cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugih Ayu Pratitis
Contact Email
fh.unhar@gmail.com
Phone
+6282164069846
Journal Mail Official
fh.unhar@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No 35 Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Perspektif Hukum
Published by Universitas Harapan Medan
ISSN : 27158888     EISSN : 27165027     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Perspektif Hukum has content in the form of the results of theoretical studies and studies that focus on various legal studies, including : Criminal law Civil Law Procedure Law Customary law Agrarian Law Administrative Law Constitutional Law Human Rights Law Islamic law
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 73 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Magang dan Relevansi dengan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Eka Cristy Sembiring
Jurnal Perspektif Hukum Vol 2 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.103 KB) | DOI: 10.35447/jph.v2i1.404

Abstract

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Didalam Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dapat dilihat Pejabat Pembuat Akta Tanah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yakni : Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Kedudukan PPAT ini dikenal dengan pejabat umum. PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Keberadaan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Kedudukan PPAT ini dikenal dengan pejabat umum yang merangkap jabatan sebagai Notaris. Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam bentuk studi dokumen (studi kasus), yaitu suatu jenis penelitian yang akan mengkaji kewajiban magang dan relevansi dengan pengangkatan PPAT, sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian dengan menggambarkan tentang kewajiban magang PPAT. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, selain itu penelitian ini didukung dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan tesis ini.Bahan hukum yang telah terkumpulkan tersebut terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan penguraian proporsi-proporsi hukum dan non hukum yang dijumpai, diinterpretasikan untuk selanjutnya disistematisasi, dievaluasi serta diberikan argumentasi untuk mendapat kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukan bahwa magang PPAT merupakan kewajiban yang harus dijalani setiap calon PPAT sebelum diangkat sebagai PPAT.Magang dilakukan untuk memberikan ilmu dalam bidang akademis yang secara teori dan praktek untuk calon PPAT, memberikan keahlian dan kemahiran calon PPAT dalam membuat Teknik Pembuatan Akta sebagai bekal dalam praktek sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Lama magang PPAT dilakukan selama 1 tahun dengan pembagian 6 bulan di kantor pertanahan dan 6 bulan di kantor PPAT. Dampak dari diberlakukannya magang PPAT tersebut dapat memberikan kinerja yang lebih baik bagi calon PPAT, dimana ketika nantinya berpraktek maka ilmu yang didapat ketika magang bisa diaplikasikan secara langsung.
Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pt. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor : 234/Pid.Sus/2016/Pn.Srg) Mora Sakti
Jurnal Perspektif Hukum Vol 2 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.975 KB) | DOI: 10.35447/jph.v2i2.407

Abstract

Dengan ditetapkannya PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (PT. WPLI) sebagai terdakwa, hal tersebut termasuk dalam salah satu sistem pertanggungjawaban pidana, maka pengurus dalam hal ini direksi memiliki tanggungjawab untuk mengetahui semua kejadian yang ada di lapangan karena hal itu adalah tanggungjawab yang melekat dalam diri pengurus. Sekalipun pengurus tidak berada langsung dalam lapangan, namun punya tanggungjawab yang selalu melekat selama jabatan sebagai pengurus badan usaha tersebut melekat. Maka dalam hal ini Choe Hoe Ryul selaku Direktur Utama atau yang mewakili korporasi PT. Wahana Pamunah Limbah Industri di dalam pengadilan dikenai pertanggungjawaban pidana. Bahwa selanjutnya untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi maka harus mampu terlebih dahulu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut, maka baru pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi. Adapun permasalahan yang dikaji Apakah penerapan teori vicarious liability dalam penjeratan pidana korporasi terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri dalam Putusan Nomor : 234/Pid.Sus/2016/PN.Srg tanggal 09 Agustus 2016 sudah tepat, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Wahana Pamunah Limbah Industri terhadap warga yang terkena dampak dari pencemaran limbah B3. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Kemudian dalam analisa ini ditarik kesimpulan secara deduktif. Dari penelitian ini dapat diketahui dalam perkara Nomor : 234/Pid.Sus/2016/PN. Srg atas nama Terdakwa PT. Wahana Pamunah Limbah Industri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam Putusannya menerapakan teori vicarious liability untuk menjerat terdakwa dengan Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b jo Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan teori vicarious liability tersebut kurang lah tepat, penerapan teori strict liability adalah teori yang tepat diterapkan untuk menjerat PT. Wahana Pamunah Limbah Industri, dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang telah dijelaskan bahwa terhadap terdakwa PT. Wahana Pamunah Limbah Industri dijerat dengan Pasal 116 ayat (1), pasal tersebut mengandung asas strict liability. Formulasi hukum pidana di masa datang agar memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi, dilakukan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa kewajiban pemberian restitusi kepada korban tindak pidana lingkungan hidup apabila pelakunya korporasi.
Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Aguinaldo Marbun
Jurnal Perspektif Hukum Vol 2 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.541 KB) | DOI: 10.35447/jph.v2i2.412

