peacemaking. Peacekeeping secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir kekerasan dan ancaman

Menakar Perspektif Masyarakat Kalimantan Selatan Terhadap Rencana Pilkada Serentak di Masa Transisi Pandemi Covid-19 Muhammad Torieq Abdillah; Muhamad Ishaac; Siti Mukhalafatun; Anwar Hafidzi; Arie Sulistyoko; Bahran Bahran
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: Pandemic Covid-19, which has not yet ended in the area of South Kalimantan inhibit different agenda, one of which is the agenda of the simultaneous Pilkada scheduled to be held on December 9, 2020 in the middle of the fragility of the spread of Covid-19. Through Perppu No. 2 by 2020, the implementation of the simultaneous Pilkada is planned to be held by applying the protocol of health strictly to the community. The government believes the simultaneous Elections later will be a success upon acceptance of the community towards the implementation of government policy related to the implementation of the Elections simultaneously with the determination of the protocol strict health it. It can be said that the acceptance of the community towards the policy of the simultaneous Pilkada plays an important role in the success of the agenda of the government.This research uses qualitative research method with case study approach of exploratory against the perspective of the people of South Kalimantan against the implementation of Pilkada in the middle of the pandemic Covid-19, which the data taken from 83 South Kalimantan spread across 13 Districts/Cities in South Kalimantan, with the use of media Google Form as a means of surveys, interviews via WhatsApp, interviews face-to-face, and with the documents related to the discussion of the research.Abstrak: Pandemi Covid-19 yang belum berakhir di daerah Kalimantan Selatan menghambat berbagai agenda, salah satunya adalah agenda Pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang di tengah rawannya penyebaran Covid-19. Melalui Perppu No. 2 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada serentak tersebut rencananya akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap masyarakat. Pemerintah meyakini Pilkada serentak nanti akan sukses atas penerimaan masyarakat terhadap penerapan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada serentak dengan penetapan protokol kesehatan yang ketat itu. Maka dapatlah dikatakan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan Pilkada serentak tersebut memegang peranan penting dalam suksesnya agenda pemerintah itu. Namun, berbagai gelombang penolakan timbul dari berbagai kalangan, salah satunya dari kalangan tokoh masyarakat dalam sebagaimana disebutkan dalam penelitian Singgih dan Adam, banyak tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat menolak agenda Pilkada serentak tersebut. Keputusan pemerintah terkait penetapan Pilkada serentak digelar di tengah pandemi itu dinilai tidak tepat oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Hasil penelitian di lapangan menyebutkan 61,7% masyarakat Kalimantan Selatan tidak setuju dan bahkan 9,8% diantaranya sangat tidak setuju dengan dilaksanakannya Pilkada serentak di tengah pandemi itu. Mereka menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah tidaklah tepat karena dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru Covid-19 pasca Pilkada. 75,9% dari mereka meyakini bahwa masyarakat tidak akan mau mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ketika pelaksanaan Pilkada serentak berlangsung. Mereka berharap pemerintah kembali merevisi jadwal pelaksanaan Pilkada serentak tersebut dan melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak sampai pandemi benar-benar berakhir agar tidak ada lagi kekhawatiran dari timbulnya klaster baru pasca Pilkada.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif terhadap perspektif masyarakat Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 yang diambil datanya dari 83 masyarakat Kalimantan Selatan yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, dengan menggunakan media Google Form sebagai alat survei, wawancara melalui WhatsApp, wawancara secara tatap muka, dan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Strategi Pengembangan Program Studi Dalam Meningkatkan Nilai Akreditasi Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Bahran Bahran; Arie Sulistyoko; Nuril Khasyi'in; Anwar Hafidzi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v5i2.8754

Abstract: This research tries to find important strategies in improving the quality of accreditation of study programs at the Sharia Faculty of UIN Antasari in 2019-2024. The method used in this study is a field study with a qualitative approach and analyzed using SWOT. The findings in this study are that in 2021-2022 it is rather difficult to achieve Superior accreditation, due to the many deficiencies in improving standard 9 accreditation achievements. So it needs to be addressed until 2024 to achieve excellent criteria by BAN-PTÂ Abstrak: Penelitian ini mencoba untuk mencari strategi penting dalam peningkatan kualitas akreditasi program studi di Fakultas Syariah UIN Antasari pada tahun 2019-2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian lapangan dengan pendekatan kualitatif Â dan dianlisis menggunakan SWOT. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pada tahun 2021-2022 agak sulit untuk mencapai akreditasi Unggul, karena banyaknya kekurangan dalam peningkatan capaian akreditasi standar 9. Maka perlu dibenahi hingga tahun 2024 untuk mencapai kriteria unggul oleh BAN-PT

Understanding Qibla Orientation through the 'Nagara' Artificial Compass: A Falak Legal Perspective Hamdan Mahmud; Bahran Bahran; Nor Ipansyah; Siti Faridah; Ruslan Ruslan
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 23 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v22i2.6492