Abstract

Meskipun penyadapan memberikan pengaruh positif bagi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengaturan dan mekanismenya sebatas melalui peraturan internal KPK, tanpa ijin dan pengawasan. Padahal, penyadapan merupakan bagian dari tindakan pro justisia yang bersifat mengurangi dan membatasi hak asasi manusia, serta dalam konteks due process of law jaminan hak asasi manusia wajib dipenuhi dan diberikan ruang untuk pembelaandiri. Pada tanggal 17 Oktober 2019, DPR dan Pemerintah melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("Perubahan UU KPK"). Perubahan UU KPK memberikan pengaturan baru terhadap tata cara penyadapan serta pembentukan Dewan Pengawas. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian hukum jenis ini, sebagai sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyadapan selama ini menjadi salah satu instrument yang diandalkan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam operasi tangkap tangan (OTT). Perubahan UU KPK mengubah teknis pelaksanaan penyadapan dengan adanya kewajiban penyidik untuk mendapatkan izin dari Dewan Pengawas selaku penjaga the rule of the game, pengawas kode etik dan independensi KPK. Meskipun Perubahan UU KPK telah mengatur lebih rinci terkait penyadapan oleh KPK, proses penyadapan memerlukan paying hukum selevel undang-undang sehingga terdapat norma hukum yang dapat menjadi jembatan bagi institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan yang sesuai dengan koridor hukum dan penegakan HAM.
Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis di Indonesia Sugih Ayu Pratitis
Jurnal Perspektif Hukum Vol 2 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.695 KB) | DOI: 10.35447/jph.v2i2.433

Abstract

In addition to the role of government entrepreneurs optimally, proper preparation of human resources is needed. The right human resources will greatly assist in the development of potential geographic indications in Indonesia. As a field of law that is not yet popular among practitioners, academics, and the public, counseling about geographical indications is very important. Academics do not understand and understand about IPR and moreover about geographical indications. Because geographical indication is a new thing in Indonesia. Understanding of geographical indications is new in Indonesia. Understanding of geographical indications requires socialization to prevent violations of these geographical indications. The government's role in increasing geographical indication products in Indonesia is through the government's efforts to increase the utilization of geographical indication products in Indonesia, namely by maximizing the utilization of geographical indications where in this case the government is represented by the Ministry of Industry and Trade (Depperindag), namely by providing guidance and conducting searches and collecting data and forming cross-departmental collaborations that are relevant nationally and internationally. To resolve the unlawful abuse of geographical indications in Indonesia, the government can make its own provisions in the Geographical Indication Law or add articles in the trademark law which explicitly regulates the legal protection of geographical indications which refers to the Monopoly and competition Law. unhealthy business, for fake and misleading goods.
Aspek kepastian hukum terkait restitusi dalam perkara perlindungan anak Erry Fendy Siregar
Jurnal Perspektif Hukum Vol 2 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.619 KB) | DOI: 10.35447/jph.v2i2.435

Abstract

THE ASPECT OF LEGAL CERTAINTY IN RELATION TO RESTITUTION IN THE CASES OF CHILD PROTECTION (A CASE STUDY OF LUBUK PAKAM’S STATE COURT’S VERDICT NUMBER 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp) Article 71 D section (1) of the Act Number 35 Year 2014 on the amendment of the Act Number 23 Year 2002 concerning child protection guarantees that a child who has been a sex crime victim is permitted to lay claim to restitution from the criminal, which is intended to compensate for the loss of wealth, suffering from the crime, and/or medical fees, and/or psychological damage as a form of the criminal’s recompense. Besides, restitution is also intended to soothe the sex crime victim’s distress and enforce justice for them. This study is normative legal research which fostered the descriptive analytic method based on constitutional interpretation, especially that in connection with child protection, and the case interpretation of Lubuk Pakam’s State Court’s verdict number 975/Pid.Sus/2019/Pn.Lbp. This research employed the data collection technique of library review and qualitative data analysis. The verdict number 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp of Lubuk Pakam’s State Court’s judicial panel ordered the convict to pay a restitution of Rp. 1,200,000 (one million two hundred thousand rupiahs) to the victim. The verdict was not apart from the consideration of the fact that it was proven the convict had done the crime referred to by Article 81 section (2) in association with Article 76 D of the Act of Child Protection and the misdeed has caused the victim embarrassment. Moreover, in meting out the sentence, the judicial panel had to take into account the convict’s and social senses of justice. However, in this case, the convict did not pay the specified restitution. From the verdict, it is obvious that there is no guarantee restitution can be paid to the victim soon. What commonly happens is that the convict is not willing or able to pay it. In anticipation of the problem, the prosecutors as the verdict executors can apply Article 38 in association with Article 40 of the Act of Witness and Victim Protection to ensnare the criminal/convict who does not pay restitution to establish the legal certainty of restitution payment to the victim.
Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Magang dan Relevansi Dengan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Eka Cristy Sembiring
Jurnal Perspektif Hukum Vol 2 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.794 KB) | DOI: 10.35447/jph.v2i2.438

Abstract

The Official for this research is to discover the obligation of candidates of PPAT (Officials Empowered to Draw up Land Deeds), to take an internship: in which they are obliged to understand and help the process of land activity and service, recruitment and verification process of registered deeds as well as verification of juridical data op application for land title. The primary task of PPAT is carry out part land registration activities by drawing up deeds as evidence for having taken particular legal actions regarding land title or ownership right over apartment units, that is made the ground for registration of changes in land registration resulted from the legal actions. This research employs normative juridical method in form of document study, which studies the obligations of candidates of PPAT (Officials Empowered to Draw up Land Deeds) to take an internship and its relevance with appointment of PPAT. This research is descriptive; it describes the obligation of PPAT to take an internship. The legal materials used in this research are sourced from results of library research such as primary, secondary and tertiary legal materials. In addition, this research is supported by interviews with relevant parties to complete this thesis. These legal materials that have been collected are firstly described by legal and non-legal proportion, then interpreted to be further estimated and evaluated.
Penyerahan Tanah Yang Terikat Dalam Perjanjian Dondon Di Desa Aeklung Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Silvia Agustina Simamora
Jurnal Perspektif Hukum Vol 3 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.827 KB) | DOI: 10.35447/jph.v3i1.452

Abstract

ABSTRACT The Dondon Agreement is to pawn a plot of rice field land to another party with an agreement that one day the land will be redeemed by the owner and when the land is pawned the land owner will receive the amount of money that the land owner needs from the dondon recipient. Dondon agreements according to customary law have a minimum time limit of 2 years, but in reality what happened in Aeklung village, Doloksanggul district, Humbang Hasundutan district, especially in hamlet I, the people still use the dondon agreement not using the time limit as it should be. The formulation of the problem from this research is how is the mechanism for transferring the dondon agreement in Aeklung village, Doloksanggul district, Humbang Hasundutan district, what are the rights and obligations of the parties who make the dondon agreement, how are the legal protections for the parties who make the dondon agreement. This study uses empirical legal research that is descriptive analytical. The mechanism for the transfer of the dondon agreement in Aeklung village, Doloksanggul sub-district, Humbang Hasundutan Regency, namely party I (dondon giver) and party II (dondon recipient) meet together to make a dondon agreement under sufficient stamp duty witnessed by each party. Based on the agreement, the rights and obligations of the parties arise.
Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Tanggungan Yang di Terbitkan Melalui Sistem Elektronik Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Gratia Ariefa
Jurnal Perspektif Hukum Vol 3 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.74 KB) | DOI: 10.35447/jph.v3i1.453