Abstract: Facing or directing towards Qibla, which is one of the essential conditions for the validity of prayer, is sometimes challenging and tends to rely on existing directions or estimations. Among the various Qibla direction indicators circulating in society, especially in South Kalimantan, the Nagara-made compass was found (from one of the Districts in South Hulu Sungai Regency), which later became known as the Nagara compass. The research method used by the author is qualitative research, which produces descriptive data. The type of research is field research, conducted by gathering data by observing the object to be studied, with the researcher as the subject (actor) of the research. The reason for using this type of research is to obtain data in line with the location's data and to avoid invalid data regarding the Nagara compass. The data obtained are collected through observation techniques and data analysis through the science of falak. This study proves that the results of the Qibla direction indication by the Nagara compass cannot be considered scientifically accurate and cannot be justified scientifically; it can only be used as a mere aid for estimating the Qibla direction.Keywords: Qibla, Compass, magnetic correction. Abstrak:Ketentuan menghadap atau mengarah ke Qiblat yang merupakan salah satu syarat sahnya shalat, terkadang merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, dan cenderung memanfaatkan arah yang sudah ada atau dengan taksiran saja. Diantara sekian banyak alat penunjuk arah Qiblat yang beredar di masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan, ditemukan kompas buatan Nagara (salah satu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan), kompas ini kemudian lebih dikenal dengan kompas Nagara. Metode penelitian yang dilakukan penulis merupakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Untuk jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Dengan cara mencari data dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sesuai dengan data lokasi, serta untuk menghindari data yang tidak valid terhadap kompas Nagara. Data yang diperoleh menggunakan teknik observasi dan telaah data melalui ilmu falak. Penelitian ini membuktikan bahwa hasil penunjukkan arah Qiblat kompas Nagara secara ilmiah belum dapat dikatakan akurat dan malah belum dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya, dan hanya dapat dijadikan sebagai alat bantu semata, untuk mengira-ngira “arah” Qiblat.Kata Kunci : Qiblat, Kompas, koreksi magnet,

OPTIMIZING SHARIA ECONOMICS PRINCIPLES IN STATE LAW FOR ENHANCED VILLAGE GOVERNANCE: A CASE STUDY OF ALUH-ALUH VILLAGE, BANJAR REGENCY Bahran, Bahran; Sulistyoko, Arie; Hafidzi, Anwar; Nadiyah, Nadiyah
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 8 No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v8i2.23941

This study aims to explore how the optimization of the application of Sharia-based State Law can enhance the quality of village governance, with a focus on Aluh-Aluh Village in Banjar Regency. The application of Sharia-based State Law is expected to improve the mechanisms and processes of village governance and integrate Sharia principles into resource management and public services. The research employs a qualitative approach, with data collected through interviews with village officials, observation of activities, and document studies. The findings indicate that the application of Sharia economic principles, such as justice ('adl), transparency (shafafiyah), and social responsibility (mas'uliyah), not only enhances transparency and accountability within village governance but also strengthens community participation in decision-making and resource management. Integrating these principles offers solutions to challenges such as unequal resource distribution, low transparency, and weak accountability. The implications of this research suggest that the implementation of Sharia-based State Law can promote more responsible financial management practices, increase community involvement, and support sustainable development. The integration of Sharia economic principles into village governance provides a model for other villages with similar conditions and can enhance community engagement and public service quality. The study recommends long-term planning and adherence to Sharia principles to improve transparency, accountability, and prosperity at the village level.

OPTIMIZING SHARIA ECONOMICS PRINCIPLES IN STATE LAW FOR ENHANCED VILLAGE GOVERNANCE: A CASE STUDY OF ALUH-ALUH VILLAGE, BANJAR REGENCY Bahran, Bahran; Sulistyoko, Arie; Hafidzi, Anwar; Nadiyah, Nadiyah
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 8 No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v8i2.23941

This study aims to explore how the optimization of the application of Sharia-based State Law can enhance the quality of village governance, with a focus on Aluh-Aluh Village in Banjar Regency. The application of Sharia-based State Law is expected to improve the mechanisms and processes of village governance and integrate Sharia principles into resource management and public services. The research employs a qualitative approach, with data collected through interviews with village officials, observation of activities, and document studies. The findings indicate that the application of Sharia economic principles, such as justice ('adl), transparency (shafafiyah), and social responsibility (mas'uliyah), not only enhances transparency and accountability within village governance but also strengthens community participation in decision-making and resource management. Integrating these principles offers solutions to challenges such as unequal resource distribution, low transparency, and weak accountability. The implications of this research suggest that the implementation of Sharia-based State Law can promote more responsible financial management practices, increase community involvement, and support sustainable development. The integration of Sharia economic principles into village governance provides a model for other villages with similar conditions and can enhance community engagement and public service quality. The study recommends long-term planning and adherence to Sharia principles to improve transparency, accountability, and prosperity at the village level.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search