Abstract

The registration system for Electronic Mortgage Rights (HT-el) is intended to improve service, timeliness, speed, convenience and affordability in the context of public services, as well as to adjust legal developments, technology and community needs. type of . HT-el services that can be delivered through the HT-el System include registration of HT, transfer of HT, change of creditor name, deletion of HT and data correction. Electronic HT certificate that has executive power and can be proven as evidence of HT in court. The results show that in conventional HT registration, the legal provisions of UUHT, PP 24/1997 and PP 37/1998 require PPAT to send physical documents to the land office and thus require the Land Office to receive and keep the mortgage registration documents in the original. HT registration through HT-el, PPAT has the role of submitting the deed and complete documents of registration requirements or transfer of HT requested by the Creditor through the PPAT Partner Application at partner.atrbpn.go.id which is integrated with the HT-el System where the submission of documents is accompanied by a Statement Letter regarding accountability for the truth and validity of the data. Electronic Documents submitted. The HT-el certificate has executive powers as regulated in Article 14 of the HT Law and can be executed under Article 224 HIR. The HT-el service carried out by the Ministry of ATRIBPN is a form of Public Scope Electronic System Operation as regulated in UU ITE Jo. PP 7 I/2019. In addition, the ITE Law is the legal basis for HT-el certificates which are legal evidence of HT in the eyes of the law and can be used as evidence in court.
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Desain Industri Eco Bottle (Studi Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-Hki/2017) Syarafina Rahayu Fitri
Jurnal Perspektif Hukum Vol 3 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.766 KB) | DOI: 10.35447/jph.v3i1.456

Abstract

The industrial design lawsuit between Dart Industries, INC as a company wholly owned by Tupperware Brands Corporation, the industrial design case for Tupparware's Eco Bottle and the Defendant who owns the Bio Life Products has been decided with a decision Number 594 K/PDT.SUS-HKI/2017. Discusses how the lawsuit mechanism for the cancellation of industrial designs as one of the areas of Intellectual Property Rights, What are the legal consequences of using industrial designs without rights that have similarities with industrial designs registered under Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs, How is legal protection for PT Dart Industries as a user of Industrial Design in an Industrial Design dispute with Bio Life products based on the decision of the Supreme Court Number 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017. This type of research is normative legal research, where the approach to the problem is carried out by reviewing the applicable laws and regulations. The research results obtained, namely the absence of a substantive examination of the registration of industrial designs, the non-fulfillment of novelty elements in an industrial design and the absence of an explanation of the basic similarities in the Industrial Design Law. The legal consequences of using industrial designs without rights in accordance with the provisions of Article 46 of the Industrial Design Law, the holders of industrial design rights or licensees can sue the infringing party. The lawsuit filed by the Plaintiff PT. Dart Industri as the owner of the Eco Bottle beverage bottle industrial design. The judge had different basic considerations in passing the decision on the dispute over the shape of the Tupperware beverage bottle, namely in the Supreme Court's Decision Number: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, the Judge stated that it was true that the shape of the Biolife Borneo bottle had the same industrial design as the Tupperware bottle owned by PT. Dart Industries while the Judge in the Supreme Court Decision Number: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017, stated that the shape of the Biolife Borneo bottle does not have the same industrial design as the Tupperware bottle owned by PT. Dart Industries.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Ansor kosnah ahmad
Jurnal Perspektif Hukum Vol 3 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (678.738 KB) | DOI: 10.35447/jph.v3i1.463

Abstract

Obscenity is an act related to sex that violates the norms of decency (decency). This can happen to a boy to a girl or a girl to a boy, and the sexual abuse itself can happen to the same sex as a boy to a boy or a girl to another girl. At this time there are many crimes of sexual abuse of children. Considering that children are the young generation and potential human resources, the children themselves should get a legal protection, therefore the perpetrators who commit sexual abuse of children must be subject to appropriate criminal penalties, according to what they have done. In Indonesia itself, juridical law is regulated in the Children's Special Law, namely Law no. 35 of 2014 amendments to Law No. 23 of 2002 on child protection. The existence of legal guidelines can make it easier to give punishment for perpetrators of sexual abuse themselves, considering where their actions have a bad impact that causes trauma to the victim and the family around the victim.

Page 3 of 8 | Total Record : 73

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Juni 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): JUNI 2023 Vol 3 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 3 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 2 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 2 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 1 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 1 No 1 (2020): Juni 2020 More Issue